Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM ISLAM MENURUT PANDANGAN FIQH MUAMALAH ]]>
<![CDATA[Ratiwi Ratiwi]]>;
<![CDATA[Reni Ayu Anggraini]]>;
<![CDATA[Nur Umida]]>;
<![CDATA[Yuliana Yuliana]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i1.129
<![CDATA[Kesejahteraan keluarga dapat dicapai dengan perencanaan keuangan keluarga, yaitu suatu prosedur yang sistematis, menyeluruh, dan terencana untuk mengidentifikasi dan menilai kebutuhan dan tujuan investasi seseorang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan keuangan keluarga perlu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Islam. Pertama-tama, segala sesuatu yang dimiliki termasuk harta benda, raga, dan jiwa pada dasarnya adalah milik Allah dan akan kembali kepada-Nya. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kepercayaanyang telah Allah berikan kepada mereka. Kedua, dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan manusia yang layak, beradab, dan dilaksanakan secara adil, maka Allah menjadikan manusia sebagai Khalifah-Nya Allah di muka bumi. Ketiga, mengejar uang tidak boleh mengorbankan kewajiban agama. Karena hidup adalah ujian menuju kehidupan kekal, dan karena manusia diciptakan untuk mengagungkan Allah.]]>
<![CDATA[TANTANGAN REGULASI KESEHATAN INDONESIA DALAM PERUBAHAN SITUASI GEOPOLITIK ]]>
<![CDATA[Jessica Novia Christanty]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i1.135
<![CDATA[Peran penting pemerintah menyikapi perubahan regulasi kesehatan internasional memberi penyesuaian pada kebijakan kesehatan nasional, pengaruh perubahan yang terjadi dalam ranah internasional dipengaruhi kondisi geopolitik. Perubahan kebijakan kesehatan nasional terkait tujuan meningkatkan dan memelihara pemberi maupun penyedia layanan kesehatan mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Pengaturan pemerintah dalam meningkatkan layanan dan memelihara guna memastikan rakyat mendapat akses kesehatan menjadi prioritas. Penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Selain itu pemerintah Indonesia harus memastikan kebijakan kesehatan nasional berjalan beriringan dengan standar internasional agar pengaruh dari kondisi geopolitik memberikan kemajuan dan bukan tekanan dalam bidang kesehatan yang bisa dinikmati rakyat Indonesia.]]>
<![CDATA[REPRESENTASI POLITIK DAN AGAMA DALAM FILM JOSEON ATTORNEY: A MORALITY ]]>
<![CDATA[Putri Rahayu Lestari]]>;
<![CDATA[Zaky Mubarok]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i1.152
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi politik dan agama yang terkandung dalam film Joseon Attorney: A Morality. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah representasi politik dan agama dan sumber data yang digunakan adalah film Joseon Attorney: A Morality. Tahapan analisis yakni (1) memilih film yang memiliki unsur politik dan agama, (2) menonton dan menyimak film dengan baik, (3) melakukan screenshoot untuk sumber data yang berkaitan dengan politik dan agama, (4) menyusun data, (5) dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) eksekusi yang dilakukan oleh hukum Joseon jika terjadi pembunuhan dan memfitnah adalah gantung diri. (2) Hukuman yang diterima oleh seseorang yang melakukan perzinaan adalah cambukan. (3) Hukum gugat cerai yang berlaku di Joseon, (4) Outopsi yang dilakukan kepada mayat sebagai bahan bukti, dan (5) Raja yang dijadikan boneka oleh menterinya sendiri. Dari aspek agama yang terkandung dalam film Joseon Attorney: A Morality yaitu (1) tanda bagi keluarga yang berduka dengan menggunakan lampion, (2) pakaian yang dikenakan pada saat berduka, (3) pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Joseon,dan (4) berkunjung ke makam atau berziarah]]>
<![CDATA[ANALISIS KEPRIBADIAN TOKOH DIKTA DALAM FILM DIKTA DAN HUKUM KARYA DHIA’AN FARAH ]]>
<![CDATA[Muthia Azzahra]]>;
<![CDATA[Puji Awalia]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i1.168
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kepribadian tokoh Dikta dalam film Dikta dan Hukum karya Dhia’an Farah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi sastra dengan teori psikoanalisis Sigmun Freud yang mengkaji kepribadian manusia berupa id, ego, dan superego. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca dan catat. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya empat puluh dua data ungkapan yang menggambarkan kepribadian id, ego, dan superego sesuai dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud pada tokoh Dikta dalam film Dikta dan Hukum karya Dhia’an Farah. Ungkapan-ungkapan tersebut terdiri dari tujuh belas ungkapan yang mengandung unsur kepribadian id, sembilan ungkapan yang mengandung unsur kepribadian ego, dan enam belas ungkapan yang mengandung unsur kepribadian superego.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA BAHASA POLITIK DAN AGAMA DALAM KARYA SASTRA MODERN ]]>
<![CDATA[Muthia Azzahra]]>;
<![CDATA[Puji Awalia]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i1.170
<![CDATA[Kajian ini menjelajahi hubungan yang kompleks antara bahasa, politik, dan agama dalam konteks karya sastra modern. Bahasa, sebagai alat komunikasi fundamental, sering digunakan untuk menyampaikan pesan politik dan nilai-nilai agama, dan sastra modern menjadi wadah penting di mana elemen-elemen ini bersatu. Penelitian ini menggali bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk mencerminkan, merespons, atau mengkritik perubahan politik dan dinamika agama dalam masyarakat modern. Penulis menganalisis bagaimana penulis sastra modern mengatasi isu-isu politik dan agama melalui penggunaan bahasa, serta bagaimana pengaruhnya terasa dalam karya mereka. Selain itu, kajian ini juga membahas peran bahasa dalam membentuk pemahaman politik dan agama dalam kalangan pembaca karya sastra. Penulis mengeksplorasi bagaimana bahasa yang digunakan dalam sastra modern mampu memengaruhi persepsi, keyakinan, dan sikap politik serta keagamaan pembaca. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana bahasa, politik, dan agama saling terkait dalam konteks sastra modern. Karya sastra tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membentuk wacana politik dan religius. Memahami keterkaitan ini membantu kita menggali lapisan-lapisan kompleksitas budaya dan sosial dalam masyarakat modern.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN REGULASI ZAKAT DAN PENYELEWENGAN ZAKAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Hallasurra Alisain Chandrakirana]]>;
<![CDATA[Ida Musofiana]]>;
<![CDATA[Achmad Sulchan]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i1.193
<![CDATA[This research aims to analyze zakat regulations in Malaysia and Indonesia with a focus on comparing key aspects in the management and enforcement of zakat laws. The research method used is a qualitative method with library study data collection techniques. The main objective of this research is to understand the differences and similarities in the structure of zakat management, the sanctions and penalties imposed for zakat misappropriation, as well as the effectiveness of zakat law enforcement in the two countries. The research results show that Malaysia has a more centralized approach in managing zakat with the Department of Zakat and Hajj (JAWHAR) acting as a central government agency. On the other hand, Indonesia adopts a more decentralized approach involving various national, provincial and local zakat bodies, as well as zakat amil institutions operating at the village or sub-district level. The differences in zakat management structures reflect differences in the approaches to zakat regulation in the two countries. In addition, Malaysia imposes a fine of up to 1,000 ringgit and/or a prison sentence of up to six months for zakat violations, while Indonesia imposes a prison sentence of up to 5 years and/or a maximum fine of IDR 500,000,000.00. Even though both have laws regulating zakat, the effectiveness of zakat law enforcement is still a challenge in both countries. To improve zakat regulations, Malaysia and Indonesia have made improvements, including increasing public understanding of zakat, increasing transparency in zakat management, and strengthening zakat supervision and law enforcement bodies. With these various initiatives, it is hoped that zakat regulations in both countries can become more effective in maintaining the integrity of the zakat system and supporting the welfare of the wider community.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL ]]>
<![CDATA[Alvina Septitania]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i1.204
<![CDATA[This journal reviews how changes in legal protection against users who are trapped in terms and regulations for illegal online loans generally harm their users. The research method used is juridical normative with analytical descriptive research specifications and with an invited-invited approach (sculpture approach). The application that connects the borrower and the party lending it, the credit and / or loan agreement that should be between these parties must refer to Article 1320 of the Civil Code, so that from the start of the submission process, agreeing between the borrower and the lender, and which disbursements are made online and supported only by lever incoming messages via cell phone without meeting and face to face. The risks that arise in illegal online loans are high interest rates, high fines, and leakage of personal data.]]>
<![CDATA[MEMUTUS PIDANA MATI PADA KORUPTOR, ADIL ATAU TIDAK ]]>
<![CDATA[Luvi Andiansyah]]>;
<![CDATA[Nurul Fitria Hapsari Mamesah]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i1.207
<![CDATA[Talking about corruption, many people in the community are rife and annoyed by the existence of this corruption, various ways in which corruptors carry out corruption in this country to the point that people no longer trust law enforcers in this country. For various reasons, corruption cases escape legal prosecution. The impacts resulting from corruption are very dangerous, one of which is the decline in the national economy. Efforts to eradicate corruption are solely through prosecuting corruption, even though what is currently necessary is everyone's awareness of obeying corruption laws. There are quite a lot of regulations regarding corruption in Indonesia, but the results are still not satisfactory, especially the return of funds from the proceeds of corruption.]]>
<![CDATA[Analisis Lingkungan Eksternal Dalam PT. Perkebunan Nusantara VII Lampung ]]>
<![CDATA[Ahmad Muksin]]>;
<![CDATA[Talitha Zafirah Maharani]]>;
<![CDATA[Nina Zanita Gita]]>;
<![CDATA[Rishafa Rosicky]]>;
<![CDATA[Amanda Tasya Sifa Febriyanti]]>;
<![CDATA[Winda Nurjanah]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i1.218
<![CDATA[Lingkungan eksternal memainkan peran kunci dalam membentuk organisasi di masa depan. Perubahan cepat dalam faktor-faktor eksternal seperti teknologi, sosial, ekonomi, dan politik telah memaksa organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi. Studi dalam penelitian ini memanfaatkan sebuah pendekatan Deskriptif-Analitis yakni dimana mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, termasuk literatur akademis, laporan industri, dan studi kasus organisasi yang sukses. Analisis kualitatif dan kuantitatif dilakukan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal yang paling signifikan dalam membentuk organisasi di masa depan. Penelitian ini memberikan sebuah pembelajaran serta sebuah keuggulan yang lebih baik mengenai faktor lingkungan eksternal demikian perlu diperhatikan oleh organisasi di masa depan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dhea Nisa Arinanda]]>;
<![CDATA[Miranda Aurelia]]>;
<![CDATA[Chelsia Salsa Bernadita]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i1.220
<![CDATA[Health is an important and fundamental thing in human life. Everyone will make a positive and beneficial contribution to life if they are in a healthy condition. Health development aims to improve the level of public health through increasing health efforts, health financing, human resources and medicines. Laws for health develop along with the development of the health service sector and are considered an increasingly necessary element in maintaining balance, maintaining and improving everyone's health status. Sometimes the relationship between doctors and patients does not always go well. Sometimes the patient's hope of recovering from the disease they suffer from does not come true and can even worsen their physical condition or even lead to death. Furthermore, advances in technology and the increasing criticality of society towards the medical services they receive have led to a reduction in the knowledge gap between patients and doctors and an increasing openness to judgment and criticism. So there are also many medical disputes that occur in Indonesia. Therefore, this research contains the process of resolving medical disputes in Indonesia which can be carried out through professional and non-professional institutions. Non-professionalism can be resolved outside of court (non-litigation) and in court (litigation).]]>
