cover
Contact Name
Dedy Setiawan
Contact Email
dedysetiawan11@gmail.com
Phone
+628986885553
Journal Mail Official
arifrohman5892@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Palm Asri Pasalakan Blok C Nomor 5 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Indonesia
Published by Riviera Publishing
ISSN : 2964142X     EISSN : 29630444     DOI : https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Indonesia is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months. Jurnal Hukum Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of legal science, ranging from civil law, criminal law, constitutional law, criminal procedural law, Islamic law, customary law, and state administration administrative law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
Analisis Yuridis Penerapan dan Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living law) dalam Sistem Pemidanaaan di Indonesia Rindiyanih Rindiyanih; Beggy Tamara; Raendhi Rahmadi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i4.3002

Abstract

Sistem pemidanaan di Indonesia memberi ruang bagi hukum yang hidup di masyarakat (living law), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meskipun aturan ini membuka peluang bagi penggunaan living law sebagai landasan hukum pidana, hal tersebut memicu dinamika serta pertanyaan terkait tata cara penerapan dan posisinya di dalam struktur hukum nasional. Kajian ini ditujukan untuk mengaji serta menganalisis bagaimana living law diterapkan dan ditempatkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan living law menjadi sarana penghormatan terhadap norma yang berlaku di masyarakat, di mana hakim memegang peran sentral dalam menggali, menghayati, dan memahami nilai-nilai hukum adat atau kebiasaan tersebut pada tataran praktik. Ditinjau dari kerangka teori Living law milik Eugen Ehrlich, praktik hukum yang hidup mengonfirmasi eksistensi norma yang lahir dari interaksi sosial. Selanjutnya, berdasarkan landasan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, integrasi living law sebagai elemen komplementer hukum pidana nasional dituntut untuk memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional.
Optimization of the Authority of the Indonesian National Police in the Investigation of Corruption Offenses Ambo Takka; Muhammad Husni Ingratubun; Fitriyah Ingratubun
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i4.3019

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing the authority of the Indonesian National Police to investigate corruption offenses under applicable laws and regulations and to formulate measures for optimizing this authority to promote legal certainty, justice, and legal effectiveness. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources and are analyzed qualitatively using the Theory of Authority and the Theory of Law Enforcement. The findings demonstrate that the authority of the Indonesian National Police to investigate corruption offenses constitutes attributive authority derived from the legislation governing the Indonesian National Police, the exercise of which is subject to limitations established by criminal procedural law, specific legislation governing the eradication of corruption offenses, and the respective mandates of other law enforcement institutions. Optimizing this authority does not require expanding police powers but rather clarifying and restructuring jurisdictional boundaries, harmonizing laws and regulations, strengthening coordination with the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Prosecutor’s Office, and enhancing professionalism, proportionality, oversight, and accountability. These measures are necessary to promote legal certainty, justice, and legal effectiveness in the investigation of corruption offenses.
Urgensi Perlindungan Hukum Investor dan Kontribusinya terhadap Kemajuan Investasi Indonesia: Kajian Yuridis Atas Patriot Bond dan Merah Putih Bond Arief Raidi Ihsan
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i4.3021

Abstract

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan hukum, khususnya terkait ketentuan Pasal 50A yang memberikan perlindungan berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum dan khusus, pidana perpajakan, dan gugatan perdata atas pembelian surat utang khusus tersebut. Penulisan ini menganalisis karakteristik yuridis antara konstruksi perlindungan hukum bagi investor dalam upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia, dengan menempatkannya dalam kerangka prinsip-prinsip hukum investasi internasional mengenai kepastian hukum dan perlakuan adil dan setara (fair and equitable treatment). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Patriot Bond dan Merah Putih Bond secara formal sah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diberikan regulasi, narasi terkait imunitas berpotensi berbenturan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prasyarat kepercayaan investor jangka panjang, sebagaimana ditegaskan dalam standar Financial Action Task Force (FATF) dan prinsip-prinsip umum hukum investasi internasional. Penulisan ini merekomendasikan penguatan pengawasan dan harmonisasi regulasi agar instrumen pembiayaan berbasis nasionalisme ini tidak mencederai kepastian hukum yang menjadi bagian dari faktor penentu kemajuan investasi di Indonesia.
Analisis Yuridis Skema Joint Venture Penanaman Modal Asing dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia: Studi Kasus Konsorsium PT PLN Indonesia Power dan GCL Intelligent Energy Kevin Fauzi Ilhami
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i4.3023

Abstract

Transisi energi nasional menuju bauran energi bersih menuntut ketersediaan investasi modal dan alih teknologi yang signifikan, salah satunya direalisasikan melalui pembentukan usaha patungan (Joint Venture/JV) dan entitas khusus (Special Purpose Company/SPC). Artikel ilmiah ini mengkaji secara komprehensif aspek yuridis-normatif dan implikasi hukum investasi atas pembentukan kerja sama konsorsium antara PT PLN Indonesia Power dan GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd. (Tiongkok). Studi kasus difokuskan pada dua proyek strategis, yaitu Proyek PLTS Fotovoltaik Banyuwangi 100 MW melalui PT Hijaunesia GCL Banyuwangi (porsi saham 51% PLN IP dan 49% GCL) serta Proyek PLTS Terapung Gajahmungkur 100 MWac melalui PT Hijaunesia GCL Gajahmungkur (porsi saham: 51% PLN IP, 44% GCL, dan 5% Perum Jasa Tirta I). Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham mayoritas BUMN (51%) merupakan manifestasi dari doktrin konstitusional "dikuasai oleh negara" berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk menjaga kedaulatan atas cabang produksi vital. Di samping itu, partisipasi Perum Jasa Tirta I sebagai BUMM pengelola wilayah sungai menegaskan sinergi pemanfaatan aset publik lokal. Dari perspektif Hukum Investasi Internasional, struktur SPC memberikan kepastian hukum yang proporsional dalam memitigasi risiko sengketa Investor-State Dispute Settlement (ISDS) serta menjamin perlindungan perlakuan adil dan setara (Fair and Equitable Treatment/FET) bagi investor asing.
Perlindungan Hukum bagi Investor di Era Digital: Studi terhadap Penegakan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Maraknya Investasi Bodong, Risiko Cybersecurity, dan Aspek Hukum Financial Technology Paundra Oktavian
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i4.3024

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mengubah lanskap investasi di Indonesia secara fundamental, ditandai dengan menjamurnya platform investasi berbasis digital, layanan urun dana (securities crowdfunding), serta perdagangan aset kripto berbasis blockchain. Di balik kemudahan akses tersebut, muncul pula risiko baru berupa maraknya penawaran investasi ilegal (investasi bodong), kebocoran data pribadi, dan serangan siber yang mengancam kepentingan investor. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pengaturan hukum terhadap risiko cybersecurity, serta aspek hukum penyelenggaraan securities crowdfunding dan pemanfaatan teknologi blockchain, ditinjau dari perspektif perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan investor telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta sejumlah Peraturan OJK, namun penegakannya masih bersifat responsif dan menghadapi tantangan yurisdiksi lintas batas, keterbatasan literasi keuangan digital masyarakat, dan cepatnya inovasi teknologi yang mendahului regulasi. Artikel ini merekomendasikan penguatan pendekatan preventif berbasis teknologi (regulatory technology), harmonisasi regulasi lintas otoritas, serta penguatan literasi dan edukasi investor sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum yang komprehensif.
Penguatan Kepastian Hukum dalam Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia Muhammad Luthfi Nurwijaya
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i4.3045

Abstract

Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yang besar, tetapi pengembangannya masih menghadapi risiko eksplorasi, kompleksitas regulasi, dan ketidakpastian pengaturan kontraktual. Kepastian hukum diperlukan untuk mendukung investasi sekaligus melindungi kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan mengkaji kerangka hukum investasi panas bumi Indonesia serta menelaah peran Geothermal Exploration and Energy Conversion Agreement (GEECA) dan Steam Sales and Energy Conversion Agreement (SECA) PLN dalam memperkuat kepastian kontraktual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kontrak. Bahan hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, publikasi akademik, serta dokumen kelembagaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi panas bumi menyediakan landasan mengenai wilayah kerja, perizinan, pemanfaatan sumber daya, dan pengawasan pemerintah. Namun, kepastian investasi bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan koordinasi persyaratan sektoral. GEECA mengatur kemitraan eksplorasi dan pengembalian biaya, sedangkan SECA berkaitan dengan pasokan uap, konversi energi, serta risiko antarmuka. Kedua skema berpotensi mendukung investasi apabila alokasi risiko, pengembalian biaya, perubahan regulasi, terminasi, perlindungan pemberi pinjaman, dan penyelesaian sengketa dirumuskan secara jelas. Pembahasan menegaskan bahwa kepastian kontraktual harus selaras dengan ketentuan hukum publik. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan investasi panas bumi memerlukan integrasi kepastian regulasi dan kontrak, administrasi yang transparan, serta pembagian risiko proporsional untuk menyeimbangkan perlindungan investor, kewenangan pemerintah, dan akuntabilitas publik sepanjang siklus investasi.
Implikasi Yuridis Relaksasi Modal Disetor Penanaman Modal Asing dalam Permen Investasi/Bkpm 5/2025: antara Kemudahan Berusaha dan Risiko Penyelundupan Hukum Luthfi Surya Atmoko
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i4.3046

Abstract

Relaksasi persyaratan modal penanaman modal asing di Indonesia menimbulkan persoalan keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan pencegahan penyelundupan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan pengaturan modal disetor berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 serta implikasi yuridisnya bagi investor asing dan negara tuan rumah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual melalui kajian peraturan, doktrin, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan modal disetor minimum dari Rp10 miliar menjadi Rp2,5 miliar memisahkan modal awal dari komitmen investasi dan menggeser penekanan pengawasan menuju realisasi investasi. Perubahan tersebut mengurangi hambatan masuk dan meningkatkan fleksibilitas pembiayaan. Namun, kewajiban retensi modal selama dua belas bulan mengandung kelemahan normatif berupa ketergantungan pada pernyataan mandiri, pengecualian operasional yang luas, ketidaktepatan rujukan pasal, serta ketidakjelasan jenis sanksi administratif. Kelemahan tersebut menimbulkan ketidakpastian kepatuhan dan berpotensi memfasilitasi struktur kepemilikan yang tidak transparan, sementara insentif penggunaan nominee akibat pembatasan bidang usaha tetap ada. Penelitian menyimpulkan bahwa relaksasi modal perlu disertai penguatan pengawasan dan kepastian norma. Perbaikan mencakup pembetulan rujukan pasal, penegasan pengecualian retensi dan sanksi, integrasi informasi perbankan serta pemilik manfaat dalam verifikasi perizinan, dan penguatan dasar hukum persyaratan modal minimum untuk meningkatkan konsistensi regulasi serta menjaga keseimbangan antara kepentingan investor asing dan perlindungan kepentingan nasional.