cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rizki Anugerah
Contact Email
rizki.anugerah@ulm.ac.id
Phone
+62511-4321658
Journal Mail Official
kenotariatan.s2@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Notary Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 28087860     EISSN : 28087348     DOI : https://doi.org/10.32801/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Law Journal merupakan media untuk penyerbar luasan artikel ilmiah yang di terbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, untuk Substansi Artikel merupakan hasil Penelitian atau kajian konseptual tentang hukum dan Kenotariatan dan isu-isu hukum kenotariatan. NoLawJou terbit 4 kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 3 (2024): July-September" : 4 Documents clear
Analisis Analisis Hak Rahasia Dagang Dalam Perlindungan Informasi Bisnis Untuk Mempertahankan Keunggulan Kompetitif: Perlindungan Informasi Bisnis Sejati, Risky Arum; Trinitan, Audry; Amriana, Nur Aulia; Fortuna, Gloria Maya; Dewinta, Hikmah; Kuspraningrum, Emilda
Notary Law Journal Vol. 3 No. 3 (2024): July-September
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i3.67

Abstract

operasional perusahaan di era digital. Artikel ini mengeksplorasi pentingnya perlindungan tersebut dan dampaknya terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada UU Rahasia Dagang sebagai kerangka hukum utama di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan melibatkan kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, dan perlindungan reputasi. UU Rahasia Dagang menjadi fondasi, dengan pasal-pasal yang menegaskan mekanisme perlindungan rahasia dagang, termasuk informasi dengan nilai ekonomi dan tidak diketahui publik. Artikel ini juga menyoroti strategi praktis untuk meningkatkan keamanan informasi, seperti pengendalian akses yang kuat, enkripsi, pembaruan perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Penyelesaian sengketa rahasia dagang, melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, juga dibahas. Dalam konteks keunggulan kompetitif, perlindungan informasi bisnis bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga mempertahankan reputasi dan integritas. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan strategi perlindungan informasi mereka sesuai perkembangan teknologi dan regulasi, untuk keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Pentingnya Perlindungan Sumber Daya Alam Genetik Terhadap Perairan Laut Indonesia Dwinindita, Aldira; Regita, Pramestya; Andiki, Garin Bintang; Pranata, Purba Wendy; Al Banjari, Muhammad Akbar; Kuspraningrum, Emilda; Asufie, Khairunnisa Noor
Notary Law Journal Vol. 3 No. 3 (2024): July-September
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i3.71

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi potensi dan nilai strategis sumber daya alam genetik (SDAG) di perairan laut Indonesia serta dampak pelanggaran hukum terkait illegal fishing terhadap efektivitas upaya perlindungan SDAG. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang memungkinkan peneliti untuk memeriksa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan SDAG dan pelanggaran hukum yang terjadi. Hasil penelitian menyoroti kekayaan alam genetik Indonesia yang meliputi berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan ekosistem unik di perairan laut yang merupakan sumber daya vital bagi kehidupan. Namun, kelestarian SDAG tersebut terancam oleh praktik illegal fishing yang merugikan ekosistem laut dan ekonomi nasional. Penegakan hukum terhadap illegal fishing menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Indonesia telah mengadopsi regulasi yang ketat dan berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku illegal fishing. Dengan penegakan hukum yang kuat, diharapkan dapat dipastikan bahwa SDAG di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Nabire Papua Wahyu Rahmadhan, M.Inzaghi; Jauhari Saputra, Ryo
Notary Law Journal Vol. 3 No. 3 (2024): July-September
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i3.79

Abstract

Penelitian ini merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Namun, kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dimana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Negara dalam hal ini melakukan upaya dengan melakukan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dengan tetap menjaga kemanfaatan, kearifan lokal, sosial dan budaya dalam penggunaan hak Adat.
Notary Authority in the Making of Minutes Deed of Electronic General Meeting of Shareholders (E-GMS) For Public Company based on the Principle of Legal Certainty Rizky Olvia, Ghea; Saprudin, Saprudin
Notary Law Journal Vol. 3 No. 3 (2024): July-September
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i3.93

Abstract

This research analyzes the authority of notaries in creating minutes deeds for e-GMS of Public Companies, based on the principle of legal certainty. The research uses normative juridical methods, employing a conceptual approach to laws, regulations, theories, and expert opinions to address the issues raised. The findings indicate that the stipulations in article 12 of POJK 16/2020, which require that e-GMS minutes be made in the form of a notarial deed without signatures from the GMS participants, align with article 46 of UU-JN. This alignment provides legal certainty regarding the Notary's authority in conducting e-GMS. Despite conflicts between POJK 16/2020 and UU-PT, POJK 16/2020 is considered a specific provision (lex specialis) through UU-4/2023, while UU-PT is a general provision (lex generalis). Article 8 paragraph (1) letter b of POJK 16/2020 aligns with article 16 paragraph (1) of UUJN-P, emphasizing the necessity of physical presence for notaries, appearing parties, and witnesses in notarial deeds. Without clear "specific conditions" as mentioned in article 9 of POJK 16/2020, the requirement for notarial deeds must follow the Notary Law. If the physical presence requirement is unmet, the deed only holds the evidentiary strength of an underhand deed as per article 16 paragraph (9) of UUJN-P. For supervision and law enforcement purposes, the Capital Market Notary must state in the deed that the submission of electronic data by the e-GMS Provider does not absolve its responsibility in ensuring the validity of the electronic data in the implementation of the e-GMS for Public Companies

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): July-September Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret Vol. 3 No. 3 (2024): July-September Vol. 3 No. 2 (2024): April-Juni Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember Vol. 2 No. 3 (2023): July-September Vol. 2 No. 2 (2023): April-Juni Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember Vol. 1 No. 3 (2022): July-September Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret More Issue