Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Mulawarman Law Review Jurnal Analisis Hukum Banua Law Review Jurnal Fundamental Justice Notary Law Journal LamLaj
Asufie, Khairunnisa Noor
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Urgensi Standarisasi Kualifikasi Karyawan Notaris di Indonesia Asufie, Khairunnisa Noor; Aripkah, Nur; Impron, Ali
Notary Law Journal Vol. 2 No. 3 (2023): July-September
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i3.46

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang dalam pelaksanaan jabatannya memberikan pelayanan dalam ranah hukum perdata kepada masyarakat. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya berkedudukan di Kantor Notaris pada wilayah kerjanya dengan dibantu oleh karyawan Notaris. Peran karyawan Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris untuk membantu Notaris dalam pelaksanaan tata kelola administrasi kantor Notaris, seperti menjadi saksi pengesahan akta, mempersiapkan pembuatan akta, melakukan pengarsipan dokumen, menjaga kerahasian dokumen, dan beberapa tugas lainnya untuk membantu pelaksanaan jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris tidak memuat dengan jelas mengenai karyawan Notaris, sedangkan tidak dapat dipungkiri peran karyawan Notaris dibutuhkan dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Perlunya kualifkasi tertentu yang dimiliki oleh karyawan Notaris agar dapat memaksimalkan peran Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Seorang karyawan Notaris setidaknya memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi karyawan kantor Notaris karena berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang menuntut karyawan Notaris agar mampu menjaga kredibelitas dan integritas Notaris tempatnya bekerja. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya bersifat independen tapi ini berkaitan dengan kewenangan pembuatan akta, sedangkan dalam pelaksanaan tata kelola kantor Notaris diperlukan peran dari karyawan kantor Notaris. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia Aripkah , Nur; Asufie, Khairunnisa Noor
Notary Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i2.89

Abstract

Perkembangan teknologi digital memberikan berbagai dampak dalam sisi kehidupan. Berbagai hal yang semula dilakukan secara konvensional bergeser menjadi digital. Penggunaan tanda tangan digital menjadi salah satu dari kemajuan digital yang dimana keabsahan legalitas penggunaan tanda tangan digital masih diperdebatkan beberapa pihak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat tentang pengaturan penggunaan tanda tangan elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik saat ini mulai dipergunakan akan tetapi yang menjadi permasalahan rentannya pemalsuan tanda tangan dalam bentuk elektronik, kemudian bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan elektronik berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normati
Hukum Jaminan Era Digital: Legalitas Penggunaan Crypto Currency Sebagai Jaminan Utang/Kredit Di Indonesia Asufie, Khairunnisa Noor; Asufie, Hanifah Noor
Banua Law Review Vol. 5 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v5i2.68

Abstract

Kemajuan zaman serta teknologi mengakibatkan banyak perubahan pada berbagai sisi kehidupan masyarakat, yang semula terbiasa dengan sistem konvensional bergeser ke arah serba digital. Salah satunya adalah dalam sisi kegiatan perekonomian yang juga bergeser ke digital, bentuk uang yang selama ini kita kenal kemudian melahirkan uang dalam bentuk digital yang dipergunakan untuk bertransaksi. Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang dipergunakan serba virtual, selain itu Cryptocurrency juga dapat dijadikan bentuk asset yang dapat menjadi investasi. Cryptocurrency memiliki nilai berharga sehingga apakah dimungkinkan dipergunakan sebagai jaminan utang/kredit di Indonesia, kemudian legalitas penggunaan Cryptocurrency di Indonesia saat ini seperti apa. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peraturan mengenai hukum jaminan di Indonesia telah diatur, akan tetapi mengenai bentuk jaminan dalam bentuk asset digital belum ada pengaturannya, salah satunya adalah jaminan utang/kredit dalam bentuk Cryptocurrency.
Perlindungan Sumber Daya Genetik Ekosistem Mangrove Untuk Konservasi Lingkungan dan Keseimbangan Ekosistem Suriadi, Lilis Mutiara; Denya, Nazywazahra Prameswari; Shabrina, Qatrunnada Assyifa; Yuliana, Rahma; Agustina, Gina; Kuspraningrum, Emilda; Asufie, Khairunnisa Noor
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i2.5206

Abstract

Abstract: Mangroves are coastal ecosystems consisting of forests with mangrove trees. The coastal mangrove ecosystem is a complex ecosystem consisting of flora and fauna. The aim of mangrove conservation is to preserve biodiversity, maintain water and soil quality, and protect coastal areas from erosion and damage due to natural disasters. Mangrove conservation can be carried out in any region and protecting the mangrove ecosystem is an important step to mitigate the potential loss of genetic resource diversity in Indonesia. Mangrove ecosystems also have economic, ecological and social functions. Therefore, protecting the genetic resources of mangrove ecosystems is critical to maintaining their overall health and productivity. Conservation measures that address genetic diversity help ensure the survival and functioning of mangrove ecosystems, which are important for humans and the environment. Abstrak: Mangrove adalah ekosistem pesisir yang terdiri dari hutan berpohon bakau. Ekosistem mangrove pesisir merupakan ekosistem rumit yang terdiri dari flora dan fauna. Tujuan konservasi mangrove adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga kualitas air dan tanah, serta melindungi wilayah pesisir dari erosi dan kerusakan akibat bencana alam. Konservasi mangrove dapat dilakukan di wilayah manapun dan perlindungan ekosistem mangrove merupakan langkah penting untuk memitigasi potensi hilangnya keanekaragaman sumber daya genetik di Indonesia. Ekosistem mangrove juga mempunyai fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Oleh karena itu, melindungi sumber daya genetik ekosistem mangrove sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitasnya secara keseluruhan. Langkah-langkah konservasi yang mengatasi keragaman genetik membantu menjamin kelangsungan hidup dan berfungsinya ekosistem mangrove, yang penting bagi manusia dan lingkungan.
Pentingnya Perlindungan Sumber Daya Alam Genetik Terhadap Perairan Laut Indonesia Dwinindita, Aldira; Regita, Pramestya; Andiki, Garin Bintang; Pranata, Purba Wendy; Al Banjari, Muhammad Akbar; Kuspraningrum, Emilda; Asufie, Khairunnisa Noor
Notary Law Journal Vol. 3 No. 3 (2024): July-September
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i3.71

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi potensi dan nilai strategis sumber daya alam genetik (SDAG) di perairan laut Indonesia serta dampak pelanggaran hukum terkait illegal fishing terhadap efektivitas upaya perlindungan SDAG. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang memungkinkan peneliti untuk memeriksa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan SDAG dan pelanggaran hukum yang terjadi. Hasil penelitian menyoroti kekayaan alam genetik Indonesia yang meliputi berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan ekosistem unik di perairan laut yang merupakan sumber daya vital bagi kehidupan. Namun, kelestarian SDAG tersebut terancam oleh praktik illegal fishing yang merugikan ekosistem laut dan ekonomi nasional. Penegakan hukum terhadap illegal fishing menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Indonesia telah mengadopsi regulasi yang ketat dan berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku illegal fishing. Dengan penegakan hukum yang kuat, diharapkan dapat dipastikan bahwa SDAG di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
PENGGUNAAN ASURANSI TERHADAP RISIKO PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS Asufie, Khairunnisa Noor; Qamariyanti, Yulia; Usman, Rachmadi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.110

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang berperan dalam bidang hukum keperdataan. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yangberwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya. Perlunya perlindungan hukum bagi Notaris terhadap risikotersebut maka diperlukan adanya asuransi/pertanggungan jabatan Notaris sebagai salah satu cara pengalihan risiko. Permasalahan hukum yang terjadi adalah belumadanya produk asuransi/pertanggungan jabatan Notaris dan bentuk asuransi/pertanggunganjabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan bentuk dari asuransi/pertanggungan Jabatan Notaris. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadapsistem hukum. Penelitian hukum yang dilakukan penulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Urgensi penggunaan perlindungan asuransi/pertanggungan jabatan Notaris merupakan suatu yang penting sebagai salah satu cara mengalihkan risikoyang dihadapi Notaris dan sebagai bentuk perlindungan hukum secara maksimaluntuk Notaris dalam pelaksanaan jabatan. Penggunaan asuransi/pertanggungan terhadap risiko pelaksanaan Notaris dapat berupa Professional insurance lebihspesifik dalam bentuk Notary insurance yang merupakan bagian dari asuransi/pertanggungan umum yang merupakan asuransi/pertanggungan kerugian dalambentuk produk baru yang dibuat oleh perusahaan asuransi/pertanggungan sebagai pemenuhan kebutuhan asuransi/pertanggungan untuk Notaris dalam pelaksanaanjabatan Notaris.
IMPLIKASI PENGATURAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL DI IBU KOTA NUSANTARA Masyita, Nuriah; Al Hidayah, Rahmawati; Subroto, Aryo; Harjanti, Wiwik; Nugroho, Sulung; Asufie, Khairunnisa Noor
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7162

Abstract

Presidential Regulation No. 78 of 2023 on the Amendment to Presidential Regulation No. 62 of 2018 on the Handling of Societal Impacts in the context of Land Provision for National Development has been enacted. Community social impact in this study is land controlled by the community used for national development, both national strategic projects and non-national strategic projects. This research aims to see the implementation of the regulation on the handling of community social impacts in the Archipelago's capital city and the legal consequences on residents' land rights. The research method used is a social legal reserch approach by considering the contribution of doctrinal research by adding factors outside the norms, namely social facts, legal practices and all that influence them. The results of the study explain that the provision of compensation in Presidential Regulation Number 78 of 2023 concerning Handling Community Social Impacts in the Context of Providing Land for National Development is given to residents who do not have a right base and if there is compensation given in this case there are differences in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest. The issuance of Presidential Regulation No. 78 of 2023 on Handling Community Social Impacts that the land rights of residents affected by development do not exist and are not recognised, so this shows that affected residents lose their land rights. The issuance of Presidential Regulation No. 78 of 2023 concerning Handling of Community Social Impacts that the land rights of residents affected by development do not exist and are not recognised, so this shows that affected residents lose their land rights and there is no deliberation to determine the amount of compensation, so there is no agreement in determining the amount of compensation for affected communities. The implementation of Community Social Impact Handling in the Framework of Land Provision for National Development in terms of providing compensation without recognition of land rights has the potential to remove people’s basic rights to land, especially residents affected by development projects run by the government.Keywords: Land Provision; National Development; Compensation
From Ideals to Realities: Women's Access to Land in The Mining Areas in East Kalimantan Susmiyati, Haris Retno; Harjanti, Wiwik; Grizelda; Atriani, Dewi; Asufie, Khairunnisa Noor
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 10 No 1: Mulawarman Law Review - June 2025
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v10i1.1671

Abstract

Land is a basic human right, including for women. As a living space, land occupies a strategic position in the fulfillment of human rights. Constitutionally, women's equal rights to land are guaranteed by law, but in reality, it is neglected and lacks recognition and protection, especially in the natural resource extraction area. Economics that rely on mining extraction have the consequence of widespread ecological and environmental crises that affect people's lives, including vulnerable groups of women. The gender inequality in tenure, ownership, access and control over land has many impacts on women's lives. This research focuses on the law guarantees the recognition and protection of women's human rights to land, and the reality of recognition and protection of women's human rights to land in mining areas. The research findings show that ideally the law provides recognition of equal rights between women and men in access, control, and ownership of land. However, mining regulations provide more convenience for mining business actors, not ensuring protection for the community, especially women. In addition, the male paradigm as the head of the family has led to the marginalization of women in decision-making related to their land and living space. In the midst of conflicts in mining areas, efforts to assert rights and struggle for women's basic rights to land often receive discriminatory treatment and gender bias. The ecological crisis situation is a problem for the protection of women's human rights to land in mining extraction areas.
Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Aripkah, Nur; Sanata, Kalen; Asufie, Khairunnisa Noor; Gegana, Reza Pramasta
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5268

Abstract

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan dampak dalam pembaruan dan pembangunan hukum pidana di Indonesia yang selama ini masih menggunakan aturan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Terdapat pro dan kontra terkait beberapa pengaturan tindak pidana di tengah masyarakat dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini sebelum ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini dengan konsep hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dimuat terminologi yuridis tindak pidana dalam KUHP Nasional 2023. Konsep pertanggungjawaban pidana diatur secara tegas dengan syarat pertanggungjawaban pidana berupa unsur sengaja atau karena kealpaan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 memiliki suatu tujuan dan pedoman dalam pemidanaan.
Co-Authors Agustina, Gina Al Banjari, Muhammad Akbar Al Hidayah, Rahmawati Andiki, Garin Bintang Asufie, Hanifah Noor Atriani, Dewi Denya, Nazywazahra Prameswari Dwinindita, Aldira Emilda Kuspraningrum Grizelda Haris Retno Susmiyati Impron, Ali Kalen Sanata Irma Suriyani Masyita, Nuriah Nugroho, Sulung Nur Aripkah Pranata, Purba Wendy Rachmadi Usman, Rachmadi Regita, Pramestya Reza Pramasta Gegana Shabrina, Qatrunnada Assyifa Subroto, Aryo Suriadi, Lilis Mutiara Wiwik Harjanti Yulia Qamariyanti Yuliana, Rahma