cover
Contact Name
M. Ismail
Contact Email
jurnal.fiqh@sebi.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.fiqh@sebi.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Bojongsari, Pondok Rangga, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat 16517, Indonesia
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of fiqh in Contemporary Financial Transactions
ISSN : -     EISSN : 2988151X     DOI : https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions (JFCFT), is a peer-reviewed and open access journal published by the Islamic Economic Law Department, Sekolah Tinggi ekonomi Islam (STEI) SEBI. This research journal is used as a media for publication of results and provide immediate open access as an effort to disseminate research results that focus on Fiqh Studies includes (but is not limited to): Fiqh Muamalah Maliyah; Economic Law and Business Law both in terms of the perspective Islamic and Positive Law. JFCFT is a semi-annual journal issued on January and July. The journal invites scholars, researchers, lecturers, and practitioners to contribute by publishing the original research articles through Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2025): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions" : 6 Documents clear
Analisis Kepatuhan Syariah Pelaporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insan Mandiri MPZ Dompet Dhuafa Moncongloe Maros Sari, Erna; Arif, Hermita; Ibrahim, M. Achyar
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 3, No 1 (2025): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v3i1.713

Abstract

This research aims to analyze BMT Insan Mandiri MPZ Dompet Dhuafa Moncongloe Maros sharia compliance with PSAK Syariah 101 in terms of financial reporting. This research data was obtained from interviews conducted with several BMT Insan Mandiri parties, then observations of business performance and activities, as well as documents supporting the information obtained. As for the results of the research, it was found that BMT Insan Mandiri MPZ Dompet Dhuafa Moncongloe Maros, which is still active today, in general in performance and specifically in financial reporting, is still not in accordance with PSAK Syariah 101. This is proven by several policies and activities that are still not accordance with PSAK Syariah 101. Some of the financial report presentations that are not appropriate are the presentation of financial reports, namely statement of financial position, statement of profit or loss, statement of cash flow, statement of changes in equity, statement of source and distribution of zakat funds as well as statement of sources and uses of qardhul hasan funds is not in accordance with what is stated in PSAK Syariah 101. Even though the provisions on business and social activities comply with Fatwa DSN-MUI.
Tinjauan Hukum Labeling Hotel Syari'ah Berdasarkan Hukum Positif dan Fatwa DSN-MUI No.108 Ihsan, Muhammad
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 3, No 1 (2025): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v3i1.1006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam sertifikasi hotel syariah serta menganalisis penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pariwisata Syariah di Hotel De Umbrela Mansion Syariah Ciputat. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif, seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mendukung operasional hotel syariah. Sementara itu, hukum Islam menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel, seperti larangan tamu non-mahram menginap bersama dan aturan berpakaian bagi karyawan. Hotel telah menerapkan beberapa prinsip syariah, namun terdapat kekurangan dalam pemisahan fasilitas antara tamu laki-laki dan perempuan serta penyediaan tempat ibadah. Disarankan agar hotel memperbaiki fasilitas ibadah dan memperkuat penerapan syariah di seluruh aspek operasionalnya
Analisis Tingkat Literasi dan Kepatuhan Implementasi Membayar Zakat Profesi oleh Tenaga Kesehatan di Klinik KJB Nara Kamilah, Munjiah
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 3, No 1 (2025): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v3i1.1008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang berhubungan dengan literasi dan implementasi zakat profesi tenaga kesehatan.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Field Study. Informan dari penelitian ini terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan analis pada Klinik KJP Nara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua tenaga kesehatan di Klinik KJP Nara yang belum melaksanakan pembayaran zakat karena kurangnya pengetahuan mengenai zakat profesi yang harus dikeluarkan berdasarkan penghasilan kotor. Sebaliknya, tenaga kesehatan lainnya telah melaksanakan pembayaran zakat profesi dengan cara mengakumulasikan pendapatan mereka dan menyalurkan sebesar 2,5% dari penghasilan kotor kepada mustahik. Mereka menyatakan bahwa terhambatnya penyaluran zakat profesi di Klinik KJP Nara disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman muzakki terhadap zakat profesi itu sendiri. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai tantangan dan praktik zakat profesi di kalangan tenaga kesehatan. Kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang zakat profesi sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam pembayaran zakat.
Komparasi Penerapan dan Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Al Gani, Yusuf
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 3, No 1 (2025): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v3i1.1011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkomparasikan penegakan hukum judi online dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, judi online dilarang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan sanksi pidana dan denda, meskipun penegakannya masih menghadapi kendala. Sementara itu dalam hukum Islam, judi online termasuk maisir yang diharamkan dalam Al-Qur’an dan dikenai sanksi ta’zir sesuai keputusan otoritas hukum. Di Aceh hukum Islam diterapkan melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menetapkan hukuman lebih tegas. Melalui metode analisis perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kedua sistem hukum melarang judi online, terdapat perbedaan dalam mekanisme penegakan dan jenis sanksinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif untuk memberantas judi online di Indonesia.
Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki perundang-undangan di Indonesia Maula, Kholida Muthi’atul
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 3, No 1 (2025): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v3i1.1004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi zakat di Indonesia, kedudukannya dalam sistem hierarki perundang-undangan Indonesia, serta mengkaji implementasinya dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Studi ini melibatkan pendekatan berbasis normatif empiris yang menitikberatkan pada aspek kajian perundang-undangan sekaligus pendekatan dalam ranah konseptual yang menitikberatkan penelaahan literatur, jurnal, buku, dokumen resmi, dan aturan konstitusi yang berlaku maupun publikasi terkait. Skema penganalisisan yang melibatkan bahan hukum dan data temuan untuk selanjutnya terurai secara deskriptif kualitatif. Adapun temuan dalam riset ini menegaskan jika regulasi zakat di Indonesia sudah mempunyai pondasi secara mendasar dalam perspektif hukum yang dituangkan dalam sajian konstitusi berupa UU No 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat dan peraturan pelaksana lainnya. Kendati sudah ditetapkan aturan konstitusi yang mengatur sedemikian rupa akan zakat di negara ini, namun dalam implementasinya masih didapati tantangan dan permasalahan yang disebabkan kurang efektifnya konstruksi regulasi zakat. Diperlukan adanya penguatan regulasi zakat yang dapat menjawab tantangan dan permasalahan zakat yang dihadapi
Analisis Putusan Hakim Terkait Penggelapan Berkelanjutan atas Harta Wakaf Malik, Sansan Abdul
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 3, No 1 (2025): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v3i1.1005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan hukum formil dalam perkara pidana penggelapan secara berlanjut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 361/PID.B/2010/PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan melalui telaah terhadap bahan-bahan hukum sekunder, khususnya putusan pengadilan yang menjadi objek utama kajian. Data diperoleh dari analisis terhadap isi putusan serta ketentuan hukum acara pidana yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum formil dalam kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), telah disebutkan secara jelas dan rinci mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk tempat dan waktu terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sesuai hukum, terdakwa layak dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 6