cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rio Era Deka
Contact Email
riopascaunisma@gmail.com
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
magisterkenotariatan193@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
International Significance of Notary
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 30253993     DOI : https://doi.org/10.33474/SIGN.v7i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
International Significance of Notary is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in several notary laws, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as notarial, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2021)" : 13 Documents clear
ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP KONSEP ALASAN MENDESAK DALAM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG PROPINSI RIAU Syawaluddin Syawaluddin
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.12242

Abstract

Meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di seluruh peradilan Agama dan Mahkamah Syariáh seluruh Indonesia dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Undang-Undang ini memberi warna baru terhadap pengaturan tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Yang semula perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun, diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Sejak Undang-Undang ini disahkan, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara pada tahun 2011. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis hukum progresif terhadap konsep alasan mendesak dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau (studi kasus pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj).Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini terbatas pada Perkara Permohon Dispensasi Kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui study kepustakaan dan wawancara, kemudian data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dengan alasan mendesak hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj, adalah  anak Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dengan calon suaminya, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sampai pernah kabur lari dari rumah selama 1 minggu bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari.Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam maqashid syari’ah yang berada pada tingkatan adz-dzaruriyyah guna menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus merupakan alasan mendesak lainnya untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya juga mempertimbangkan faktor etika dan moralitas. Jadi, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tunggal telah memenuhi penemuan hukum yang progresif yang secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusian dan moralitas.Kata Kunci : Hukum Progresif, Alasan Mendesak, Dispensasi Kawin The increasing number of marriage dispensation applications throughout the Religious courts and Sharia Courts throughout Indonesia was triggered by the birth of Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage passed on October 15, 2019. This law gives a new color to the regulation on marriage age limit in Indonesia. The original marriage is only permitted if the male party is 19 years old and the woman is already 16 years old, converted to marriage is only allowed if the male and female parties are 19 years old. Since the Law was passed, the Religious Court and Sharia Court have received 24,864 cases of marital dispensation, almost double the increase of the 13,800 cases of marital dispensation received in 2018 and four times more than the acceptance of cases in 2011. The purpose of this research is to find out the progressive legal analysis of the concept of urgent reasons in the dispensation of marriage at the Ujung Tanjung Religious Court of Riau Province (case study on case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj).This study uses a type of normative legal research. The object in this study is limited to the Case of Marriage Dispensation Request on the case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj. The data sources in this study consist of primary legal materials, skunder legal materials and tertiary legal materials. The data collection that researchers conducted through literature studies and interviews, then the data obtained was analyzed qualitatively using deductive methods. The findings of this study show that: with the reason of urging the judge in granting the application for marital dispensation on the case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj, is the applicant's son has long been in contact and in love with her future husband, since about 1 year ago and the relationship of the two has been so close that he had run away from home for 1 week even had intercourse like a husband and wife, so the family worried that if not immediately married will cause slander and problems in the future.Therefore, in order to avoid negative impacts and things that may cause greater mafsadat for the bride and groom, the marriage between the two must be carried out immediately or can no longer be postponed in order to realize the purpose of Islamic sharia maqashid shari'ah which is at the level of adz-dzaruriyyah in order to maintain the safety of offspring (hifzhu al-nasl). To avoid the possibility of continuous mudharat is another urgent reason for the application for marriage dispensation. This is in line with the concept of progressive law, that the law is for man, in which it also considers ethical and moral factors. Thus, the discovery of the law by a single judge has fulfilled the progressive discovery of law that expressly attributes legal factors, humanity and morality.Keywords: Progressive Law, Urgent Reasons, Marital Dispensation
IMPLIKASI YURIDIS PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS (SKW) DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN UU NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Mulyani Sri Utami
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.11245

Abstract

Surat Keterangan Waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah, maka ahli waris mendapatkan hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris. Namun, surat keterangan waris di Indonesia dibuat oleh instansi yang berbeda sesuai dengan golongan penduduk pada zaman pemerintahan Belanda (Pasal 111 ayat 1 point C butir ke 4 PMNA No 3/1997). Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan.
DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 Andik Susanto
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.12243

Abstract

  The result of this study is that there are differences in the process of applying for remission. The enactment of PP No. 99 of 2012 has tightened the granting of remission rights for all community members. In the previous regulation, namely Government Regulation Number 32 of 1999, it was stated that giving remissions was felt very easily by the government so that there was a very significant change and was felt by prisoners and criminal children who no longer had the right to remission. This is because prisoners affected by PP No. 32 of 1999, only need to be submitted to the Regional Office, while for prisoners affected by PP No. 99 of 2012, the application for remission is submitted to the Minister of Law and Human Rights. In addition, taking into account the government regulations above, it will become a polemic in the Correctional Center because the Correctional Law regulates the rights of every inmate regardless of the status and severity of the sentence imposed on the convict, including narcotics crime cases. Granting remissions must be obtained by every prisoner and criminal child without distinguishing each case imposed on the prisoner and criminal child. Terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. Diberlakukannya PP No 99 Tahun 2012 telah memperketat pemberian hak remisi bagi para seluruh warga binaan pemasyarakat. Pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa Pemberian remisi dirasakan sangat mudah oleh pemerintah sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan dan dirasakan  oleh  narapidana dan anak pidana yang tidak mendapatkan lagi hak remisi tersebut. Hal ini dikarenakan narapidana yang terkena PP no 32 Tahun 1999, cukup di ajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena PP no 99 tahun 2012, pengajuan remisi di ajukan sampai ke Menteri Hukum dan HAM. Pengetatan ini menyebabkan menyebabkan terjadinya overload kapasitas di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tak terkecuali di LP Lowokwaru Malang. Salah satu narapida yang terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun adalah narapida narkotika. Selain itu, dengan memperhatikan peraturan pemerintah di atas, maka akan menjadi polemik di Pemasyarakatan karena di dalam Undang- Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak setiap warga binaan tanpa melihat status dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana termasuk kasus tindak pidana narkotika. Pemberian remisi harus didapatkan setiap narapidana dan anak pidana tanpa membedakan setiap kasus yang dikenakan pada narapidana dan anak pidana tersebut.Kata-kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Remisi, Narapidana Narkotika

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): International Significance of Notary Vol 6, No 1 (2025): International Significance of Notary Vol 5, No 2 (2024): International Significance of Notary Vol 5, No 1 (2024): International Significance of Notary Vol 4, No 2 (2023): International Significance of Notary Vol 4, No 1 (2023): International Significance of Notary Vol 3, No 2 (2022): International Significance of Notary Vol 3, No 1 (2022): International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021) Vol 2, No 1.2 (2021) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue