cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurhani Fithriah
Contact Email
nurhani@unib.ac.id
Phone
+6285267259054
Journal Mail Official
jurnalilmiahkutei@unib.ac.id
Editorial Address
Jl. WR Supratman, Kandang Limun Bengkulu. Telp dan Fax. (0736) 349733
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Kutei
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 14129639     EISSN : 29629683     DOI : 10.33369/jkutei.v22i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Kutei (P-ISSN: 1412-9639/ E-ISSN: 2962-9683) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 2001. Kata Kutei berasal dari bahasa Rejang yang artinya lembaga adat. Nama ini dipilih untuk menandakan keunikan dari jurnal Kutei. Jurnal Ilmiah Kutei merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan Hukum Ketenagakerjaan. yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 21 No 1 (2022)" : 5 Documents clear
Model Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian Adat Kaum Ma'akir, Hamdani; Harijanto, Andry; Subanrio, Subanrio; Susetyanto, Joko
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jkutei.v21i1.22845

Abstract

Tujuan khusus penelitian adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan: penyelesaian pelanggaran adat menurut Pranata Perdamaian Adat Kaum. Untuk mencapai tujuan khusus tersebut digunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. Sedangkan analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Hasil penelitian adalah: Penyelesaian pelanggaran adat menurut Pranata Perdamaian Adat Kaum. Dalam penyelesaian sengketa ini pertamakali diselesaikan oleh para fungsionaris adat Kaum, yaitu terdiri dari Kepala Kaum,Wakil Kepala Kaum, Orang Tua Kaum, dan Pegawai Syarak Kaum. Apabila penyelesaian sengketa melalui fungsionaris adat Kaum tidak berhasil, maka sengketa tersebut akan dibawa oleh para pihak yang bersengketa melalui fungsionaris adat (Penghulu Adat) dari Badan Musyawarah Adat (BMA) di desa (kelurahan), kecamatan, dan kabupaten. Pranata perdamaian adat Kaum ini sifatnya tidak statis, artinya dalam menentukan denda adat setiap pelanggaran adat tidak selalu sama tetapi berdasarkan keadaan dan kemampuan para pihak yang bersengketa. Penentuan denda adat ini lebih bersifat sekunder, sedangkan yang bersifat primer adalah “damai”, yaitu adanya kehidupan antara warga adat Kaum, yang saling bantu membantu (tolong menolong atau gotomg royong), suasana persahabatan, suasana keakraban, dan hubungan kekeluargaan.
KEABSAHAN JUAL BELI AKUN TWITTER DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Antawirya, Antawirya
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jkutei.v21i1.22847

Abstract

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi transaksi jual beli mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jual beli akun Twitter adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi. Akun dalam praktik transaksi jual beli tentunya harus memenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli akun Twitter yang ditinjau dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan mengenai asas kepastian hukum dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa keabsahan jual beli akun Twitter yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat keempat yaitu sebab yang halal. Adapun objek yang dijual adalah barang yang dapat diakses secara gratis namun terdapat pemanfaatan kesempatan oleh pihak penjual yang mendapat keuntungan dan Twitter melarang adanya pemindahtanganan akun. Dikarenakan syarat keempat dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum atau statusnya tidak berkekuatan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam hukum. Guna mengatasi probolematika tersebut maka diperlukan adanya pengaturan mengenai transaksi jual beli akun.
PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT TERHADAP PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Suherman, Asep
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jkutei.v21i1.23271

Abstract

Advokat memiliki peran penting dalam rangka membantu masyarakat pencari keadilan untuk memenuhi hak hukumnya yang berhadapan dengan hukum. Sebagai suatu profesi yang mulia dan terhormat, dalam menjalankan tugas profesinya advokat diharapkan dapat bertindak secara profesional dan tidak berlaku diskriminatif memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Karenanya perlu diketahui kedudukan advokat dalam peraturan perundang-undangan dan sanksi yang diberikan bila tidak melaksanakan kewajiban yang melekat padanya secara profesional. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan dalam tulisan. Dengan diketahuinya kedudukan advokat dan ancaman sanksi yang diterapkan, dapat membuat advokat lebih bertanggung jawab melaksanakan tugas profesinya, memberikan batasan, ketegasan, kejelasan terhadap suatu perbuatan yang diperbolehkan dan/atau dilarang untuk dilakukan, serta meminimalisir tindakan tidak profesional yang dapat merusak citra dan martabat profesinya dalam memberikan bantuan hukum.
Putusan Yang Memberi Efek Jera Pada Pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Agusalim, Agusalim
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jkutei.v21i1.26709

Abstract

Putusan Yang Memberi efek Jera Pada Pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Tanggung Jawab Pengelola Terhadap Kerugian Pengunjung Taman Wisata Embung Desa Di Desa Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Husnah, Riska Saifatul; Arso, Dimas Dwi; Sofyan, Tito
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v21i1.33614

Abstract

Business actors in the tourism sector are competing to provide tourist attractions, ranging from tourist attractions that utilize nature and artificial tourism objects. One of the tourist attractions in Padang Jaya Village is the Village Embung Tourism Park. The basis for the implementation of tourism activities is regulated in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. In tourism activities, legal aspects sometimes tend to be ignored in the processing of the tourism business, especially in tourism business businesses which are mostly held conventionally. This study aims to find out and analyze the form of responsibility of the manager for the loss of visitors to the Embung Desa tourist park and the application of the manager's obligations based on Article 26 letter (d) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The research methods used in this study are empirical legal research and empirical or sociological legal approaches. The form of responsibility given by the manager is in the form of providing first aid and providing medical expenses to visitors who have suffered losses. Internal factors hinder the implementation of Article 26 letter (d) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism are because the managers and workers are not firm and disciplined in carrying out supervision. External factors that are hindering are due to the legal culture of the community and there are no detailed provisions regarding the limitations of the criteria for comfort, friendliness, protection of security and safety of visitors.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2025) Vol 24 No 1 (2025) Vol 23 No 2 (2024) Vol 23 No 1 (2024) Vol 22 No 2 (2023) Vol 22 No 1 (2023) Vol 21 No 2 (2022) Vol 21 No 1 (2022) Vol 20 No 2 (2021)