cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Uswatun Hasanah
Contact Email
uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285331987888
Journal Mail Official
journal.rechtidee@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, University of Trunojoyo Madura, Indonesia Jl. Raya Telang - Kamal, Bangkalan.
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
RechtIdee
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : 19075790     EISSN : 2502762X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RechtIdee is published twice a year in June and December containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Private Law Penal Law State and Administrative Law International Law Islamic Law Customary Law Law and Human Rights Criminology Victimology Business Law Intellectual Property Rights Law Environmental Law Labor Law E-Commerce Law Banking and Financial Institution Law Competition Law Bancruptcy Law Syariah Economic Law Procedural Law Any article related of law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2017): December" : 7 Documents clear
Peluang Digunakannya Lembaga Mediasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Debitor Pailit Lucky Dafira Nugroho
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.3453

Abstract

Selain model penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) antara debitor dan kreditor  dalam UU Kepailitan dan PKPU, dimungkinkan juga menggunakan model penyelesaian sengketa non litigasi (diluar pengadilan) yang mulai marak dipergunakan sebagai respon atas peradilan yang lama, dan rumit. Artikel ini akan berfokus tentang pemanfaatan lembaga mediasi dalam prosedur PKPU sebagai salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya kepailitan terhadap debitor. Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan isu hukum yang hendak di teliti yaitu apakah mediasi dimungkinkan dipergunakan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan menjadi alternatif mencegah kepailitan. Untuk menjawab isu hukum tersebut akan dilakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum normatif. dimungkinkan adanya model penyelesaian sengketa alternatif, berupa mediasi, dipergunakan dalam proses perdamaian dalam kepailitan dan PKPU. Namun, mediasi tersebut tetap terikat dengan ketentuan hukum formil sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU seperti kuorum kreditor konkuren dalam rapat perdamaian, dan homologasi oleh hakim pengawas serta ketentuan lainnnya.
Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura wartiningsih wartiningsih
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.3295

Abstract

Maraknya tindakan main hakim di beberapa daerah mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dan sistem peradilan pidana di Indonenesia. Demikian juga di Madura masyarakat menghakimi pencuri yang mencoba atau mencuri sapi. Nampaknya telah terjadi perubahan paradigma dalam masyarakat, yang dahulu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Respon masyarakat di luar pelaku main hakim sendiri menujukkan kepuasannya jika pelaku pencurian dihakimi massa.            Penelitian ini akan menganalisis tindakan main hakim sendiri  dari 2 aspek yaitu, aspek masyarakat akan dianalisis dengan teori  sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Sedangkan dari kepolisian akan dianalisis dari aspek kelembagaan berdasarkan teori Chambliss and Saidman.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan fakta. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Berdasarkan hasil dan pembahasan, rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah perlu penyuluhan dan penyadaran dari masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan yang melawan hukum. Untuk kepolisian perlu ada konsolidari dan komitmen yang tinggi untuk bisa melakukan penegakan hukum karena non-enfocerment atau pembiaran tidak dapat dibenarkan dari aspek teori  maupun  aspek praktik yang melanggar hak tersangka dan merupakan hambatan bagi tersangka dalam upaya memperoleh keadilan. 
Pertanggung Jawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik Wayan Paramarta Jaya
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.2872

Abstract

Notary as a position has its own authority which is regulated with the rule of law to make an authAentic deed. This authority is described in Article 15 of Law Number 2 Year 2014 as amendments from UUJN. However, this authority is unperfect due to not arranged authority to Notary's for investigation, so the notary is unable to investigate the thruth of material document data fom confrontist is true or not. Condition like that often drag the Notary into legal issues in both criminal and civil problems. The purpose of this thesis research is divided into two, that is general purpose of an academic and special purpose is to examine and analyze how the notary accountability in making authentic deeds and to know and understand the legal consequences of authentic deeds made by the notary when the parties provide false data. This study is a normative juridical research using statute approach and conceptual approach. Based on the analysis of legal material obtained, basically a notary has responsibility for the formalities of an authentic deed and has no responsibility for the material of the contents the authentic deed except in the relass deed. Notaries can be requested of accountability if the Notary is proven to have committed administrative, civil and criminal violations. Notary must be responsible in terms of Administrative Law, Civil Law, that is in accordance with the provisions of sanctions contained in Article 84 and 85 on Amendment of UUJN and code of ethics, but in UUJN and UUJN Change Law does not regulate the existence of criminal sanctions. Notary cant be sought for criminal liability if there is a loss to one of the parties as a result of false documents from another party, since the notary only records what the parties have submitted to the deed. Such false statements shall be the responsibility of the parties, not the responsibility of the notary, unless such fraud or deceit originates from the Notary itself, a notary may be sought for criminal responsibility in accordance with article 263, 264, 266 of the Criminal Code.
Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Unsur Utang Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Wibisono Adhityo Yudho
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.3339

Abstract

Kepailitan merupakan suatu lembaga bagi para kreditor dalam menagih pengembalian utang terhadap debitor. Hal tersebut biasanya dilakukan apabila pihak debitor dalam hal ini telah dalam keadaan pailit, yaitu suatu keadaan dimana debitor tidak lagi mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Namun tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan yang dimiliki debitor oleh kurator. Dalam kepailitan terdapat beberapa prinsip penting, salah satunya yaitu adanya utang. Utang merupakan salah satu syarat utama diajukannya permohonan kepailitan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa. Kemudian utang tersebut harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan permohonan kepailitan pada umumnya didasarkan adanya perjanjian utang piutang antara pihak debitor dengan pihak kreditor. Dengan mendasarkan dari adanya perjanjian utang piutang tersebut pihak kreditor mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan. Sebagaimana diketahui terjadinya hubungan antara kreditor dan debitor atau adanya perikatan menurut Burgerlijk Wetboek ada dua, yaitu perikatan yang timbul dari adanya perjanjian dan perikatan yang timbul karena undang-undang. Kemudian bagaimana jika utang tersebut timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum, karena berbeda dengan utang yang timbul dari perjanjian utang piutang yang mengatur dengan jelas hubungan hukum antara kreditor dan debitor.Bankruptcyis an institution for creditors in collecting debt repayments against debtors. That’s usually done by creditors if the debtor in this case has been in a state of bankruptcy, that is a state in which the debtor is no longer able to make payments to the debts of its creditors. But the main purpose of bankruptcy is to make a division between the creditors of the assets owned by the debtor by the curator. In bankruptcy there are several important principles, one of which is the existence of debt. Debt is one of the main requirements for filing a petition for bankruptcy, because without debt it is not possible for bankruptcy cases to be examined. Then the debt should be due and billable. The filing of a bankruptcy application is generally based on a debt agreement between the debtor and the creditor. Based on the existence of the debt agreement, the creditor applying for bankruptcy to the court. As the relationship between creditors and debtor is known or there is an agreement according to Burgerlijk Wetboek there are two, namely the engagement that arises from the existence of agreement and engagement arising from the law. Then what if the debt arises as a result of the unlawful act, as it is different from the debt arising from the debt agreement of the receivables that clearly regulate the legal relationship between creditors and debtors.
Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah Dompu dalam Pengadaan Tanah Pemukiman Warga Desa Jala Dini Panca Wardani
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.3460

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan realisasi dari amanat pasal 6, 27, 34, 40 UUPA dan sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengamanatkan bahwa sebagai konsekuensi sumberdaya tanah merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah pokok yang menjadi sorotan atau perhatian dalam pelaksanaan pengadaan hak atas tanah adalah hal - hal menyangkut hak-hak atas tanah yang status dari hak atas tanah itu akan dicabut atau dibebaskan, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur yang paling pokok dalam pengadaan hak atas tanah adalah ganti rugi yang diberikan sebagai pengganti atas hak yang telah dicabut atau dibebaskan tersebut. Dalam praktek pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan apa dicita-citakan oleh undang-undang. Dimana seringkali terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak memperhatikan kemaslahatan pemegang hak perorangan, dalam arti bahwa pemegang hak perorangan seringkali berada dalam posisi yang dirugikan oleh pemerintah.
Bentuk Kegiatan Diversi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nurini Aprilianda
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.3305

Abstract

Tulisan  ini bertujuan untuk menggali, menganalisis dan menemukan urgensi dan pola bentuk kegiatan diversi anak pada tingkat pennyidikan yang mencerminkan politik hukum UU SPPA. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbadingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan diversi di Indonesia dapat dipertimbangkan melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi anak misalnya   fasilitas bagi anak untuk 4 (empat) jenis aktifitas  yaitu olahraga, rekreasi, assistance programs dan kesenian. Di Indonesia, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan dinas sosial dan LSM. Selanjutnya kegiatan yang diberikan pada anak disesuakan dengan karakteristik daerah dan menyesuaikan bakat dan minat anak. 
Diversi Terhadap Recidive Anak Mita Dwijayanti
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.3244

Abstract

AbstractSince the date of July 30, 2014 the Law No. 11 of 2012. One of the things that set new Law No. 11 of 2012 is Diversio. In the implementation, although Diversion is intended to protect children from stigmatization and pressure of the judicial process, but has not been fully implemented because of the Law No. 11 of 2012 are the terms and conditions of the diversion that one of them is the child who did the crime of repetition is not allowed to finish through the process of Diversion. Child in conflict with the law that could damage the system community, especially people of Indonesia and due to the mischief, a child has to deal with the law and go to prison children. Therefore, implementation of the concept of diversion is done with the intention to avoid children from the negative implications of the criminal justice system that is, avoiding the child will enter the criminal justice system and eliminate child labeled criminals against children who have already become victims   

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2025): DECEMBER Vol 20, No 1 (2025): JUNE Vol 19, No 2 (2024): DECEMBER Vol 19, No 1 (2024): JUNE Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER Vol 18, No 1 (2023): JUNE Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): JUNE Vol 15, No 2 (2020): Desember Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): JUNE Vol 8, No 2 (2013): DECEMBER Vol 8, No 1 (2013): JUNE Vol 3, No 1 (2008) Vol 1, No 1 (2006) More Issue