cover
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Articles 366 Documents
Evaluasi Implementasi E-procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi pada Universitas Gadjah Mada) Nur Azizah Basmar
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 3 (2015): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.417 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i3.59319

Abstract

Pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan tenologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan diterapkannya e-procurement yaitu untuk menekan penyalahgunaan dalam pengadaan barang/jasa dan dapat menghemat waktu dan biaya. Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Wawancara dilakukan kepada 6 narasumber dari struktural P2L UGM dan 4 dari narasumber ahli. Kuesioner dianalisis menggunakan pengukuruan efektivitas dari Kepmendagri Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan UGM sudah sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Implementasi e-procurement di UGM sudah efektif. Dan dalam penentuan 3 (tiga) penyedia terbaik dalam proses lelang, terdapat cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir kejadian tersebut yaitu, 1) kompetensi dari penyedia, 2) track record selama menjadi penyedia, dan 3) dokumen pengadaan, dibuat secara rinci.
ANALISIS CRITICAL SUCCESS FACTOR PENERAPAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KASUS: JOGJAPLAN) Riana Riana
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 4 (2016): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i4.59320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis critical success factor dalam penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Jogjaplan).Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada empat orang narasumber yang terlibat dalam penerapan Jogjaplan. Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Untuk memastikan agar temuan tidak memberikan kesimpulan yang berbeda maka dilakukan uji validitas data melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DIY membangun dan menerapkan sistem teknologi informasi pada bidang perencanaan pembangunan daerah. Sistem tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang diberi nama Jogjaplan. Sejak tahun 2013, Jogjaplan mengantarkan Pemerintah DIY mendapatkan anugerah Pangripta Nusantara dari Bappenas sebagai provinsi yang memiliki perencanaan terbaik. Adapun critical success factor dalam penerapan sistem perencanaan pembangunan di Pemerintah DIY (Jogjaplan), yaitu komitmen pimpinan yang kuat dari Gubernur DIY, sumber daya manusia, regulasi, kelembagaan, serta infrastruktur jaringan dan server.
ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-JAWA TAHUN 2011--2015 Sukeksi Hastaningrum
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 4 (2016): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i4.59321

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan secara komprehensif pemerintah daerah se-Jawa tahun 2011-2015. Konsep untuk mengukur kondisi keuangan ini terdiri atas tujuh dimensi yaitu solvabilitas jangka panjang, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, dan kemandirian keuangan. Terdapat duapuluh sembilan indikator yang membentuk dimensi kondisi keuangan. Dimensi-dimensi ini akan digabung menjadi indeks komposit kondisi keuangan (IKK) sebagai dasar pemeringkatan dan pengkategorian. Setelah diperoleh hasil pengukuran, dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik pemerintah daerah yang memiliki peringkat tertinggi dan terendah. Hasil penelitian menunjukkan terdapatPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan opini wajar memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda. Pada periode 2015, peringkat tertinggi kondisi keuangan masing-masing level pemerintah daerah diraih oleh Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Selama kurun waktu 2011-2015, pemerintah kabupaten/kota yang konsisten berada pada sepuluh peringkat tertinggi adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, dan Kota Cilegon. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota yang konsisten berada pada sepuluh peringkat terendah adalah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Garut, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi.
Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah) Turhindayani Turhindayani
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 4 (2016): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i4.59322

Abstract

Implementasi kebijakan menurut Goerge C Edward III (1980) dalam (Subarsono, 2005) dipengaruhi oleh beberapa perspektif antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi/respon, dan struktur birokrasi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah banyak yang belum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Riset ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab yang memengaruhi belum sesuainya implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah dengan kebijakan yang ditetapkan.Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara terhadap pejabat yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di tingkat PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Untuk memudahkan Pemerintah Daerah Bangka Tengah memperbaiki pengelolaan Barang Milik Daerah maka dilakukan benchmarking terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Gunung Kidul. Hasil riset menunjukkan bahwa dari 17 faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat 8 faktor penyebab yang memengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Bangka Tengah belum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Gunung Kidul.
PENGUJIAN KARAKTERISTIK ORGANISASI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU YANG DAPAT MEMENGARUHI KESUKSESESAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Andreas Aginowo
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 4 (2016): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i4.59324

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik organisasi dan karakteristik individu yang dapat memengaruhi kesuksesan Sistem Informasi Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (SIA BLUD) dengan menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu dukungan manajemen puncak (top management support), norma subjektif (subjective norm), keyakinan-sendiri komputer (computer self-efficacy), pengalaman komputer (computer experience), kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), kualitas pelayanan (service quality), pemakaian (use) dan kepuasan pemakai (user satisfaction). Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari pemakaian (use), kepuasan pemakai (user satisfaction) dan manfaat-manfaat bersih (net benefits).Responden dalam penelitian ini merupakan pengguna aplikasi SIA BLUD di BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 33 sampel. Metoda analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM (structural equation model) dengan menggunakan pendekatan PLS (partial least square). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa norma subjektif (subjective norm) dan keyakinan-sendiri komputer (computer self-efficacy) dapat memengaruhi pemakaian (use) SIA BLUD. Kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), dan kualitas pelayanan (service quality) juga memengaruhi kepuasan pengguna (user satisfaction). Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepuasan pengguna (user satisfaction) dapat memengaruhi manfaat-manfaat bersih (net benefits) SIA BLUD
Pengembangan Indikator Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa (Studi pada Desa Sidoarum Kabupaten Sleman) Asti Kartika Wijayanti
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 3 (2016): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i3.59325

Abstract

The availability of Village Fund since 2015 further increases the flow of funds to the village. Therefore, this fact must be accompanied with adequate monitoring and evaluation on the utilization of the Village Fund itself. Evaluators require the tools to measure the performance of Village Fund implementation. This study aims to develop the monitoring and evaluation indicators of Village Fund usage in accordance with the economical, efficient, and effective principle (3E) based on the framework of the Friedman’s Four Quadrants. This study uses developmental research with qualitative methods. Sidoarum Village, with its lowland typology is selected as the object of this study in order to obtain valuable input to the indicators. The measurement result on performance indicator shows that Sidoarum Village utilizes two types of indicators on 24 activities namely the percentage of budget realization in effort quality quadrant and the utilization of the activities result in quality quadrant result. The usage of performance indicators should be adjusted to the characteristics of each activity. Thus, this study offers the indicators that have been adapted to the type of prioritized activities for the utilization of the Village Fund, both in the development and community empowerment fields. This study is able to generate the monitoring and evaluation indicators of the Village Fund, consisting of 13 common indicators and 11 specific indicators. The indicators are formulated based on the results of expert practitioner’s validation from the Representative of Development and Finance Supervisory Agency of Special Region of Yogyakarta, Sleman Regency Village Government Affairs, as well as the validation of academic experts. However, these indicators still have some limitations on several aspects which need to be improved through further research.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN KINERJA ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN Citra Rosa Aprianti Gurning
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 3 (2016): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i3.59326

Abstract

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tahun 2014 dan 2015 masih dengan kategori C (kurang). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2014 dan 2015, penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten mengandung beberapa kelemahan pada komponen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal. Pada LHE akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten juga diberikan saran perbaikan kinerja untuk mengefektifkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Saran perbaikan kinerja atas penerapan akuntabilitas kinerja telah diberikan setiap tahun tetapi belum terjadi perubahan atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten masih dengan kategori C (kurang) ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam menindaklanjuti saran perbaikan kinerja.Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menindaklanjuti saran perbaikan kinerja dan mengidentifikasi upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti saran perbaikan kinerja tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan identifikasi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya rencana pembangunan jangka menengah yang disusun tidak terperinci, pelaksana tugas daerah tidak mendapat dukungan langsung dari pimpinan, tidak menerapkan sistem reward dan punishment berdasarkan penilaian kinerja, penerapan sistem akuntabilitas kinerja tidak termasuk prioritas, danterjadi kekurangan jumlah auditor internal. Upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menindaklanjuti saran perbaikan kinerja diantaranya studi banding, pelatihan, dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah yang baru untuk periode tahun 2016-2021.
EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN Citra Saryani Romarito
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 3 (2016): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i3.59327

Abstract

Dalam mencapai efektivitas peran APIP, maka dibutuhkan kapabilitas yang memadai bagi APIP itu sendiri. Berdasarkan laporan hasil pengawasan semester 1 Tahun 2015 BPKP menyatakan bahwa masih ada APIP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kapabilitas-nya berada pada level 2 dengan catatan perbaikan dan Inspektorat Kabupaten Sleman terma-suk salah satu didalamnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa proses audit telah dilaksana-kan, tetapi belum selaras dengan standar audit. Salah satu penilaian yang dapat dilakukan un-tuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit ialah dengan menggunakan pedoman telaah sejawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kese-suaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit yang berlaku. Penelitian ini menggu-nakan metode kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap Standar Audit Intern Pe-merintah Indonesia oleh Inspektorat Kabupaten Sleman ialah cukup baik, yaitu 64,145%. Ketidaksesuaian terjadi karena jadwal penugasan yang padat, kemampuan objek pemeriksaan berbeda, kurangnya personil dan kemampuan auditor masih kurang, fasilitas yang belum me-madai, dan kurangnya pengawasan APIP terhadap pelaksanaan audit. Upaya perbaikan yang telah dilakukan, antara lain, melakukan perbaikan perencanaan audit, melakukan pembinaan pada objek pemeriksaan, meningkatkan kompetensi auditor, dan mengupayakan penambahan jumlah auditor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga terwujud peran APIP yang efektif.
ANALISIS KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BELU TAHUN 2009-2014) Daniel Mite Katho
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 3 (2016): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i3.59328

Abstract

Selain untuk mengetahui tingkat konsisten antara dokumen perencanaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan sebab-sebab terjadinya inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara semi terstruktur serta Focus Group Disccusion (FGD). Metode penentuan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Partisipan dalam penelitian ini terdiri orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD). Teknik analsis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model.Analisis dilakukan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu dengan melakukan integrasi antara dokumen RPJMD, RKPD, PPAS dan APBD untuk mengetahui tingkat konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut. Hasil analisis dokumentasi menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat rendah dan rendah pada RKPD terhadap RPJMD dan PPAS terhadap RKPD sedangkan APBD terhadap PPAS menunujukkan tingkat konsistensi yang tinggi dan sangat tinggi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan belum dijadikan acuan dalam menyusun APBD. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap hasil wawancara dan FGD yang mengarah pada pembentukan lima tema pokok penyebab inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD yaitu: Pertama, sumber daya manusia yang kurang paham tentang proses perencanaan dan penganggaran. Kedua, komitmen dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Ketiga, penggunaan aplikasi yang terintegrasi mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan APBD. Keempat, intervensi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kelima, Kebijakan dari pemerintah pusat.
EVALUASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA RUMAH SAKIT (Studi Pada RSUD KARDINAH Tegal) Elisa Purwitasari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 4, No 3 (2016): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v4i3.59329

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kesesuaian informasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) RSUD Kardinah Tegal dan menguji indikator kinerja RSUD Kardinah dengan pendekatan OPM&M menggunakan alat bantu berfikir logis dengan cetak biru kinerja (Performance Blueprint). Analisis ini menggunakan model yang terdiri dari analisis logic model dan four quadrant analysis dalam mengevaluasi implementasi sistem SAKIP RSUD Kardinah Tegal.Analisis logic model dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi dokumen perencanaan hingga pelaporan yang terdiri dari RENSTRA, RENJA, Ketetapan Kinerja, dan LAKIP. Four Quadrant Analysis dilakukan dalam menguji indikator kinerja dengan mendesain peta indikator yang akan menunjukkan indikator kinerja RSUD Kardinah Tegal berada dalam katagori upaya (kuantitas/kualitas) atau hasil (kuantitas/kualitas). Metode penelitian dilakukan dengan menganalisis data dan wawancara sebagai alat untuk penambahan informasi. Selanjutnya dari hasil evaluasi, dibuatlah suatu kesimpulan dengan menunjukkan keterbatasan yang ada dan memberikan saran-saran perbaikan kepada pihak RSUD Kardinah Tegal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sepenuhnya menunjukkan kesesuaian informasi antara dokumen SAKIP. Hasil dari four quadrant analysis menunjukkan bahwa indikator kinerja RSUD Kardinah Tegal masih berorientasi pada kualitas dari upaya dalam memberikan pelayanan (service delivery outcomes) dan belum berbasis pada hasil (community outcomes).

Filter by Year

2013 2025