cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Albertus Drepane Soge
Contact Email
albertus.soge@up45.ac.id
Phone
+62274485517
Journal Mail Official
caraka.justitia@up45.ac.id
Editorial Address
Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari, Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Caraka Justitia
Published by Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 28083512     DOI : http://dx.doi.org/10.30588/jhcj.v3i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Caraka Justitia is a periodic scientific journal published by the Faculty of Law of Proclamation University 45 twice a year. This journal is intended to collect scientific writing, a summary of research results, book reviews, or fresh original ideas that are mainly related to the study of Legal Science. The editorial invites experts, practitioners, or anyone with great concern for the development of science in these areas to submit their works.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2020)" : 5 Documents clear
PERANAN HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT INDONESIA YANG SADAR HUKUM See, Benedictus Renny
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.832 KB) | DOI: 10.30588/jhcj.v1i1.700

Abstract

Hukum adalah subsistem dalam sistem kehidupan bangsa dan negara. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Namun dalam perkembangannya saat ini hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum tetapi juga diinstruksikan sebagai alat untuk perubahan sosial. Undang-undang diharapkan memiliki peran optimal untuk mendorong perubahan yang mengarah pada pembaruan orang Indonesia yang sadar akan hukum. Untuk pencapaian masyarakat Indonesia yang sadar akan hukum, perlu ada reformasi di bidang hukum, yaitu melalui; Peningkatan Sistem Pendidikan; Menghidupkan Kembali Budaya Hukum; Penegakan Hukum (Penegakan Hukum); Contoh dari Administrator Negara (Pemerintah); dan peran media massa, yaitu dalam bentuk sosialisasi nilai-nilai hukum dengan memilih pertunjukan yang inspiratif, selektif dan berbobot sehingga mereka akan menghasilkan generasi yang sadar akan hukum.
PENGARUH PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENGADILI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Mahsun, Lilik
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.945 KB) | DOI: 10.30588/jhcj.v1i1.701

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap pertimbangan hakim yang mengadili perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan-bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data deskriptif dan evaluatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini cukup signifikan dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, khususnya dalam memutus perkara yang pelakunya adalah perempuan. Sebagaimana Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017, selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim diharuskan mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan berhadapan dengan hukum.
PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Poretoka, Arfan
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (804.059 KB) | DOI: 10.30588/jhcj.v1i1.702

Abstract

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. UUD 1945 alinea empat mengamanatkan tentang aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat. Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik. Hanya saja, hal ini tidak sesuai dengan yang terjadi. Pada faktanya, masih banyak pelayanan publik yang buruk hingga praktik mal administrasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Pemerintah berkewajiban menangani penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk penanganan dan pengawasan pemerintah dalam hal ini adalah mendirikan lembaga negara yang independen yang bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka mengawasi kinerja pelayanan publik di daerah saat ini, didirikan lembaga Ombudsman Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Ombudsman Republik Indonesia menurut fungsi kelembagaan merupakan lembaga penunjang dalam ranah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Ia berperan sebagai lembaga pengawas sekaligus merupakan wadah yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah atas tindakan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan wewenang pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelayanan publik ada faktor pendukung dan penghambat, yang menjadi faktor pendukung yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat, terutama generasi mudah, semakin mudahnya melaporkan dan dukungan dari lembaga pengawas lain. Faktor penghambat yaitu terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur.
PEMBAHARUAN DAN PROGRESIF DALAM EKSISTENSI PEMBINAAN HUKUM ISLAM SERTA PRANATA SOSIAL Alfian, Muh
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.44 KB) | DOI: 10.30588/jhcj.v1i1.698

Abstract

Islamic law has always been defined as a law that is religious and sacred, which replaces a durable law. Among the interesting questions about the adaptation of Islamic law with social developments that often occur at the base of questions concerning human beings before the sharia text. The consideration is: can Islamic law be developed by human  reason or Islamic law is only taken eternally determined by God with what Islamic legal principles can be changed by social change? What developments in Islamic law can affect social change?In the course of its history, Islamic law is a dynamic and creative force, this can be seen from the instructions of the Prophet Muhammad to his friends in dealing with the sociological reality of the people at that time. But after the Prophet Muhammad died, new problems began to emerge. At the time of the ijtihad friends began to be promoted so that various interpretations emerged, the legal practice fatwa that was exemplified by the Messenger of Allah, was considered not only as a legal decision of a judge in a court of law, but also as a guide in solving problems.Society with a variety of dynamics that exist requires social change, and every social change generally requires a change in the value system and law, To oversee Islamic law remains dynamic, responsive and has a high adaptability to the demands of change, is to revive and revive the spirit berijtihad among Muslims. In this position ijtihad is an inner dynamic for the birth of change to oversee the ideals of the universality of Islam as a system of teachings that shalihun li kulli times eat. Muslims are fully aware that the source of normative-textual law is very limited in number, while new cases in the field of law are unlimited.From this explanation, it can be concluded that: firstly, Islamic law can be developed through the power of human reason, because the verse itself contains qaṭ’ī and ẓannī. Second, the tool that can be used by humans in developing Islamic law is ijtihad by using a ratio that is equipped with scientific methodological tools so that the results obtained can be justified scientifically.
MERUNUT KONSTITUSIONALISME HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA Basuki, Udiyo
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.636 KB) | DOI: 10.30588/jhcj.v1i1.699

Abstract

Disadari bahwa kesehatan merupakan modal utama bagi pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera seperti cita-cita bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Derajat kesehatan juga sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, sebagai bagian dari hak asasi manusia (warga negara), maka negara wajib memenuhi hak atas pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan optik yuridis, artikel yang diilhami oleh fenomena mengemukanya kesadaran masyarakat atas pentingnya kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan ini, mencoba merunut konstitusionalisme hak atas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan melihat pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan bagaimana penyelenggaraannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025) Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2020)