cover
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Articles 366 Documents
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN MUARA ENIM) Oktapian Muharsyah
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 2 (2016): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.508 KB) | DOI: 10.22146/abis.v4i2.59330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab mengapa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum optimal dan menganalisis mengapa Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menunjukkan indikator kinerja pemerintah yang berorientasi hasil.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan melakukan wawancara semiterstruktur kepada partisipan yang terlibat langsung dalam implementasi SAKIP SKPD, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntabilitas kinerja pada tingkat SKPD. Peneliti juga melakukan evaluasi terhadap IKU SKPD dengan pendekatan Cetakbiru Kinerja (Performance Blueprint) untuk mengetahui mengapa IKU SKPD belum berorientasi hasil.Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntabilitas kinerja pada tingka SKPD, yaitu dukungan data kinerja, kompetensi teknis aparatur, komitmen manajemen, koordinasi antar unit atau satuan kerja, tekanan regulasi, perubahan kebijakan program dan kegiatan, peran Indikator Kinerja Kunci (IKK), konflik kepentingan, kuantitas aparatur, insentif kinerja, alokasi anggaran, dan kondisi geografis. Sedangkan terhadap IKU SKPD, masih terdapat IKU yang berorientasi kuantitas atau kualitas dari usaha (service delivery outcomes) dan belum sepenuhnya berorientasi dampak dari kuantitas atau kualitas usaha yang dilakukan (community outcomes).
ANALISIS EXPECTATION GAP ANTARA PIHAK PENGELOLA DAN MAHASISWA SERTA CARA MENGELOLA GAP UNTUK TUJUAN CONTINUOUS IMPROVEMENT: STUDI PADA PPAk FEB UGM YOGYAKARTA Rezza Arlinda Sarwendhi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 1 (2015): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.695 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i1.59331

Abstract

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Register Negara mengubah secara radikal tatanan Profesi Akuntan Indonesia. Peraturan yang ditetapkan dalam rangka menjaga kualitas profesi akuntan tersebut, menyeret lembaga pendidikan yaitu Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) yang berada dibawah Ikatan Akuntan Indonesia untuk merasakan dampak atas pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada PPAk FEB UGM dalam rangka menganalisis adanya kesenjangan harapan antara mahasiswa dan pengelola terkait tindak lanjut pengelola dalam mengatasi dampak dari PMK Nomor 25 Tahun 2014.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil analisis menyatakan adanya kesenjangan harapan mahasiswa terhadap pengelola maupun sebaliknya, serta tanggapan langsung dari organisasi profesi yang membawahi PPAK, yaitu IAI. Hasil penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor penyebab adanya kesenjangan harapan dan bagaimana strategi yang dilakukan pihak pengelola untuk mengatasai kesenjangan tersebut.
Persiapan Menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh Studi Pada Tiga Puskesmas Di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Rina Susanti Nasution
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 1 (2015): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.322 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i1.59332

Abstract

Regional Public Service Agency (RPSA) is one of government efforts to improve the quality of community health service. The gradual status of RPSA obtained by community health centers in Magelang District since January 2015 applies only three years maximum in accordance with Government Regulation Number 23 Year 2005. Therefore, community health service in Magelang District should start preparing themselves to improve their status into full RPSA. This purpose of this study was to analyze the preparation in three community health centers towards full RSPA in Magelang District Government. Full RSPA status are obtained by meeting the requirements of substantive, technical and document administrative score of community health service between 80-100. The analysis was conducted by evaluating the initial document of RPSA and intervews based on the perspective of Actor-Network Theory (ANT) to further analyze what preparation performed by community health centers especially the head of community health center as the manager of the health center. In the perspective on ANT, we follow the actors to learf from the actors themselves, not only on what they do but how and why they do it. The result of the study showed that the role of head of community service is very important as actant in achieving the interest towards full RPSA by establishing team of document drafting of RSPA requirements, provide motivation and commitment in the internal of community health center. However, as actant, head of community health center also needs other actors such as in the internal of community health center, Department of Health, assessment team/local government and team of accounting experts of UGM. Problems encountered in the preparation are, incriminating indicators of administrative documents, limited Human Resources (HR), and the role of actors outside the community health center has not fully provide support for community health centers.
PENGUNGKAPAN INTEGRATED REPORTING PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN INDEKS LQ-45 Rizkia Anggita Sari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 2 (2016): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.196 KB) | DOI: 10.22146/abis.v4i2.59333

Abstract

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengungkapan integrated reporting pada perusahaan sektor keuangan indeks LQ-45 periode Februari-Juli 2016.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode analisis konten pada laporan tahunan 2015 berdasarkan International Integrated Reporting Framework. Pengungkapan integrated reporting terdiri dari pengungkapan prinsip dan elemen konten yang kemudian dilakukan scoring untuk menilai tingkat pengungkapan. Skor pengungkapan IR diperoleh dari pengungkapan perusahaan dibagi dengan jumlah pedoman IR (37 prinsip dan 51 elemen konten).Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemangku kepentingan merupakan prinsip yang paling tinggi diungkapkan perusahaan, sedangkan konektivitas informasi merupakan prinsip yang paling rendah diungkapkan perusahaan. Tata kelola, kinerja, dan outlook merupakan elemen konten yang paling tinggi diungkapkan, sedangkan dasar penyusunan dan penyajian merupakan elemen konten yang paling rendah diungkapkan perusahaan. Pengungkapan prinsip tertinggi dilakukan oleh BCA sedangkan pengungkapan elemen konten tertinggi dilakukan oleh MANDIRI. Pengungkapan integrated reporting perusahaan dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan format integrated reporting sebagai acuan dalam penyajian informasi.
ANALISIS FUNGSI KONSULTASI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH Surya Prasetya Trihatmaja
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 2 (2016): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.344 KB) | DOI: 10.22146/abis.v4i2.59334

Abstract

Perluasan fungsi aparat pengawasan interen pemerintah sejak tahun 2008 menimbulkan paradigma baru pengawasan internal di republik Indonesia. Paradigma ini mewajibkan aparat pengawas interen pemerintah untuk memberikan pelayanan konsultasi di samping kegiatan pengawasan. Wajibnya pelayanan konsultasi ditandai dengan diterbitkannya berbagai peraturan tentang pelaksanaan dan mekanisme fungsi tersebut. Permasalahan muncul ketika pelaksanaan fungsi konsultasi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan itu. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan fungsi konsultasi tersebut dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan fungsi itu pada Inspektorat Kota Bandar Lampung. Secara lebih spesifik, penelitian ini juga menganalisis berbagai konflik, kesenjangan, dan penyalahgunaan fungsi pada Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai salah satu contoh aparat pengawasan intern pemerintah. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengetahui secara mendalam penerapan fungsi konsultasi, berdasarkan wawancara semi terstruktur dan telaah dokumen sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan belum memadainya pelaksanaan fungsi konsultasi yang dilakukan Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan tiga elemen standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI). Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan terkait kekosongan hukum, jumlah sumber daya auditor dan anggaran inspektorat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan fungsi karena konflik peran ganda antara pelayanan konsultasi dan pengawasan pada APIP sehingga menciptakan kesenjangan realisasi kinerja antara target pencapaian dan anggaran.
EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP ORGANISASI PUBLIK (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen) Teguh Sabaryanto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 2 (2016): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2056.935 KB) | DOI: 10.22146/abis.v4i2.59335

Abstract

Menjadi kewajiban bagi organisasi publik, instasi pemerintah, untukmempertanggungjawabkan akuntabilitas program dan kegiatannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) atau Laporan Kierja Instansi Pemerintah (LKJiP). Dalam rangka menyusun pertanggungjawaban akuntabilitas ini, maka dibentuklah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP terdiri dari empat komponen utama, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan logis dalam setiap komponenSAKIP dan faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas pelaksanaan SAKIP pada PemerintahKabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan rerangka Performance Blueprint untukmenguji hubungan logis dan ketepatan indikator kinerja yang digunakan. Penelitian inimengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum komponen-komponen SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2015 belummenunjukkan kesesuaian informasi (hubungan logis). Beberapa kekurangan yang ada,diantaranya adalah ketidakselarasan indikator sasaran. Dalam lingkup SKPD masih terdapatperbedaan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan. Hasilanalisis empat kuadran memberikan gambaran bahwa indikator kinerja PemerintahKabupaten Kebumen sebagian besar masih berorientasi pada aspek penyediaan layanan.Efektifitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen disebabkanoleh faktor-faktor; Komitmen manajemen yang belum mendukung dalam hal ini adalahfaktor kepemimpinan, koordinasi antara staf dan pimpinan serta diantara tim pelaksanaSAKIP; Indikator kinerja belum dapat mengukur kinerja karyawan, belum dilaksanakannyacascading kinerja pada tiap level; dan Faktor pengetahuan teknis karyawan perluditingkatkan
An Evaluation on the Effectiveness of Work Health and Safety Management System A Case Study of ‘Universitas Gadjah Mada’ Hospital Yogyakarta Vira Dwi Martha
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 2 (2016): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i2.59336

Abstract

This research aims to evaluate the adoption of occupational health and safety management system at ’Universitas Gadjah Mada’ Hospital, to assess the effectiveness of work health and safety management system at ’Universitas Gadjah Mada’ Hospital based on the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), the Government Regulation No. 50, 2012, the Indonesian Minister of Health’s Decree No. 432/MENKES/SK/IV/2007, and ’Universitas Gadjah Mada’ Hospital’s President Director’s Decision No. 127/SK/RS-UGM/VII/2015; and to offer an input for a more effective implementation.This research uses a qualitative method, the samples were selected using a purposive sampling technique, which means that the samples chosen are correlated with work health and safety risks, 10 resource persons were selected to represent 7 work units under the condition that one person is chosen from each unit, except from the cleaning service unit, where four persons were chosen due to differences of workplace risks. The data collection was performed using in-depth interviews under the guidance of Internal Control Questionnaires (ICQ); observational survey; document inspection; confirmation and documentation. The data collected were analyzed and then conclusions were drawn to answer the research questions. Results of this research are the design of work health and safety management system at ’Universitas Gadjah Mada’ Hospital is considered sufficient with a note, because it complies with all the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) criteria, but it is yet to undergo an internal audit, the implementation of work health and safety management system at ’Universitas Gadjah Mada’ Hospital is quite effective because all of the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) criteria have been implemented, with a note that although the decision letter for health examination program has been issued, it hasn’t been executed, and there are still some obsolete data.
ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN SALDO ANGGARAN LEBIH PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010-2015 Affifah Nurviana Assyayuti
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 2, No 4 (2014): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.885 KB) | DOI: 10.22146/abis.v2i4.59337

Abstract

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa LKPP belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Salah satu permasalahan berulang yang selalu menjadi temuan adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL).Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus untuk mengeksplorasi pengelolaan SAL, faktor-faktor yang berimplikasi terhadap pengelolaan dan penyajian SAL, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menindaklanjuti temuan BPK terkait SAL. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan lima belas informan terpilih dan studi dokumen yang berkorelasi terhadap SAL.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan SAL terutama pada penetapan saldo awal, SiLPA/SiKPA, koreksi pembukuan, transaksi-transaksi yang memengaruhi SAL, serta penyajian saldo fisik dan catatan SAL. Permasalahan tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi antara auditor dengan auditee, kelemahan pada rekonsiliasi, pemantauan, koordinasi, basis data dan koreksi, regulasi, serta dukungan teknologi. Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan perbaikan melalui penerbitan regulasi, penemuan formula SAL, perbaikan sistem rekonsiliasi, proaktif terhadap pelaporan hibah, pemutihan saldo kas di bendahara pengeluaran, dan peningkatan pemantauan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perbaikan pengelolaan SAL oleh pemerintah melalui pemusatan upaya perbaikan pada titik-titik kelemahan yang terdapat pada sistem pengelolaan dan pelaporan SAL serta dapat menambah referensi penelitian mengenai SAL.
Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo) Aziz Rachman Hakim
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 2, No 4 (2014): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.722 KB) | DOI: 10.22146/abis.v2i4.59338

Abstract

The condition of the remains of balance budget (SiLPA) occurs annually in almost local governments (LG). To know the exact factors that cause SiLPA, an in-depth research is needed to be done. The aim of this study was to explore the factors that cause SiLPA in LG of Yogyakarta and Kulon Progo. This was a qualitative research study with multiple-case approach. The data of the study was collected through in-depth interview using purposive sampling and snowball sampling. This study was focused on budgeting and budgeting absorption. The results showed that both LG have similarities in the commitment-budgeting and the central government’s policy. Nevertheless, the both LG have difference in the commitment of expenditure realization, moral hazard of revenue’s target determination, the commitment of the community-will, budgeting conservatism, and political condition.
Evaluasi Penerimaan Sistem Teknologi Informasi Branch Delivery System di Kalangan Perbankan dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Enggar Kartika Cahyaning
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 1 (2016): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.571 KB) | DOI: 10.22146/abis.v4i1.59339

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi Branch Delivery System di kalangan perbankan oleh para pegawai Bank XYZ area Yogyakarta dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Computer Self Efficacy, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Perceived Enjoyment, Intention to Use dan Attitute Towards Using. Data yang dikumpulkan menggunakan metode survey. Data dianalisis dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) yang merupakan metode alternatif dari Structural Equation Model (SEM). Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif terhada penerimaan Branch Delivery System adalah pengaruh computer self efficacy terhadap perceived usefulness, computer self efficacy terhadap perceived ease of use, perceived usefulness terhadap attitude towards using, perceived ease of use terhadap attitude towards using, perceived ease of use terhadap perceived enjoyment, dan perceived enjoyment terhadap attitude towards using, sedangkan untuk variabel yang terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan Branch Delivery System adalah computer self efficacy terhadap perceived enjoyment, perceived usefulness terhadap intention to use, perceived ease of use terhadap perceived usefulness dan attitude towards using terhadap intention to use.

Filter by Year

2013 2025