cover
Contact Name
Pringati Singarimbun
Contact Email
pringatisingarimbun@adm.unand.ac.id
Phone
+6289617699764
Journal Mail Official
031262646@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Cluster Gajah Mada Kapling 2 Gunung Pangilun Padang Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ethics and Law Journal: Business and Notary
ISSN : -     EISSN : 29881293     DOI : -
The Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) is a scholarly publication dedicated to exploring the intersection of ethics, law, business, and notarial practices. Our journal aims to provide a platform for researchers, academics, legal professionals, and practitioners to contribute to the advancement of knowledge and discourse in these fields. ELJBN publishes original research articles, critical reviews, case studies, and thought-provoking commentaries that delve into the ethical and legal dimensions of business activities and notarial practices. ELJBN covers a wide range of topics related to business law, corporate governance, commercial transactions, contracts, intellectual property, dispute resolution, regulatory frameworks, and the evolving landscape of notarial practices. Our journal encourages interdisciplinary perspectives, drawing insights from law, business, economics, ethics, and related disciplines to foster a comprehensive understanding of the complex issues at hand. We seek to promote the highest standards of research integrity, analytical rigor, and ethical inquiry within the realm of business and notary law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024)" : 43 Documents clear
Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Yasmirah Mandasari Saragih; Christian Antonio Pardamean Tarigan; Nugraha Manuella S. Meliala; Rachel Agatha Crysti Hutabarat
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.64

Abstract

Terrorist crimes have become a significant threat to national security in Indonesia. Facing these challenges, the role of society in the prevention and eradication of terrorist crimes is becoming increasingly important. This article aims to analyze the role of society in combating terrorism from a legal point of view in Indonesia. This analysis concerns the role of society in identifying signs of terrorism, providing relevant information to the authorities and raising awareness of the dangers of terrorism in society. In addition, the article also emphasizes the role of social institutions, non-governmental organizations and cooperation between government and society in building effective strategies to prevent and combat terrorism. With reference to relevant legal documents and existing policies, this article emphasizes the importance of active public participation to address the threat of terrorism. The results of the analysis confirmed that cooperation between the government and the public, as well as increased awareness of the role of individuals in reporting potential threats, are key factors in reducing the risk of terrorist crimes in Indonesia. In conclusion, the role of society in preventing and controlling terrorist crimes in Indonesia cannot be ignored. Special efforts are needed to increase community participation in order to create a safer environment from the threat of terrorism. Abstrak Kejahatan teroris telah menjadi ancaman signifikan terhadap keamanan nasional di Indonesia. Menghadapi tantangan tersebut, peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan teroris menjadi semakin penting. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam pemberantasan terorisme dari sudut pandang hukum di Indonesia. Analisis ini menyangkut peran masyarakat dalam mengidentifikasi tanda-tanda terorisme, memberikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang dan meningkatkan kesadaran akan bahaya terorisme di masyarakat. Selain itu, artikel ini juga menekankan peran lembaga sosial, organisasi non-pemerintah dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun strategi yang efektif untuk mencegah dan memerangi terorisme. Dengan mengacu pada dokumen hukum terkait dan kebijakan yang ada, pasal ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi ancaman terorisme. Hasil analisis menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan kesadaran akan peran individu dalam melaporkan potensi ancaman, merupakan faktor kunci dalam mengurangi risiko terjadinya kejahatan teroris di Indonesia. Kesimpulannya, peran masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan teroris di Indonesia tidak bisa diabaikan. Diperlukan upaya khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman terorisme.   Kata kunci: Tindak Pidana Terorisme, Peran Masyarakat, Pencegahan, Penanggulangan
Eksistensi Partai Gerindra Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2016 – 2021 (Studi Kota Palu) Renaldhy Anugerah; Yuwanto; Kushandajani
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.87

Abstract

This study aims to analyze the sustainability of Gerindra Party in the election of Governor and Deputy Governor of Central Sulawesi for the period 2016-2021 in Palu City. The research method used is descriptive with a qualitative research base. This research refers to the theory of Vicky Randall and Lars Svasand which includes four criteria to measure party sustainability, namely Degree of Systemicity, Value Identity, Degree of Autonomy, and Public Knowledge. The process of selecting informants is done purposively, where researchers intentionally choose individuals who are considered to have an in-depth understanding of the research problem. Data collection techniques were carried out through literature studies, field studies, and interviews. The results showed that Gerindra Party has carried out its functions as a party well, including the management of cadres and coalitions that support the candidates carried, enabling them to win the Governor and Deputy Governor elections for the second time. In addition, the figure carried, namely Mr. Longki Djanggola, as the chairman of the DPW of the Gerindra Party of Central Sulawesi and a nobleman (TOMAOGE) in Kaili land, also has a significant effect on the existence of the Gerindra Party. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan Partai Gerindra dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2016-2021 di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan dasar penelitian kualitatif. Penelitian ini merujuk pada teori Vicky Randall dan Lars Svasand yang mencakup empat kriteria untuk mengukur keberlanjutan partai, yakni Derajat Kesisteman, Identitas Nilai, Derajat Otonomi, dan Pengetahuan Publik. Proses pemilihan informan dilakukan secara Purposive, di mana peneliti secara sengaja memilih individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai partai dengan baik, termasuk pengelolaan kader dan koalisi yang mendukung kandidat yang diusung, memungkinkan mereka meraih kemenangan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kedua kalinya. Selain itu, sosok figur yang diusung, yaitu Bapak Longki Djanggola, sebagai ketua DPW Partai Gerindra Sulteng dan seorang bangsawan (TOMAOGE) di tanah Kaili, juga berpengaruh signifikan terhadap eksistensi Partai Gerindra. Kata kunci : Eksistensi Partai Gerindra, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Analisis Aspek Hukum Pada Kejadian Perampokan Dengan Rincian Undang-Undang Pidana di Indonesia Erna Putri Andriyani
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.88

Abstract

Theft cases are one of the criminal acts that often occur in Indonesia and constitute a serious threat to public security. This article aims to analyze the legal aspects of burglary cases with a review of the Criminal Law in Indonesia. Through an in-depth literature study, we analyzed various articles in the Criminal Law relating to burglary, and explained the legal implications. In this analysis, we identify factors that influence the handling of burglary cases, including definition, punishment, and law enforcement. Apart from that, we also explore issues that often arise in burglary cases, such as issues of evidence, witnesses and victim recovery. Thus, this article provides insight into how criminal law in Indonesia applies in cases of burglary and attempts to assess its effectiveness in providing protection to the community. Abstrak Kasus perampokan adalah salah satu tindak kriminal yang sering terjadi di Indonesia dan merupakan ancaman serius terhadap keamanan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis aspek hukum dalam kasus perampokan dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Pidana di Indonesia. Melalui studi pustaka yang mendalam, kami menganalisis berbagai pasal dalam Undang-Undang Pidana yang berkaitan dengan perampokan, serta menjelaskan implikasi hukumnya. Dalam analisis ini, kami mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penanganan kasus perampokan, termasuk definisi, hukuman, dan penegakan hukum. Selain itu, kami juga mengeksplorasi isu-isu yang sering muncul dalam kasus perampokan, seperti masalah pembuktian, saksi, dan pemulihan korban. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia berlaku dalam kasus perampokan dan mencoba untuk menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kata Kunci: Perampokan, Aspek Hukum, Undang-Undang Pidana, Kasus Kriminal, Penegakan Hukum, Perlindungan Masyarakat.
Meningkatkan Efisiensi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Kejahatan Melalui Pembaharuan Hukum Acara Pidana Erni Tyas Aryani
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.89

Abstract

Criminal law reform is an important effort to increase the effectiveness of the justice system in dealing with crime. In this context, this literature study discusses several key aspects related to criminal law reform. First, this research will discuss the need for criminal law reform as a response to social, economic and cultural changes that influence crime rates. Second, this research will review various approaches that can be taken in criminal law reform, such as changes in sentencing arrangements, reform of judicial procedures, and increasing justice system resources. Third, this study will highlight the important role of the keywords "social change," "community empowerment," and "legal achievement" in the context of criminal law reform to improve the effectiveness of the justice system. Abstrak Reformasi hukum pidana merupakan upaya penting untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam mengatasi kriminalitas. Dalam konteks ini, studi pustaka ini membahas beberapa aspek kunci yang berkaitan dengan reformasi hukum pidana. Pertama, penelitian ini akan membahas perlunya reformasi hukum pidana sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat kriminalitas. Kedua, penelitian ini akan mengulas berbagai pendekatan yang dapat diambil dalam reformasi hukum pidana, seperti perubahan dalam pengaturan hukuman, pembaharuan prosedur peradilan, dan peningkatan sumber daya sistem peradilan. Ketiga, studi ini akan menyoroti peran penting kata kunci "perubahan sosial," "pemberdayaan masyarakat," dan "prestasi hukum" dalam konteks reformasi hukum pidana untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan.  Kata Kunci: Reformasi Hukum Pidana, Efektivitas Sistem Peradilan, Kriminalitas, Perubahan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat.
Penyelesaian Perkara Pidana Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Khansa’ Ranawati Sulaiman
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.91

Abstract

Abstract Law No. 1 of 2023 concerning the Implementation of Online Criminal Trials has regulated procedures for resolving criminal cases via online or electronic channels. This law regulates procedures, mechanisms and other provisions relating to online criminal trial processes. The process of resolving criminal cases according to Law No. 1 of 2023 starts from the initial examination stage to the final decision. The initial examination stage is carried out by investigators which is then continued with the investigation. After the investigation is complete, the public prosecutor can name a suspect or stop the case if sufficient evidence is not found. If a suspect is identified, the prosecutor will prepare an indictment and register the case with the court. After being registered with the court, the case will proceed to the trial stage. Trials are conducted online and are regulated in this law. Apart from that, there are several case resolution mechanisms, such as peacekeeping, mediation and restorative justice, which can also be done online. One of the important provisions in this law is the right for defendants or plaintiffs to access and obtain information related to trials online. Apart from that, this law also regulates the protection of human rights during the criminal trial process which is carried out online. In the event that there is an error in the trial process which is carried out online, this law also provides a solution by regulating the review procedure. This is done to ensure that the court decision given is the right and fair decision..
Kualitas Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor Melalui Inovasi Pelayanan Drive Thru Studi Kasus pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Putu Gede Antrasena; Ni Putu Anik Prabawati; I Dewa Ayu Putri Wirantari
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.98

Abstract

The Department of Transportation is tasked with providing transportation services that focus on ensuring safety and suitability of transportation, playing a crucial role in improving vehicle compliance standards on the roads. Human resources, particularly civil servants, are expected to deliver services that reflect principles of transparency, accountability, and trust as mandated by Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The objective of this research is to explain and analyze the quality of motor vehicle testing services at the Motor Vehicle Testing Unit (UPT) drive-thru in Denpasar City. This study employs five service quality indicators: tangibles, reliability, responsiveness, empathy, and assurance. This qualitative descriptive research is conducted at the Transportation Agency of Sukoharjo Regency using both primary and secondary data. Data collection involves interviews, observations, and documentation. Data analysis uses the interactive Miles and Huberman model, employing triangulation techniques to validate data collection. Abstrak Dinas Perhubungan bertugas memberikan layanan transportasi yang fokus pada menjamin keamanan dan kelayakan transportasi, memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan standar kesesuaian kendaraan di jalan. Sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara, diharapkan mampu menyediakan layanan yang mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterpercayaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kualitas layanan uji kendaraan bermotor di UPT pengujian kendaraan bermoto drive thru di UPT pengujian kendaraan bermotor drive thru Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan lima indikator Kualitas pelayanan: tangibel, reability, resvonsivines, empati, dan asurance. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan teknik triangulasi untuk menguji validitas pengumpulan data. Kata kunci: KIR,Kualitas Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan
Penyelidikan Kritis Terhadap Perlakuan Pra-Peradilan Kepada Tersangka Penyandang Disabilitas Intelektual Di Irlandia Asheka Malikus Zachwa
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.99

Abstract

This article aims to critically evaluate contemporary Irish police practice, with an emphasis on emerging procedural innovations, given the needs of suspects with intellectual disabilities. A review of published prevalence data in relation to people with intellectual disabilities in the Irish criminal justice system, the Irish legal and policy landscape, and the results of recent empirical investigations are utilized in the critical evaluation. In line with extant international research, this article identifies three areas of concern in relation to existing protocols within An Garda S to identify and respond to intellectual disability, including: (1) communication barriers; (2) the need to build awareness and skills of police and persons with intellectual disabilities; and (3) the need for institutional change to ensure equal access to justice for persons with intellectual disabilities. Progress is being made at a systems level towards a human rights approach within Irish policing. In representing the first international analysis of its kind, this article situates the barriers facing suspects with intellectual disabilities in Ireland within a discourse sensitive to procedural reform led by ongoing research within An Garda S (Ireland's national police service). Due to the universal nature of these barriers across policing systems internationally, this format of reform will be relevant to many other police states, particularly those 162 signatories to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis praktik polisi Irlandia kontemporer, dengan penekanan pada inovasi prosedural yang muncul, mengingat kebutuhan tersangka penyandang disabilitas intelektual. Tinjauan data prevalensi yang diterbitkan sehubungan dengan penyandang disabilitas intelektual dalam sistem peradilan pidana Irlandia, lanskap hukum dan kebijakan Irlandia, dan hasil penyelidikan empiris baru-baru ini digunakan dalam evaluasi kritis. Sejalan dengan penelitian internasional yang masih ada, artikel ini mengidentifikasi tiga tempat yang menjadi perhatian sehubungan dengan protokol yang ada di dalam An Garda S untuk mengidentifikasi dan menanggapi kecacatan intelektual, termasuk: (1) hambatan komunikasi; (2) perlunya membangun kesadaran dan keterampilan polisi dan penyandang disabilitas intelektual; dan (3) perlunya perubahan kelembagaan untuk menjamin akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas intelektual. Kemajuan sedang dibuat pada tingkat sistem menuju pendekatan hak asasi manusia dalam kepolisian Irlandia. Dalam mewakili analisis internasional pertama dari jenisnya, artikel ini menempatkan hambatan yang dihadapi tersangka penyandang disabilitas intelektual di Irlandia dalam sebuah wacana yang peka terhadap reformasi prosedural yang dipimpin oleh penelitian yang sedang berlangsung dalam An Garda S (dinas kepolisian nasional Irlandia). Karena sifat universal dari hambatan-hambatan ini di seluruh sistem kepolisian secara internasional, format reformasi ini akan menjadi relevan bagi banyak negara kepolisian lainnya, khususnya 162 penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Kata Kunci: Sistem peradilan pidana, Pemolisian, Kriminologi, Pelatihan polisi, Proses hukum, Tersangka rentan
Hubungan Antara Manusia dengan Daerah Air Sungai “Dampak yang Ditimbulkan Manusia Bagi Air Sungai Cisadane, Jawa Barat – Banten” Alfandy Nur Wicaksana
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.100

Abstract

Water in life is a substance that is so important to humans in addition to land and air where the need for water is so important in every community life, about three to four parts of the world is a part covered by water, besides that water is a substance used by humans for purposes such as cooking, washing clothes, bathing, transportation tools as well as supporting the needs of foodstuffs such as plants, livestock and others (Chandra, 2007). This article will focus on discussing how humans can be an impact of changes in water, especially river water and what humans do to be able to reduce the impact caused to river water reviewed from various sources and is expected to be an evaluation and information for us to be able to reduce water pollution whose presence is needed by humans. Abstrak Air didalam kehidupan merupakan zat yang begitu penting bagi manusia selain tanah dan udara dimana kebutuhan akan air begitu penting didalam setiap kehidupan masyarakat,sekitar tiga hingga empat bagian dunia merupakan bagian yang tertutupi oleh air,selain itu air merupakan zat yang digunakan manusia untuk keperluan seperti memasak,mencuci pakaian,mandi ,alat transportasi juga menunjang keperluan bahan makanan seperti tanaman,hewan ternak dan lain – lain (Chandra,2007). Artikel ini akan fokus membahas bagaimana manusia dapat menjadi dampak dari adanya perubahan air khususnya air sungai dan apa yang dilakukan manusia untuk bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan bagi air sungai ditinjau dari berbagai sumber dan diharapkan akan menjadi evaluasi dan informasi bagi kita untuk bisa mengurangi pencemaran air yang kehadiranya sangat dibutuhkan oleh manusia. Kata kunci: hubungan antar manusia, daerah air Sungai, dampak lingkungan
Tinjauan Batasan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah (Studi Perbandingan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama) Athaya Yustia S
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.101

Abstract

It is hoped that the formation of BASYARNAS can become a pillar of awareness for Muslims to implement Islamic law. The need for institutions to resolve sharia disputes is also increasing, so that the presence of BASYARNAS provides explicit answers to resolve various problems regarding sharia disputes. The author then describes this research using a type of juridical-normative research with a comparative approach and a statutory approach. This is because this research will provide a comparative study of the settlement mechanism and settlement limits between BASYARNAS and the Religious Courts, both of which have the same rights and authority to accept and resolve sharia economic cases. Abstrak Pembentukan BASYARNAS diharapkan dapat menjadi pilar kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam. Kebutuhan akan lembaga untuk menyelesaikan sengketa syariah ini juga semakin tinggi, sehingga kehadiran BASYARNAS memberikan jawaban secara eksplisit untuk menyelesaikan berbagai problem tentang sengketa syariah. Penelitian tersebut kemudian penulis jabarkan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini akan memberikan studi komparatif terhadap mekanisme penyelesaian dan batasan penyelesaian antara BASYARNAS dengan Pengadilan Agama yang keduanya memiliki hak dan wewenang yang sama untuk dapat menerima dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Kata Kunci: Sengketa, Ekonomi Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Pengadilan Agama.    
Analisis Peran Notaris Dalam Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Sama Athaya Yustia S
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.102

Abstract

Notary is a legal profession that works in the service sector. A notary is also a public official who is officially appointed by the government with the aim of assisting services to the public in the field of making legal deeds or other legal agreements. Ratifying and making contracts before an authorized notary also needs to be done properly. So that the notary cannot do things outside his authority and this can actually cause prolonged conflict. Therefore, whether making an agreement or contract must be based on the principle of caution which is always required in the working principles of a notary. This research was written using a juridical-normative type using a statutory approach. The results of this research show that notaries as public officials have an important role and clear responsibilities in making authentic deeds so they need to be aligned with the principle of caution in the making process. Abstrak Notaris adalah sebuah profesi hukum dimana bekerja dalam bidang jasa. Notaris juga merupakan pejabat umum yang diangkat secara resmi oleh pemerintah dengan tujuan untuk membantu pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pembuatan akta-akta hukum atau perjanjian legal lainnya. Pengesahan dan pembuatan kontrak di hadapan notaris yang berwenang juga perlu dilakukan dengan baik. Sehingga notaris tidak dapat melakukan hal-hal diluar kewenangannya dan justru menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, entah itu pembuatan perjanjian maupun kontrak harus didasari dengan prinsip kehati-hatian yang senantiasa diperlukan dalam prinsip bekerja seorang notaris. Penelitian ini ditulis menggunakan jenis yuridis-normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang penting dan tanggung jawab yang jelas dalam membuat akta autentik sehingga perlu disejajarkan dengan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatannya. Kata Kunci: Notaris, Prinsip Kehati-Hatian, Kontrak, Kerjasama, Perjanjian.