cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nabil Abduh Aqil
Contact Email
nabilabduhaqil@gmail.com
Phone
+6282386587011
Journal Mail Official
rslr@usu.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Civitas Akademika, No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, 20155 E-mail: rslr@usu.ac.id
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Recht Studiosum Law Review
Published by TALENTA PUBLISHER
ISSN : 29859867     EISSN : 29617812     DOI : https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.11278
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Recht Studiosum Law Review (E-ISSN: 2961-7812) is a legal science journal and is a double blind peer review journal published by Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara which is managed by the academic community of the Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. This journal was first published in May 2022, aiming to attract interest, facilitate and serve as a forum for practitioners and academics who are interested in the field of law and the development of legal science at the national and international level. The focus and scope of this journal are legal issues in the field of Criminal Law; Civil law; Constitutional Law; International law; Administrative law; Islamic law; Business Law; Medical Law; Environmental law; Customary law; Agrarian Law; Philosophy of Law and Issues Related to Law. This journal publishes articles (Research and Review Articles), every May and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)" : 5 Documents clear
REFORMULASI SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA TERHADAP PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN Zilmi Haridhi; Putra Asto, Ari Ghazy; Al-Zamru, Shanaz Salsabila
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9250

Abstract

Maraknya kasus perusakan lingkungan seperti kebakaran hutan oleh korporasi masih minim dijatuhi sanksi pidana. Hal ini tentu menjadi sebuah urgensi untuk diterapkannya asas Strict Liability dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan wujud pertanggungjawaban korporasi. Namun, hal ini belum efektif dalam penjatuhan hukuman dikarenakan hanya sebatas kewajiban membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan. Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah reformulasi dalam sistem peradilan pidana tentang penerapan asas Strict Liability sebagai sistem pembuktian. Rumusan masalah dalam karya tulis ini: Bagaimana penerapan asas Strict Liability dalam sistem pembuktian peradilan pidana sebagai pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan Bagaimana pemanfaatan asas Strict Liability sebagai jalan pemecahan masalah. Jenis Penelitian yang diterapkan berupa yuridis normatif serta menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menerapkan Studi Kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan dan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Semua data dikumpulkan lalu diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan menguraikan permasalahan hingga didapatkan solusi yang inovatif. Hasil pembahasan ini memiliki maksud bahwa asas Strict Liability memiliki urgensi penerapannya dalam sistem pembuktian pidana Indonesia sehingga diperlukan mekanisme yang tepat untuk mengatur kedudukan asas ini di Indonesia.
Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Jabbar, Teuku Muhammad Qashmal; Harahap, Parlindungan; Abduh Aqil, Nabil
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9251

Abstract

Dalam penegakkan hukum di Indonesia pelaksanaan mekanism kontrol terhadap pengawasan kinerja hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) secara internal dan Komisi Yudisial (KY) secara eksternal. Sejatinya fungsi pengawasan yang dilakukan secara internal oleh mahkamah agung dapat dilaksanakan dengan maksimal, namun pada prakteknya pengawasan internal mahkamah agung ini mempunyai beberapa kelemahan. Di satu sisi wewenang KY yang hanya memberikan rekomendasi tidaklah mampu menegakkan kehormatan dan martabat hakim secara maksimal. Untuk itulah diperlukan penguatan berupa pemberian wewenang sanksi kepada KY dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Kepada Hakim dan Bagaimana Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumendokumen dan buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang diteliti. KY dapat dilihat dari wewenangnya yang hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan tidak berwenang dalam menjatuhkan sanksi secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim yang dibuktikan dengan kemampuan memberikan sanksi secara langsung terhadap hakim yang melanggar kode etik.
Tinjauan Yuridis Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan Chelsea, Chelsea Mutiara Putri; Simorangkir, Adinda Januarizki; Yunisa, Dinda
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9252

Abstract

Pada prakteknya, ketepatan mengenai jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Medan masih banyak yang belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya putusan yang melampaui batas waktu ideal yaitu 50 hari sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Permasalahan ini akan berdampak kepada penerapan Asas Contante Justitie. Pelaksanaan yang kurang optimal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya kesadaran dari para pihak yang untuk menghadiri jadwal sidang yang sudah ditentukan dan disepakati bersama serta disebabkan juga oleh bantuan atau panggilan delegasi yang menghambat waktu penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Medan dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, dan kemudian diberi suatu kesimpulan, data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi.
UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet Nasution, Miranda Lufti; Abduh Aqil, Nabil
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9253

Abstract

Kebebasan berinternet adalah hak yang harus dilindungi oleh negara sebab internet merupakan media yang sangat masif diakses di era Industri 4.0 saat ini. UU ITE adalah payung hukum yang digunakan pemerintah untuk meregulasi aktivitas masyarakat dalam berinternet. Beberapa pasal dalam UU ITE dinilai mengancam kebebasan berinternet sebab sanksi pidana yang termuat di dalamnya dapat melimitasi ruang gerak masyarakat dalam berinternet termasuk mempersempit kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui platform digital. Karya tulis ilmiah ini memuat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apakah eksistensi UU ITE mengancam kebebasan berinternet masyarakat Indonesia; 2) Bagaiamana mekanisme yang tepat untuk menjamin kebebasan berinternet di Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar ancaman kebebasan berinternet di Indonesia dan mengkaji mekanisme seperti apa yang tepat untuk melindungi dan menjamin hak kebebasan berinternet masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum sekunder adalah bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pasal pencemaran nama baik atau pasal defamasi yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu pasal yang paling mengancam kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya di internet. Ancaman pemblokiran yang termuat dalam Pasal 40 ayat (2b) juga menjadi hambatan dalam beraktivitas di internet. Mekanisme penyelesaian perkara yang dijerat dengan beberapa pasal dalam UU ITE sebaiknya diubah dengan mekanisme penyelesaian jalur non litigasi dengan menggunakan proses mediasi. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan ancaman pemidanaan yang selama ini ditakuti oleh masyarakat.
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN Kurniawan Z, Teguh; Nasution, Miranda Lufti; haradhi, zilmi
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9254

Abstract

Disrupsi teknologi digital membawa implikasi signifikan dalam lanskap ekonomi dan keuangan. Peer to peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang layanan keuangan yang memberikan jasa pinjam meminjam online secara efektif, instan, dan transparan dengan menghubungkan kreditur dan debitur secara digital. Model pinjaman ini sangat digandrungi oleh masyarakat terutama golongan unbanked people yang selama ini kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal. Peer to peer lending sangat rentan mengalami risiko fraud, gagal bayar dan penyalahgunaan data pribadi sebab sistem elektronik sejatinya rawan terhadap potensi peretasan. Regulasi pinjaman online diatur dalam berbagai peraturan salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban atas permasalahan hukum yang terjadi dalam aktivitas pinjam-meminjam online. Pengkajian hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan dan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara layanan menjadi urgen dan krusial untuk ditelisik guna memberi rasa aman yang tinggi bagi para pengguna layanan dalam mengoptimalkan pemanfaatan layanan peer to peer lending. Penyelenggara layanan sepatutnya menyediakan dana proteksi untuk mengantisipasi kerugian akibat gagal bayar yang ditanggung oleh kreditur dan menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi debitur dari ancaman peretasan dan penyalahgunaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025) Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024) Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023) Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)