cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nabil Abduh Aqil
Contact Email
nabilabduhaqil@gmail.com
Phone
+6282386587011
Journal Mail Official
rslr@usu.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Civitas Akademika, No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, 20155 E-mail: rslr@usu.ac.id
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Recht Studiosum Law Review
Published by TALENTA PUBLISHER
ISSN : 29859867     EISSN : 29617812     DOI : https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.11278
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Recht Studiosum Law Review (E-ISSN: 2961-7812) is a legal science journal and is a double blind peer review journal published by Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara which is managed by the academic community of the Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. This journal was first published in May 2022, aiming to attract interest, facilitate and serve as a forum for practitioners and academics who are interested in the field of law and the development of legal science at the national and international level. The focus and scope of this journal are legal issues in the field of Criminal Law; Civil law; Constitutional Law; International law; Administrative law; Islamic law; Business Law; Medical Law; Environmental law; Customary law; Agrarian Law; Philosophy of Law and Issues Related to Law. This journal publishes articles (Research and Review Articles), every May and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 67 Documents
 1   2   3   4   5 
Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whisteblower) dalam Tindak Pidana Korupsi Yanto, Andri; Hikmah, Faidatul; Aqil, Nabil Abduh
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11278

Abstract

Perlindungan saksi pelapor (whisteblower) dalam penanganan tindak pidana korupsi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Merujuk laporan LPSK, terjadi peningkatan jumlah pengaduan yang pesat pada 2021, dengan angka korupsi yang juga semakin meningkat dan memerlukan penyelesaian segera. Di Tengah kompleksitas tuntutan tersebut, baik LPSK dan KPK belum mampu secara efektif memberi jaminan perlindungan bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. Akibatnya, masih terdapat banyak kasus yang menimbulkan korban, baik saksi pelapor yang meninggal dunia, dikriminalisasi, atau mendapat ancaman dan intimidasi. Padahal, dalam hukum acara pidana di Indonesia, keterangan saksi adalah bagian dari alat bukti yang sah. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap saksi pelapor sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dan berupaya menyajikan solusi strategis dalam pengambilan kebijakan guna optimalisasi upaya perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia.
Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara Yanto, Andri
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11279

Abstract

Natuna Utara merupakan salah satu bagian dari perairan teritorial Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya. Menurut yurisdiksi yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, Natuna Utara yang telah terbukti memiliki cadangan gas bumi terbesar di Asia Pasifik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ZEE Indonesia. Namun, ratifikasi UNCLOS tahun 1982 di negara lain, yaitu Vietnam, juga memberikan penjelasan serupa, bahwa secara geografis Natuna Utara adalah wilayahnya. Perbedaan konsepsi ini telah mengakibatkan banyak insiden, mulai dari konfrontasi antara aparat penegak hukum dari kedua negara, penangkapan nelayan Vietnam dan tenggelamnya kapal oleh otoritas Indonesia, hingga kompleksitas proses negosiasi antara kedua negara. Di tengah permasalahan tersebut, pemerintah kedua negara harus melakukan upaya cepat dalam menghadapi tekanan eksternal yang semakin besar, yaitu klaim Nine Dash Line China, serta kebutuhan untuk menggunakan Natuna Utara itu sendiri. Dengan menggunakan pola penelitian yuridis-normatif, tulisan ini mencoba mengungkap ketentuan UNCLOS 1982 dalam penyelesaian konflik dan relevansinya dengan strategi Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa ZEE dengan Vietnam di Natuna Utara.
Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt Juang, Nurhadi Ahmad; Sembiring, Rosnidar; Barus, Utary Maharany
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11435

Abstract

Gugatan sederhana yang dilegitimasi sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sedehana beserta perubahannya yang diatur di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, adalah proses penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugat materiil maksimal Rp500.000.000 yang diselesaikan dengan mekanisme persidangan dan pembuktian yang sederhana dalam jangka waktu maksimal 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Sistem yang tergolong baru dikenal dan diberlakukan ini masih menuai beberapa komentar seperti halnya terkait bentuk peraturan, kurangnya penjelasan, hingga tidak adanya pengaturan yang tegas tentunya dapat menjadi celah hukum. Salah satu perkara yang diadili dengan proses gugatan sederhana adalah wanprestasi atas perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana, kesesuaian putusan dengan hukum acara gugatan sederhana, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Didukung dengan alat dan teknik pengumpul data berupa wawancara informan yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan guna memperkuat data penelitian. Penelitian ini berkesimpulan tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, melainkan hanya perkara yang termasuk ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur salam Pasal 3 dan 4 Perma Gugatan Sederhana yang didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan. Adapun proses penyelesaian perkara gugatan sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt dinilai telah sesuai dengan hukum acara gugatan sederhana dan putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu Tergugat selaku owner arisan wajib untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran uang arisan online.
Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional Khotimah, Winda Nur
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11461

Abstract

Ketika warga negara berada dalam bahaya, negara harus turun tangan untuk memastikan keselamatan mereka di dalam dan luar negeri. Sudah bukan berita yang mengejutkan lagi bahwa Indonesia memiliki populasi pekerja asing yang cukup besar dari Indonesia, sehingga saat ini perlindungan terhadap mereka masih perlu dioptimalisasikan terkait pelaksanaannya. Kehadiran instrumen-instrumen hukum belum diimplementasikan sebagaimana yang tertulis. Perbedaan nilai-nilai antara negara Indonesia dengan yang lain bisa menjadi hambatan dalam penanganan konflik yang dihadapi pekerja migran Indonesia. Dalam mengatasi konflik antarnegara, maka diperlukan untuk berpedoman pada sumber-sumber hukum internasional dan tidak hanya berpedoman pada salah satu hukum nasional suatu negara yang berkonflik. Penyelesaian konflik internasional umumnya dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang ditugaskan ke suatu negara. Kajian mengenai perwakilan diplomatik ada dalam Hukum Diplomatik yang juga termasuk ke dalam kajian Hukum Internasional. Penyelesaian konflik internasional umumnya dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang ditugaskan ke suatu negara. Kajian mengenai perwakilan diplomatik ada dalam Hukum Diplomatik yang juga termasuk ke dalam kajian Hukum Internasional.
The Effect of the District Court Judge's Verdict in the Sambo CS Case on the Level of Public Trust in the Criminal Justice System in Indonesia Susdarwono, Endro Tri; Wiranta, Alma
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11479

Abstract

This study aims to provide a description regarding the influence of the District Court judge's verdict in the Sambo cs case on the level of public trust in the criminal justice system in Indonesia. The approach in this study uses a type of quantitative research. The sample of respondents consisted of 200 respondents located in Brebes Regency, Tegal Regency, Tegal City and Pemalang Regency. The sampling technique used non-random sampling with purposive sampling. While the instrument used in this research is a questionnaire. The data analysis technique uses the independence hypothesis test through the Khai-Square distribution. This study concludes that based on the calculation results, the khai-squared value is 62.586. Thus, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. In fact, the District Court judge's verdict in the Sambo cs case did influence the level of public trust in the criminal justice system in Indonesia.
Analisis Yuridis Persyaratan Kepemilikan Saham Asing Pada Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi Siegfried, Irene Elfira Dewi; Ginting, Budiman; Sunarmi; Siregar, Mahmul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11486

Abstract

Perkebunan kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Walaupun Indonesia membutuhkan modal asing, penanaman modal asing (PMA) harus tetap memperhatikan kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional adalah dengan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan, mengatur mengenai pembatasan kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit sebesar 95%. Padahal, usaha perkebunan kelapa sawit tidak membutuhkan teknologi tinggi, hanya lahan, pembibitan, dan pemupukan yang notabene sudah dikerjakan sejak zaman kolonial. Namun, dengan adanya Perpres DNI tersebut, Pemerintah membuka keran masuknya investasi asing yang begitu besar. Timbul permasalahan, 1) Persyaratan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Daftar Negatif Investasi di Indonesia; dan 2) Dasar pertimbangan dalam menetapkan persyaratan pembatasan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perpres DNI No. 44 Tahun 2016 merupakan kebijakan pemerintah yang lebih mendukung Penanaman Modal Asing daripada Penanaman Modal Dalam Negeri; dan 2) Dasar pertimbangan dibukanya kepemilikan saham asing sampai dengan maksimal 95% berdasarkan Perpres DNI tersebut adalah kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya hanya dengan mengandalkan PMDN.
Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan : (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim) Harefa, Farid Arby; Kalo, Syafruddin; Marlina; Bariah, Chairul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11730

Abstract

Secara prosedural hukum yang berlaku, pengangkatan anak perlu melalui prosedur permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila, penetapan pengadilan belum didapatkan, ternyata dapat dilaporkan kepada Kepolisian setempat. Anak yang diperjualbelikan orang tua kandungnya kepada orang lain, tentunya melibatkan berbagai pihak. Untuk itu, perlu mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tersebut, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara pengangkatan anak yang mengakibatkan child trafficking sebagaimana dimaksud Putusan P.N.Sim. No. 398/Pid.Sus/2017 An. Terdakwa “G.M”. Permasalahan yang diangkat, yaitu: Pertama, pengaturan tindak pidana human trafficking di Indonesia; dan kedua, analisis hukum praktik tindak pidana human trafficking dengan modus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan studi kasus Putusan P.N.Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis. Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa: Pertama, Ketentuan sanksi pidana dalam UU PTPPO tidak dapat digunakan untuk mendakwa pelaku pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan; Kedua, Berdasarkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa “GM”, mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Direkomendasikan kepada Pemerintah RI agar membuat kebijakan dengan meringkas prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan.
Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Kandung Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sagala, Rumanty Fitriana; Ablisar, Madiasa; Siregar, Mahmul; Nasution, Mirza
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11873

Abstract

Setiap suami/ayah dalam rumah tangga dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Suami/ayah atau karena persetujuan atau perjanjian, maka wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak-anak kandungnya tersebut. Secara hukum positif, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah bagi anaknya. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai :1) Pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anak- anak kandungnya ditinjau dari hukum positif; dan 2) Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pertanggungjawaban ayah terhadap terhadap anak-anak kandungnya studi kasus putusan pengadilan tentang penelantaran anak. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Medan dan dikumpulkan dengan teknik studi lapangan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian: Dalam kacamata hukum perkawinan, batasan kewajiban dan tanggungjawab orang tua (termasuk ayah) terhadap anak kandungnya dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan. Dalam menerapkan tujuan pemidanaan, tidak semua hakim dapat menggali fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam suatu perkara. Direkomendasikan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interests for the child).
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kasus Kredit Macet pada Bank Bumn Menurut UU Tipikor Siregar, Putra R; Ablisar, Madiasa; Nasution, Mirza; Siregar, Mahmul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11874

Abstract

Salah unsur pasal tindak pidana korupsi adalah unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks, Bank BUMN/D berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), sampai dengan saat ini masih terdapat 2 (dua) pendapat berbeda mengenai sumber keuangan dari Bank BUMN/D apakah termasuk ke dalam keuangan negara atau termasuk ke dalam keuangan Perseroan Terbatas (PT). Dengan adanya kerancuan tersebut, seyogyanya pihak penyidik tipikor memahami hal ini dengan tidak asal sidik terhadap Bank BUMN/D berbadan hukum PT. Lokasi penelitian dipilih di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena saat ini Kejati Sumut sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet pada Bank BTN Cabang Medan senilai Rp. 39,5 miliar. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai Pertama, pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D kaitannya dengan asas lex specialis derogat legi generalis; dan kedua, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum-normatif bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi lapangan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian: Berdasarkan lex specialis systematische, UU Perbankan harusnya digunakan terkait dengan kasus tindak pidana perbankan yang mengakibatkan kredit macet. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah dengan mengumpulkan barang bukti untuk dijadikan alat bukti yang sah guna dengan alat bukti tersebut ditemukan tersangkanya. Direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik Kejaksaan RI maupun hakim yang menerapkan hukum terhadap kasus-kasus yang dilimpahkan kepadanya, sebaiknya terhadap kredit macet diterapkan ketentuan UU Perbankan. Apabila dalam pemberian fasilitas kredit tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.
Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Sebagai Pemegang Presidensi ASEAN 2023 (Studi Kasus Kudeta Myanmar) Ningrum, Diana Wulan; Raditya, Muhammad Rafi
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11898

Abstract

Kudeta merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perwira militer dalam hal mendapatkan kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Kemudian peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai kudeta militer, salah satu negara yang banyak mengalami kudeta militer yaitu Myanmar. Kasus terbaru terjadi pada bulan Februari 2021 ketika pemerintah junta militer menggulingkan Aung San Suu Kyi beserta jajarannya karena dianggap telah terjadinya kecurangan dalam pemilu serta tidak dapat melakukan penundaan pemilu yang disebabkan oleh adanya covid-19. Dengan tergulingnya pemerintahan sipil maka pemerintah junta militer lah yang berkuasa. Selama masa kekuasaannya pemerintah militer kerap melakukan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga membuat banyak pihak seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM nya, ASEAN serta Indonesia sebagai negara yang memegang presidensi ASEAN di tahun 2023 ini, walaupun demikian setiap pihak tidak boleh melakukan intervensi kebijakan nasional Myanmar serta harus mengedepankan upaya diplomasi dalam penyelesaian kasus ini.

Page 1 of 7 | Total Record : 67

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025) Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024) Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023) Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)