Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Inequality of Gender Relations during the COVID-19 Pandemic: A Study of Violence against Women in Sambas, West Kalimantan Asman Asman
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 16, No 2 (2021): October
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.143 KB) | DOI: 10.21580/sa.v16i2.9552

Abstract

During the COVID-19 pandemic, the Sambas Religious Court reported 760 domestic violence cases within a year in Sambas West Kalimantan. The violence was often used to maintain and reinforce the subordination of women to men. This study aims to determine the causes of violence against women. The descriptive qualitative method with an empirical sociological approach is applied in this study. This study involves stakeholders related to violence against women in the region as participants. The findings of this study are during the COVID-19 pandemic, from 2019-2020 violence against women increases from 450 to 760 cases. The violence occurs due to challenges and limitations especially economic problems that families face as the consequences of the pandemic. This study also finds that imbalanced power relations between men and women due to a lack of awareness of gender equality become the root cause of the violence.
Early Age Marriage Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam Asman Asman
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i2.506

Abstract

Maraknya praktek pernikahan dini di masyarakat, serta undang-undang yang mengatur juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam atau hukum Indonesia (Hukum Positif). Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Kematangan mental, fisik, kedewasaan berpikir dan ekonomi merupakan modal penting dalam mempersiapkan pernikahan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur tentang batas usia pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Secara pengertian yang di maksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang usianya kurang dari batas usia minimal menikah. Masalah yang muncul masih terdapat di masyarakat menikahkan anaknya di bawah umur dengan alasan-alasan yang mendesak yang mengakibatkan psikologi anak terganggu. Berdasarkan alasan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Early Age Marriage ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Analisis Konsep Hukum Islam”. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library Research). Sifat penelitian ini deskriptif analitik yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang melalui kajian kepustakaan dalam konsep UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan konsep analisis hukum Islam. Sedangkan fokus pembahasan di dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana pandangan Hukum fositif Indonesia tentang pernikahan dini 2. Bagaimana pernikahan dini dalam Konsep Hukum Islam di Indonesia 3. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. 4. Apa dampak psikologis dari pernikahan dini pada anak. 5. Rekomendasi Penulis kepada pembaca. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini itu mempunyai dampak negatif dan positifnya, apabila dalam perkara itu dapat maslahat dan kerusaka, maka menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat, jadi sebaiknya pernikahan dini itu harus dicegah mulai dari sekarang.
Traces and Modern Islamic Thought in Southeast Asia: Malaysia, Pattani and Mindanao Asman Asman; Tamrin Muchsin
Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol 20, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/klm.v20i1.6901

Abstract

This study talks about the ethnicity of the Southeast Asian community known as Malay Muslims. However, in the trail of pedestrians there are social gaps that are influenced by mindsets and politics that cause Muslims to be divided so that they are marginalized in certain countries, especially in Asian countries. Islamic historians argue that Southeast Asian Islam is categorized as a cultural area that is quite influential from the seven regions of Islamic culture in the world, such as Malaysia, Pattani and the Philippines. The focus in this discussion is How are Modern Islamic Traces and Thoughts in Malaysia, Pattani (Thailand) and in Mindanou (Philippines)?. The method used in this study is a qualitative type of literature while the approach used in this study is a historical approach. The results of this study are the occurrence of tensions between Malay Muslims in Malaysia, Thailand and the Philippines is caused by religious, ethnic, cultural and political issues brought into the state so that the conflict is getting hotter and until now there is no solution for peace for Asian countries that conflicted.
Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam Asman Asman
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 7 No 2 (2020): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v7i2.1952

Abstract

Households in the modern era experience many challenges and problems, so that many households in their journey end up in a messy household. Husbands or wives and even children no longer feel comfortable in the house, so each of them looks for pleasure and an antidote for the anxiety he faces. From this background, the writer wants to explain scientifically about the sakinah family in the study of Islamic law. This research is a literature study by taking sources from books, journals and other literature that support this research. The findings of this study explain that in theory the Sakinah family is different from its practice in society. The application of the sakinah family can be grouped into three groups, First, to obey religious advice, Second, to create a sakinah family, Third, to develop Islamic da'wah.
THE RED YARN OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW REFORM: A Critical Study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's Thought Asman Asman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.441 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v1i1.4193

Abstract

Abstract: This study analyzes the thoughts of Abdullahi Ahmed an-Na'im in Islamic law reform, Abdullahi Ahmed an-Na'im, a Sudanese intellectual figure. The objective of this study is for discovering Naskh's thinking conceptually, as an object for Islamic law studies. This critical study emphasizes that it is a need to review the naskh principle, for an-Na'im, which lies in the requirement to treat the texts in the Quran relevantly to fillenough Islamic law reform in a modern context. By comprehending the naskh verses in the Koran as a form of delaying their implementation to the right time, He uses logic or paradigm reversed from the conventional naskh principles, by re-streamlining the principles of Islamic teachings contained in the verses in the Mecca phase, which in conventional naskh theory have stated by the Madaniyyah verses that came down later. For him, reversing the naskh process is an evolutionary principle of interpretation. The methods used are descriptive, hermeneutic, and phenomenological methods. In practical terms, his naskh thinking which is aimed at revitalizing the interpretation of Islamic teachings in the context of the modern world can be useful for its application for the benefits of the ummah in the renewal of Islamic law in Islamic legal reform.Keywords: reform, Islamic law, critical, Abdullahi Ahmed Na'in Abstrak: Kajian ini menganalisis pemikiran Abdullahi Ahmed an­-Na'im dalam reformasi hukum Islam, Abdullahi Ahmed an-Na’im adalah salah seorang tokoh intelektual Sudan. Arah tujuan dalam kajian ini diarahkan untuk menguak pemikiran naskh secara konseptual, sebuah objek kajian yang diletakkan sebagai bagian dari kajian studi hukum Islam dalam pembahruan. Studi kritis ini menegaskan bahwa perlunya peninjauan kembali prinsip naskh, bagi an-Na'im yang terletak pada keharusan untuk memperlakukan teks-teks al-Quran secara relevan demi mewujudkan pembaruan hukum Islam yang memadai dalam konteks modern. Dengan memahami naskh ayat-ayat dalam al­-Quran sebagai suatu bentuk penundaan pelaksanaannya hingga waktu yang tepat, ia menggunakan logika atau paradigma terbalik dari prinsip naskh konvensional, yaitu dengan mengefektifkan kembali prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat pada ayat-ayat fase Makkah, yang dalam teori naskh konvensional dinyatakan telah oleh ayat­-ayat Madaniyyah yang turun belakangan. Baginya, membalikkan proses naskh merupakan prinsip interpretasi yang evolusioner. Metode yang digunakan metode deskriptif, hermeneutika, dan fenomenologi. Secara praktis, bahwa pemikiran naskhnya yang ditujukan untuk merelevansikan penafsiran ajaran Islam dalam konteks dunia modem, dapat berguna penerapannya bagi kebaikan dan kemaslahatan umat dalam pembaharuan hukum Islam dalam reformasi hukum Islam.Kata kunci: reformasi, hukum Islam, kritis, Abdullahi Ahmed Na'in
KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI (CONCEPT OF JUSTICE IN POLYGAMI) Asman Asman
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.051 KB) | DOI: 10.24260/al-maslahah.v15i1.1402

Abstract

Poligami dalam Islam merupakan permasalahan perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di masyarakat sekaligus kontroversi. Baru-baru ini di media masa masyarakat indonesia di hebohkan dengan adanya wacana Qanun : poligami di legalkan di Provinsi Aceh karena maraknya pernikahan sirri di kalangan abdi Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam masyarakat poligami sangat ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Melihat fenomena tersebut penulis menelusuri poligami dalam kajian tataran sosiologis yuridis, yang akhirnya dapat memberikan kesimpulan bahwa, Hukum Perkawinan dalam Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat kematangan, yakin atau kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang di isyaratkan al-qur’an dalam surat al-Nisa’, [4]: 3 yang artinya “maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja”. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu. Secara umum metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah konsep keadilan dalam poligami, sebuah kajian yuridis.
Delematika Hak Waris Anak Al-Laqith Asman Asman
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i2.1353

Abstract

Penelitian ini membahas tentang anak al-Laqith atau yang sering disebut pengangkatan anak dalam Islam, terutama mengenai ketentuan hukum dalam pembagian warisannya. Adopsi anak dalam hukum yang berlaku di Indonesia masih dalam perdebatan baik menurut hukum Islam maupun hukum Perdata Indonesia serta menjadi delematika bagi masyarakat Indonesia yang bergama Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbadingan hukum tentang hak waris anak al-liqath dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa persamaan dan perbedaan dalam pembagian harta warisan kepada anak al-Laqith berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa persamaan anak hasil adopsi memperoleh bagian dari warisan dari orang tua angkatnya. Pernyataan tersebut selaras dengan ketentuan KHI dan Hukum Perdata Indonesia. Perbedaannya adalah dalam KHI anak al-Laqith tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya namun bisa memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah memperoleh 1/3 warisan, menurut Hukum Perdata Indonesia anak al-Laqith ahli waris dari orang tua angkatnya dan bisa menjadi ahli waris golongan pertama yang bagiannya sama dengan diperoleh anak kandung dari orang tuanya.
HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA: (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hambal) Asman Asman
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 1 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i1.9

Abstract

Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan akibat hamil diluar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakuan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Argumen Imam Syafi’i tentang kebolehan perkawinan tersebut adalah karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Bayi yang lahir akibat hubungan diluar nikah nasabnya kembali kepadanya. Sedangkan menurut Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa perkawinan hamil di luar nikah dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya tidak boleh. Sedangkan perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya itu haram hukumnya. Dari pendapat dua tokoh ulama tersebut ada perbedaan pendapat sehingga menarik untuk dibahas. Jenis penelitian ini adalah library research, penelitian yang digunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka. Fokus kajian ini adalah bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang hamil di luar nikah dan status nasab anak. Dari fokus kajian menyimpulkan bahwa setiap mazhab khusus mazhab Imam Syafi’i yang digunakan di Indonesia, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, apabila seorang wanita dan laki-laki kawin lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengan nasab atas nama suaminya.
Existence of Marriage Agreements in Islam Development Studies in the Community of Malay Border Indonesia-Malaysia Asman Asman; Marilang Marilang; Kurniati Kurniati
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i1.1256

Abstract

This article explains how the Existence of the Marriage Agreement in the Sambas Community of the Indonesia-Malaysia Border. Based on the pros and cons of the Sambas Malay Society, especially about the marriage agreement regarding taklik talak as a marriage agreement in Islam. With qualitative research methods that are phenomenological observations in the field, the author wants to describe how the existence of divorce taklik talak as a marriage agreement in Islam itself and its practice in the Sambas Malay Community and the reasons for the pros and cons of religious leaders. Almost every prospective husband and wife in marriage to the Sambas Malay Community does not say sighat taklik talak by the husband to his wife after the ijab qobul consent. Sighat taklik talak only knowing that it has been written or listed in a marriage book without being notified to the husband and wife. Although divorce taklik talak has written in the marriage certificate is not an obligation to say. Still, once taklik talak has said, the taklik talak cannot be revoked again. If an agreement with a husband and wife did not fulfil by one of the parties, then the other party has the right to submit the matter to the Religious Court to resolve it. The study concludes that the pros and cons of divorce taklik talak as a marriage agreement in Islam cause a lack of knowledge about Marriage Law Number 1 of 1974 article 29 regarding marriage agreements and the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 46 concerning taklik talak. And the lack of socialization of related parties from KUA through religious counsellors and BP4 in Sambas.
Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat Asman Asman
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 1 May (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.01 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v4i1.784

Abstract

This article aims to learn more about marriage in an aged wawah because of an extramarital pregnancy and the psychological impact on children in the village of Makrampai West Kalimantan. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach, namely observations in the field, the authors want to describe how the attention of the people of Makrampai Village in Tebas Subdistrict to underage marriages due to pregnancy out of wedlock itself. From the results of this study it was found that underage marriages in Makrampai Village came from a background of lack of parental attention to their biological children so that their children fell into promiscuity which cannot be changed so that the future of children is damaged and the educational background of parents is also very influential towards the education of children at home. Underage marriage has many impacts on the perpetrator, including depression, anxiety, fear and stress which are the effects of underage marriage in Makrampai Village, Tebas District, Sambas Regency.