cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 366 Documents
 16   17   18   19   20 
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI SUMATRA Asri Suwarsih
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 1 (2017): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i1.59295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 164 pemerintah daerah di Sumatra dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) ketepatan waktu pengungkapan dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 157 website resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Sumatra ialah sebesar 13,79% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 9,39% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Sumatra baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient).Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah (1) total aset pemerintah daerah, (2) jumlah anggota DPRD, (3) rasio PAD, (4) total belanja daerah, (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (6) opini BPK atas LKPD, dan (7) jumlah penduduk
PENGEMBANGAN INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (STUDI PADA KEEMNTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL) Farid Hariyanto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 1 (2017): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i1.59309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM, praktik perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM, dan indikator pemantauan dan evaluasi yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM. Penelitian dilakukan pada tahap perencanaan dan penganggaran termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 sedangkan untuk tahun 2017 dilakukan pada tahap perencanaan dan penganggaran. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM yaitu (1) Sumber Daya Manusia, (2) situasi politik, (3) kebijakan pimpinan organisasi, (4) kebijakan pemerintah pusat, (5) perencanaan anggaran, (6) dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, (7) penetapan dokumen anggaran, (8) kasus hukum, dan (9) sistem penganggaran sedangkan praktik perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM yaitu (1) perumusan struktur anggaran KESDM yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, (2) pergantian pimpinan KESDM yang mengakibatkan perubahan gaya kepemimpinan, (3) intervensi politik DPR RI dalam proses penganggaran, (4) SDM KESDM yang belum memahami tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, (5) penyusunan anggaran yang dilaksanakan secara tradisional, (6) realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun, (7) proses penetapan dokumen anggaran yang lama, (8) sering adanya perubahan strategi pelaksanaan kegiatan, dan (9) sering adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, indikator pemantauan dan evaluasi yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM dikategorikan menjadi dua yaitu indikator umum yang berfungsi secara umum tanpa melihat jenis kegiatan dan indikator khusus merupakan indikator yang telah disesuaikan dengan bidang dan jenis kegiatannya.
KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Firsty Himawan Kusnadhi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 1 (2017): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i1.59310

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pengukuran yang efektif dan praktis untuk mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Model pengukuran berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi para pemangku kepentingan pemerintah daerah, untuk memantau dan menilai kondisi keuangannya. Pengembangan model pengukuran mengacu pada model Financial Trends Monitoring System (FTMS) yang dikembangkan oleh International City/County Management Association (ICMA). Sementara, metode pengembangan mengikuti prosedur dari Mercer dan Gilbert ketika mengembangkan indeks kondisi keuangan provinsi Nova Scotia, Kanada. Hasilnya, yaitu sebuah model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari tiga dimensi dan lima belas indikator. Dimensi basis pendapatan memiliki tujuh indikator, dimensi struktur utang memiliki lima indikator, dan dimensi fleksibilitas tingkat layanan memiliki tiga indikator. Validitas dan reliabilitas model pengukuran telah dianalisis selama pengembangan model, yang menunjukkan bahwa model pengukuran valid dan reliabel sebagai sebuah instrumen untuk mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh Komite Audit terhadap Persistensi Laba Florentina Widita Sari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 2 (2015): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.322 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i2.59311

Abstract

Peraturan 55/POJK/2015 berlaku untuk memperbaiki tugas dan fungsi komite audit sebagai dewan pengawas perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji keterkaitan antara komite audit dengan kualitas laba yang diproksikan dengan persistensi laba. Sampel penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014. Komite audit diukur dengan lama menjabat sebagai anggota komite audit di perusahaan amatan. Selanjutnya, penelitian ini menambahkan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, leverage, lama perusahaan terdaftar di BEI, sebaran tahun menjabat, dan kategori masa jabatan. Dari 234 sampel, komite audit berpengaruh positif terhadap persistensi laba dapat dibuktikan. Komite audit ternyata tidak hanya memegang fungsi pengawasan sekaligus penasihat di perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas fungsi penasihat komite audit.
Faktor Motivasional Karyawan dalam Kecenderungan Melakukan Whistleblowing (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Yogyakarta) Galuh Hesti Wulandari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 1 (2015): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.709 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i1.59312

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh reward, penalaran moral dan kekuatan retaliasi terhadap kecenderungan individu dalam melakukan whistleblowing. Selain itu, peneliti juga mengobservasi dan menguji secara empiris mengenai pengaruh emosi negatif dalam bentuk rasa bersalah dan rasa malu terhadap kecenderungan individu dalam melakukan whistleblowing. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap di PT PLN (Persero) Area Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner didistribusikan kepada 70 karyawan tetap. Semua kuesioner yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasilnya, penelitian ini memberi bukti empiris yaitu reward, penalaran moral, retaliasi, dan rasa bersalah berpengaruh dan signifikan terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing, sedangkan rasa malu tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing.
EKSPLORASI ARTIKULASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Heni Christiana
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 1 (2015): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.402 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i1.59313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat artikulasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) se-Jawa dan Bali. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab ketidakartikulasian dalam LKPD serta solusi yang dapat disarankan dalam mengatasi permasalahan tersebut.Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa dokumen LKPD Tahun 2015 yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian. Dokumen tersebut didapatkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2016. Data primer berupa hasil wawancara semiterstruktur terhadap partisipan memiliki tingkat artikulasi kurang dari 100 persen. Data sekunder dianalisis dengan membandingkan angka-angka yang terdapat dalam lembar muka LKPD berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kriteria-kriteria yang digunakan tersebut berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta didukung dengan kriteria artikulasi yang dibangun oleh penelitian sebelumnya. Data primer dianalisis dengan model Miles and Huberman, untuk mendapatkan faktor-faktor penyebab ketidakartikulasian dalam LKPD.Berdasarkan hasil analisis dokumen LKPD, didapatkan bahwa sebelas dari sembilan puluh satu atau dua belas persen LKPD yang diteliti memiliki tingkat artikulasi LKPD 100 persen, dan sebanyak delapan puluh dari sembilan puluh satu atau delapan puluh delapan persen LKPD berartikulasi kurang dari 100 persen. Tingkat rata-rata artikulasi LKPD se-Jawa dan Bali sebesar 76,67 persen dengan tingkat artikulasi terendah sebesar 46,15 persen atau hanya mampu memenuhi enam dari tiga belas kriteria artikulasi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis data wawancara, diidentifikasi empat faktor penyebab ketidakartikulasian dalam LKPD, yaitu faktor aparatur penyusun laporan keuangan, faktor peranan auditor internal maupun eksternal, faktor pemanfaatan teknologi/sistem informasi, serta faktor-faktor lainnya.
Evaluasi Pengembangan Indikator Kinerja Studi pada Badan Pusat Statistik (BPS) Husaini Husaini
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 2 (2015): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.145 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i2.59314

Abstract

This study aims to evaluate the performance indicator development process in BPS; analyze whether BPS’s performance indicators have described its performance; and identify the factors that play a role in the development of BPS’s performance indicators. This study uses a qualitative approach with a case study method, in which the views or opinions of participants are the key to address the existing problems. The results show that the performance indicator development at BPS hasn’t been done well because there are still discrepancies of information, both among the BPS planning documents and with the target performance. BPS’s performance indicators are considered as not describing the designated performance because it is still oriented to the effort, and not the result. The factors that play a role in BPS’s performance indicator development include: management support, technical competence, regulatory demands, statistics development in other countries; whereas the impeding factors are availability of performance data, lack of internal commitment, conflict of interest, and stakeholder’s divergent understanding of official statistics.
Evaluasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo) Lila Fitriana
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 3 (2015): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.044 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i3.59315

Abstract

Kondisi kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Indonesia berdasarkan hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa sebagian besar berada pada level 1 berdasarkan kriteria IACM yang dikembangkan oleh IIA. Sedangkan pada tahun 2019, pemerintah menargetkan 85% APIP sudah harus berada pada level 3, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapabilitas. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapabilitas APIPObyek penelitian yang dipilih yaitu Inspektorat Kabupaten Ponorogo karena level kapabilitasnya masih berada pada level 1. Peneliti melakukan evaluasi terhadap kondisi kapabilitas Inspektorat Kabupaten Ponorogo saat ini, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Inspektorat Kabupaten Ponorogo belum bisa mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi, dan mengkaji upaya yang harus dilakukan agar Inspektorat tersebut dapat meningkatkan kapabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Ponorogo baru memenuhi 20 indikator atau indikator dari 58 indikator (34,5%) yang mewakili 10 KPA terkait dengan 6 elemen pengawasan IACM yang dipersyaratkan untuk naik ke level yang lebih tinggi yaitu level 2.Faktor yang menyebabkan Inspektorat tersebut belum bisa mencapai level yang lebih tinggi yaitu kurangnya komitmen kepala daerah, kurangnya komitmen pimpinan APIP, kurang optimalnya kerja tim peningkatan kapabilitas APIP, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi. Sedangkan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitasnya yaitu melakukan peningkatan koordinasi, peningkatan sumber daya manusia, penyempurnaan tahap peningkatan kapabilitas APIP, perbaikan proses bisnis APIP, dan benchmarking.
ANALISIS PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG) Muhammad Rifki
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 1 (2015): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.697 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i1.59317

Abstract

Belum optimalnyanya peran APIP dalam pengelolaan aset tetap daerah secara khusus di wilayah Kabupaten Tangerang sehingga terjadinya temuan yang berulang atas pengelolaan aset tetap daerah. Hal tersebut menunjukkan masih adanya kendala yang terkait dengan peran APIP selaku auditor internal yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala terkait dengan peran APIP dalam pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Tangerang dan menganalisis upaya yang dilakukan APIP dalam pengawasan pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tangerang, yakni sistem pengendalian internal pemerintah yang belum optimal, kurangnya jumlah auditor, adanya mutasi dan rotasi, penatausahaan aset yang belum baik, waktu, dan kompetensi sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tangerang, yakni perbaikan sistem pengawasan, memberikan peringatan, pembinaan berkelanjutan, dan gelar pengawasan.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KESIAPAN DAN DUKUNGAN STAKEHOLDERS TERHADAP PERUBAHAN STATUS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (STUDI PADA PUSKESMAS-PUSKESMAS DI KABUPATEN KLATEN) Naniek Listyawati
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 4 (2016): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i4.59318

Abstract

This research is motivated by Letter of Minister of Domestic Affairs number 440/8130/SJ dated November 13th, 2013 on Optimizing the Implementation of National Health Insurance that describes the acceleration of puskesmas (community health center) change to Public Service Agency (Badan Layanan Umum Daerah/BLUD). Meanwhile, Klaten Regency Government has planned policy implementation of full BLUD for all puskesmas starting in 2017, while the results of BLUD readiness questionnaire show that only 41% puskesmas confirmed their readiness. This study aims to analyze the influencing factors of puskesmas readiness to change to BLUD and to determine the extent of supports from stakeholders and organizational commitment in implementing BLUD policy in Klaten Regency. The theory of organization change readiness by Weiner (2009) is used as research framework to assess the extent to which organization members appreciate the three determinants of implementation ability, namely task demands, resource availability, and situational factors. Research method implemented in this study is descriptive qualitative, with the data is collected through in-depth interviews with respondents who answering the questionnaire with "ready", "doubtful" and "not ready". The results of data analysis can be concluded that there are five factors that affect puskesmas readiness to transfer to BLUD, namely commitment to task demands, availability of resources, managerial skills of puskesmas head, regulatory preparedness, and stakeholders’ support in the implementation of changes into BLUD status. All stakeholders in Klaten Regency support this program and organizational commitment of puskesmas constructed by understanding the work and advantage of BLUD program to puskesmas.

Page 18 of 37 | Total Record : 366

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2025): November Vol 13, No 3 (2025): August Vol 13, No 2 (2025): May Vol 13, No 1 (2025): February Vol 12, No 4 (2024): November Vol 12, No 3 (2024): August Vol 12, No 2 (2024): May Vol 12, No 1 (2024): February Vol 11, No 4 (2023): November Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue