JURNAL GOVERNANCE OPINION
Online ISSN 2716-3407 Print ISSN 2088-902X Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is producing scientific article relating to research finding. This journal aims at developing the latest knowledge and information in the term of Public Administration. Besides that, Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is also a means for the lecturers to fulfill one of the requirements of Tri Darma of High Education. This journal is published periodically by Faculty of Social and Politic Science of Darma Agung University once every six months. For improving the result of research publication, the academics, researchers and practitioners are expected to be able to publish their own research by Governance Opinion Journal.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[KINERJA SATPOL PP DALAM MENATA PKL DI KABANJAHE KABUPATEN KARO ]]>
<![CDATA[Teopilus Surbakti]]>;
<![CDATA[Bertha Nellya]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menata pedagang kaki lima perlu dilakukan untuk menciptakan keindahan kota Kabanjahe di Kabupaten Karo, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penanggulangan yang tepat dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana petugas Satpol PP menata pedagang kakilima di Kabanjahe Kabupaten Karo; 2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan tugasnya di Kabanjahe atau Kabupaten Karo. Metode penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan analisa data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Satpol PP di Kabanjahe Kabupaten Karo, ternyata sudah cukup efektif dalam melaksanakan tugasnya; 2) Kendala-kendala yang dihadapi, hanya sebatas persoalan karena adanya dampak Covid-19, Satpol PP kesulitan memberikan sosialisasi agar pedagang tetap patuhi protokol kesehatan (3 M).]]>
<![CDATA[PERANAN CAMAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN PARMONANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA ]]>
<![CDATA[Ende Manalu]]>;
<![CDATA[Sinoniat Sinoniat]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan Publik merupakan wujud dari pelaksanaan dari fungsi Aparatur Negara sebagai abadi masyarakat. Pelayanan Publik dimaksud untuk mensejahterahkan masayarakat atau warga Negara.Pelayanan publik yang berfprofesional, itu artinya pelayanan publik yang bercirikan oleh adanya akuntabilitas da responsibilitas dari pemberi pelayanan.Penelitian ini ditujukan agar dapat menggambarkan fenomena dari pelaksanaan pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kantor KecamatanParmonangan TapanuliUtara.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan yang dikumpulkan adalah data dari primer dan sekunder.Data primer berupa wawancara dan observasi sedangkan sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan melalui buku-buku, peraturan perundangan-undangan,berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan.Sedangkan objek penelitian ini adalah kegiatan di Kantor Kecamatan Parmonangan Taput.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fenomena dari pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Parmonangan, Kabupaen Tapanuli Utara telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal dan sesuai maklumat atau peraturan yang berlaku.Sedangkan hambatan yang terjadi dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas adalahkurangnya fasilitas atau sarana prasana penunjang pelayanan publik tersebut serta sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO ]]>
<![CDATA[Welprim Welprim]]>;
<![CDATA[Madin Silalahi]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementasi pelayanan dinas pemadam kebakaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo merupakan langkah yang harus dilakukan secara seerius untuk mencegah bahaya kebakaran terjadi tiap tahunnya sehingga kerugian besar secara materi dan korban jiwa yang dapat ditimbulkan. Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karo, yaitu Kabanjahe menjadi sorotan untuk diteliti apakah telah mampu menyelesaikan permasalahan bahaya kebakaran di Kabanjahe sekitarnya. Tujuan lainnya untuk melihat kebijakan apakah yang dilakukan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan staf Dinas kebakaran dan masyarakat yang pernah mengalami masalah dan dibantu pihak Dinas. Hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan adalah Dinas melakukan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran di Kabanjahe sekitarnya atau KabupatenKaro terhambat lemahnya pengawasan dan sarana serta prasarana. Selain itu masalah finansial yang terbatas di Kabupaten Karo. Dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dalam cara penanggulangan sebelum terjadi kebakaran juga masih belum dilaksanakan.]]>
<![CDATA[EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KABANJAHE KABUPATEN KARO ]]>
<![CDATA[In Elointa Karo-Karo]]>;
<![CDATA[Soetarto Soetarto]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PKL merupakan komunitas pedagang yang melakukan aktivitas jualan di tempat umum. Masih terdapat pedagang kakilima (PKL) yang sulit diatur yang suka melanggar aturan yang terdapat di peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Karo tentang sistematika peraturan pedagang kaki lima.Karena itu maksud penelitian adalah menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Karo di Pusat Pasar Kabanjahe dalam menertibkan PKL. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, dokumentasi dan observasi.Informan untuk penelitian ini adalah PKL di Kabanjahe dan petugas Satpol PP Kabupaten Karo. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Kebijakan pemerintah kota Kabupaten Karo terkait penertiban PKL sesuai perundang-undangan. Satpol PP sudah melakukan sosialisasi terkaitu tugas dan fungsinya agar dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum di pasar Kabanjahe. PKL yang berjualan di tempat-tempat terlarang digusur agar tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan dan ketertiban umum. Pemerintah melalui Satpol PP sudah melakukan sosialisasi dengan melayangkan surat dan juga pemberitahuan agar daerah yang dilarang dikosongkan melalui selebaran yang ada ditempel di pasar. Dalam menerapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Karo tentang penerapan penataan kota dari segi kebersihan kota mendapatkan tantangan yang serius, karena petugas jadi kucing-kucingan dengan para PKL karena beberapa dari PKL sulit disadarkan akan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyaman di daerah tersebut. Tantangan lainnya adalah jumlah PKL yang semakin banyak dan lokasi berjualan di pasar Kabnjahe semakin sempit sehingga mereka mengambil kesempatan berjualan di badan jalan dan tempat yang dilarang.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DESA LOLOWONU NIKO’OTANO KECAMATAN GUNUNGSITOLI ]]>
<![CDATA[Epianu Halawa]]>;
<![CDATA[Fransiskus Pascal Bali]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan. Peran masyarakat Desa Lolowonu Niko’otano Kecamatan Gunungsitoli dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di DesaLolowonu Niko’otano Kecamatan Gunungsitoli. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di DesaLolowonu Niko’otano Kecamatan Gunungsitoli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa dalam bermusyawarah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa di DesaLolowonu Niko’otano Kecamatan Gunungsitoli, terdapat beberapa tahapan pembangunan, yaitu: (1) Perencanaan (2) Pengambilan Keputusan (3) Pelaksanaan (4) Evaluasi, serta (5) Pemanfaatan Hasil Pembangunan.]]>
<![CDATA[UPAYA SATPOL PP KABUPATEN KARO MENANGGULANGI PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) ]]>
<![CDATA[Rontang Amos Sembiring]]>;
<![CDATA[Parlindungan Marpaung]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyakit masyarakat (Pekat) merupakan masalah sosial yang perlu ditangani secara optimaldan professional.Namun, dalam era teknologi maju saat ini masalah penyakit masyarakat menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penanggulangan yang tepat dan efektif.Tujuan meneliti kasus ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan Satpol PP menanggulangi penyakit masyarakat di Kabupaten Karo; dan hambatan menanggulangi penyakit masyarakat di Kabupaten Karo.Penulis menggunakan metode dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan analisa data kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui data pengamatan, wawancara dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kabupaten Karo, masih belum efektif.Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat), adalah dalam kesiapan kegiatan penanggulangan yang masih belum terencana dengan baik, hanya sebatas melakukan patroli atau razia saja, selain itu dikarenakan tahun ini terdapat bencana non alam yaitu dampak Covid-19.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Fanotona Laia]]>;
<![CDATA[Dermanjaya Laia]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian dilatar belakangi oleh adanya Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Provinsi Sumatera Utaradi Kota Medan yang belum berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori Menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menunjukkan bahwa DISNAKERTRANS Provinsi Sumatera Utara masih minimnya sumber informasi dan kegiatan sosialisasi mengenai prosedur dan mekanisme informasi untuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri serta masih kurangnya pengawasan atau monitoring ke PPTKIS yang ada di Kota Medan secara berkesinambungan. Kesimpulan yaitu pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara terkhusus di Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara belum optimal, yang berdampak pada rendahnya pelayanan yang didapatkan oleh tenaga kerja Indonesia. Saran yaitu perlunya peran aktif dari instansi terkait dalam pemberian informasi kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri atau mengadakan penyuluhan, melakukan pengawasan secara menyeluruh ke pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesiaswasta.]]>
<![CDATA[KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA BOROWOSI KECAMATAN ULUNOYO KABUPATEN NIAS SELATAN ]]>
<![CDATA[Odaligo Ndruru]]>;
<![CDATA[Ridahayati Halawa]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan publik merupakan kewajiban Negara memberikan hak dari setiap warga untuk mendapat keadilan dalam administrasi kewarganegaraannya. Tujuan penelitian melihat Kinerja Kepala Desa Borowosi dalam pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat apakah belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan, baik dalam hal prosedur dan sistem pelayanan yang berbelit-belit, kurang konsisten dan terbuka dalam hal informasi yang diperlukan. Apakah mengurus KTP dan KK yang seharusnya dapat dilalukan dalam rentang waktu 1 hingga 24 jam sebagaimana ditetapkan di Pasal 3 ayat2 Permendagri No.19/2018 tentangkualitas layanan Administrasi Kependudukan sudah dapat dilakukan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian Kinerja Kepala Desa Borowosi Kecamatan Ulunoyo Nias Selatan dalampelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kinerja kepala Desa Borowosi dalam pelayanan publik telah sesuai dengan tugasnya dengan lebih mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipengaruhi oleh faktor pengabdian kepada masyarakat dengan harapan masyarakat melalui kualitas pelayanan prima tercermin keterbukaan, akuntabilitas dan kondisi kebersamaan hak serta kewajiban.]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LOLOMAYA KECAMATAN O‟O‟U ]]>
<![CDATA[Fenida Laia]]>;
<![CDATA[Junisman F.P Baeha]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan desa Lolomaya Kecamatan O‟O‟U dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis kolerasi (hubungan) yang pada hakikatnya merupakan penelitian yang menghubungkan dua variabel atau sekelompok subjek, untuk melihat antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Pada penelitian ini, melihat hubungan variabel bebas(kesejahteraan masyarakat) dengan variabel terikat (kinerja Pemerintah Desa) di Desa Lolomaya Kecamatan O‟o‟u. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Evaluasi kinerja Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kecamatan O’o’u selama ini belum melaksanakan tugas sebagai Kepala desa secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kecamatan O’o’u setiap harinya. Pemerintah Desa Kecamatan O’o’u belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dilihat dari pola makanan bergizi. kelayakan tempat tinggal, jenis dan sumber penghasilan, serta kualitas pendidikan yang tidak memberikan beasiswa berprestasi dan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kesulitan kepala desa dan perangkatnya meningkatkan Kehidupan masyarakat Desa Lolomaya sesuai kategori masyarakat desa karena hidupnya dipedesaan. Tetapi meskipun demikian konsep gotong royong masih tertanam pada masyarakat Desa Lolomaya. Ini dilihat dari kerja sama dalam hal pelaksanaan pembangunan sarana umum, kebersihan lingkungan yang membutuhkan kerja sama.]]>
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENINGKATAN PEMBAYARAN PAJAK DI KELURAHAN PETISAH HULU ]]>
<![CDATA[Roberth Perdamean L]]>;
<![CDATA[Ade Putr iAyu Purba]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan aparatur Kelurahan Petisah Hulu terhadap kepuasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana dalam menguji hipotesis, dan analisis uji t dan uji f. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner terhadap 41 Wajib Pajak pada warga Kelurahan Petisah Hulu menunjukan bahwa tabel nilai t hitung berdasarkan output SPSS 15 adalah sebesar 6,097 artinya t hitung > t tabel. Uji f menunjukkan bahwa uji f test didapat nilai f hitung sebesar 37,169 dengan probabilitas 0,000 probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pelayanan aparatur Kelurahan Petisah Hulu atau dapat dikatakan bahwa kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap pelayanan aparatur Kelurahan Petisah Hulu]]>
