Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS NOTARIS NON MUSLIM DALAM MEMBUAT AKTA SYARIAH M Dhafan Firmansyah
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.11247

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainya. Akta autentik sendiri merupakan alat bukti yang sempurna oleh karnanya disetiap perbuatan hukum hendaknya melakukan pencatatan dalam bentuk akta yang autentik, hal ini pula yang dibutuhkan diranah perbankan karena di dalam ranah perbankan banyak terjadinya perbuatan hukum antara pihak nasabah dan bank itu sendiri, begitu pula bank yang memiliki system syariah, banyak akad-akad syariah yang harus dicatatkan sebagai akta autentik yang disebut dengan akta syariah. Akta Syariah sendiri memiliki prinsip-prinsip syariat Islam didalamnya, namun dalam hal ini bagaimana jika Notaris yang membuat akta tersebut nonmuslim yang berarti kurangnya pemahaman tentang syariat Islam. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisa kewenangan notaris nonmuslim dalam membuat atau meresmikan akta syariah dan kedudukan akta syariah yang dibuat atau diresmikan notaris nonmuslim.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui cara dokumentasi (kepustakan). Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.Notaris merupakan pejabat umum yang netral artinya tidak ada unsur keagamaan dalam menjalankan tugasnya dan menurut pasal 15 UUJN notaris berwenang untuk membuat akta apapun begitu pula akta syariah maka dari itu notaris nonmuslim berwenang dalam pembuatan atau peresmian akta syariah dan jika kita melihat kewenanganya maka kedudukan akta syariah yang dibuat atau diresmikan oleh notaris nonmuslim tetap menjadi akta autentik selama proses pembuatannya tidak melanggar UUJN.Maka dapat disimpulkan bahwa notaris nonmuslim berwenang atas pembuatan akta syariah dan kedudukan akta syariah yang dibuat oleh notaris nonmuslim tetap menjadi akta yang autentik selama proses pembuatanya tidak melanggar UUJN Kata Kunci: Notaris, Perbankkan Syariah, Akta Syariah Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other powers as referred to in the UUJN or based on other laws. The authentic deed itself is perfect evidence, because every legal action should record in the form of an authentic deed, this is also what is needed in the banking realm because in the realm of banking there are many legal actions occurring between the customer and the bank itself, as well as banks that are involved. having a sharia system, many sharia contracts that must be listed as authentic deeds are known as sharia deeds. The Sharia Deed itself has Islamic principles in it, but in this case what if the Notary who made the deed is non-Muslim, which means a lack of understanding of Islamic law. Based on this statement, this research intends to analyze the authority of non-Muslim notaries in making or formalizing sharia deeds and the position of sharia deeds made or inaugurated by non-Muslim notaries.This research is a type of normative or doctrinal legal research. This research was conducted using a statutory approach and a conceptual approach. The type of data used is secondary data in the form of legal material sources. The technique of collecting legal materials is used through documentation (librarian). The source of the legal material obtained was analyzed using descriptive analysis.Notaries are neutral public officials meaning that there is no religious element in carrying out their duties and according to article 15 of the UUJN notaries are authorized to make any deed as well as sharia deeds, therefore non-Muslim notaries are authorized to prepare or inaugurate sharia deeds and if we look at their authority, the position of the deed Sharia laws made or formalized by non-Muslim notaries remain authentic deeds as long as the manufacturing process does not violate UUJN.So it can be concluded that non-Muslim notaries have the authority to make sharia deeds and the position of sharia deeds made by non-Muslim notaries remains an authentic deed as long as the making process does not violate UUJN. Keywords: Notary, Syariah Banking, Syariah Deed

POLITIK HUKUM PELARANGAN KEGIATAN ORMAS DI INDONESIA Abdul Kadir
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.12244

The idissolution iof iCSOs, iwhich ican ibe icarried iout iunilaterally iby ithe igovernment, ifurther iemphasizes ithe iauthoritarian iattitude iand iopens iup ispace ifor iarbitrariness iagainst iall iforms iof imass iorganizations iin iIndonesia. iThis icertainly ithreatens ithe ifreedom iof iassociation, iassembly, iand iexpression iof iopinion ifor ithe icommunity. iactivities icarried iout ion ibehalf iof iFPI. iIn iwriting ithis iscientific ipaper, ithe iauthor iuses ia inormative ijuridical itype iof iresearch. iWith ithe iobject iof iresearch ior ian iapproach ifrom iIndonesian ilegal istudies ion iLaw iNumber i16 iof i2017 iconcerning iSocial iOrganizations iin iIndonesia, iwith ithe iaim iof iknowing iand iunderstanding iIndonesian ilegal istudies ion ithe iprohibition iof imass iorganizations iactivities iin iIndonesia iin ithe iperspective iof ilegal ipoliticsKeywords: iOrmas, iFPI, iProhibition iand iLegal iPolitics. Pembubaran iOrmas iyang idapat idilakukan isecara isepihak ioleh ipemerintah, ilebih imenonjolkan isikap iotoriter idan imembuka iruang i ikesewenang-wenangan iterhadap isegala ibentuk iormas idi iIndonesia. iHal iini itentu imengancam iterhadap ikebebasan iberserikat, iberkumpul, idan imengeluarkan ipendapat ibagi imasyarakat iKeberadaan iFront iPembelas iIslam i(FPI) idengan isegala i iaktifitasnya iyang idianggap imeresahkan i ioleh ibanyak ikalangan, iterutama ipasca ikepulangan iHabib iRizieq iShihab, imaka ipada itanggal i30 iDesember i2020 ipemerintah isecara iresmi imelarang isetiap ikegiatan iyang idilakukan iatas inama iFPI. ipenulisan ikarya iilmiah iini, ipenulis imenggunakan ijenis ipenelitian ibersifat iyuridis inormatif. iDengan iobyek ipenelitian iatau ipendekatan idari ikajian ihukum iIndonesia i iterhadap iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2017 itentang iOrganisasi iKemasyarakatan idi iIndonesia, idengan itujuan iuntuk imengetahui idan imemahami ikajian ihukum iIndonesia iterhadap ipelarangan ikegiatan i iormas idi iIndonesia idalam i iperspektif i ipolitik ihukum.Kata iKunci: iOrmas, iFPI, iPelarangan idan iPolitik iHukum

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT TIDAK TANDA TANGAN DI HADAPAN NOTARIS Zain Maulana Husein
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.11248

Kode Etik Notaris terdiri dari 5 Pasal, yang antara lain mengenai kepribadian Notaris, Notaris dalam menjalankan tugasnya, Notaris dengan klien, Notaris dengan sesama rekan dan yang terakhir tentang pengawasan. Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. Kebiasaan Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di kantor notaris. Pengikatan mana jika terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda, maka notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu untuk meninjau lebih jauh mengenai praktik penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan tanggung jawab notaris yang tidak menandatangani akta yang dilakukan di hadapannya. Agar terhindar dari masalah penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka langkah yang harus ditempuh, adalah menertibkan kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan di tempat para pihak, yaitu kreditor dan debitor dengan kata lain bahwa pelaksanaan penandatanganan akta tersebut dilakukan di kantor notaris. Penertiban tersebut terkait dengan notaris sebagai pejabat publik untuk mengembalikan fungsi seorang notaris yang seharusnya dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang profesional di mana dalam menjalankan segala kegiatan dilakukan di kantornya. Yang terpenting adalah meskipun pengikatan tersebut dilakukan di tempat klien, notaris harus tetap menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini bahwa notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN.Kata Kunci: Kode Etik, tandatangan, Notaris The Notary Code of Ethics consists of 5 articles, which include, among others, the personality of the Notary, Notary in carrying out his duties, Notary with clients, Notary with fellow colleagues and the last is regarding supervision. The mechanism for signing a notarial deed is not only limited to the issue that the deed must be signed but, the signing of the deed must also be before a notary as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter l UUJN. The custom of signing deeds that are not done before a notary is based on the practice of binding deeds carried out in the notary's office. If the binding occurs simultaneously in different places, it is impossible for the notary to be in 1 (one) different place at the same time. In this regard, it is necessary to further review the practice of signing deeds that are not carried out before a notary public and the responsibilities of notaries who do not sign the deed performed before him. In order to avoid the problem of signing the deed that was not carried out in front of the parties and witnesses, steps that must be taken, are to discipline the custom of signing deeds at the parties, namely creditors and debtors, in other words that the signing of the deed is carried out in notary office. The control is related to the notary as a public official to restore the function of a notary who should be in maintaining his dignity as a professional public official where all activities are carried out in his office. The most important thing is that even though the agreement is carried out at the client's place, the notary must still comply with the applicable laws and regulations in this case that the notary returns his rights and position based on UUJN.Keywords: Code of Ethics, signature, Notary

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 Khoirudin Khoirudin
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.12246

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Penentuan batas usia perlu dilakukan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.Di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki, sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Permohonan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis cukup prihatin dengan kondisi keluarga-keluarga muda bangsa Indonesia. Sebab, sebetulnya merekalah yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan berkualitas.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, untuk memperoleh dan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Bahan hukum yang dikumpulkan antara lain, hukum acara peradilan agama terhadap putusan Pengadilan Agama Malang perihal penetapan harta bersama dalam perkara ijin poligami, buku-buku tentang hukum acara peradilan agama. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara ijin poligami sebagai data primer.Kesimpulannya pembatasan usia perkawinan bagi warga Negara yang akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan orang yang akan menikah diharapkan orang sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang memadai. Perkawinan dibawah umur bagaimanapun juga akan menghadapi berbagai persoalan didalamnya. Penggunaan Ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Untuk Mengabulkan Cerai Gugat. Dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 dapat diterima oleh majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai. Yang mana dalil tersebut dapat memperkuat dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) dan/atau Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975.Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Pandemi Covid 19, Undang Undang Perkawinan Marriage for man is important. Emotional maturity is one of the very important aspects to maintain the continuity of marriage. Determination of age limit needs to be done because in marriage requires psychological maturity. An overly young marriage age can lead to an increase in divorce cases due to a lack of awareness to be responsible in married life.In Law No. 1 of 1974 the minimum age for a marriage is 16 years for women and 19 years for men, while for Law No. 16 of 2019 the minimum age for a marriage is 19 years for both women and men. The application for marriage dispensation for minors in Malang regency from year to year has increased very high. In connection with this, the author is quite concerned about the condition of young indonesian families. They are the ones who will give birth to intelligent and qualified generations.This research is a type of normative juridical research, to obtain and collect data and then systematically analyzed based on existing science. The legal materials collected include, among others, the law of religious justice proceedings against the decision of the Malang Religious Court concerning the determination of joint property in the case of polygamy permits, books on the law of religious justice events. The source of legal materials used by the authors in this study is the Malang Religious Court's Decision in the case of polygamy permits as primary data.In conclusion, the restriction of marriage age for citizens who will marry in principle is intended that the person who will marry is expected that people already have maturity of thinking, psychological maturity and adequate physical strength. Underage marriages will however face a variety of issues in it. The Use of Provisions article 6 of the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2004 as the Basis for Consideration of Judges of religious courts to grant divorce. The evidence of domestic violence as stipulated in Article 6 of Law No. 23 of 2004 can be accepted by the panel of judges in deciding divorce proceedings. Which is the evidence that can strengthen the evidence of the reason for divorce as stipulated in Article 19 letter (d) and/or Article 19 letter (f) PP RI No. 9 of 1975. Keywords: Underage Marriage, Pandemic Covid 19, Marriage Act

PENGUATAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) AGROPOLITAN TELEVISI i(ATV) iSEBAGAI iMEDIA iTELEVISI iPUBLIK iLOKAL iDAN iPERUSAHAAN iPERS M. Syamsul Arif
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.11445

ABSTRACTSo ifar, ias iwith iother iLocal iPublic iBroadcasting iInstitutions i(LPPL) iin ivarious iregions iin iIndonesia, iboth ion itelevision iand iradio, ithe imain iproblem ithat icontinues ito iemerge iis iinstitutional iissues. iLikewise iwith iLPPL iAgropolitan iTelevisi i(atv). iEven ithough iit ihas ibeen ibroadcasting ifor i16 iyears, ithis iproblem icontinues ito iarise, iespecially iwhen idiscussing ithe ibudget iat ithe iRegional iPeople's iRepresentative iCouncil ibuilding. iThe icontinued iemergence iof ithese iproblems iis iinseparable ifrom ithe iincompleteness iof iLaw iNumber i32 iof i2002 iconcerning iBroadcasting iand iGovernment iRegulation iNumber i11 iof i2005 iconcerning iPublic iBroadcasting iInstitutions, ias ithe ilegal ibasis ifor ithe iestablishment iof ithe iLPP, iboth itelevision iand iradio. iAmid ithe iconfusion iregarding ithe iinstitutional idetermination ias imandated iby iLaw iNumber i32 iof i2002 iconcerning iBroadcasting iand iGovernment iRegulation iNumber i11 iof i2005 iconcerning iPublic iBroadcasting iInstitutions, ia iCircular iLetter i(SE) ifrom ithe iPress iCouncil iappears iwhich irequires ithat imedia icompanies ibe ilegally iincorporated ias iLimited iLiability iCompanies, iNumber i01 i/ iSE-DP i/ iI i/ i2014 iconcerning ithe iImplementation iof iLaw iNumber i40 iof i1999 iconcerning ithe iPress, iand ithe iStandard ifor iPress iCompanies, idated iJanuary i16, i2014. iThis iis idone ito iguarantee ithe ineutrality iand iindependence iof ithe iinformation ipresented. iIn iaddition, ito iprovide iwelfare iguarantees ifor iemployees.Keyword: iLocal iPublic iBroadcasting iInstitution, iTelevision iAgropolitan, iTelevision iMedia, iPers. ABSTRAKTerus imunculnya ipersoalan lembaga penyiaran publik lokal , itidak iterlepas idari ikurang ilengkapnya iUndang-Undang iNomor i32 iTahun i2002 itentang iPenyiaran idan iPeraturan iPemerintah iNomor i11 iTahun i2005 itentang iLembaga iPenyiaran iPublik, isebagai idasar ihukum iatas iberdirinya iLPP ibaik itelevisi imaupun iRadio. iDitengah ikerancuan iakan ipenentuan ikelembagaan isesuai iyang idiamanatkan iUndang-Undang iNomor i32 iTahun i2002 itentang iPenyiaran idan iPeraturan iPemerintah iNomor i11 iTahun i2005 itentang iLembaga iPenyiaran iPublik, imuncul iSurat iEdaran i(SE) idari iDewan iPers iyang imensyaratkan ibahwa iperusahaan imedia iharus iberbadan ihukum iPerseroan iTerbatas, iNomor i01/SE-DP/I/2014 itentang iPelaksanaan iUndang-Undang iNomor i40 iTahun i1999 itentang iPers, idan iStandart iPerusahaan iPers, itertanggal i16 iJanuari i2014. iHal iini idilakukan iuntuk imemberikan ijaminan iakan inetralitas idan iindepedensi iakan isebuah iinformasi iyang idisajikan. iSelain iitu ijuga iuntuk imemberikan ijaminan ikesejahteraan iterhadap ikaryawannya. iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imemberikan ideskripsi iuntuk ipenguatan i iLembaga iPenyiaran iPublik iLokal i(LPPL) iAgropolitan iTelevisi isebagai ilembaga ipenyiaran ipublik idi iIndonesia, ibaik isebagai ifungsi ilayanan imasyarakat idan iperusahaan ipers, iyang idikaitkan idengan iUndang-Undang iNomor i40 iTahun i1999 itentang iPersKata iKunci: iLembaga iPenyiaran iPublik iLokal, iAgropolitan iTelevisi, iMedia iTelevisi, iPers.

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN DENGAN KUASA MENJUAL Kholismu Farida
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.11243

Tesis ini membahas tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. 1 Pertama, Bagaimana kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Jual yang di buat Notaris dalam pelaksanaan Jual Beli serta status hukumnya. 2 Kedua BagaimanaKedudukan Hukum PPJB dan Akta Kuasa Menjual dalam Jual Beli dan perlindungan terhadap calon penjual dan calon pembeli, 3 Ketiga Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang melakukan PPJB. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif , sumber bahan hukum: a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri serta mempunyai otoritas, b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, dan peneliti terdahulu, c. Bahan hukum tesier yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia serta arikel-artikel dari internet. Analisis Bahan hukum secara desktitif kuantitatif yakni dilakukan dengan mendepkripsikan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum di hubungkan dengan analisis terhadap kasus yang ada dan akhirnya di tarik suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan akta otentik karena di buat di hadapan Pejabat Umum dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli sebelum melakukan penandatangan Akta Jual Beli selain iu dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat juga untuk melindungi dan menghindari pemalsuan tanda tangan, pembatalan transaksi jual beli karena menunggu pajak peralihan terbayar dan sebagainyaKata kunci: PPJB merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Siti Maryam
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.12247

This study aims to determine the responsibility of health services or hospitals to patients who are victims of medical malpractice, legal protection for patients as consumers of services in the field of medical services, and legal protection for patients as consumers of services in the field of medical services. The type of research used in this paper is normative legal research or library research. The approach method used in this research is the statutory approach. Secondary research sources used include primary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that 1) The form of regulation of medical personnel who commit malpractice is regulated in Article 19 paragraph (1) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and in Article 58 paragraph (1) of Law no. 36 of 2009 concerning Health which discusses compensation for a person, health worker and or health provider who causes losses due to errors or omissions in health services; 2) The form of deviation from the agreement between a doctor and a patient that can harm the patient is a breach of contract or an unlawful act committed by a doctor. The losses suffered by the patient can be in the form of material or immaterial losses; and 3) Civil liability for medical personnel must be from unlawful acts (onrechtmatige daad) in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code and the responsibility of hospitals related to vicarious liability under the provisions of Article 1367 of the Civil Code.Keywords: patient losses, patient protection, responsibility of medical personnel/officers (doctors) and health service providers, malpractice Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab layanan Kesehatan atau RS terhadap pasien korban malpraktek medis, perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, dan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan (library research). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Bentuk pengaturan terhadap tenaga medis yang melakukan malapraktik diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang membahas ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan; 2) Bentuk bentuk penyimpangan perjanjian antara dokter dengan pasien yang dapat merugikan pasien adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Kerugian yang diderita pasien dapat berupa kerugian materiil maupun inmateriil; dan 3) Pertanggung jawaban perdata terhadap tenaga medis yaitu harus dari perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan tanggung jawab RS terkait vicarious liability ketentuan pasal 1367 KUHPerdata.Kata Kunci : kerugian pasien, perlindungan pasien, tanggungjawab tenaga/petugas medis (dokter) dan penyedia layanan Kesehatan

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERKAIT HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN sri rahayu wilujeng
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.11446

ABSTRACTAll ijudges iof ithe iMagetan iReligious iCourt iagreed iregarding ithe ifull icivil irights ireceived iby ichildren ifrom isirri imarriages ithat iwere ilegal iaccording ito ireligion, iincluding iinheritance irights, ilineage irights, iguardianship irights iand ilivelihood irights. iAs ifor ithe icivil irights iof ichildren iresulting ifrom iadultery, ithe iMagetan iReligious iCourt ijudges iargue ithat ithe ichild idoes inot iget iIslamic icivil irights ibut ionly igets igeneral icivil irights iin ithe iform iof ieducation iand iliving iexpenses. iThe iConstitutional iCourt iin iits ilegal iconsideration iof ithe ilegal iprovisions iof iArticle i43 iparagraph i(1) iUUUP ino. i1 iof i1974 idecided ithat ithe iprovisions icontained iin iarticle i43 iparagraph i(1) iUUUP ino. i1 iof i1974 iis iconsidered iunfair ibecause ithe iaim iis ito iprovide iprotection ifor ichildren iwho iare iborn, ithe ilaw imust iprovide ifair iconsideration iand ilegal icertainty ifor ichildren iborn iand ithe irights ithat iexist iin ithem, ialthough ithe ivalidity iof ithe imarriage iof itheir iparents iis istill idisputed. iTherefore ithe iConstitutional iCourt idecided ito igive ithe iresponsibility ialso ito ithe ibiological ifather. iWith ilegal iconsiderations, ithe ichild iout iof iwedlock iis iborn iinto ithis iworld ibecause iof ithe iact iof isexual iintercourse ibetween ithe imother iand ibiological ifather itogether iand inot iat ithe iwill iof ithe ichild.Keywords: iOpinions, iCivil iRights iand iDecisions ABSTRAKSemua ihakim iPengadilan iAgama iMagetan isepakat iterkait idengan ihak ikeperdataan ipenuh iyang iditerima ioleh ianak ihasil inikah isirri iyang isah imenurut iagama imeliputi ihak ikewarisan ihak inasab ihak iperwalian idan ihak inafkah. iSedangkan iuntuk ihak ikeperdataan ianak ihasil iperzinaan ipara ihakim iPengadilan iAgama iMagetan iberpendapat ibahwa ianak itersebut itidak imendapatkan ihak ikeperdataan iislam imelainkan ihanya imendapatkan ihak ikeperdataan iumum iberupa ibiaya ipendidikan idan inafkah. iMahkamah iKonstitusi idalam ipertimbangan ihukumnya iterhadap iketentuan ihukum iPasal i43 iayat i(1) iUUP iNo. i1 iTahun i1974 imemutuskan ibahwa iketentuan iyang iterdapat idalam ipasal i43 iayat i(1) iUUP iNo. i1 iTahun i1974 itersebut idipandang itidak iadil ikarena itujuannya imerupakan iuntuk imemberikan iperlindungan iterhadap ianak iyang idilahirkan imaka ihukum iharus imemberikan ipertimbangan idan ikepastian ihukum iyang iadil iterhadap ianak iyang idilahirkan idan ihak-hak iyang iada ipadanya, imeskipun ikeabsahan iperkawinan iorangtuanya imasih idipersengketakan. iOleh ikarena iitu iMahkamah iKonstitusi imemutuskan iuntuk imemberikan itanggung ijawab ijuga ikepada iayah ibiologisnya. iDengan ipertimbangan ihukum ianak iluar ikawin itersebut ilahir ike idunia iini ikarena iperbuatan ihubungan ibadan iantara iibu idan iayah ibiologisnya itersebut isecara ibersama-sama idan ibukan iatas ikemauan idari ianak itersebut.Kata iKunci i: iPendapat, iHak ikeperdataan idan iPutusan

PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Surya Adi Nugraha
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.11244

Penelitian ini membahas tentang prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum dari tindak pidana pencucian uang yang mempunyai tujuan untuk mengetahui bentuk dari prinsip kehati-hatian notaris agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang, serta untuk mengetahui akibat hukum notaris yang terlibat pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu masalah hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : bentuk dari prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta adalah notaris haris teliti, memverifikasi dan memvalidasi data, tidak terburu-buru, dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dalam pembuatan akta. Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah notaris bisa melapor ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) jika pihak penghadap terindikasi atau dicurigai melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Jika notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila notaris secara tidak sadar namun terlibat sebagai pelaku yang turut serta membantu dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dikenakan pasal 3 UU TPPU, dan jika notaris itu sebenarnya sudah mengetahui adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang tapi tetap membuatkan akta bagi kliennya maka dikenakan pasal 5 UU TPPU. Kata Kunci : Prinsip kehati-hatian Notaris, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM MEMBUAT LAPORAN POLISI YANG DIDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Albert Riyadi Suwono
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.12248

Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Hukum Membuat Laporan Polisi Yang Didasarkan Perbuatan Melawan Hukum, membahas masalah (1) Bagaimana keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum; dan (2) Bagaimana akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan didasarkan perbuatan melawan hukum ?Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dismpulkan bahwa (1) keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dalam kasus diatas, tidak sah dan melawan hukum. Karena terjadi penyidikan ganda, padahal sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya atas penyidikan kasus dengan subyek dan objek yang sama. (2) akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan dasar perbuatan melawan hukum, adalah batal demi hukum karena tergugat membuat pengaduan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya (palsu) yang merugikan penggugat, serta cacat hukum dan haruslah demi hukum dihentikan. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/ Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017. Kata Kunci: Laporan Polisi, Perbuatan Melawan Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rio Era Deka

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
magisterkenotariatan193@gmail.com

Editorial Address
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rio Era Deka

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone +6282198932510

Journal Mail Official magisterkenotariatan193@gmail.com

Editorial Address Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rio Era Deka

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
magisterkenotariatan193@gmail.com

Editorial Address
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA