cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 ยป Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2017): May" : 7 Documents clear
EVALUASI PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT PADA PT. ANGKASA PURA LOGISTIK, SURAKARTA R.Aj Tribuwono Cakradarakusuma Laksmikir
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i2.59281

Abstract

Persaingan dalam industri jasa pengiriman barang dewasa ini semakin ketat. Saat ini, tercatat bahwa ada 5.000 perusahaan yang bergerak di bidang logistik, 250 diantaranya merupakan perusahaan asing (Olavia, 2015). Oleh karena itu, perusahaan jasa khususnya alangkah baiknya memiliki sebuah keunggulan kompetitif salah satunya dengan mengedepankan akan pentingnya TQM. Keberhasilan penerapan TQM di perusahaan jasa berasal dari kesadaran akan pentingnya kualitas yang melibatkan top management hingga karyawannya (Jaca, 2016). Sedangkan Bakti dan Sumaedi (2016), budaya kualitas sebagai penunjang daya saing dapat membantu menilai kualitas jasa transportasi dan dapat membantu mengembangkan strategi perusahaan jasa.PT. Angkasa Pura Logistik (APLog) adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang logistik, terminal kargo, regulated agent dan general sales agent. APLog telah melakukan usaha-usaha perbaikan kualitas, budaya kualitas yang ada di perusahaan dan sudah memiliki penilaian sendiri terhadap komponen untuk peningkatan daya saingnya. Namun, seiring dengan perbaikan kualitas APLog tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi TQM. Faktor-faktor tersebut masih mendominasi dan jika tidak diminimalisir dapat menyebabkan kerugian finansial dan nonfinansial, serta masalah reputasi bagi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Triangulasi sumber, triangulasi teknik dan member checking digunakan dalam meningkatkan kepercayaan dan keaslian terhadap hasil temuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total Quality Management (TQM) di APLog belum optimal implementasinya, banyak aspek yang perlu diperbaiki. Komponen penunjang daya saing yang dilakukan oleh APLog sudah memadai, namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki seperti pengadaan fasilitas. Budaya kualitas yang ada di APLog Surakarta sudah memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya etika dan tradisi kerja yang menghasilkan kegiatan operasional yang kondusif.
ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP (Studi pada Pemerintah Kabupaten Batang) Raden Ajeng Ratna Puspitaningtyas
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i2.59282

Abstract

Dalam rangka peningkatan good governance, peraturan perundangan mewajibkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Keuangan Negara ialah pelaporan keuangan yang kualitasnya akan dinilai oleh BPK melalui opini yang dihasilkan dari proses pemeriksaan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 188 pemerintah daerah belum WTP dikarenakan akun aset tetap, salah satu di antaranya Kabupaten Batang. Kabupaten Batang menerima opini WDP sejak tahun awal pemeriksaan sampai dengan tahun 2015 dengan pengecualian penyajian aset tetap dan temuan SPI penyajian dan penatausahaan aset tetap.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus dengan alat analisis berupa analisis data tekstual dan analisis deskriptif persentase. Data penelitian ini berasal dari wawancara, dokumen serta observasi. Penelitian dimulai penyusunan instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan panduan penilaian kesesuaian terhadap standar dan regulasi. Tujuan penelitian ini ialah memahami proses penatausahaan aset tetap hingga terbentuk neraca, menilai seberapa sesuai proses tersebut dengan standar akuntansi dan regulasi terkait aset tetap, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kendala serta mengidentifikasi upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar pencatatan dan penatausahaan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi terkait aset tetap.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencatatan aset tetap hingga menjadi neraca di Pemkab Batang dilakukan mulai dari catatan akuntansi pada saat pembayaran (khusus untuk perolehan dari belanja modal) dilanjutkan dengan perekaman catatan teknis pada SIMDA BMD menu penatausahaan untuk semua aset tetap di akhir periode pelaporan. Tingkat kesesuaian proses pencatatan dan penatausahaan aset tetap terhadap standar akuntansi dan regulasi hanya sebesar 30% dengan kendala terbesar terdiri dari kendala SDM, kendala yang berasal dari komitmen, kendala aplikasi, kendala peraturan, kendala komunikasi dan keterbatasan waktu. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan ialah meningkatkan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas, memperbaiki peraturan dan menjaga ketertiban pelaksanaannya, mengembangkan aplikasi agar lebih sesuai kebutuhan termasuk meningkatkan sarana dan prasarana, serta meningkatkan komitmen dan komunikasi antar pihak terkait.
EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA : PENDEKATAN KUALITATIF Reyhan Kusuma
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i2.59285

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta. Penelitian ini menjadi penting karena SIMKIM sudah diterapkan lebih dari lima tahun sehingga diperlukan evaluasi. Dalam konteks ini, evaluasi penerapan SIMKIM pada penelitian ini menggunakan model Delone dan Mclean dengan Information system continuence. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) melalui pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling. Hasil analisis dari model Delone dan Mclean dengan Information system continuence menunjukan bahwa secara keseluruhan penerapan SIMKIM di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta telah membantu operasional manajemen dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. Namun, pada penerapan SIMKIM masih belum optimal hal ini disebabkan oleh masih terdapat kendala dari sistem itu tersendiri seperti kecepatan akses dan faktor eksternal seperti data kependudukan yang belum tersedia.
Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada KONI) Saiful Anwar
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i2.59287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus dana hibah pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Sleman dan KONI Kabupaten Bantul, membandingkan dan menganalisis penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara, dan mengidentifikasi kendala-kendala dalam menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan in-depth interview. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus dana hibah pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Sleman menggunakan metode perbandingan historical cost dan penghitungan atas kasus dana hibah pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Bantul menggunakan dua metode, yaitu metode total loss dan metode perbandingan historical cost. Penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara mempertimbangkan konstruksi kasus, bukti yang diperoleh, fakta dan proses kejadian, dan jenis penyimpangan. Kendala dalam penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu kompleksitas kasus, perbedaan pemahaman kualitas bukti dengan penyidik, dan pola kasus korupsi di Indonesia bervariasi.
ANALISIS PERAN AUDITOR INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (Studi Kasus pada Universitas Gadjah Mada) Widowati Dian Permatasari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i2.59289

Abstract

Transformasi status Universitas Gadjah Mada (UGM) dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sejak tahun 2012 memunculkan otonomi pengelolaan institusinya. Otonomi dalam membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi regulasi pengelolaan secara mandiri berpotensi meningkatkan peran auditor internal dalam hal pengawasan dan pengendalian tata kelola UGM. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan peran auditor internal dan penyebab (ada atau tidak adanya) perubahan peran auditor internal dalam menanggapi transformasi pengelolaan UGM menjadi PTN-BH.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan in-depth interview pada pimpinan (rektor), manajemen (direktorat), pengawas (komite audit) dan auditor internal (kantor audit internal) di UGM. Data hasil wawancara kemudian direduksi, ditemakan, dan dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status dan pola pengelolaan UGM dari BLU menjadi PTN-BH tidak mengubah peran internal auditor. Peran assurance dan konsultasi tetap dilakukan namun dengan proses dan cara yang berbeda. Lingkup peran konsultatif auditor internal juga menjadi semakin luas kerena mereka juga berperan dalam mengembangkan tata kelola dan proses bisnis. Tidak adanya perubahan peran terjadi karena UGM berstatus BLU hanya selama 2-3 tahun dan sebelumnya UGM telah berstatus PT-BHMN selama 10 tahun. Selain itu, tidak berubahnya peran disebabkan perintah penugasan dari rektor tidak berubah secara signifikan.
ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGAWASAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA Andi Miftahul Syukron
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i2.59291

Abstract

Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak lain seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan Permasalahan pengadaan barang/jasa ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Bantul justru luput dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Berbagai temuan yang terjadi telah menimbulkan keraguan atas kualitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam proses pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen terkait pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan wawancara mendalam kepada pihak terkait di Inspektorat Bantul. Setelah terkumpul, data kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa belum berjalan optimal. Pelaksanaan pegawasan yang dilakukan Inspektorat Bantul belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, lemahnya perencanaan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Bantul menjadi faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi permasalahan pengadaan barang/jasa.
ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE Anisa i Rachmawat
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i2.59292

Abstract

Tata kelola perusahaan di Indonesia mengadopsi two tiers system dengan organ perusahaan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Perusahaan listed dan nonlisted (baik BUMN maupun swasta) di Indonesia mempunyai partisipasi dalam implementasi Good Corporate Governance. Meskipun perusahaan listed lebih diutamakan dalam menerapkan Good Corporate Governance karena memiliki kewajiban transparansi informasi kepada publik, namun perusahaan nonlisted juga perlu menerapkan Good Corporate Governance. Penelitian ini berfokus pada implementasi Corporate Governance di perusahaan nonlisted. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi tata kelola perusahaan dengan menggunakan Corporate Governance Self Assessment Checklist yang dikembangkan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance KNKG. Simpulan penelitian ialah penilaian kualitas Corporate Governance dengan alat yang dikembangkan FCGI menunjukkan hasil baik yang memungkinkan untuk dapat ditingkatkan dan perusahaan juga telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance KNKG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan dalam setiap menjalankan aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan telah melaksanakan Good Corporate Governance

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2025): November Vol 13, No 3 (2025): August Vol 13, No 2 (2025): May Vol 13, No 1 (2025): February Vol 12, No 4 (2024): November Vol 12, No 3 (2024): August Vol 12, No 2 (2024): May Vol 12, No 1 (2024): February Vol 11, No 4 (2023): November Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue