Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.945

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Varia Justicia Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Jurnal Hukum Caraka Justitia

Basuki, Udiyo

Unknown Affiliation

Author-ID : 1594529

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Basuki, Udiyo
Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Perdagangan orang (trafficking) merupakan kejahatan lintas negara (transnational organized crime) yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak sesorang untuk bebas, hak untuk tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan nurani dan hak untuk tidak diperbudak. Angka kasusnya baik di tingkat global, kawasan maupun nasional memperlihatkan kecenderungan adanya peningkatan. Untuk itu, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang warganya relatif banyak menjadi korban trafficking berupaya untuk melakukan penegakan hukum atas merebaknya tindak pidana (TPPO) dimaksud. Disadari, selain memeranginya di dalam negeri maka harus ada upaya bersama dengan negara lain. Maka kerjasama antar pemerintah, antar-NGO, ormas dan perseorangan dalam dan luar negeri yang dibina dan dikembangkan dengan baik, menjadi keniscayaan. Akhirnya, dengan mendasarkan pada penegakan hukum berperspektif HAM, sebuah kerangka respon komprehensif harus mencakup pencegahan perdagangan orang, perlindungan atas orang yang diperdagangkan dan penjatuhan hukuman kepada para pelaku perdagangan orang.

MERUNUT KONSTITUSIONALISME HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA Basuki, Udiyo
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Disadari bahwa kesehatan merupakan modal utama bagi pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera seperti cita-cita bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Derajat kesehatan juga sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, sebagai bagian dari hak asasi manusia (warga negara), maka negara wajib memenuhi hak atas pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan optik yuridis, artikel yang diilhami oleh fenomena mengemukanya kesadaran masyarakat atas pentingnya kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan ini, mencoba merunut konstitusionalisme hak atas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan melihat pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan bagaimana penyelenggaraannya.

Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan dan Hukum Basuki, Udiyo; Setyawan, Hendradi
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Along with the pace of globalization and modernization, information and communication technology is developing very rapidly. Communication media has developed from mainstream mass media to social media, all of which are actually to make human life easier. Different motives and interests cause the media to be used for different purposes. Hoax, for example, is a phenomenon of deviant use of media, the tendency of which is to get to a very serious level, namely to divide unity and integrity.So there need to be strategic steps that must be taken to prevent the spread of hoaxes. Through the approach of diversity and citizenship (digital citizenship) it is hoped that it can improve media literacy skills so that they are technology and information literate. So that people are not easily trapped in leading erroneous opinions. A structural approach in the form of political will from the government is also available. Various regulations in the form of laws and regulations and supporting infrastructure such as the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) have also been formed. Thus the handling of various negative content has a strong policy and juridical footing.

Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat dan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Afandi, Ahmad; Basuki, Udiyo
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Indonesia is a unitary state or negara kesatuan. One of the characteristics of a unitary state is the concentration of all forms of policy on the central government. In other words, the central government has very broad authority in regulating policies in the regions. On the other hand, policies that tend to be more centralized can cause injustice to diversity in the regions, especially for Indonesia, which is geographically an archipelagic country that has very diverse customs and cultures, so the needs in each region are very complex.Therefore, this paper offers a system of residual asymmetric decentralization that can be applied in Indonesia by rigidly dividing the authority of the central and regional governments. Such a division of authority is an urgent matter so that there is no longer any authority overlap between the central and regional governments. Besides that, the distribution of authority in this way can also further emphasize the characteristics of decentralization within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi Basuki, Udiyo
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2012): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v1i1.1919

For the modern state, the constitution must be understood as a development concept. The constitution can not be viewed as a static document, but it lives and grows as the basic principle of the state organization that always followes the developments and dynamics of society. The constitution was born from constitutionalism which provides limits of state power in one side and guarantee for the rights of people through constitutional provisions in another side. During 67 years of Indonesia’s independence,the constitution give the color in the organization of state administration. Many important events woven in 3 (three) constitutions in this period, namely the Constitution of 1945, the Constitution of 1949 United Republik of Indonesia and Provisional Constitution of 1950. Departing of the view that the constitution should follow the development and dynamics of society, this paper will explore the journey of life about the constitution of the early independence to this present era. For a dynamic society, creation of awareness constitution is very important, because the constitutional talks in the future will increasingly contentious and polemical as in previous years.

77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis Basuki, Udiyo; Subiyakto, Rudi
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i2.2747

Tersurat dan tersirat dalam Konstitusi Indonesia, penegasan bahwa selain sebagai negara hukum seperti tertera dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka Indonesia adalah juga negara demokrasi, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat seperti tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai negara berpostur negara hukum demokratis tentunya segala langkah kebijakan yang diambil akan bermuara pada tujuan bagaimana mewujudkan tata kehidupan masyarakat hukum yang bersendikan nilai-nilai demokrasi. Merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia, serta diilhami oleh fenomena meningkatnya kesadaran pentingnya negara hukum dan tegaknya demokrasi, maka perlu dikaji bagaimana derap politik hukum dalam tata hukum Indonesia guna mewujudkan masyarakat hukum yang demokratis. Politik hukum sebagai bagian dari sekian banyak kebijakan penguasa negara akan sangat menentukan warna tata hukum yang berlaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tata hukum yang merupakan wujud dari aspirasi publik, juga akan menentukan tercapai tidaknya suatu masyarakat hukum ideal dalam ukuran dan ranah demokrasi.

25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia Basuki, Udiyo; Subiyakto, Rudi
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v3i1.3366

Reformasi 1998 yang diusung oleh mahasiswa dan masyarakat berhasil menyudahi do minasi kekuasaan Orde Baru dengan berhentinya Presiden Soeharto. Gerakan yang diinisiasi dari lingkungan kampus ini mengajukan beberapa tuntutan yaitu penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan bagi mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amendemen konstitusi, pencabutan dwifungsi ABRI dan pemberian otonomi daerah seluas luasnya. Keenam tuntutan ini sesungguhnyamerupakan momentum fundamental menuju ke arah penegakan hukum dan demokratisasi yang menjadi spirit reformasi dan menjadi dasar kehidu pan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sayangnya apa yang menjadi tuntutan dan cita cita ideal reformasi belumlah tercapai. Reformasi belum selesai. Maka, memaknai 25 tahun reformasi, akan dikaji bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk mewujudkan su premasi hukum dan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

HUKUM, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN: Telaah Yuridis atas Dinamika Pengaturan dan Implementasi Pasal 33 UUD 1945 Basuki, Udiyo
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 2 No. 1 (2014): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

The emergence of a school economic in the world will always be associatedwith the school of economic that have developed previously, so is thepattern of the Indonesian economy. Fierce struggle of capitalism andsocialism gives a significant influence toward Indonesian economicideology. Pancasila as the foundation of economic nation, through thedialectical process raises three kinds of terms that is the constitution ofthe economy, the economic constitution, and economic Pancasila, the three have the same phrase with a different meaning. The idea of democracy in economy are listed in UUD 1945 Article 33 paragraph (4) does contain the idea of political democracy as well as economic democracy.That is, the highest authority of the State of Indonesia is the people,both in the field of politics or the economy. Indonesia which has moregive priority to economic growth from economic equality appears to havedifficult times, the economic crisis experienced since mid-2007 has beena fundamental component of economic meluluhlantahkan until economicgrowth rate for 2008 was measured with a minus sign. This conditionindicates that since the signing of the 21st century, Indonesia is notready to face the era of free trade.

DESA MAWA CARA NEGARA MAWA TATA: DINAMIKA PENGATURAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Basuki, Udiyo
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 5 No. 2 (2017): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

The history of village arrangements in the state administration system in Indonesia has had ups and downs following the flow of social and political dynamics. In the Dutch and Japanese colonial era, villages were highly neglected. In the old order the existence of legal products that regulate the village actually makes the village eroded and marginalized. In the New Order period the village was regulated separately in Law No. 5 of 1979 which embraced uniformity like a village in Java. This resulted in the existence of indigenous peoples outside Java experiencing tremendous reductions. As the fall of the New Order and replaced by the Reform Order, the existence of villages and indigenous and tribal peoples is reduced to a part of the regency / municipal territory or regency which is incorporated in Law No. 22 of 1999. The next law product is Law No. 6 of 2014, which accommodates the existence of the village and traditional village. The alignment of this Law is in practice worthy of review and testing. This paper describes the development of village settings in the Indonesian state administration system from the beginning of independence until now.Kata kunci: desa mawa cara negara mawa tata, desa, sistem ketatanegaraan, masyarakat adat

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Basuki, Udiyo
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 6 No. 2 (2018): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v6i2.2741

Ketentuan umum tentang pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Penyelenggaraan otonomi daerah yang mendasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik, jika diantaranya sumber keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Daerah cukup memadai. Sumber Pendapatan Daerah diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan mengedepankan optik yuridis, artikel ini hendak menyoroti upaya-upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Co-Authors Ahmad Afandi azzarqa, azzarqa Hudallah, Muhammad Fahrul Kamal Fahmi Kurnia Mahya, Amiera Sabiela Mukarromah, Naafiatul Pangestu, Fachri Hamzah Rudi Subiyakto, Rudi Setyawan, Hendradi

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search