Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM ) adalah jurnal Open Access yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) .Pada Fakultas Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) adalah jurnal yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya ilmiah mahasiswa selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini fokus kepada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Jurnal ini terbit pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli,September, November. Citasi Analisis: Google Scholar
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 6 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri ]]>
<![CDATA[Widjanarko, Nudwi Pandu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.785 KB)
<![CDATA[Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil) ]]>
<![CDATA[Lubis, Riska Oktaviani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.133 KB)
<![CDATA[Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Mekanisme Keberatan Pajak Yang Melewati Batas Waktu Berdasarkan Permenkeu No 202/Pmk 03/2015 ]]>
<![CDATA[Nasution, Nur Rahmah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.9 KB)
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Mekanisme Keberatan Pajak Yang Melewati Batas Waktu Berdasarkan Permenkeu No 202/Pmk 03/2015]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan Dengan Menista Perspektif Hukum Islam Dan KUHP Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/Pn Liw ]]>
<![CDATA[Ningsih, Septia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.875 KB)
<![CDATA[Tindak pidana pemerasan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pelakunya berprofesi sebagai wartawan. Modus yang biasanya dilakukan yakni pelaku wartawan tidak akan memberitakan kasus korban dengan catatan korban bersedia membayar sejumlah uang yang dimintanya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista menurut hukum Islam dan KUHP, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dalam perspektif hukum Islam dan KUHP. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw adalah mempermasalahkan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani dengan mengancam akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita koran serta meminta agar korban memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw adalah terdakwa dijtauhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan menurut hukum Islam kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan menurut para fukaha dikategorikan dalam hukum pidana hirabah sehingga sanksi yang ditetapkan pada terdakwa adalah hukuman potong tangan dan kaki sesuai dengan ketentuan surah Al-Maidah ayat 33. Pertimbangan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sedangkan dalam perspektif hukum Islam.]]>
<![CDATA[Holding Company Bumn Sektor Minyak Bumi Dan Gas (Migas) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Nurahma Aisyiyah Ritonga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.841 KB)
<![CDATA[Gas Negara, Tbk tentu pula akan berdampak pada hukum persaingan usaha tepatnya pada penyalahgunaan posisi domain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Hukum Persaingan Usaha dan Larangan Praktik Monopoli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pembentukan holding company BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi; untuk mengetahui akibat hukum Holding Company BUMN sektor minyak dan gas bumi terhadap hukum persaingan usaha; untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam holding company BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenilis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian adalah pendekatan perundangundangan, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dan disimpulkan bahwa 1) Latar belakang pembentukan holding company BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi dilakukan berdasarkan faktor-faktor yuridis yaitu dalam Undang-Undang nomor 29 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina. Faktor non yiridis dalam pembentukan holding company BUMN sektor minyak dan gas bumi adalah faktor ekonomis dan faktor efisiensi menajemen perusahaan; 2) Akibat Hukum dari bentuk Holding Copany PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Persahaan Gas Negara terhadap hukum persaingan usaha adalah dapat mengakibatkan dan berpotensi besar persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk penguasaan pasar, persekongkolan dan penyalahgunaan posisi domain; dan 3) Pencegahan persaingan usaha tidak sehat atas holding company BUMN sektor minyak dan gas bumi adalah dengan memperjelas mekanisme holding BUMN dan memperkuat kedudukan Komisi Pengawas dan Pencegahan Persaingan Usaha (KPPU).]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal Oleh Pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) ]]>
<![CDATA[Nasution, Siti Sarah Sariyati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.862 KB)
<![CDATA[Beragam produk kecantikan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang belum masuk di Indonesia telah membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengimpor dan memperjual belikan kosmetik luar negeri yang sebagian besar belum terdaftar di BPOM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik illegal, penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian, kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik illegal adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut, bahan kosmetik yang mudah dan murah untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu menjadi faktor peredaran kosmetik illegal. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik Ilegal oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal dan setelah ditemukan cukup bukti, maka pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan membuat berita acara dan diserahkan ke Kejaksaan untuk diproses dalam pegnadilan. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagi pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik illegal, pengetahun pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tetang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal, sementara ini di sisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja.]]>
<![CDATA[Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra ]]>
<![CDATA[Nasution, Nurhalimah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.328 KB)
<![CDATA[Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata ]]>
<![CDATA[Tiwang Herlangga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.765 KB)
<![CDATA[Secara implisit betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkan dengan begitu detilnya dalam hukum Islam. Emas tidak seperti benda komoditas lainnya yang lazim diperjual-belikan di pasar. Sehingga menyadari betul hal ini, mengingat emas sebagai logam mulia secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif KUHPerdata, bentuk perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam, serta pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif KUHPerdata dapat dilihat dari Pasal 1458 KUHPerdata yang mengisyaratkan bahwa jual beli pun bahkan dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga perihal jual beli yang pembayarannya dilakukan secara kredit (sesuai janji dilunasi di kemudian hari) oleh pembeli agar penjual menyerahkan suatu barang, menurut adalah hukum sepanjang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya sering dilakukan dengan bentuk perjanjian atau dilakukan dengan Akad rahn, sebagaimana akad tersebut mengisyaratkan menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (hutang) yang diterimanya, dimana pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam dapat mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Sedangkan jika dibandingkan dengan KUHPerdata, maka pada pokoknya haruslah tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga atas emas yang dibeli tersebut kedudukannya keberadaannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. ]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan) ]]>
<![CDATA[Siregar, Rija Heri Safutra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.882 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan). Penegakan Hukum adalah penerapan hukum itu sendiri yang berkaitan dengan sanksi pidana dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa modus pelaku pungutan liar, untuk mngetahui dan menganalisa hambatan-hambatan pihak kepolisian dalam penindakan terhadap pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana ruang lingkup kepolisian dalam mengatasi pungutan liar dan ketersinggungan dengan dengan tim saber pungli. Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian modus yang dilakukan pelaku adalah dengan cara menakut-nakuti korban atau menjanjikan bahwa suatu hal itu akan selesai dengan cepat dan tanpa kendala istimewa penanganannya dari yang lian yang tidak memberi sejumlah uang kepada perangkat desa atau dalam hal ini penyuapan dan pungli. Hambatan dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian adalah kurang terbukanya masyarakat dalam hal pengaduan pungutan liar ini, masyarakat yang menganggap bahwa pungli ini adalah hal yang wajar sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam menerima informasi terjadinya pungutan liar ini. Berdasarkan hal ini aparat Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pelaku pugutan liar dan masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dan perangkat desa dalam hal ini untuk mencegah pungutan liar ini terjadi kembali. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pungli atau dapat dikatakan korupsi dikenakan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana pelaku dijerat hukuman minimal 4 tahun penjara.]]>
<![CDATA[Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Al-Kamal Sibolangit Centre) ]]>
<![CDATA[Rahmi, Wirda Alfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Al-Kamal Sibolangit Centre)]]>
