cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 Issue. 1 (2011)" : 7 Documents clear
TINJAUAN BUDAYA HUKUM TINDAKAN NGLURUG MASYARAKAT KORBAN TERHADAP PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS Suharto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.73 KB)

Abstract

Budaya hukum akan membentuk kesadaran hukum masyarakat di sebuah negara. Negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Termasuk didalamnya peran pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap penegakan hukum. Budaya hukum melihat, bahwa bekerjanya hukum normatif yang dilaksanakan Negara tidak serta merta menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Untuk itulah, ada alternatif penyelesaian sengketa dengan mendayagunakan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk didalamnya adalah proses nglurug yang dilakukan masyarakat korban semburan lumpur di Sidoarjo.
SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sholehuddin
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2827.353 KB)

Abstract

Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang banyak terjadi di daerah sejak era reformasi ini mayoritas bersumber dari persoalan pengelolaan keuangan daerah. Padahal dalam perspektif hukum, tindak pidana korupsi tidak hanya masalah yang menyangkut kerugian keuangan daerah tetapi lebih banyak di luar hal-hal tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi sesungguhnya bersumber dari hal-hal yang multikompleks, termasuk juga korupsi nilai-nilai moral, politik, jabatan yang berkaitan dengan persoalan birokrasi atau administrasi pemerintahan. Hanya saja, kalau kalimat ‘sistem hukum pembuktian tindak pidana korupsi’ dimaksudkan sebagai suatu regulasi tentang proses bekerjanya alat bukti untuk menyimpulkan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, maka hal ini memisahkan sama sekali atau setidaknya membandingkan saja keterkaitan hukum administrasi negara dengan hukum pidana positif yang mengatur tindak pidana korupsi.
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Bangun Patrianto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.73 KB)

Abstract

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disingkat UUPTPK, tidak memberikan penjelasan secara jelas terhadap unsur “penyalahgunaan kewenangan” pada Pasal 3 UUPTK. Ketidakjelasan dalam menentukan konsep dan parameter unsur “penyalahgunaan kewenangan” menimbulkan terjadinya keragaman penafsiran putusan pengadilan mengenai konsep dan parameter unsur “penyalahgunaan kewenangan” karena tidak adanya batasan yang jelas.
EKSISTENSI PEMIKIRAN RASIONALITAS FORMAL: REFLEKSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Garuda Wiko
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2085.281 KB)

Abstract

Perkembangan hukum sampai dengan terbentuknya hukum modern sebagaimana yang berlaku di Indonesia sekarang ini, melalui proses yang di bentuk oleh kekuatan dan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan perjalanan sejarahnya. Tampak jelas bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara bentuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu dengan ideal of law atau ideal of order masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu penjelasan masalah tingkat kegagalan atau keberhasilan penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan begitu saja dari realitas sejarah ini.
DANA BAGI HASIL (DBH) CUKAI HASIL TEMBAKAU DITINJAU DARI CUKAI ROKOK, KESEHATAN DAN INDUSTRI ROKOK Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3476.244 KB)

Abstract

Alokasi Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk daerah merupakan kebijakan yang baru diterapkan dalam sejarah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 66A-66D UU No. 39/2007 mengatur alokasi dana tersebut, yaitu laba bagi kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari Cukai Hasil Tembakau serta mengatasi efek rokok pada kesehatan. Pemerintah pernah mengkomunikasikan kepada pelaku usaha industri hasil tembakau bahwa ketentuan perundangundangan yang terkait dengan industri hasil tembakau termasuk dalam hal ini ketentuan DBH-CHT mulai dari undang-undang sampai produk hukum dibawahnya pada tingkat implementasinya harus mengandung kebijakan yang sejalan dengan Road Map Industri Hasil Tembakau 2007-2015.
NON-DEROGABLE RIGHTS ; SEBUAH KAJIAN FILSAFATI Jonaedi Efendi; Herma Setiasih
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2132.405 KB)

Abstract

Filsafat sebagai sebuah ilmu teramat dekat dengan apa yang disebut pengetahuan. Pengetahuan terkonstruksi secara ilmiah dengan pertanggungjawaban akademik adalah ilmu yang senyatanya. Selanjutnya, setiap pengetahuan mempunyai tiga dasar yakni ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Ontologi diartikan sebagai pengkajian mengenai hakikat realitas objek yang ditelaah dalam membuahkan pengetahuan. Epistimologi membahas cara untuk mendapatkan pengetahuan. Aksiologi dalam kegiatan keilmuan disebut sebagai teori yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Tiga dasar pengetahuan itulah yang akan menjadi pisau analisis pengaturan non-derogable rights.
TAX PLANNING DAN LEGALITASNYA Syafi'i; Riniadi Saswati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1518.268 KB)

Abstract

Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, dalam rangka partisipasi dalam pembangunan bangsa melalui ketaatan dalam membayar. Tetapi di sisi yang lain sebagai warga negara (wajib pajak) akan merasa kehilangan sebagian “kekayaannya”. Sehingga bagaimana wajib pajak tetap taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tetapi dengan beban pajak yang minimal. Tax Planning merupakan sarana yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk merencanakan pembayaran pajak yang minimal. Tax planning berarti merencanakan setiap kejadian transaksi dan didukung dengan kebijakan akuntansinya sehingga beban pajak dapat diminimalkan, tetapi dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue