cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
jurnalilmiahmahasiswa@gmail.com
Editorial Address
http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/pages/view/ed
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : 28086708     EISSN : 28086708     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM ) adalah jurnal Open Access yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) .Pada Fakultas Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) adalah jurnal yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya ilmiah mahasiswa selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini fokus kepada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Jurnal ini terbit pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli,September, November. Citasi Analisis: Google Scholar
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 3 (2024)" : 5 Documents clear
Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Utami, Budi Putri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shopee paylater adalah platfrom belanja online bertujuan untuk memudahkan proses belanja online para penggunanya. Shopee paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. Shopee paylater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui praktek kredit barang melalui shopee paylater dari marketplace shopee berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang[1]Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, bai’ taqsith sama dengan jual beli kredit al-bai’ ila ajal. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Perbandingan praktek kredit barang berdasarkan hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan kepada dalil-dalil yang berasal dari, Al-Qur’an, Hadist. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kredit barang terdapat pihak yang terlibat dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur (pihak berutang). Dalam jual beli kredit harus diketahui waktunya oleh kedua belah pihak. Karena, ketidak jelasan waktu dapat menjadi perselisihan di kemudian hari 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Study Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) Cintami, Cindy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Atas perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah sebagai berikut: “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer yakni melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah dataa dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian tersebut diketahui terjadinya sengketa hak atas tanah terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan jalan tol Medan-Binjai yaitu sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang disebabkan oleh substansi UUPA yang sentralistik, struktur hukum pelaksana pengadaan tanah yang diatur dengan prosedur formal yang ketat dan budaya hukum aparat pelaksana yang terkekang oleh tradisi berpikir positivisme hukum.Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol yaitu Pembebasan Tanah dalam proyek jalan Tol Medan-Binjai.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Hak Atas Tanah Melalui Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Dihadapan Notaris Idris, Azhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak terlepas dari adanya perjanjian/perikatan, di mana terdapat persetujuan yang antara para pihak saling mengikatkan diri, dengan satu pihak melakukan penyerahan suatu kebendaan, dan pihak lainnya akan melakukan pembayaran sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1457 KUHPerdata. Wanprestrasi dari pihak penjual juga kerap terjadi pada perjanjian perikatan jual beli hak atas tanah yang kemudian menimbulkan kerugian pada pihak pembeli seperti tidak dapat dialihkannya identitas kepemilikan hak atas tanah dari si penjual ke si pembeli.Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif yang menggunakan sumber data Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Akta pengikatan jual beli tanah dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dimaksudkan oleh para pihak untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Karena notaris dalam membuat akta tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak secara obyektif. Bahwa Perjanjian pengikatan jual-beli merupakan sebuah perjanjian pendahuluan, akan tetapi ada kemungkinan dalam melaksanakan semua persyaratan yang disepakati dalam perjanjian pengikatan jual-beli bisa saja terjadi membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ada kemungkinan juga untuk calon penjual berhalangan untuk melakukan penandatanganan terhadap akta jual belinya (AJB). Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan bagi pihak pembeli karena pemindahan hak tidak bisa dilakukan padahal pihak pembeli telah memenuhi semua kewajiban untuk memperoleh haknya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual-beli. Adapun perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya pembeli dalam perjanjian jual beli yang dilakukan di bawah tangan, perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat kuat karena sifat pembuktian dari perjanjian pengikatan jul beli yang dibuat di hadapan pejabat umum dalam hal ini Notaris
Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Terhadap Korban Pembunuhan Yang Ditemukan Di Sungai Denai (Studi Polsek Medan Area) Syahputra, Boy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat, salah satunya pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang tidak dikenali. Pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap orang yang tidak dikenali menjadi catatan yang sangat buruk di kalangan masyarakat. Karena kejadian tersebut mencerminkan sikap dan perilaku tersangka yang sangat buruk di dalam lingkungan keluarga maupun di kalangan masyarakat. Pembunuhan tersebut tentunya dilakukan tersangka memiliki faktor dan modus terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor faktor pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban dalam perspektif kriminologi dan mengkaji modus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dalam Resume Reskrim Polsek Medan Area serta upaya penanggulangan pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskripsi dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor pembunuhan yang dilakukan pelaku pembunuhan yang terjadi di sungai denai adalah faktor lemahnya iman, kerusakan moral, kurangnya kesadaran pelaku akan akibat bahaya kejahatan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Bahwa modus tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban yang tidak dikenalinya disebabkan barang-barang milik saksi sering hilang dan tersangka menduga korban yang melakukan pencurian tersebut. Tersangka tidak kenal dengan diri korban dan berniat dengan merencanakan terlebih dahulu pembunuhan terhadap korbannya, sebagai akibat perbuatan tersangka korban (Mr.X) meninggal dunia. Bahwa upaya penanggulangan pembunuhan terhadap orang tanpa identitas yang dilakukan tersangka dapat ditempuh melalui jalur penal dan jalur non penal. Akan tetapi Polsek Medan Area menggunakan upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur penal (hukum pidana). Jalur penal yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada tersangka pembunuhan.
Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi secara Melawan Hukum(Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia) Kurniansyah, Boy Sandy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahanya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat ( 2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi secara illegal oleh oknum yang ingin mencari keuntungan. Penelitian yang peneliti lakukan ini tergolong sebagai suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan menggunakan data sekunder sebagai data utama pada penelitian serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui alat pengumpul data dengan cara offline yaitu penelusuran kepustakaan serta penelusuran online pada internet. data tersebut kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi gading gajah mengenai ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi sebenarnya sudah diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian Penegakan hukum pidana terhadap tindakan eksploitasi gading gajah di Indonesia yaitu didapati bahwa penegakan hukum yang berlangsung sudah bersesuaian dengan proses dan aturan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaturnya mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim. Perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah berdasarkan hukum konservasi sumber daya hayati dan ekosistem melalui upaya preventif dengan pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi seperti halnya gajah beserta ekosistemnya juga secara represif melalui penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025) Vol 4, No 3 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2024) Vol 3, No 6 (2023) Vol 3, No 5 (2023) Vol 3, No 4 (2023) Vol 3, No 3 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 6 (2022) Vol 2, No 5 (2022) Vol 2, No 4 (2022) Vol 2, No 3 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 4 (2021) Vol 1, No 3 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue