cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@graha-kirana.com
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnallexlectio@graha-kirana.com
Editorial Address
https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Lex Lectio Law Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ISSN : -     EISSN : 30253276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum adat, hukum dan teknologi, hukum dan masyarakat, hukum agraria / pertanahan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum kelautan (maritim).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2022)" : 5 Documents clear
PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Ramadhani, Fadhly; Saleh, Arifin
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i1.14

Abstract

AbstractMarriages carried out before the legal age and permitted by law are called young marriages. Young marriages are increasingly prevalent in Indonesia due to the existence of marriage dispensations that are granted or that can be requested from the court by couples who wish to marry for urgent reasons. The problem that will be studied regarding young marriage is reviewed in Indonesian marriage law and the consequences of young marriage for present and future life. The research methodology used in this study is normative legal research, which refers to the legal norms that exist in society and the legal norms contained in statutory regulations. As a result of young marriages, socio-economic problems arise, and they worry that they will not be able to fulfill their obligations as husband and wife, especially in managing the family budget. Domestic violence and divorce are becoming more common in young marriages due to unstable egos and emotions. Young marriage or also called early marriage is a relationship between two individuals of different sexes who have reached their teenage years (before the age of 19 years) to live together in a family bond. Such a union is inappropriate because the couple is not ready to create a stable household, both physically and mentally, which can result in divorce.AbstrakPernikahan yang dilakukan sebelum usia yang sah dan diperbolehkan oleh peraturan perundag-undangan disebut pernikahan usia muda. Perkawinan usia muda semakin marak di Indonesia karena adanya dispensasi perkawinan yang dikabulkan atau yang dapat dimintakan dari pengadilan oleh pasangan yang ingin menikah dengan alasan mendesak. Permasalah yang akan diteleti mengenai perkawinan usia muda ditinjau dalam Hukum perkawinan di Indonesia dan akibat dari perkawinan usia muda untuk kehidupan masa kini dan masa depan.  Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada norma hukum yang ada di masyarakat serta norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Akibat perkawinan usia muda, muncul masalah sosial ekonomi, dan khawatir bahwa mereka tidak akan mampu memenuhi kewajiban mereka sebagai suami dan istri, terutama dalam mengatur anggaran keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian menjadi lebih umum terjadi pada pernikahan usia muda dikarenakan ego dan emosi yang belum stabil. Perkawinan usia muda atau disebut juga perkawinan dini adalah hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin yang telah menginjak usia remaja (sebelum usia 19 tahun) untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga. Persatuan seperti ini tidak tepat karena pasangan tersebut tidak siap menciptakan rumah tangga yang stabil, baik secara fisik maupun mental, yang dapat mengakibatkan perceraian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN Subagyo, Subagyo; Nadapdap, Gindo
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i1.18

Abstract

Abstract Businesses contribute to the country's economy. Therefore, by law the state/government must provide employment opportunities to its citizens. Employment is a platform where people can find jobs to earn income for their daily needs. Companies need employees or workers to support them in all operational activities within the company, including the production process. The employment relationship is between the employer and the worker/employee. This research method uses normative legal research. Data collection is obtained from literature studies and supported by field research, namely. searching, researching and recording questions related to research topics and interpretations. The weak position of the employer can be seen from the many unilateral terminations of employment (PHK) against the employer because it is believed that the worker committed an offense, refused a work order, or for other reasons, or even likes or dislikes. Layoffs often cause fear, especially among employees. Of course this layoff decision will adversely affect the survival and future of the experienced employee. At the end of the employment relationship, the employer based on Law No. 13 Year 2003 is obliged to pay severance pay and/or long-term salary and benefits that should have been received from the employment relationship. The purpose of legal protection of labor is to ensure the continuity of a harmonious system of labor relations without pressure from the strong against the weak. Therefore, the contractor is obliged to implement the provisions of legal protection in accordance with applicable laws and regulations. AbstrakBisnis berkontribusi pada perekonomian negara. Oleh karena itu, secara hukum negara/pemerintah harus memberikan kesempatan kerja kepada warga negaranya. Ketenagakerjaan adalah platform di mana orang dapat menemukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Perusahaan membutuhkan karyawan atau pekerja untuk mendukung mereka dalam semua kegiatan operasional di dalam perusahaan, termasuk proses produksi. Hubungan kerja adalah antara pemberi kerja dengan pekerja/karyawan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan yaitu. mencari, meneliti dan merekam pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian dan interpretasi. Lemahnya posisi pemberi kerja dapat dilihat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap pemberi kerja karena diyakini pekerja melakukan pelanggaran, menolak perintah kerja, atau karena alasan lain, atau bahkan suka atau tidak suka. PHK seringkali menimbulkan ketakutan, terutama di kalangan karyawan. Tentu saja keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan karyawan yang berpengalaman tersebut. Pada akhir hubungan kerja, pemberi kerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 wajib membayar uang pesangon dan/atau gaji jangka panjang dan imbalan yang seharusnya diterima dari hubungan kerja. Tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah untuk menjamin kelangsungan sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari yang kuat terhadap yang lemah. Oleh karena itu, kontraktor wajib melaksanakan ketentuan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn) Jannah, Adinda Fathul; Roza, Ahmad Fadhly
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i1.15

Abstract

AbstractHuman trafficking is a problem that has not been dealt with explicitly by the Indonesian government or international organizations tasked with handling it. Print and electronic media reports show that law enforcement efforts to eradicate human trafficking are still not optimal. Trafficking in persons is against human dignity and violates their rights, especially when it involves women and children. The research methodology used in this study is a normative legal research method through literature study, which involves gathering information and materials from various sources, including mass press clippings on the issue of human trafficking and legislation related to human trafficking as well as other literature and references. Based on Decision No. 1451/PidSus/2021/PN. The MDN that occurred in Medan concerned the criminal case of human trafficking carried out by parents, namely a mother making her own biological child a commercial sex worker to satisfy a masher. For this criminal act the judge imposed a criminal sanction of imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp. 120,000,000. with the provision that if not paid is replaced with imprisonment of 3 (three) months. Therefore, the defendant remains detained and pays court fees of Rp. 5000, (five thousand rupiah). Human trafficking is caused by various difficulties and problems. Lack of knowledge and poverty force people to seek any type of work when the risks are negligible, as well as cultural factors and weak law enforcement when dealing with the business of trafficking.AbstrakPerdagangan manusia menjadi permasalahan yang belum ditangani secara tegas oleh pemerintah Indonesia atau organisasi internasional yang bertugas menanganinya. Laporan media cetak dan elektronik menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum untuk memberantas perdagangan manusia masih belum maksimal. Perdagangan manusia bertentangan dengan martabat manusia dan melanggar hak-hak mereka, terutama ketika melibatkan perempuan dan anak-anak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dan bahan dari berbagai sumber, termasuk kliping pers massa tentang masalah perdagangan manusia dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan manusia serta literatur dan Referensi lainnya. Berdasarkan Putusan No. 1451/PidSus/2021/PN. MDN yang terjadi di Medan menyangkut tentang perkara pidana Perdagangan Manusia (human Trafficking) yang dilakukan oleh orang tua yaitu seorang ibu menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai pekerja seks komersil untuk memuaskan lelaki hidung belang. Atas tindakan pidana tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000. dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Sehingga demikian, terdakwa tetap ditahan dan membayar biaya perkara Rp. 5000, (lima ribu rupiah). Perdagangan manusia disebabkan oleh berbagai kesulitan dan masalah. Kurangnya pengetahuan dan kemiskinan memaksa orang untuk mencari jenis pekerjaan apa pun ketika risikonya dapat diabaikan, serta faktor budaya dan penegakan hukum yang lemah ketika berurusan dengan bisnis perdagangan manusia.
Pengawasan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Asina, Enrico Mardongan; Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i1.17

Abstract

AbstractThe Ombudsman of the Republic of Indonesia has a role in conducting a survey of public service standards at the Medan City National Land Office and providing space for the public to submit problems and complaints about land services that are not optimal. This research is descriptive qualitative in nature. This study aims to determine the oversight of the Ombudsman of the Republic of Indonesia representing North Sumatra Province in supervising public service reports at the Medan City National Land Agency. , Reporting Service Response Action Mechanism and Institutional Public Service Oversight Mechanism in Government Public Service Agencies/Agencies.Abstrak Ombudsman Republik Indonesia berperan melakukan survey standar pelayanan publik di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan maupun keluhan terhadap pelayanan pertanahan yang tidak optimal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan laporan pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan mempunyai mekanisme kerja, yaitu Mekanisme Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Tindakan Respon Pelayanan Pelaporan dan Mekanisme Pengawasan Pelayanan Publik secara Kelembagaan pada Lembaga/Badan Pelayanan Publik Pemerintah.
JAMINAN HUKUM TERKAIT PENCATATAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH Syah Putra, Nur Irfan Dwi; Alfarisi, Salman
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i1.16

Abstract

AbstractThe sale and purchase of land is a means of transferring land use rights because the community's need for land is increasing. However, many problems arise related to the certificate of use rights that want to be traded, ranging from fake certificates, original but fake, double certificates. then the importance of guarantees and legal certainty to overcome the double certificate and also other land certificate forgery because it is detrimental to land use right holders. The research method used in this research is the normative legal research method which includes searching and analyzing document sources including establishing facts, determining conformity between laws and standards, legal standards, defining norms in the form of orders or prohibitions according to legal principles, and defining certain actions based on applicable legal rules. Land that is granted and owned based on the rights regulated and granted by the UUPA will be meaningless if its use and utilization is limited to the surface of the land. The purpose of registration is to ensure certainty of individual rights, in addition to preventing border disputes and taxation. The certainty of one's rights, i.e. registration that clarifies one's rights, such as ownership rights, usufruct rights, building use rights, or others. Land registration through the National Land Agency aims to prevent the emergence of multiple certificates.AbstrakJual beli tanah merupakan sarana peralihan hak guna tanah karena kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Namun banyak permasalahan yang muncul terkait sertifikat hak guna yang ingin diperdagangkan, mulai dari sertifikat palsu, asli tapi palsu, sertifikat ganda. maka pentingnya jaminan dan kepastian hukum untuk mengatasi sertifikat ganda tersebut dan juga pemalsuan sertifikat tanah lainnya karena merugikan pemegang hak guna tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang meliputi penelusuran dan analisis sumber-sumber dokumen termasuk menetapkan fakta, menentukan kesesuaian antara undang-undang dan standar, standar hukum, mendefinisikan norma berupa perintah atau larangan menurut asas hukum, dan mendefinisikan tindakan tertentu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tanah-tanah yang dihibahkan dan dimiliki berdasarkan hak-hak yang diatur dan diberikan oleh UUPA tidak akan ada artinya jika penggunaan dan pemanfaatannya hanya terbatas pada permukaan tanah. Tujuan pendaftaran adalah untuk menjamin kepastian hak individu, selain untuk mencegah sengketa perbatasan dan penetapan pajak. Kepastian hak seseorang, yaitu pendaftaran yang memperjelas hak seseorang, seperti hak milik, hak pakai hasil, hak guna bangunan, atau lainnya. Pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional bertujuan untuk mencegah munculnya sertifikat ganda.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2024) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2023) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2022) Vol 1, No 1 (2022)