Journal Gender Equality Disability Social Inclusion and Children
JGEDSIC memberikan akses peneliti di seluruh dunia untuk mengembangkan hasil-penelitian, kajian metodologi berbasis gender, diabilitas dan anak. Tema jurnal ini menekankan pada dinamika pencapaian kesetaraan gender, isu-isu gender, disabilitas, inklusi sosial dan anak terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Aim : GEDSIC memberikan akses peneliti di seluruh dunia untuk mengembangkan hasil-penelitian, kajian metodologi berbasis gender, diabilitas dan anak. Scope : Gender, disability and children in a legal perspective Gender, disability and children in the perspective of public administration Gender, disability and children in an economic perspective Gender, disability and children in an environmental perspective Gender, disability and children in an educational perspective Gender, disability and children in a health perspective Gender, disability and children in a social perspective Gender, disability and children in an infrastructure perspective Gender, disability and children in a religious perspective Gender, disability and children in an agricultural perspective Jurnal ini menerima naskah baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
Articles
30 Documents
Analisis perencanaan penganggaran keuangan responsif gender pada kantor imigrasi Semarang
Dian Ambarisiwi
Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/jgedsic.v1i1.2023.169
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis anggaran keuangan responsive gender di Kantor Imigrasi Semarang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah informasi dasar yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran Kantor Imigrasi Semarang yang berjumlah 5 informan. Metode analisis data adalah analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran di Departemen Imigrasi Semarang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran untuk pelaksanaan program kerja pemerintah merupakan hal terpenting yang mendukung keberhasilan program kerja tersebut. Tanpa anggaran yang memadai, sangat tidak mungkin rencana atau program kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, anggaran program kerja harus disusun dan direncanakan dengan baik, sehingga program kerja tidak membebankan pembiayaan dan penggunaan anggaran. Keberhasilan perencanaan anggaran dipengaruhi oleh faktor strategis seperti transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan kepemimpinan perencana anggaran dan Artinya, semakin baik akuntabilitas, transparansi, pengendalian intern, manajemen dan komitmen organisasi perencana anggaran maka semakin mudah memenuhi kriteria keberhasilan perencanaan anggaran.
Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik responsif gender
Pertiwi
Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/jgedsic.v1i1.2023.170
Pelayanan publik sebagaimana dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berbagai kebijakan yang diluncurkan pemerintah untuk tetap memberikan layanan prima kepada masyarakat terus dilakukan. Metode penelitian penelitian deskriptif kualitatif, Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustakan yaitu data yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai publikasi atau dokumen yang relevan yang dapat dijadikan sebagai referensi data. Guna untuk mencegah kegiatan mal administrasi, dilakukan dengan deteksi dini dengan 8 tema antara lain : Komunikasi dan Informatika, Kebencanaan dan Kedaruratan, Perbankan, pertambangan, agraria, energi, ketenagakerjaan, kelompok rentan dan difabel dan tahapan perlakuan pelaksanaan saran kepada penyelenggara pelayanan public. Langkah lain adalah Penjaminan mutu yang meliputi kegiatan layanan pemeriksaan aduan pengawasan pelayanan publik, penjaminan mutu penyelesaian laporan masyarakat, penjaminan mutu pencegahan maladministrasi. Inovasi pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi secara (online) menjadi cara penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif.
Penyelenggaran mal pelayanan publik responsif gender dan difable di kabupaten Banyumas provinsi Jawa Tengah
Abella Ananda Prasty
Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/jgedsic.v1i1.2023.171
Upaya Pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik tidak pernah berhenti, hingga diundangkanya UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik sebagai tonggaknya segala upaya untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang prima di Indonesia. Salah satu terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima adalah diundangkannya Permenpan RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Penyelenggaraan MPP di Provinsi Jawa Tengah diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dengan dasar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan mal pelayanan publik ini bertujuan memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Jawa Tengah dengan cepat dan mudah serta mendapatkan sarana dan prasarana yang nyaman bagi penerima layanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Mal pelayanan publik, belum tersedianya sarana dan prasarana yang nyaman bagi penerima layanan dan masih kurangnya sosialisasi oleh pemerintah tentang keberadaan mal pelayanan publik di Jawa Tengah.
Perencanaan dan evaluasi program perencanaan keluarga di masa wabah covid-19
Ocky Mulya Somantri
Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/jgedsic.v1i1.2023.240
Wabah COVID-19 telah memiliki dampak substansial pada program Perencanaan Keluarga, yang sampai saat ini telah bergantung pada kegiatan pribadi untuk mendekati, berkonsultasi, dan menyediakan layanan kontrasepsi. Karena akses terbatas ke layanan fasilitas kesehatan selama pandemi, yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan prematur, lebih sedikit orang berpartisipasi dalam inisiatif perencanaan keluarga dan menggunakan kontrasepsi. Ini menempatkan Indonesia pada risiko peningkatan jumlah kehamilan yang tidak direncanakan dan ledakan populasi, yang akan meningkatkan angka kematian saat melahirkan dan menghalangi upaya untuk mengamankan masa depan Indonesia di era ekstra demografis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana program perencanaan keluarga diatur dan dievaluasi selama wabah COVID-19. Teknik yang digunakan adalah ulasan literatur dengan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program perencanaan keluarga, yang diterapkan selama pandemi, telah menerapkan rencana berdasarkan signifikansi masalah saat ini dengan mengalihkan dana, mengeluarkan pedoman untuk layanan rencana keluarga selama pandemik, dan memaksimalkan peran penasihat perencana keluarga untuk membantu layanan. Selain itu, pengawasan dan pemantauan terus dilakukan. Dukungan diperlukan dalam memfasilitasi layanan perencanaan keluarga dengan menyediakan perangkat kontrasepsi dan protokol kesehatan lengkap PPE secara merata, meningkatkan keterlibatan kader dan pemimpin masyarakat, untuk daerah yang belum memiliki kemudahan akses ke layanan melalui perangkat elektronik dan belum menemukan vaksin yang benar-benar aman untuk wanita hamil dan menyusui.
Analisis program beras untuk rumah tangga miskin (raskin)
Alma Yulia;
Hafizha Ilma;
Lailatul Badriyah;
Putri Karimatul;
Rahmadani S Dila;
Yashinta W Rahayu
Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/jgedsic.v1i1.2023.250
Ada begitu banyak kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mendukung program mensejahterakan rakyat, seperti yang sudah disebutkan di atas salah satunya yaitu kebijakan mengenai pembagian Beras Miskin (Raskin) yang juga disebut Beras Se-jahtera (Rastra). Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlin-dungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Penelitian ini mendeskripsikan temuan atau hasil review penelitian sebe-lumnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tinjauan literatur adalah karya akademik yang menunjukkan pemahaman dan pengetahuan tentang topik tertentu dalam konteks literatur akademik. Tinjauan literatur juga mencakup evaluasi kritis materi, karena itu disebut sebagai tinjauan literatur. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa program raskin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin, membantu pengentasan kemiskinan terutama membantu Rumah Tangga Miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi dana pengeluaran rumah tangga. Pelaksanaan program ini sebenarnya cukup membantu penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Namun, jika berkaca pada dampak dan kritiknya, program Raskin ini sebenarnya belum berdampak secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia yang disebabkan hasil program yang tidak permanen dan bersifat jangka panjang.
Kontinuitas tradisi breast ironing dalam komunitas imigran Kamerun di Inggris
Simangunsong, Rahayu A. H.
Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children Vol. 1 No. 2: (January) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/jgedsic.v1i2.2024.286
The practice of breast ironing is one of many traditions in the world whose practice is based on the mindset that women's sexuality is something that must be controlled. This paper is intended to answer the question that is central to the author's research, namely: "Why do African immigrant communities in the UK continue the tradition of breast ironing when it is so risky?" To understand the context underlying the beliefs and practices of African immigrant women in the UK, the author adopts the ideas of Black African Feminism (BAF) by A La Awa Thiam. BAF argues that the history of colonialism has influenced the reinforcement of patriarchal ideologies and gender dynamics in Africa. BAF seeks to raise issues related to family life such as domestic violence, FGM, early marriage, polygamy, women's reproductive rights, women's inheritance rights, and HIV/AIDS. The continuity of the breast ironing tradition in the Cameroonian immigrant community in the UK is influenced by the socio-cultural context embedded in the community and the unsuccessful cultural adaptation that occurs between the minority community (Cameroonian immigrants) and the dominant community (local community). The efforts that can be made to stop this tradition are to build awareness within the community itself, in this case, the role of civil society organizations and NGOs is crucial.
Peran BPBD kota Semarang dalam penyediaan pelayanan korban bencana bagi penyandang disabilitas
Dawud, Muhammad
Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children Vol. 1 No. 2: (January) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/jgedsic.v1i2.2024.385
The purpose of writing a paper on the role of the government (BPBD) in providing disaster victim services for people with disabilities is to change the mindset of society that disabilities are one of the main vulnerable groups to be saved when a disaster occurs. BPBD needs to work together with related parties, including organizations of people with disabilities. , to map and identify people with disabilities in their area. This is important to ensure that emergency services can be tailored to individual needs. It is an important role for BPBD to involve the wider community in disaster planning, including people with disabilities and their families. This can help understand specific needs and adapt emergency response plans. BPBD can play a role in designing and building disability-friendly infrastructure in its area. This includes accessible evacuation routes, public facilities that can be used by all, and providing information in a format that is accessible to everyone. The benefits of holding training with people with disabilities will have a direct impact on improving social quality in society and have a good impact on Public Services based on real conditions in the field (evidence based), tolerance for disabilities for a peaceful society, as well as increasing the readiness of the community and people with disabilities in facing disasters. The role of this service will certainly encourage the implementation of disaster response character building by prioritizing vulnerable groups which is generally the benchmark in Indonesia, especially the implementation of the provision of public facilities for groups of people with disabilities which is currently being planned and implemented. Apart from that, it is believed that the implementation of this service should also encourage investors to continue investing in the peaceful development of this country, safe from all disasters that occur. Keywords: The Role of the Government (BPBD) in Disaster Victim Services for the Disabled.
Evaluasi kinerja organisasi dan strategi penyelenggaraan pendidikan seksual pada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri Kendal
Navaron, Attan
Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children Vol. 1 No. 2: (January) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/jgedsic.v1i2.2024.386
Sexual education services for school-age children are important educational services because they are related to increasing knowledge about adolescent sexuality, preventing sexual violence and preventing early marriage and transmission of sexual diseases. The purpose of this study is to conduct an analysis of the performance evaluation of sexual education conducted on students at MAN Kendal and 2) to recommend solutions to increase knowledge and understanding of sexual education in students at MAN Kendal. The research method used is qualitative. The results of the study are as follows: 1) the use of seminars as a means of self-development for students is considered ineffective because to make behavior changes in students it is necessary to transfer knowledge and habituation to be able to implement this knowledge in life, 2) The solution to provide sexual education to students is to integrate the subjects in schools so that a sexual education curriculum can be designed that suits the needs of students, the methods used and the outputs and outcomes expected from sexual education. The strategy that will be used in conducting sexual education for students at MAN Kendal is using SWOT analysis especially strength-opportunity strategy. Strength-opportunity are the combination between internal factor namely strength to get the optimal ways in achieving the opportunity. Conclusion: Sexual education for students in MAN Kendal must be developed in accordance with the needs of knowledge and protection efforts for students.
Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan
Fauzan, Rofik
Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children Vol. 1 No. 2: (January) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/jgedsic.v1i2.2024.387
Violence against women and children is still frequently encountered in the midst of modern society today. According to data from 2023 in Semarang City, there were 226 cases of violence, with 152 of them occurring within households. The purpose of this research is to provide education to the community regarding the root causes of unlawful actions commonly observed within households, pertaining to both women and children, and to suggest preventive measures to avoid such incidents. The methodology involves surveys, in-depth interviews, and document analysis to understand the challenges, needs, and expectations of the community regarding public services at the neighborhood level in order to develop preventive measures against violence towards women and children. The analysis reveals that incidents indicating non-respectful treatment towards women and children still occur in society, alongside a lack of understanding among residents regarding violence against women and children and the steps for prevention. The research findings suggest that neighborhoods, as the closest administrative units to the community, need to adopt effective and responsive approaches and collaborate with local institutions to develop strategies and initiatives aimed at enhancing efforts to prevent violence against women and children.
Pemanfaatan fasilitas bus rapid transit (BRT) Semarang bagi penyandang disabilitas
Rudianto
Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children Vol. 1 No. 2: (January) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/jgedsic.v1i2.2024.554
Utilization of Bus Rapid Transit (BRT) facilities for people with disabilities is an important aspect in efforts to create public transportation that is inclusive and friendly to diverse communities. This research aims to analyze the extent to which BRT facilities can be utilized by people with disabilities and identify the challenges and opportunities faced in the utilization process. This research method involves field surveys, interviews, and qualitative data analysis. The research results show that although several BRT facilities have been designed taking into account the needs of people with disabilities, there are still obstacles in their use. Some of these obstacles include stop accessibility, bus stop designs that are not fully disability-friendly, as well as a lack of understanding and awareness on the part of BRT managers and general users regarding the needs of people with disabilities. On the other hand, this research also identified several opportunities to increase the use of BRT facilities by people with disabilities, including through the development of information and communication technology, active involvement of people with disabilities in the planning and evaluation process of facilities, as well as increasing training for BRT operators and officers in serving passengers. with special needs. It is hoped that this research can contribute to the development of more inclusive public transportation policies and planning, ensuring that BRT facilities not only meet technical standards but are truly accessible and utilized by all levels of society, including people with disabilities.