cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bintis Ti'anatud Diniati
Contact Email
bintis.t.diniati@gmail.com
Phone
+6281515530818
Journal Mail Official
jeps-febi@uinsatu.ac.id
Editorial Address
Jl. Mayor Sujadi Timur No.46 Tulungagung 66221
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Economics and Policy Studies (JEPS)
Published by Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
ISSN : -     EISSN : 27757897     DOI : 10.21274
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
FOCUS Journal Economic and Policy Studies: Focuses on broad economic topics, including regional and political economics, industrial economics, development economics, labor economics, international trade, and monetary and banking economics. The articles that published in this journal are research articles and elaborate the development of economic modeling and economic policy analysis. SCOPE Journal Economic and Policy Studies: The Journal of Economic and Policy Studies are journals that contain some articles covering research results, policy analysis, and opinions related to the economy which is currently developing both nationally and internationally.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2020)" : 5 Documents clear
PRINSIP EKONOMI SYARIAH, IMPLEMENTASI, HAMBATAN DAN SOLUSINYA DALAM REALITAS POLITIK INDONESIA TERKINI Binti Mutafarida; Choiril Anam
Juornal of Economics and Policy Studies Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.717 KB) | DOI: 10.21274/jeps.v1i1.3349

Abstract

Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang terus berkembang mengikuti perkembangan system perekonomian dan juga perkembangan teknologi modern saat ini. Perkembangan ekonomi tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Dalam rangka menyelesaikan hambatan yang ada maka diperlukan berbagai perangkat aturan dan juga regulasi. Perkembangan dan dikeluarkannya regulasi juga dapat dipengaruhi oleh system politik yang berlaku. Penelitian ini mencoba mengkaji tentang bagaimana prinsip ekonomi Syariah dalam menghadapi politik saat ini dengan metode kajian literatur. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Syariah yang didukung dengan regulasi sangat penting sebagai salah satu solusi untuk menghadapi hambatan yang ada di masyarakat.
KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF KELUARGA PETANI Moh Farih Fahmi; Refki Rusyadi
Juornal of Economics and Policy Studies Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.504 KB) | DOI: 10.21274/jeps.v1i1.3351

Abstract

Manusia atau dalam istilah lain disebut sebagai homo economicus yang juga bisa disebut homo sosialis tentu dalam menjalani kehidupannya akan dihadapkan kepada upaya memenuhi segala kebutuhan yang tujuannya adalah mencapai kesejahteraan, khususnya bagi keluarga petani. Pandanga yang kurang populer megenai aktifitas pertanian memunculkan perspektif bagi orang yang tidak bekerja sebagai petani yang sering beranggapan bahwa petani itu orang miskin, pekerjaan rendahan, orang tidak berpendidikan atau lebih ekstrim lagi disebut sebagai kaum kelas bawah yang hidupnya susah dan tidak sejahtera. Padahal manusia yang bekerja sebagai petani itu mengaggap petani itu adalah sebuah profesi yang pada akhirnya adalah untuk memperoleh pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERBASIS POTENSI LOKAL SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA Rizki Febri Eka Pradani
Juornal of Economics and Policy Studies Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.135 KB) | DOI: 10.21274/jeps.v1i1.3429

Abstract

Dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (Centre of excellent). Masih minimnya prasarana social ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Pada pasal 81 No 3 menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang berorientasi pada potensi lokal dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Peraturan pemerintah yang tertuang dalam UU tersebut bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan perekonomian yang ada pada desa, namun menciptakan desa yang mandiri dan desa yang maju melalui kekayaan alam yang dimiliki oleh desa tersebut tanpa merusak atau mengekploitasinya. Dalam hal peningkatan pembangunan desa seperti yang dijelaskan di atas, serta dalam hal peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, maka UU Desa juga memberikan kesempatan bagi desa untuk membuat sebuah Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha milik Desa ini sering kali disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
PENGARUH UKURAN BANK, PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) Yogi Dwi Lestari
Juornal of Economics and Policy Studies Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.679 KB) | DOI: 10.21274/jeps.v1i1.3762

Abstract

The objective of this study was to measure the extent to which the disclosure of ISR has been applied to Islamic banks (sharia banks), to test and to analyze the factors that affect the disclosure of ISR is bank size, profitability, institutional ownership, size of the sharia supervisory board and age of the company. The data was analyzed by using linear regression of panel data (2016-2019, 10 Banks). According to the results of content analysis, the average disclosure of ISR on Islamic Banks in Indonesia reached 67% or it was adequate. The bank size, the size sharia supervisory board and age of the company had a significantly positive effect to the disclosure of ISR. Institutional ownership had a positive effect not significant to the disclosure of ISR while profitability had no significant effect to the disclosure of ISR.
TINJAUAN TEORITIS PENGEMBANGAN HALAL TOURISM DI SEKTOR PARIWISATA INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN BELT ROAD INITIATIVE TIONGKOK Ahmad Hanif Fajrin; Luthfi Fatihatul Hidayah
Juornal of Economics and Policy Studies Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.844 KB) | DOI: 10.21274/jeps.v1i1.3763

Abstract

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang eksotis disetiap daerahnya. Hal ini tentunya mempunyai sebuah potensi besar jika didayagunakan dengan benar maka dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu dengan menciptakan daerah tersebut menjadi destinasi wisata. Dengan memiliki lebih dari 80% populasi Muslim, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal karena pada dasarnya budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal (halal lifestyle). Mengingat perkembangan jumlah wisatawan muslim menunjukkan pertumbuhan yang positif. Ini merupakan modal awal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disektor pariwisata. Apalagi dengan menyepakatinya Indonesia bergabung dengan China dalam proyek Belt Road Initiative (BRI) diharapkan memberikan dampak baik bagi pengembangan halal tourism di daerah Indonesia seperti Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali yang akan dilalui oleh proyek ini. Dengan menggunakan metode eksploratis berdasarkan studi literatur, penelitian akan membahas dan menjawab persoalan yang berkaitan dengan pengembangan halal tourism di sektor pariwisata Indonesia dalam mengahadapi kebijakan Belt Road Initiative Tiongkok. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, Pelaksanaan kebijakan jalur Belt Road Initiative yang secara maqoshid syariahnya diyakini akan menciptakan maslahah yang besar untuk masyarakat. Sehingga berdasarkan kondisi inilah proyek ini bisa dikatakan sudah sesuai prinsip syariah, apalagi ketika Indonesia merespon proyek BRI ini dengan mengembangkan pariwisata halal. Yang kedua, dengan ketentuan pelaksanaan pariwisata halal harus mengacu pada standar syariah yang ditentukan. Standar syariah yang dimaksud disini adalah standar mengenai kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah, kepatuhan terhadap stadandar yuridis yang diwujudkan dalam fatwa DSN MUI no 108 tahun 2016, dan standar etik yang diterapkan oleh setiap pelaku pariwisata syariah yang dikembangkan di empat daerah yang masuk jalur BRI. Yang ketiga, kesiapan wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali dalam pengembangan pariwisata halal secara umum dapat dikatakan sudah siap. Hal ini dapat didasarkan dari kesiapan aspek ekonomi dan demorafi. Dengan adanya pengembangan wisata halal di jalur Belt Road Initiative diharapkan akan menarik investor yang memberikan dana investasinya untuk pengembangan pariwisata halal, dan jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB maka keempat wilayah tersebut sangat layak dengan mengacu pada pertumbuhan PDB nya dikisaran 5 – 6 %. Selain itu dilihat dari kesiapan demografi yang secara umum sudah memadai. Namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam menjalankan wisata halal didaerah yang minim beragama muslim. Selain itu, diperlukan sikap pro aktif baik dari pusat maupun daerah untuk membuat regulasi mengenai halal toruism dalam menyiapkan proyek jaluk BRI yang sesuai dengan master plan ekonomi syariah 2019-2024

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 01 (2025) Vol 5 No 1 (2024): Journal JEPS Vol 5 No 1 Juli 2024 Vol 5 No 2 (2024): Jeps Desember 2024 Vol 4 No 01 (2023): JEPS Vol 4 No 1 2023 Vol 4 No 02 (2023): Journal JEPS Vol 3 No 01 (2022): JEPS: Journal of Economics and Policy Studies Vol 3 No 2 (2022) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021): JESP: Journal of Economic and Policy Studies Vol 1 No 1 (2020)