cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Astutik
Contact Email
rio.unitomo@gmail.com
Phone
+628123137066
Journal Mail Official
rio.unitomo@gmail.com
Editorial Address
Jl. Semolowaru no 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia Telp: (031) 592 5970 Fax: (031) 593 8935
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Dr. Soetomo Surabaya
ISSN : 25812033     EISSN : 25809113     DOI : https://doi.org/10.25139/lex.v6i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Journal is a scientific journal published by the Faculty of Law, Dr. Soetomo University which will be published regularly every six months. In July and December containing articles in the form of articles, studies, and research results. This journal is published as a forum to provide space for law and justice observers in their contribution to the development of law. Editors accept independent writings which can be in the form of articles, studies, and research results related to the field of law and justice, in Indonesian and English according to the writing style.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2020): July" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA JUAL BELI RUMAH DERET DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING BERDASARKAN PPJB
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v4i1.3367

Abstract

Berkembangnya bidang usaha properti, khususnya pembangunan rumah deret telah menimbulkan fenomena baru mengenai jual beli rumah deret beserta hak atas tanahnya dengan sistem Pre Project Selling dengan mendasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Jual beli rumah deret yang belum memenuhi syarat-syarat akan menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli rumah deret tersebut. Permasalahan yang kerap muncul dalam jual beli rumah deret yang sedang dibangun oleh pelaku pembangunan berdasarkan PPJB adalah aspek-aspek mengenai konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang dirugikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada jual beli rumah deret dengan sistem pre project selling berdasarkan PPJB. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah konsumen memperoleh perlindungan hukum internal dan eksternal. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menegaskan bahwa rumah deret yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui PPJB jika sudah ada kepastian mengenai keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen), UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Pekerjaan Uumum Perumahan Rakyar (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem PPJB Rumah.Kata kunci : Rumah Deret, Jual beli, PPJB
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.842 KB) | DOI: 10.25139/lex.v4i1.3368

Abstract

Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, merupakan permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum  normatif. Hasil penelitian menunjukan anak dan perempuan yang banyak menjadi korban, karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Tujuannya penelitian ini agar  negara semakin melindungi anak-anak korban perdagangan orang dari pelaku perbuatan jahat tersebut sesuai Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Kata Kunci : perlindungan hukum, anak, korban, perdagangan 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN METODE E-VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA MEGANG SAKTI IV KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.89 KB) | DOI: 10.25139/lex.v4i1.3369

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan metode e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan metode e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan. Menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian implementasi kebijakan metode e-voting dalam pemilihan kepala desa Desa Megang Sakti belum sepenuhnya sesuai dengan Perbup. Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas. aspek yang belum sesuai yaitu prosedur dan proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Megang dan tahap pra-pelaksanaan pemilihan kepala desa.Kendala yang muncul dalam implementasi metode e-voting pada Pemilihan Kepala Desa Megang Sakti IV yaitu sosialisasi e-voting belum menyeluruh, belum maksimal, baik kepada panitia pilkades dan masyarakat, membuat implementasinya justru memperlambat proses pelaksanaan pemungutan suara dan pembiayaan pemilihan kepala desa Megang Sakti IV mengalami peningkatan jumlah nominal ketika menggunakan metode e-voting.Kata Kunci : implementasi kebijakan, metode e-voting
TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI AGEN BANK DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN ONLINE PERBANKAN MELALUI SISTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB)
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.234 KB) | DOI: 10.25139/lex.v4i1.3370

Abstract

Layanan jasa yang diberikan bank kepada masyarakat adalah sistem online payment point dengan menggunakan Pengertian payment point dan manfaatnya merupakan alat cara pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu biasanya adalah giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Terdapat suatu kasus dalam agen layanan online perbankan yang dimiliki oleh suatu bank, salah satunya layanan Bank BTPN yang menggunakan agen dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah seperti pembukaan rekening dan pembayaran listrik. Terdapat suatu permasalahan ketika seorang agen ini dalam menjalankan tugasnya sebagai agen memberikan kuasa terhadap orang lain dalam pelaksanaanya sehingga dalam kaitan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dijelaskan dalam prinsip–prinsip perbankan, dimana sistem Payment Point Online Bank (PPOB) adalah sistem yang dijalankan secara online tanpa melalui tatap muka.Kata Kunci :Tinjauan Hukum, Agen Bank, Layanan Online Perbankan       
KEARIFAN LOKAL DALAM PENGATURAN LARANGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.55 KB) | DOI: 10.25139/lex.v4i1.3372

Abstract

Kajian ini mengenai kearifan lokal dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan. Kajian ini bertujuan untuk (a) mengkaji kearifan lokal dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan, (b) mengkaji pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Kearifan lokal diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 Angka 30, Pasal 2 Huruf l, Pasal 63 Ayat (1) Huruf t, Ayat (2) Huruf n, Ayat (3) Huruf k UUPPLH; (2) Larangan pembakaran hutan dan lahan diatur dalam UUK, UUPPLH, UUP, dan KUHP.Kata Kunci: kearifan lokal, pembakaran hutan dan lahan
TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEDAR OBAT CARNOPHEN YANG TELAH DICABUT IZIN EDARNYA
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.135 KB) | DOI: 10.25139/lex.v4i1.3373

Abstract

Obat Carnophen atau disebut obat Zenith adalah obat yang untuk memperolehnya harus menggunakan dengan resep dokter. Charnophen termasuk  dalam kelompok obat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu obat Charnophen tersebut  telah dicabut izin edarnya dan dikembalikan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Efek yang dapat ditimbulkan oleh obat tersebut,  sehingga  ada yang menyalahgunakan sebagai pengganti Narkoba dan banyak oknum yang saat ini melakukan peredaran  obat tersebut secara illegal, karena obat tersebut sudah dilarang beredar di pasaran. Untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumssi obat tersebut, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diberikan sanksi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa kepada pelaku pengedar obat Charnophen atau Zenith dapaat dijatuhi sanksi hukuman berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci : Tanggungjawab, Pengedar, Obat Carnophen, Dicabut Izin Edarnya
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KONTEN KEKERASAN YANG TERDAPAT DALAM SITUS YOUTUBE
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.023 KB) | DOI: 10.25139/lex.v4i1.3374

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak anak atas informasi yang ditayangkan melalui konten situs youtube bagi perkembangan anak dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat konten negatif yang memiliki unsur kekerasan dalam situs youtube. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis bahan hukumnya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Banyaknya dampak negatif dari tayangan atau konten yang ditonton didukung dengan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 4 tahun terakir jumlah kekerasan kepada anak terus meningkat. Bentuk perlindungan hukum anak terhadap konten negatif yang memiliki unsur kekerasan dalam situs youtube terdiri dari perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Keywords: Perlindungan Anak, Konten Kekerasan, Youtube

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): In Progress Vol 8 No 2 (2024): December (In Progress) Vol 8 No 1 (2024): July Vol 7 No 2 (2023): December Vol 7 No 1 (2023): July Vol 6 No 2 (2022): December Vol 6 No 1 (2022): July Vol 5 No 2 (2021): December Vol 5 No 1 (2021): July Vol 4 No 2 (2020): December Vol 4 No 1 (2020): July Vol 3 No 2 (2019): December Vol 3 No 1 (2019): July Vol 2 No 2 (2018): December Vol 2 No 1 (2018): July Vol 1 No 2 (2017): December Vol 1 No 1 (2017): July More Issue