cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reza Akbar
Contact Email
rezaakbaraplus@gmail.com
Phone
+6281254504942
Journal Mail Official
jurnal.alsulthaniyah@iaisambas.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Ilmiah IAI Sambas Jl. Raya Sejangkung No.126 (Gedung Rumah Jurnal IAIS Sambas), Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: jurnal.alsulthaniyah@iaisambas.ac.id
Location
Kab. sambas,
Kalimantan barat
INDONESIA
AL-SULTHANIYAH
Published by Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ISSN : -     EISSN : 27753123     DOI : https://doi.org/10.37567
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-SULTHANIYAH focuses on studies in the fields of Sharia, Law, Politics & Government. The scope of study of AL-SULTHANIYAH includes: basic principles of jurisprudence, private law, criminal law, procedural law, economics and business law, constitutional law, state administrative law, international law, law and society, politics and government science, Islamic law, legal sociology, legal anthropology, and other legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2021): AL-SULTHANIYAH" : 5 Documents clear
URGENSI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS Wiwin Guanti
AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 2 (2021): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.829

Abstract

The high number of child cases in the last 3 (three) years tends to increase, especially sexual violence against children in sambas. Local governments have a very important role in child protection as stated in the Child Protection Act. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses strengthens that child protection matters are a mandatory regional affair. The role of DP3AP2KB in carrying out its duties is in the form of prevention and handling of child sexual violence in Sambas Regency. The results of research related to the role of DP3AP2KB in its implementation, DP3AP2KB through Counseling and Legal Aid activities have met the existing standard operating procedures. However, the assistance provided was not optimal because the DP3AP2KB party rarely attended during the trial. The socialization carried out is also considered not very effective because of the high rate of sexual violence against children. There are obstacles such as budget and human resources. There is cooperation with other agencies related to child protection
PRAKTIK PERLOMBAAN KICAU BURUNG DENGAN MERGER HADIAH DAN SINKRONISASI BIAYA TIKET PENDAFTARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi Kasus di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala) Dian Fariani; Zarul Arifin; Asman Asman
AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 2 (2021): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.833

Abstract

This study aims to analyze how the practice of bird chirping competition with merger prizes and synchronization of registration ticket costs in the Alam Pesona Tebas Kuala field and how the bird chirping competition practice is based on Islamic law. This type of research is field research with descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used are based on primary sources, namely interviews, observation and documentation in the field such as registration tickets, various kinds of prizes, chirping birds, informants, namely judges, participants, and the committee. And through secondary sources in the form of books related to this research. Based on the results of the research, it is concluded that the practice of the bird chirping competition with merger prizes and synchronization of registration ticket costs at the Alam Pesona Tebas Kuala field is a prize competition that prepares various kinds of prizes from several parties, namely from the sponsor, the committee in the form of a trophy and the participants in the form of cash collected from ticket purchases by participants. Based on Islamic law, the bird chirping competition is not in accordance with the principles of Islamic economics, which is to avoid maysir elements, because taking one of the competition prizes through the results of ticket purchases by participants is in the form of cash, so the law of cash prizes becomes haram. Because prize winners in the form of cash and trophies come from the committee, so the law to use the prizes is makruh
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH TENTANG HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN SAMBAS Juniarbi Habibi
AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 2 (2021): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1292

Abstract

Penelitian ini berawal dari melihat fenomena yang terjadi pelaksanaan pendaftaran tanah tentang hak milik dirasakan kurang optimal dalam pelayananya oleh sebab itu dilaukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas tentang: 1) Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 di Kabupaten Sambas. 2) Faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 di Kabupaten Sambas. Subjek penelitian ini adalah permohonan hak milik atas tanah dan pegawai BPN Sambas. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian, peneliti mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik yaitu: 1) Teknik Triangulasi, 2) Teknik Member Check. Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 di Kabupaten Sambas yaitu: Surat permohonan kepada kepala kantor pertanahan. Identitas pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukan nama, alamat, pekerjaan, nomor kartu tanda penduduk dari pemohon yang di fotocopy sesuai keperluan dan dilegalisir sesuai alamat identitas pemohon. Kartu Tanda Penduduk harus yang masih berlaku pada saat melakukan pendaftaran tanah pertama kali. Fotocopy dan legalisasi oleh kepala desa yang bersangkutan bertujuan untuk menghindari kecurangan dalam proses misalnya pemalsuan identitas. Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan dimana objek tanah yang bersangkutan berada. Di dalam surat permohonan ini pemohon harus mengisi identitas diri dan identitas tanah serta mengisi dalam hal apa permohonan ini diajukan. 2) Faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 di Kabupaten Sambas yaitu: Anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat, anggapan sertifikat hanya diperlukan apabila ada keperluan untuk mengajukan pinjaman di bank sebagai jaminan pemberian kredit yang akan dijadikan sebagai objek hak tanggungan. Anggapan atas hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, sebagian beranggapan bahwa tanah-tanah yang sudah terdaftar itu bermakna jika tanah itu sudah suratnya
KRITERIA (RUKHSAH) KEMUDAHAN DALAM SYARIAT Mahmudin Mahmudin
AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 2 (2021): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293

Abstract

Syariat islam ditegakkan untuk menjaga kemaslahatan ummat manusia sampai hari qiyamat, Salah satu bentuk keistemewaan syariat islam yaitu memudahkan, dan menghilangkan kesulitan. Dalam mengadakan aturan untuk manusia, selalu diusahakan oleh Tuhan-Nya agar aturan-aturan tersebut mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan, meskipun hal ini berarti tidak harus menghapuskan aturan (perintah-perintah) sama sekali, sebab dengan perintah-perintah itu dimaksudkan agar kecenderungan jiwa manusia terhadap perbuatan yang buruk dapat dibatasi. Jadi maksudnya dengan menyedikitkan hukum Islam, ialah adalah mengurangi hal-hal yang berlebih-lebihan dan yang menghabiskan kekuataan badan dalam melaksanakannya. Salah satu bentuk penerapan hukum untuk kemudahan ummat manusia adalah adanya rukhsah (kemudahan) pada saat menghadapi situasi dharurat (mendesak). Diantara hal yang menyebabkan rukhsah (kemudahan) yaitu: sakit, lupa, as-shaby (anak kecil), gila, tidur, pingsan, haid, nifas al-jahlu (jahil), as-sakru (mabuk), al-khata’ (salah) dan as-safar (bepergian).
WEWENANG PEMERINTAH DESA TERHADAP PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN : (Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas) Nurmala Nurmala
AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 2 (2021): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1530

Abstract

Kebakaran lahan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu, pertama, faktor alam dan kedua, faktor manusia. Secara faktual di wilayah hukum Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam hal penanganan bahaya kebakaran di wilayahnya menjadi garda terdepan dan sangat berperan aktif untuk memadamkan kebakaran lahan yang telah terjadi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apa yang dasar hukum kewenangan Pemerintah Desa Sepuk Tanjung terhadap penanggulangan kebakaran lahan, dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa Sepuk Tanjung sebagai wujud tindakan kewenangan dalam penanggulangan kebakaran lahan. Penelitian ini menggunakan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan penelitian lapangan atau faktual keadaan yang terjadi pada lingkungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam rangka penanganan kebakaran lahan mengacu pada dasar hukum Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 11 Perda Sambas No. 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas, dan Peraturan Desa Sepuk Tanjung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sepuk Tanjung. Dan wujud tindakan Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam hal penanganan kebakaran lahan di wilayah hukumnya berupa tindakan pencegahan dan tindakan penanganan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 1 (2025): AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 2 (2024): AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 1 (2024): AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 2 (2023): AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 1 (2023): AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 1 (2022): AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 2 (2021): AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 1 (2021): AL-SULTHANIYAH More Issue