cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Antonius Denny Firmanto
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6282227778940
Journal Mail Official
Sunarmi@apji.org
Editorial Address
Jl. Bondowoso No.2, RW.2, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Published by Universitas Katolik Widya Karya Malang
ISSN : 29874866     EISSN : 29881668     DOI : 10.59581
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum dan Sosial Politik baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum Marsri Tulak Randabunga Sidabuke
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i1.343

Abstract

  Medical services are the object of forgiveness for treatment and care. So efforts to improve people's living standards in the health sector, is a comprehensive necessity including improving public health physically and non-physically. In this case, the patient is someone who receives medical treatment. The patient's right as a recipient of medical services is to obtain information on medical services to find out the results of the examination/diagnosis that has been carried out by the medical team and the right to know what action the patient must receive.  
Perlindungan Hukum Pasien Bpjs Kesehatan Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Abdun Nadhif
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i1.344

Abstract

Health insurance or health care insurance is an attempt to create risk pooling, namely transferring personal risk to group risk so that risk sharing occurs. In health insurance, the costs are shared by the community through a pre-effort contribution system. The goal of health insurance is to improve health care services for participants and their families. Health insurance also aims to provide assistance to participants in financing their health care.
Upaya Pemenuhan Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara Di Rumah Sakit Umum Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Evan Prasetianto
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i1.347

Abstract

of Law No. 23 of 1992 concerning health explained that the notion of health is "a state of well-being of the body, soul and social that allows everyone to live productively socially and economically". Meanwhile, according to Mu'rifah personal health is all efforts and actions of a person to maintain, maintain and improve the degree of his own health within the limits of his ability, in order to get the pleasure of life and have the best workforce. A person's health is not only measured from the physical, mental and social aspects, but also measured from his productivity in the sense of having a job or producing economically. For those who have not yet entered working age, children and adolescents, or for those who are not working (retired) or old age, namely having activities, for example schools or colleges for children and youth, and social service activities for the elderly.
Peran Hospital Bylaws Dalam Melindungi Kegiatan Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Dinias Catur Wira Kencana Khamdianingsih
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i1.348

Abstract

These regulations are set forth in the rules of the game established in the Hospital specifically for the benefit of the Hospital concerned. Every hospital, in accordance with the law, has many obligations, one of which is to compile and implement hospital internal regulations or also called hospital by laws (RS Law No.44/2009 Ps.29 paragraph (1) letter r). What is meant by Hospital internal regulations (Hospital bylaws) are Hospital organizational regulations (corporate bylaws) and Hospital medical staff regulations (medical staff bylaws) which are prepared in the context of implementing good corporate governance and clinical governance good (good clinical governance).
Upaya Pemenuhan Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara Di Rumah Sakit Umum Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Evan Prasetianto
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i1.350

Abstract

Human resources referred to are the provision of resources both in terms of quantity and quality of medical personnel and health workers. So far, it can be easily found that the local government has difficulty in fulfilling these personnel, especially specialist doctors. In several years, the formation of civil servants with the formation of medical specialists did not register. This is of course the obligation of the government, both the central and regional governments, to provide these resources so that not only can the hospital be built, but the human resource aspect cannot be fulfilled.  
HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Abd. Djalil Ghaffar
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.684

Abstract

One of the reasons for the cancellation of the agreement is the occurrence of a mixture of debts. Debt mixing is a mix of positions (quality) of the parties entering into an agreement so that the quality as a creditor becomes one with the quality of the debtor so that the agreement between the two parties is null and void. Mixing of debts is regulated in Article 1436 of the Civil Code to Article 1437 of the Civil Code. Debt mixing can occur because the positions of creditors and debtors become one. For example, a creditor marries a debtor, which results in a mix of debts and the agreement that previously existed is erased. Problems can arise when it relates to debts owned by creditors and debtors who eventually marry. If the creditor does not want the debt owned by the debtor to be erased even though they are both married. Even though there are clear rules emphasized that debts can be written off by law, one of which is if there is a mix-up of debts.
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF Deby Aura Aliffia; Ahlam Nugraha; Dhyah Nur Fitriana; Ghoniyah Zulindah Maulidya
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.687

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Pencurian termasuk salah satu perbuatan yang dapat merusak hubungan antar masyarakat. Jika dibiarkan begitu saja maka akan sering terjadinya kerusakan hubungan masyarakat yang ditimbulkan.[1] Dalam hukum positif, tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dnegan 367 KUHP. Dan Di dalam hukum islam, pencuri disebutkan sebagai sariqoh. Dan ancaman bagi sariqoh adalah potong tangan. Banyak tindak pidana yang dapat disangkut pautkan pada anak dibawah umur. Fatalnya jika subjek (pelaku) dari tindak pidana adalah dari kalangan anak dibawah umur yang masih belum mencukupi umur dalam hukum. karena anak merupakan masa depan negara, merekalah yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Maka dari itu anak harus difasilitasi pendidikan yang berkualitas agar kelak negara dapat berkembang dengan baik. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa sudah sangatlah biasa dikalangan masyarakat, dan penangkapan serta menjalani proses hukumnya pun sudah sangatlah umum. Namun jika pelaku pencurian adalah dari kalangan anak dibawah umur, maka proses hukumnya berbeda.[2] Maka dari itu hal ini sangatlah menarik untuk dilakukan penelitian dan ditemukan pemecahan masalah mengenai anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Pasal 4 Undang-undang 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwasanya seorang anak dapat diminta pertanggung jawaban perbuatannya adalah ketika berusia delapan belum mencapai delapan belas tahun dan yang belum menikah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan dan pemidanaan terhadap kasus anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam tiga perspektif, yaitu perspektif hukum positif, hukum islam, dan perspektif penologi. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji berbagai data sekunder sehingga membutuhkan bahan hukum sebagai data utama. [1] Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 Dan 2, ed. Penerjemah Asmu-ni (Jakarta: Darul Falah, 2005). [2] A. A. Al Rosyid, Y. Karismawan, H. R. Gumilar and and S. A. Setiawan Chabibun, ““Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian” 5, no. 2, pp. 187–208. (2019).
Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Perspektif Convention on The Right Of The Child Afifah Ananda Putri; Evi Deliana; Zulwisman Zulwisman
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i2.704

Abstract

In an effort to create fulfillment of rights and special protection for children, the Convention On The Right Of The Child aims to encourage international cooperation among countries that have ratified the Convention On The Right Of The Child to improve a decent life for children, especially in developing countries. -developing countries and provide full protection for children to avoid crimes that can endanger their lives such as commercial sexual exploitation. The type of research used in this study is normative legal research, which is a type of legal research to find a rule of law, legal principles, or legal doctrines to answer the legal issues at hand. This research will describe to what extent the written positive laws are synchronous or in harmony with each other. Article 34 of the convention on the right of the child is the basis of international law regarding commercial sexual exploitation, in which it emphasizes that participating countries must strive to be able to provide protection to children, so as to avoid all forms of sexual exploitation, Indonesia as a country that has ratified the convention on the right of the child has attempted to develop national legal instruments to provide protection for children to avoid the dangers of sexual violence, but legal instruments have not been able to accommodate the dangers of commercial sexual exploitation of children, because there is still a lack of definition and cannot explain forms of commercial sexual exploitation in instruments existing laws.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Borongan Bangunan Atas Keterlambatan Pemberian Upah (Perumahan Tamansari 2) Hindun Siva Afriani; Muhamad Rizal; Sari Usih Natari
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.728

Abstract

Contract work in construction is one of the common forms of work performed in the construction industry. In contract work, workers are hired to complete construction projects within a specified timeframe and agreed-upon cost. However, there are often cases where contract workers experience delays or wage payment postponements. The research aims to analyze the legal protection for contract workers in the construction industry concerning delayed wage payments. In Indonesia, there are labor regulations that govern the rights and obligations of workers, including wage payments. If there is a delay in wage payment, workers have the right to file a lawsuit or report the violation to the authorities. This research adopts a qualitative research method, analyzing data and gathering information from various sources. Legal protection plays a crucial role in safeguarding workers. Some relevant legal roles include employment agreements, which enable workers to enter into contractual agreements with employers that protect their rights.
Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Siti Rahmah; Hamdan Khairul Mubarak; Muhammad Al Mansur
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.794

Abstract

In the Civil Code concerning civil inheritance law it is classified as one of the aspects of civil law which has the basic meaning contained therein, namely to regulate but there is no element of demand in this matter. Whatever the heir does to his property before he dies is his power, and that is part of the civil law that is regulatory. Inheritance law is the law that controls the locking of inheritance that is freed because the owner has died, and its effect on the person entitled to receive the inheritance. There are two ways to obtain inheritance, namely: based on statutory provisions or ab intestato wettelijk erfrecht, and appointed in a will or testamentair erfrecht). The problem is how to implement the absolute portion (legitime portie) of the heirs of various groups according to civil law laws. This paper uses library research methods in the form of books, scientific journals, magazines, and so on. legitieme fortie (absolute part) is part of the inheritance or inheritance which must be divided among the heirs in a straight line downwards and upwards, and regarding which part the heirs prevent from deciding something either in the form of a grant (gift) or in the form of a testamentary grant (Article 913 KHU civil). Asser Meyyers argues about inheritance law in the Netherlands page 148 explaining that the purpose of legimie portie is to avoid and protect the heir from the desire that arises for the heir to benefit other people.

Page 1 of 20 | Total Record : 194

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April :Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik