cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2021)" : 5 Documents clear
Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi di Polres Pamekasan) Agung Fakhruzy
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v1i2.5874

Abstract

This Journal writing is about the penal mediation in the resolution of criminal offenses related to domestic violence against the husband and wife who performed at the police station Pamekasan This background Basically every family wants to build a happy family and a sense of mutual love, both physically and spiritually, but the fact that not all families desire is reached, where the frequent occurrence of domestic violence committed by husbands against wives, but in cases of litigation pending against domestic violence in the penal mediation solved by investigators, as is done in the Police Pamekasan where investigators penal mediation in cases of domestic violence. Thus, the observed phenomenon needs to be studied on a few things, first: basic considerations Pamekasan police, victims and perpetrators of domestic violence penal mediation to resolve cases of domestic violence, and the second: is related to the implementation of penal mediation in resolving criminal offenses relating to the violence in the household.
Peran Bahasa dalam Konstruksi Hukum di Indonesia Abdillah, Kudrat; Moh Faridi; lian fawahan
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v1i2.6274

Abstract

Peranan bahasa dalan konstruksi hukum memiliki makna yang sangat penting dalam perumusan norma-norma perundang-undangan di Indonesia. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah tentang hukum yang ada, oleh karenanya ilmu hukum memiliki cara dangan mengunakan logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah meliputi bagaimana peran bahasa dalam rekonstruksi hukum di Indonesia dan bagaimana seharusnya bahasa berperan dalam rekonstruksi hukum di Indonesia. Dalam artikel menekankan pada studi rancangan perundang-undangan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki bahasanya sendiri yang tidak sama dengan bahasa pada umumnya, yaitu bahasa hukum yang merupakan hadil dari rekonstruksi hukum itu sendiri. Ilmu hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum dan praksis, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum.
Pembubaran Front Pembela Islam dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Darmawan, Darmawan
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v1i2.6398

Abstract

Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia setiap orang yang dilinndungi oleh konstittusi yaitu hak kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan tersebut dalam konsep negara hukum harus dibatasi oleh negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak tersebut dalam suatu instrumen hukum. Pembatasan tersebut bertujuan agar antara individu tidak saling melanggar dan mengambil hak orang lainn dengan dalih kebebasan. Salah satu bentuk pengaturan dari negara untuk melakukan monitoring (pengawasan) terhadap kebebadaan dan eksistensi organisasi kemasyarakatan dengan dikeluarkanya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh 6 Pejabat yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT, Pada 30 Desember 2020 tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam, Surat keputusan bersama tersebut kemudian memunculkan perdebadan dilanganagan masyarakat terutama berkaitan dengan legal formal dan kedudukan hukum surat eputusan bersama dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Mmetode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan (Statue approach) dan (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Maka berdasarkan bentuk dan subtansi yang diatur didalamnya serta pemberlakuanya, maka surat keputusan bersama 6 pejabat tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam memiliki kedudukan yang sama dengan pertauran perundang-undangan yang diakui keberadaanya dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apresiasi Negara Terhadap Penyelesaian HAK Asuh Anak Melalui Mediasi Faisal, Nor; Abdul Hamid Bashori
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v1i2.6934

Abstract

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat memliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NR Indonesia. Salah satu wujud dari perlindungan tersebut adalah keluarnya serangkaian aturan-aturan berkenaan dengan hak asuh anak untuk pasangan yang terjadi pertikaian akiat perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana apresiasi dan konstribusi negara terhadap penyelesaian hak asuh anak melalu mediasi. Penelitian ini menggunakan penekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research di mana sumber data akan banyak diperoleh dari berbagai artikel, buku, dan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara memliki kontribusi besar di dalam memberikan perlindungan kepada anak yang orang tuanya mengalami perceraian. Hak asuh anak sebagaimana yang dikelaskan oleh KHI dan UUP 1974), dimana hak asuh anak yang berumur di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) adalah hak dari seorang Ibu selama seorang ibu tersebut patuh dan tunduk kepada aturan syariat dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, negara masih memerikan celah untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi yang dilakukan antara ke-dua belah pihak. Di samping itu, lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Peraturan ini sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap upaya pengelesaian sengketa hak asuh anak melalui proses mediasi
Upaya Pengendalian Covid-19 Melalui Layanan Telemedicine Perspektif Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 Ridwan
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v1i2.6936

Abstract

This research is entitled "Efforts to control COVID-19 through Telemedicine Services Permenkes Permenkes Number 20 of 2019". The formulation of the problems that will be raised in this study are: first, how is the effectiveness of implementing telemedicine services in an effort to control the COVID-19 virus in Indonesia. Second, how does it affect the trend of the declining rate index for COVID-19 cases in Indonesia. And third, how is the Minister of Health number 20 of 2019 in providing regulations on the implementation of telemedicine services for isoman patients. In this study, a normative juridical approach was used, with research specifications that were descriptive analysis. The data used is secondary data obtained through literature study, and then analyzed qualitatively. The results of the study can be concluded that: first, that the implementation of telemedicine services for controlling cases of the COVID-19 virus in Indonesia is very effective. Telemedicine comes from the Greek, namely tele which means far and medical which means health services by health workers. According to the provisions in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities Telemedicine is the provision of long-distance health services by health professionals using information and communication technology, including the exchange of information on diagnosis, treatment, prevention of disease and injury, research and evaluation, and continuing education of health care providers for the benefit of improving individual and community health.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)