cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nina Sa'idah Fitriyah
Contact Email
actonjurnal@gmail.com
Phone
+6282330307255
Journal Mail Official
actonjurnal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Jl. PB. Sudirman No. 07 - Situbondo Jawa Timur
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Acton
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02150832     EISSN : 29862655     DOI : https://doi.org/10.36841/
Core Subject : Social,
Environmental Science
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Ilmiah ACTON adalah tinjauan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia untuk menerbitkan artikel penelitian dalam bidang kajian sebagai beikut : 1. Demokrasi dan Globalisasi 2. Partai Politik dan Pemilu 3. Politik dan Pemerintahan 4. Birokrasi dan Kebijakan Publik 5. Islam dan Politik 6. Politik dan Studi Pertahanan 7. Politik Lokal dan Pembangunan 8. Pemerintahan Lokal
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER" : 6 Documents clear
Analisis Program Asuransi Nelayan di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Usrotul Hasanah; Poppy Putri Viola Asthauresia
ACTON Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.647 KB)

Abstract

The Fishermen’s Insurance Program was an innovation of The Marine and Fisheries Department in collaboration with the Situbondo Regency government in order to improve welfare and provide guarantees to fishermen in carrying out their daily work in order to achieve the vision, mission and goals of the Situbondo Regency government. The statement of the problem in this study was how the analysis of the fishermen's insurance program in the Village of Tanjung Pecinan, Mangaran District, Situbondo Regency. The research method was a qualitative research design which used oral data for requiring informants used interactive analysis methods. Based on the data described that the ease of registration has been going well even though there were some fishermen who had not registered themselves, the access to insurance companies was easily. The marine and fisheries department provided an understanding of and the importance of insurance, The socialization to fishermen held 1 – 2 times, the insurance premium payment in the first year was free, because it was government-borne, but in the second year the government had not borne it, the fisherman must pay it. The ownership of fisherman card was one of the requirements that when registering for insurance, at least 65 years old, the fisherman ages average was 25-55 years old, the fisherman who his age more than 55 years old was usually no longer became fisherman because of the physical factors, and they would be replaced by their children or relatives. Most of the fishermen in Tanjung Pecinan were not registered and never received an insurance program from the ministry. They were not using prohibited fishing gear by the government
IMPLEMENTASI PROGRAM RTTMC (ROAD TRANSPORT AND TRAFFIC MANAGEMENT CENTER) DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO Dini Noor Aini; Abdul Aziz
ACTON Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.478 KB)

Abstract

Pelanggaran lalu lintas bukanlah suatu fenomena yang tidak asing lagi. Setiap hari selalu ada saja pelanggran yang terjadi. Dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi telah muncul berbagai macam inovasi terbaru di dalam bidang teknologi salah satunya dalam sistem tata tertib berlalu lintas. Demi memberikan kemudahan dalam menjaga ketertiban lalu lintas, maka dibutuhkan alat yang dapat memantau kegiatan disekitar kita selama 24 jam yaitu dengan kamera pengawas atau yang lebih dikenal dengan nama CCTV (Closed Circuit Television). Maka kementrian perhubungan memasang CCTV untuk memperlancar sistem transportasi darat seperti peraturan yang ada di Pasal 272 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Untuk di Dinas perhubungan Situbondo sendiri nama progam CCTV nya yaitu RTTMC atau Road Transport and Traffic Management Center.
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUBLIK DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO Vita Novianti; Miftahul Huda
ACTON Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.821 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Manajemen Masyarakat dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang krusial dan menjadi masalah sosial baik di kota besar maupun kota kecil, termasuk di Kabupaten Situbondo. Ada beberapa alasan mengapa masalah ini menarik untuk diteliti. Pertama, belum ada yang meneliti gelandangan dan pengemis dengan model fungsi manajemen publik model pafhrier. Kedua, gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial kompleks yang masih belum terselesaikan.
PENGARUH MOTIVASI DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO Hari Susanto; Feby Rahmawanto
ACTON Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.026 KB)

Abstract

Penelitian ini tentang pengaruh motivasi dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) terhadap kinerja pegawai di dinas Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Situbondo. Di dalam sebuah instansi sangat diperlukan penelitian terhadap 3 hal yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di dinas terkait, agar dapat mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada satuan polisi pamong praja, serta agar kita dapat mengetahui motivasi dan pendidikan pelatihan terhadap kinerja pegawai agar tercipta keselarasan di dalam sebuah dinas terutama kantor satuan polisi pamong praja kabupaten situbondo. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa informasi. Jenis penelitiannya yang digunakan adalah asosiatif. Penelitian ini menggunakan teori motivasi proses. Dari penelitian ini memperoleh hasil yaitu analisis statistik deskriptif indikator , melalui uji validitas dan reliabilitas, menggunakan hasil uji asumsi klasik serta regresi, uji model dengan menggunakan koefisien determinasi dan uji- F serta melalui pengujian hipotesis dengan metode uji-T telah memperoleh hasil yang baik. Peneliti mengharapkan peneliti selanjutnya melakukan analisis penerjemahan dengan objek penelitian lain. Kemudian mengharapkan para peneliti berikutnya untuk mengidentifikasi instruksi penggunaan terjemahan dengan berbagai teori yang relevan.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PPT-K2TPA KABUPATEN SITUBONDO Nina Sa’idah Fitriyah
ACTON Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan berdasarkan atas azas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan yang memungkinkan menjadi penyeban yaitu : pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau bisa jadi pula pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri dibawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis interaktif menurut teori Miles dan Huberman. Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pusat PelayananTerpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (PPT K2TPA), Waktu penelitian pada bulan Maret – Juli 2019 . Pengumpulan data dilakukan dengan cara : Observasi, Interview, Teknik dokumentasi dan studi pustaka. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan keynote speaker Ketua Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Hasil dalam penelitian ini adalah : 1). Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya berjalan dengan baik, selain sosialisasi yang kurang merata, ada hambatan-hambatan lain seperti, sikap aparat hukum masih bias gender, masyarakat masih tidak mengerti akan hukum. 2). Mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan cara melalukukan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar penegak hukum, meningkatkan sikap dan integritas yang tinggi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat mengenai Undang-undang yang mengatur tentang KDRT.
Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018 Pasal 32 Tentang alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Senain Senain; Defri Yudiyanto
ACTON Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.68 KB)

Abstract

This research focused on how the implementation of Election Commission Regulation No. 23 of 2018 Article 32 on campaign props in the 2019 Pemilukada in Wonosari District Bondowoso Regency. The General Election Commission was national, permanent and independent election management agency. This type of research used qualitative research where researcher used interview, observation, and documentation as the approach study. This study used the theory of democracy, political campaigns, public policy implementation and political communication. The data was collected by library and field study. Regency KPU had applied rules regarding the implementation of campaign props in post-conflict local elections in Bondowoso Regency, but there were still candidates who violated these rules. This was due to the lack of awareness of candidates to obey regulations regarding the installation of campaign props. The results of this study were 1) KPU Bondowoso Regency had implemented the election commission regulation No. 23 of 2018, but there were still many candidates who violated these rules; 2) Problems that becaming obstacles were more progressive decisions from violating political parties that could interfere the political campaign process such as violation of campaign props in trees, worship yards, and government owned buildings, and made these campaign props installation in inapproate places according to the designated places by the KPU.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 02 (2025): NOPEMBER Vol 21 No 1 (2025): MEI Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER Vol 20 No 1 (2024): MEI Vol 19 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 19 No 1 (2023): Mei Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2022): MEI Vol 17 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2021): MEI Vol 16 No 1 (2020): MEI Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2019): MEI Vol 14 No 2 (2018): NOPEMBER Vol 14 No 1 (2018): MEI Vol 13 No 2 (2017): DESEMBER Vol 13 No 1 (2017): JUNI More Issue