cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pringati Singarimbun
Contact Email
pringatisingarimbun@adm.unand.ac.id
Phone
+6289617699764
Journal Mail Official
031262646@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Cluster Gajah Mada Kapling 2 Gunung Pangilun Padang Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ethics and Law Journal: Business and Notary
Published by CV. Lenggogeni Data Publishing
ISSN : -     EISSN : 29881293     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) is a scholarly publication dedicated to exploring the intersection of ethics, law, business, and notarial practices. Our journal aims to provide a platform for researchers, academics, legal professionals, and practitioners to contribute to the advancement of knowledge and discourse in these fields. ELJBN publishes original research articles, critical reviews, case studies, and thought-provoking commentaries that delve into the ethical and legal dimensions of business activities and notarial practices. ELJBN covers a wide range of topics related to business law, corporate governance, commercial transactions, contracts, intellectual property, dispute resolution, regulatory frameworks, and the evolving landscape of notarial practices. Our journal encourages interdisciplinary perspectives, drawing insights from law, business, economics, ethics, and related disciplines to foster a comprehensive understanding of the complex issues at hand. We seek to promote the highest standards of research integrity, analytical rigor, and ethical inquiry within the realm of business and notary law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2023)" : 32 Documents clear
Peran etika bisnis dalam digital marketing : Literatur Review Moh. Hefni Munawar; Imam Mukhlis
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.75

Abstract

Business ethics is a set of general moral norms and values that need to be applied as a basis for consideration in all decision-making processes in the company. In this case, business ethics will consider the social, environmental and economic consequences of various decisions and actions to be taken. The research method uses literature study, carried out by reading, analyzing and drawing conclusions. The results of the literature review are that business ethics is something that needs to be applied when a company operates, and interacts with employees, customers, partners and the general public. So, in carrying out daily tasks, employees and company management must use business ethics as guidelines and standards for behavior. Abstrak Etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputuusan diperusahaan. Dalam hal ini, etika bisnis akan mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, serta ekonomi dari berbagai keputusan dan tindakan yang hendak dilakukan. Metode penelitian menggunakan studi literatur, dilakukan dengan membaca, menganalisis dan menarik kesimpulan. Hasil dari kajian literatur yaitu bahwa etika bisnis merupakan hal yang perlu diterapkan saat perusahaan beroperasi, serta berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra hingga masyarakat umum. Jadi, dalam mengerjakan tugas keseharian, karyawan dan manajemen perusahaan haruslah menjadikan etika bisnis sebagai pedoman serta standar untuk berperilaku. Kata kunci: etika bisnis, digital marketing
Bibliometric Analysis: Student Mental Health Robbi Readi; Imam Mukhlis
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.76

Abstract

Artikel menggunakan Bibliometrik analysis yang bertujuan untuk merangkum beberapa penelitian mengenai Student Mental Health. Mental Health dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan social, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan tingkat belajar dan produktivitas kerja. oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan produktivitas kerja. Artikel ini menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses) dan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer. Sumber data diperoleh dari ScienceDirect periode 2019-2023. Hasil yang diperoleh sebanyak 57.951 jurnal, kemudian dilakukan reduksi data dengan menggunakan kriteria eklusif dan inklisif sehingga diperoleh 32 jurnal yang direview. Hasil untuk variabel-variabel yang terkait dengan Student Mntal health, Anxiety, College students, stress, forgiveness, ethnicity, students, unversity students, academic engagement dll. Secara keseluruhan, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan refleksi tertulis dalam penelitian selanjudnya.
Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Aturan Hukum Yunni Widhi Astuti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.77

Abstract

The implementation of legal rules that are formed on the basis of awareness from the community which is indeed intertwined and encouraged by the existence of legal products that are implemented well and maximally in order to create laws that are in accordance with social life and that are in accordance with law-abiding behavior so that implementation can become one form of law. from the involvement and role of the existing community, the participation of the community which is indeed dynamic in social and economic life to encourage well and to what extent in implementing and knowing the legal rules that are formed so that the participation of the state through the government is necessary in formulating a legal product that has clearly explained the tasks carried out in forming a legal product, legal products that support the continuity of state life can have an impact on the social life of the state, starting products that can indeed become one of the foundations of society in obeying to explain the connection between state life in the context of complying regulations will be one of the researchers' concerns in explaining the root of the problems that happen. Abstrak Pelaksanaan aturan hukum yang terbentuk atas dasar kesadaran dari masyarakat yang memang terjalin dengan didorong dengan adanya produk hukum yang memang dijalankan dengan baik dan maksimal guna menciptakan hukum yang sesuai dengan kehidupan bermasayarakat yang memang sesuai dengan perilaku taat akan hukum sehingga pelaksanaan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk dari adanya keterlibatan maupun peran dari masyarakat yang ada, peran serta masyarakat yang memang berdinamika baik dalam kehidupan sosial serta ekonomi mendorong dengan baik dan sejauh mana dalam melaksanakan serta mengetahui aturan hukum yang dibentuk sehingga peran serta dari negara lewat pemerintah perlu dalam merumuskan suatu produk hukum yang sudah jelas menerangkan adanya tugas yang dijalankan dalam membentuk suatu produk hukum, produk hukum yang menunjang adanya keberlangsungan kehidupan bernegara dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial bernegara, memulai produk yang memang dapat menjadi salah satu landasan masyarakat dalam patuh untuk menerangkan adanya keterkaitan antara kehidupan bernegara dalam konteks mematuhi peraturan akan dapat menjadi salah satu perhatian peneliti dalam menjabarkan suatu akar permasalahan yang terjadi. Kata kunci : Pelaksanaan Hukum,masyarakat,negara,pembentukan hukum.
Implementasi Etika Bisnis Era Vuca Rofiqi Rofiqi; Imam Mukhlis
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.78

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap sejauh mana persan dan urgensi etika bisnis pada era VUCA. Dimana hal ini dilakukan dengan pendekatan sistematik literatur review yang dibantu dengan alat PRISMA untuk mengukur ketepatan jurnal sesuai dengan topik yang dilakukan. Dan ditemukan bahwa menanamkan etika yang kuat, dan menawarkan panduan dalam menghadapi ambiguitas dan kompleksitas. Individu dan masyarakat harus menjunjung tinggi cita-cita agama ini untuk mencapai stabilitas jangka panjang dan etika dalam lingkungan yang terus berubah. Dan dengan penerapan Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat meningkatkan keberhasilan perusahaan dengan menerima beberapa penghargaan dari tahun ke tahun serta Suasana yang beretika tidak diragukan lagi akan mempengaruhi sikap dan perilaku personel organisasi. Seiring dengan ketidakpastian dunia ini, Dapat di bilang bahwa semakin berkembangnya suatu perubahan yang sangat cepat maka etika bisnis menjadi lebih kuat untuk dijadikan pegangan. Kata Kunci :
Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar Ni Luh Putu Janu Riana; Kadek Wiwin Dwi Wismayanti; Komang Adi Sastra Wijaya
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.79

Abstract

Implementation is a process or an outcome in which the success of a policy implementation can be measured and seen from the process and achievement of the final goal (output) whether or not the objectives to be achieved are achieved. The purpose of this research is: To find out the implementation of the Child Identity Card program policy at the Denpasar City Population and Civil Registry Service. This research includes qualitative research. informants in this study were the Head of the Population and Civil Registration Service in Denpasar City and the people who were currently at the Office of the Population and Civil Registration Office in Denpasar City, namely 1 person from Denpasar City who registered their child on a Child Identity Card and 1 person from the Community who had not registered their child in the Child's Identity Card. The data analysis technique used in this study was descriptive qualitative text analysis. The results of the analysis show that the implementation of the MCH policy by the Department of Population and Civil Registration of the City of Denpasar is in accordance with the provisions/procedures that have been set. In terms of communication, the results of observations made by researchers found that communication was carried out in two ways, namely, in the form of direct and indirect socialization carried out by the Denpasar City Population and Civil Registration Service which was good. Abstrak Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (output) adalah tercapai atau tidaknya tujuan – tujuan yang ingin dicapai. tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Indentitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar dan masyarakat yang sedang berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar yaitu 1 orang masyarakat Kota Denpasar yang mendaftarkan anaknya dalam Kartu Identitas Anak dan 1 orang Masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya dalam Kartu Identitas Anak.. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teksik analisis deskriptif kualitatif . Hasil analisis menunjukan jika Implementasi kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang telah ditetapkan. Dari segi Komunikasi, hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dalam komunikasi dilakukan dua cara yaitu, dalam bentuk sosialisasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah baik. Kata Kunci : Implementasi, KIA, Kebijakan Publik
Analisis Aspek Hukum dalam Kasus Pembegalan Dengan Tinjauan Terhadap Undang-Undang Pidana di Indonesia Faruk Adha Fariduddin Indrajati
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.80

Abstract

Abstract Theft cases are one of the criminal acts that often occur in Indonesia and constitute a serious threat to public security. This article aims to analyze the legal aspects of burglary cases with a review of the Criminal Law in Indonesia. Through an in-depth literature study, we analyzed various articles in the Criminal Law relating to burglary, and explained the legal implications. In this analysis, we identify factors that influence the handling of burglary cases, including definition, punishment, and law enforcement. Apart from that, we also explore issues that often arise in burglary cases, such as issues of evidence, witnesses and victim recovery. Thus, this article provides insight into how criminal law in Indonesia applies in cases of burglary and attempts to assess its effectiveness in providing protection to the community. Abstrak Kasus pembegalan adalah salah satu tindak kriminal yang sering terjadi di Indonesia dan merupakan ancaman serius terhadap keamanan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis aspek hukum dalam kasus pembegalan dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Pidana di Indonesia. Melalui studi pustaka yang mendalam, kami menganalisis berbagai pasal dalam Undang-Undang Pidana yang berkaitan dengan pembegalan, serta menjelaskan implikasi hukumnya. Dalam analisis ini, kami mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penanganan kasus pembegalan, termasuk definisi, hukuman, dan penegakan hukum. Selain itu, kami juga mengeksplorasi isu-isu yang sering muncul dalam kasus pembegalan, seperti masalah pembuktian, saksi, dan pemulihan korban. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia berlaku dalam kasus pembegalan dan mencoba untuk menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kata Kunci: Pembegalan, Aspek Hukum, Undang-Undang Pidana, Kasus Kriminal, Penegakan Hukum, Perlindungan Masyarakat.
Dinamika Hukum Perdata dalam Pembayaran Cicilan Dengan Tinjauan Terhadap Sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti (Pay Later) Dewantara Bagus Pamungkas
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.82

Abstract

Short-term financing, especially through the Buy Now, Pay Later (BNPL) system, is an interesting phenomenon in the dynamics of civil law. This literature study describes the legal aspects involved in the installment payment process involving consumers, service providers and merchants. In relation to consumers, legal literature highlights the legal protection provided to consumer rights and obligations in BNPL transactions. The concept of contractual responsibility and consumer protection is an important focus, considering the involvement of third parties (service providers) in these transactions. It is also important to understand merchant involvement in BNPL systems. Literature analysis reveals aspects of civil law between traders and consumers, especially in the context of installment payment risks. The involvement of third parties in the payment process creates legal dynamics that need to be addressed, including the merchant's responsibilities towards the service provider. Additionally, the literature provides insight into the legal implications related to establishing terms and conditions in BNPL contracts. The availability of clear and transparent information is key in maintaining civil law between consumers, service providers and traders. Overall, this literature study illustrates the complexity of civil law dynamics in the context of installment payments through the BNPL system. Consumer protection, third party involvement, and merchant obligations are crucial elements that need to be considered to maintain integrity and fairness in these transactions. Abstrak Pembiayaan jangka pendek, khususnya melalui sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti (BNPL), menjadi fenomena menarik dalam dinamika hukum perdata. Studi pustaka ini menguraikan aspek-aspek hukum yang terlibat dalam proses pembayaran cicilan yang melibatkan konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Dalam kaitannya dengan konsumen, literatur hukum menyoroti perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi BNPL. Konsep tanggung jawab kontraktual dan perlindungan konsumen menjadi fokus penting, mengingat adanya keterlibatan pihak ketiga (penyedia layanan) dalam transaksi ini. Penting juga untuk memahami keterlibatan pedagang dalam sistem BNPL. Analisis literatur mengungkapkan aspek hukum perdata antara pedagang dan konsumen, terutama dalam konteks risiko pembayaran cicilan. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses pembayaran menciptakan dinamika hukum yang perlu diatasi, termasuk tanggung jawab pedagang terhadap penyedia layanan. Selain itu, literatur memberikan wawasan tentang implikasi hukum terkait penetapan syarat dan ketentuan dalam kontrak BNPL. Ketersediaan informasi yang jelas dan transparan menjadi kunci dalam menjaga keabsahan perdata antara konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Secara keseluruhan, studi pustaka ini menggambarkan kompleksitas dinamika hukum perdata dalam konteks pembayaran cicilan melalui sistem BNPL. Perlindungan konsumen, keterlibatan pihak ketiga, dan kewajiban pedagang menjadi elemen-elemen krusial yang perlu diperhatikan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi ini. Kata Kunci: BNPL, Perdata, Konsumen, Pedagang, Perlindungan Hukum.
Reformasi Hukum Acara Pidana Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan Dalam Mengatasi Kriminalitas Bagas Pamungkas Pamungkas
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.83

Abstract

  Criminal law reform is an important effort to increase the effectiveness of the justice system in dealing with crime. In this context, this literature study discusses several key aspects related to criminal law reform. First, this research will discuss the need for criminal law reform as a response to social, economic and cultural changes that influence crime rates. Second, this research will review various approaches that can be taken in criminal law reform, such as changes in sentencing arrangements, reform of judicial procedures, and increasing justice system resources. Third, this study will highlight the important role of the keywords "social change," "community empowerment," and "legal achievement" in the context of criminal law reform to improve the effectiveness of the justice system.   Keywords: ,,, .   Abstrak Reformasi hukum pidana merupakan upaya penting untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam mengatasi kriminalitas. Dalam konteks ini, studi pustaka ini membahas beberapa aspek kunci yang berkaitan dengan reformasi hukum pidana. Pertama, penelitian ini akan membahas perlunya reformasi hukum pidana sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat kriminalitas. Kedua, penelitian ini akan mengulas berbagai pendekatan yang dapat diambil dalam reformasi hukum pidana, seperti perubahan dalam pengaturan hukuman, pembaharuan prosedur peradilan, dan peningkatan sumber daya sistem peradilan. Ketiga, studi ini akan menyoroti peran penting kata kunci "perubahan sosial," "pemberdayaan masyarakat," dan "prestasi hukum" dalam konteks reformasi hukum pidana untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan.   Kata Kunci: Reformasi Hukum Pidana, Efektivitas Sistem Peradilan, Kriminalitas, Perubahan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat.  
Pentingnya Keselarasan Antara Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Instrumen Hukum dalam Mengatasi Tantangan Ketidakadilan Bagas Pamungkas Pamungkas
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.84

Abstract

The importance of harmony between empowering community protection and legal instruments in overcoming the challenges of injustice has become the main focus in this literature study. In-depth analysis of related literature reveals that effective community protection requires strong synergy with relevant legal instruments. In an era of legal uncertainty and complexity of social challenges, empowering community protection is crucial to ensuring the upholding of justice. This literature study identifies that empowerment efforts involve increasing public awareness, active participation, and better access to the legal system. In this way, a sustainable ecosystem is formed to involve the community in maintaining justice. On the other hand, legal instruments also play a crucial role in overcoming injustice. From a literature perspective, the success of law enforcement depends on clarity, fairness, and the ability of legal instruments to anticipate changes in social dynamics. Improving the quality and accessibility of legal instruments is a major challenge that needs to be overcome. The importance of harmony between empowering community protection and legal instruments shows the need for a holistic approach in formulating policies. The results of this literature study provide a basis for a deeper understanding of how the synergy between these two elements can produce more effective solutions in overcoming injustice at various levels of society. Further research is needed to explore more concrete and measurable implementation strategies. Abstrak Pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum dalam mengatasi tantangan ketidakadilan telah menjadi fokus utama dalam studi pustaka ini. Analisis mendalam terhadap literatur-literatur terkait mengungkapkan bahwa perlindungan masyarakat yang efektif memerlukan sinergi yang kokoh dengan instrumen hukum yang relevan. Dalam era ketidakpastian hukum dan kompleksitas tantangan sosial, pemberdayaan perlindungan masyarakat menjadi krusial untuk memastikan penegakan keadilan. Studi pustaka ini mengidentifikasi bahwa upaya pemberdayaan melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif, dan akses yang lebih baik terhadap sistem hukum. Dengan demikian, terbentuklah ekosistem yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keadilan. Di sisi lain, instrumen hukum juga memainkan peran krusial dalam mengatasi ketidakadilan. Dari sudut pandang literatur, keberhasilan penegakan hukum tergantung pada kejelasan, keadilan, dan kemampuan instrumen hukum untuk mengantisipasi perubahan dinamika sosial. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas instrumen hukum menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam merumuskan kebijakan. Hasil studi pustaka ini memberikan landasan untuk pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana sinergi antara kedua elemen tersebut dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi ketidakadilan di berbagai tingkatan masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali strategi implementasi yang lebih konkret dan terukur. Kata Kunci: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat, Instrumen Hukum, Tantangan Ketidakadilan, Sinergi, Keadilan Sosial.
Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK) Muh. Sadli Sabir; Muh. Isra Syarif; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Nur Alimahmudrikah R
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.85

Abstract

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pengemban profesi. Salah satunya aparat penegak hukum. Etika profesi hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pengendalian perilaku aparatur penegak hukum, sebagai wujud penegakan hukum yang baik dan adil. Untuk menjadi seorang penyelenggara profesional hukum yang unggul dan memenuhi tugas profesionalnya diperlukan sikap manusiawi, sikap keadilan, mampu melihat nilai-nilai objektif, perilaku jujur, kemampuan teknis dan kematangan etis.

Page 3 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) 2025: ELJBN Volume 3 Issue 1 Year 2025 (In Progress Issue) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023)