cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Uswatun Hasanah
Contact Email
uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285331987888
Journal Mail Official
journal.rechtidee@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, University of Trunojoyo Madura, Indonesia Jl. Raya Telang - Kamal, Bangkalan.
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
RechtIdee
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : 19075790     EISSN : 2502762X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RechtIdee is published twice a year in June and December containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Private Law Penal Law State and Administrative Law International Law Islamic Law Customary Law Law and Human Rights Criminology Victimology Business Law Intellectual Property Rights Law Environmental Law Labor Law E-Commerce Law Banking and Financial Institution Law Competition Law Bancruptcy Law Syariah Economic Law Procedural Law Any article related of law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2017): June" : 7 Documents clear
Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia Ernawati -
RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i1.2925

Abstract

Jaminan Fidusia lahir karena perkembangan sosial ekonomi masyarakat atas kebutuhan modal dan menjadi salah satu solusi jaminan pinjaman bergerak yang dianggap mampu memacu pertumbuhan ekonomi kecil. Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah mengatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dan pelaksanaanya diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010.2012 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Terkait Dengan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia. Latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 karena banyaknya perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tepat waktu melainkan saat pembiayaan mulai dianggap macet, Padahal lahirnya kreditor yang memiliki hak preferen juga hak eksekutorial yaitu pada saat jaminan fidusia itu didaftarkan. karena ulah perusahaan pembiayaan itu negara juga kehilangan Pendapatan dari  Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP). Sehingga Muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2015 serta aturan pelaksana undang-undang jaminan fidusia. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Fidusia, Pendaftaran Fidusia
Pembagian Harta Bersama Perkawinan Dalam Perceraian Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan erma kartika timur
RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i1.2871

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia be able to do with supplicate a determination to District Court, and then be listed in the Civil Registry Office. In case divorce occur on registered interfaith marriages, there is legal vagueness in regulation to divide joint property marriage, its relates with article 37 Constitution Number 1 of 1974 about Marriage. The purpose of this thesis is to description, identifying and analyzing the way to divide marriage property in interfaith marriage divorce, and also to review allowed or not to make choice of law that related to article 37. This thesis is a normative research with using statute approach and analytical approach. Based on the analysis of legal materials obtained, solution to divide joint property marriage on interfaith marriage better used husband religion or customary law, it is based from analysis using intergroups legal theory, receptive in complex theory, Idris Ramulyo opinion, Lanraad jurisprudence in Manado and also using grammatical interpretation about husband and wife position in article 31 and 34 marriage law. In case lawsuit happened, there is through the District Court after divorce decision was decided by judges. Choice of law is allowed based on equally principle. 
Urgensi Akta Notaris Dalam Perikatan Kerja Antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten Terhadap Implikasi Penilaiannya di Bursa Saham Lazuardi Ardiman
RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i1.3016

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji apakah Akta Notaris memiliki urgensi yang utama dalam perikatan kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten, terutama yang dapat berimplikasi terhadap bursa saham. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (Normative Legal Research) berdasar Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Akta Autentik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta dibantu dengan bahan-bahan hukum lain yang diuraikan, dideskripsikan dan dianalis keterkaitan satu sama lain. Dari hasil penelitian ini, terjawab bahwa Akta Notaris merupakan Akta yang penting untuk di buat dalam perikatan kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten, karena kedua belah pihak memiliki tanggung jawab hukum terhadap masyarakat luas (public) khususnya yang menjadi investor di bursa saham, terhadap transparansi, kompetensi, dan prospek bisnis yang baik. Alasan lain adalah karena dari peraturan-peraturan yang ada tidak ada yang secara eksplisit menentukan bentuk hubungan kerja antara para pihak.   Kata kunci: Akta Notaris, Perikatan, Kepastian Hukum.
Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Abdul Rokhim
RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i1.2854

Abstract

Hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dengan kontraktor dalam kontrak pertambangan Migas bukanlah berdasarkan pengalihan Hak Penguasaan Negara, tetapi merupakan hubungan kontraktual yang memungkinkan pihak swasta dapat turut serta di dalam usaha pertambangan Migas. Dalam kontrak pertambangan Migas, posisi hukum pemerintah bersifat “monodualis”, di satu sisi pemerintah berkedudukan sebagai regulator dan sekaligus pemegang KP, namun di sisi lain pemerintah (dalam hal ini melalui SKK Migas) juga berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam kontrak pertambangan Migas yang kedudukannya “setara” dengan kontraktor. Akibatnya, pemerintah baik sebagai regulator maupun pemegang KP tidak bisa mengendalikan kontraktor dalam kontrak pertambangan Migas.Kata kunci: hubungan kontraktual; pemerintah; kontraktor swasta; pertambangan Migas      
Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Praktik Asuransi Syariah Lastuti abubakar; C Sukmadilaga
RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i1.2852

Abstract

Perkembangan industri asuransi syariah dari tahun ke tahun memperlihatkan grafik meningkat. Sebagai bagian dari sektor jasa keuangan , asuransi syariah menunjukkan perkembangan dan kontribusi positif dalam aktivitas ekonomi Indonesia, walaupun pertumbuhannya belum optimal. Pertumbuhan ini akan terus meningkat apabila isu-isu strategis dapat diantisipasi. Salah satu isu strategis lambatnya pertumbuhan industri asuransi syariah adalah ketersediaan sumber daya manusia yang menguasasi asuransi syariah, yang berdampak terhadap rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, khususnya berkaitan dengan akad yang digunakan dan kontribusi sebagai dana tabarru yang berbeda dengan premi. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini merupakan ekspektasi masyarakat dan menjadi salah satu faktor pendorong tumbuh kembangnya industry asuransi syariah. Polis standar yang berisi kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan nasabah menjadi sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) dengan cara mengelaborasi prinsip-prinsip syariah dalam polis untuk diimplementasikan. Perbedaan mekanisme yang mendasar antara asuransi syariah dan konvensional dapat diwujudkan melalui polis standar, dengan mengacu pada pedoman standar polis yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti Diah Warsiki Susi Irianti
RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i1.2855

Abstract

Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan varietas tanaman lokal yang berlimpah, namun masyarakat Indonesia belum bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumber daya hayati terutama  varietas tanaman  lokal. Perjanjian Benefit Sharing memiliki makna kesepakatan bersama dalam  pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi varietas tanaman lokal oleh pihak lain.Benefit sharing diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia. Dan masyarakat lokal diberi hak untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan varietas tanaman lokal yang ada.Kata Kunci : Perjanjian, Benefit Sharing, Perlindungan Hukum dan Varietas Tanaman Lokal 
Prinsip Kehati-Hatian di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku La Ode Angga
RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i1.3130

Abstract

Prinsip Kehati-Hatian di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalamPeraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku bertujuan untuk mengetahui hakekat prinsip kehati-hatian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Maluku.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (norma) peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekaan filosofis (philosophicalapproach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil yang diperoleh bahwa prinsip kehati-hatian dalam Perda RTRW Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013 dilakukan pencegahan secara dini, pencegahan antisipatif, kehati-hatian (Prudential Principles) terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang. Filosofis pengaturan prinsip kehati-hatian dalam Perda RTRW Provinsi Maluku bahwa mengingat fungsi ruang sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan itu untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan perlu dilakukan rencana tata ruang wilayah yang dapat mengharmonisasi lingkungan alam dan lingkungan buatan  mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2025): DECEMBER Vol 20, No 1 (2025): JUNE Vol 19, No 2 (2024): DECEMBER Vol 19, No 1 (2024): JUNE Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER Vol 18, No 1 (2023): JUNE Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): JUNE Vol 15, No 2 (2020): Desember Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): JUNE Vol 8, No 2 (2013): DECEMBER Vol 8, No 1 (2013): JUNE Vol 3, No 1 (2008) Vol 1, No 1 (2006) More Issue