cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 Issue. 1 (2012)" : 4 Documents clear
Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum yang Terkait dengan Mal Public Administration M Solehuddin
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3 Issue. 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1886.059 KB)

Abstract

Hukum administrasi publik di dalamnya terkandung ‘public space’ dengan normanormanya yang bersifat publik, maka untuk menjaga norma-norma itu diperlukan ‘check & balances’ menurut prinsip-prinsip ‘clean & good governance’. Check & balances ini merupakan salah satu bentuk pengawasan pemerintah dalam arti luas terhadap pelaksanaan administrasi publik. Saat ini cukup banyak produk kebijakan legislasi yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan normanorma yang terdapat dalam hukum administrasi. Perwujudan memfungsikan hukum pidana ke dalam hukum administrasi apabila dihubungkan dengan kerangka administrasi publik merupakan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan.
PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Azis Setyagama
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3 Issue. 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1944.27 KB)

Abstract

Perkawinan beda agama antara seorang pria dengan seorang wanita akan mengalami kendala hukum di Indonesia . Hal ini disebabkan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai masalah perkawinan beda agama setelah dicabutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 172223 /1991 yang membolehkan adanya perkawinan beda agama. Realita yang terjadi di tengah masyarakat ada sebagian anggota masyarakat yang ingin melakukan perkawinan denagn pasangan yang berbeda agama ,halini akan mengalami kesulitan apabila kedua belah pihak ( Calon Suami Isteri ) tetapmempertahankan keyakinannya masing -masing. Dengan tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya maka akan memberikan peluang untuk memalsukan identitas diri , agar perkawinannya bisa dilangsungkan
BIAS GENDER DALAM HUKUM PERKAWINAN (PERSPEKTIF NORMATIF-EMPIRIS) Hermin Indrarini
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3 Issue. 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (16639.836 KB)

Abstract

Meskipun UUD 1945 menjamin persaman hak laki-laki dan perempuan, tapi realitasnya masih banyak dijumpai substansi, struktur dan budaya yang diskriminatif gender yang dilegitimasi undang-undang. Peraturan perundangundangan masih ada yang belum lengkap dalam melindungi perempuan, serta belum dilaksanakan secara konsekwen dalam melindungi perempuan. Padahal keadilan dan kesetaraan gender menjadi isu yang sangat penting dan menjadi komitmen negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk melaksanakannya. Akan tetapi hingga saat ini realitas menunjukkan bahwa bias gender masih terasa. Perempuan tetap tersubordinasikan oleh laki-laki.
DEKONTRUKSI BUDAYA HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Dossy Iskandar Prasetyo
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3 Issue. 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (702.984 KB)

Abstract

bagai tuntutan baru di dalam masyarakat. Salah satunya, keinginan untuk mereformasi segenap produk dan pelaksanaan hukum yang selama ini dianggap selalu berpihak kepada penguasa. Dalam perjalanannya, tuntutan tersebut mulai terakomodasikan. Setidaknya, munculnya pemerintahan baru, yang dianggap memiliki legitimasi yang kuat memberikan secercah harapan bahwa supremasi hukum akan ditegakkan dan berkuasa di negeri ini. Tuntutan dan harapan tersebut dipandang tidak berlebihan. Selain memegang legitimasi, pemerintahan baru ini pun dibekali panduan, sebagai arah penentuan kebijakan di bidang hukum. Panduan yang dituangkan dalam sepuluh butir arah kebijakan hukum ini terangkum menjadi satu bersama arah kebijakan bidang lainnya dalam suatu rumusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian, sepanjang lima tahun jalannya pemerintahan, masyarakat tinggal memantau segenap keberhasilan dari kinerja pemerintah baru ini.1

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue