cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satrio Alif Febriyanto
Contact Email
satrio.alif@ui.ac.id
Phone
+62816200129
Journal Mail Official
jils@ui.ac.id
Editorial Address
Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Islamic Law Studies
Published by Universitas Indonesia
ISSN : 26208860     EISSN : 26144829     DOI : https://doi.org/10.46708
Core Subject :
JILS has a scope of Islamic law including sharia economics, perspectives on Human Rights in Islam, Islamic Criminal Law, Islamic Civil Law, Zakat, Islamic Philosophy, and other matters related to Islamic knowledge.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1, No. 1" : 7 Documents clear
JAMINAN HALAL PADA PRODUK OBAT: KAJIAN FATWA MUI DAN PENYERAPANNYA DALAM UU JAMINAN PRODUK HALAL Sholeh, Asrorun Ni'am
Journal of Islamic Law Studies Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DINAR DIRHAM VS FIAT MONEY: KAJIAN TEORITIS PENGGUNAAN DINAR DIRHAM DALAM PERDAGANGAN ANTAR NEGARA ISLAM Nabila, Nabila; Arini, Diah
Journal of Islamic Law Studies Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (interest). Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi lahan spekulasi empuk bagi banyak orang di muka bumi ini. Kesalahan konsepsi itu berakibat fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya sejak awal abad 20 sampai sekarang. Krisis moneter yang pernah melanda dunia saat ini, yang menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seruan menggunakan kembali dinar dirham ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya para kelompok Islam untuk mengkaji ulang sistem moneter yang telah berlangsung selama ini yang berjalan dengan standar uang kertas (fiat money).Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan penggunaan dinar dirham dalam perdagangan antar negara Islam dan juga menguraikan perbandingan fungsinya dengan uang kertas. serta memberikan penjelasan mengapa penggunaan dinar dirham dalam perdagangan internasional dianggap lebih menguntungkan dan dapat memperkuat perekonomian negara Islam. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan komparatif yang menggunakan data sekunder berupa catatan atau literatur yang berisi tentang instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menekankan pada penelitian kepustakaan (library research).Setelah melakukan pembahasan dan analisa, dapat diambil kesimpulan bahwa antar negara Islam harus ada suatu peraturan dan undang-undang bersama yang membolehkan uang dinar dan dirham bisa digunakan sebagai alat pembayaran/ transaksi perdagangan internasional. Kemudian, setelah dilihat dari segi fungsinya ternyata dinar dirham memiliki fungsi yang sempurna daripada uang kertas. Penggunaan dinar dirham lebih memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan uang kertas, salah satunya mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar.
PERUBAHAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL Karimah, Iffah
Journal of Islamic Law Studies Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

JUSTIFIKASI INTERVENSI NEGARA ATAS KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP MASSIVE AND CREDENTIAL PRODUCTS Zulham, Zulham
Journal of Islamic Law Studies Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

JAMINAN ATAS PRODUK HALAL DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Shofie, Yusuf
Journal of Islamic Law Studies Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus perhatian artikel ini terletak pada argumentasi mengapa diperlukan kepastian hukum atas produk halal di Indonesia. Uraian argumentasi di dalamnya menyangkut politik hukum pada tataran legislasi dan praksis yang dilakukan oleh Negara dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam perspektif sub sistem (hukum) perlindungan konsumen di Indonesia, Pasal 8 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) seyogyanya menjadi rujukan utama untuk menentukan substansi yang diatur Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH 2014). Penulis menyajikan hal-hal yang seyogyanya menjadi fokus perhatian dalam penegakan hukumnya agar harmonis dengan perundang-undangan perlindungan konsumen yang terlebih dahulu berlaku. Harmonisasi vertikal maupun horizontal atas substansi UU JPH 2014 yang telah dilakukan pada saat pembahasannya terdahulu seyogyanya menjadi perhatian pada tataran praksis. Pendekatan filosofis pun hendaknya menjadi perhatian dalam menentukan perlu tidaknya penerapan hukum pidana dalam penegakan hukumnya.Fokus perhatian artikel ini terletak pada argumentasi mengapa diperlukan kepastian hukum atas produk halal di Indonesia. Uraian argumentasi di dalamnya menyangkut politik hukum pada tataran legislasi dan praksis yang dilakukan oleh Negara dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam perspektif sub sistem (hukum) perlindungan konsumen di Indonesia, Pasal 8 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) seyogyanya menjadi rujukan utama untuk menentukan substansi yang diatur Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH 2014). Penulis menyajikan hal-hal yang seyogyanya menjadi fokus perhatian dalam penegakan hukumnya agar harmonis dengan perundang-undangan perlindungan konsumen yang terlebih dahulu berlaku. Harmonisasi vertikal maupun horizontal atas substansi UU JPH 2014 yang telah dilakukan pada saat pembahasannya terdahulu seyogyanya menjadi perhatian pada tataran praksis. Pendekatan filosofis pun hendaknya menjadi perhatian dalam menentukan perlu tidaknya penerapan hukum pidana dalam penegakan hukumnya.
PERANAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENJAMIN KEHALALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rasyid, Muhammad Hamdan
Journal of Islamic Law Studies Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UBUD ISLAMIC FOOD ADDICT SEBAGAI BENTUK INOVASI EKSPANSI UMKM SYARIAH DI INDONESIA Karimah, Iffah
Journal of Islamic Law Studies Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4, No. 2 Vol. 4, No. 1 Vol. 2, No. 3 Vol. 2, No. 2 Vol. 2, No. 1 Vol. 3, No. 2 Vol. 3, No. 1 Vol. 1, No. 3 Vol. 1, No. 2 Vol. 1, No. 1