cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Binov Handitya
Contact Email
library@unw.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
binovhanditya@unw.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro No 186, Ungaran, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50228
Location
Kab. semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Rampai Jurnal Hukum
Published by Universitas Ngudi Waluyo
ISSN : -     EISSN : 29617219     DOI : 10.35473
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rampai Jurnal Hukum is a journal of law and society published by the Department of Law, Faculty of Economics, Law, and Humaniora, annually in March and December. RJH welcomes any research-based as well as concept-based manuscripts dealing with its focus and scope.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2022): September" : 6 Documents clear
Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Prespektif Filsafat Hukum Safrudin; Rumainur
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2229

Abstract

The Indonesian government has established various institutions as an effort to protect human rights and justice for women and children, including the National Commission on Violence Against Women, the National Commission on Human Rights, the Witness and Victim Protection Agency and the Ombudsman. Even though Indonesia has ratified the CEDAW Convention plus strengthened through various human rights institutions, violence against women and children is still massive in Indonesia. In this writing, the research method used by the author is normative juridical. The results of this study show that violence against women and children will continue to occur if the government is not really serious in making regulations and implementing the protection of women and children. Apart from that, public awareness is needed regarding the nature of being human, that all human beings are equal. Abstrak       Pemerintah indonesia telah membentuk berbagai institusi sebagai upanya perlindungan HAM dan keadilan terhadap kaum perempuan dan anak, diantaranya Komnas Perempuan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan, Ombudsman. Meski indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW ditambah penguatan melalui berbagai lembaga HAM, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih masif terjadi di Negara Indonesia. Dalam penulisan ini , metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif yuridis. Adapun hasil penelitian ini bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak akan terus terjadi apabila pemerintah tidak benar-benar serius dalam membuat regulasi dan implementasi terhadap perlindungan perempuan dan anak, selain daripada itu dibutuhkan kesadaran masyarakat terkait hakikat menjadi manusia bahwa semua manusia itu sama kedudukannya.
Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhdap Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Putri Diana; Arista Candra Irawati
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2238

Abstract

Parenting style has a very important role in preventing violence against children. Domestic violence is very close to children's lives. Violence that is often carried out in the household will affect children. Children who live in families who experience domestic violence have a higher risk of experiencing neglect, becoming victims of direct abuse and also have the risk of losing parents. There are four forms of domestic violence that are often perpetrated by parents against children, namely: physical violence, psychological violence, sexual violence and household neglect. This parenting style has a major impact on the moral ethics of children. Incorrect choice of parenting style can actually have several impacts on children, such as not being able to make decisions, not being good at building social relationships, disrupting physical development, having unstable emotions, and being more likely to disobey parents. Abstrak           Pola asuh mempunyai peran yang sangat penting dalam tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak.  Kekerasan dalam rumah tangga sangatlah dekat dengan kehidupan anak, Kekerasan yang sering di lakukan didalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak.  Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan langsung dan juga memiliki resiko untuk kehilangan orang tua. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering di lakukan orang tua terhadap anak ada empat bentuk kekerasan yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pola asuh tersebut berdampak besar pada etika moral anak. Salah pemilihan pola asuh nyatanya dapat membuat beberapa dampak pada anak, seperti tidak dapat membuat keputusan, kurang pintar dalam membangun hubungan sosial, gangguan pada perkembangan fisik, memiliki emosi yang kurang stabil, hingga lebih sering membangkang pada orangtua.
Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia Ristintyawati; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2240

Abstract

The purpose of this research s to describe the criminal law regulation on abortion due to rape and its relation to human rights. This type of research s normative research. The method used by researchers in applying the data source is the juridical-empirical method. Data collection techniques used library research and field research methods. The data validity method uses credibility, transferability, dependability, and confirmability. The data analysis technique used descriptive analysis. The approach taken is a normative approach, namely by elaborating on the facts and research results. The results of the study show that: (1) rape victims get legality to carry out abortions f they do not want the continuation of their pregnancy. The justification for abortion for rape victims is based on Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. (2) The legal norm which states that abortion may not be carried out as long as the abortion is carried out without an indication of a medical emergency and an indication of the result of rape. (3) Methods for performing abortions include the dilation and curettage method, the suction method, the saline solution method, the prostaglandin method or chemical abortion, and the hysterotomy or surgical method.   Abstrak           Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode sumber data menggunakan metode yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka dan metode penelitian lapangan. Metode keabsahan data menggunakan credibility, transferbility, dependability, dan confirmability. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. (2) Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan. (3) Metode-metode untuk melakukan aborsi antara lain metode dilasi dan kuret (dilation and curretage), metode penyedotan (suction), metode cairan garam (saline solution), metode prostaglandin atau aborsi kimiawi, dan metode histerotomi atau bedah.
Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Semarang Fajar Asyhari; Adhi Budi Susilo
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2241

Abstract

The implementation of Parking Retribution can help to increase Regional Original Income. The local government has made a regulation, namely the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. As a guideline in operationalizing parking levies and providing sanctions for violations and monitoring efforts by the Government. This study uses a sociological empirical method. Collecting data through field studies with interviews and literature studies with analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. Sampling, using non-random sampling method with purposive sampling technique. Data analysis used qualitative analysis through the stages of data collection; Data interview; data presentation; and conclusion or verification. The implementation of government administration, namely increasing PAD through public service fees, is not fully in accordance with the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. In this case the researchers found obstacles, namely the lack of internal supervision by the Semarang Regency DPRD, the lack of understanding of the Dishubkominfo in the policy of setting strict sanctions for violators, the lack of personnel in supervising the implementation of the Regional Regulation, the lack of parking levies in increasing Regional Original Income, and the many unofficial jurists operate. The regulation on sanctions is expected to be further emphasized or optimized by the government and the government is expected to optimize the performance of the agencies related to the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. Abstrak           Filsafat Pelaksanaan Retribusi Parkir dapat membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan retribusi parkir dan pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran dan upaya pengawasan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode non-random sampling dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data; Wawancara data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi. Implementasi terhadap penyelenggaran pemerintah yakni meningkatkan PAD melelui retribusi jasa umum belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam hal ini peneliti menemukan hambatan yaitu kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kabupaten Semarang, kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar, kurangnya personil dalam pengawasan pelaksanaan Perda, kurangnya retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan jukir tidak resmi yang masih banyak beroperasi. Pengaturan atas sanksi diharapkan lebih ditegaskan atau dioptimalkan oleh pihak pemerintah dan Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari badan-badan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Aturan Pelayanan Publik yang Berkeadilan Zulhizah Febriansyah; Surajiman Perkasa
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2242

Abstract

Legal philosophy in Indonesia has a very large function and role in the formation of positive law in Indonesia. In terms of forming public service regulations, this cannot be separated from the role of legal philosophy which is able to see the need for law in society. Good public service is a right and a desire for every citizen, especially in the concept of a welfare state which prioritizes the realization of social welfare and justice, but currently there are still many maladministrations that cause harm to society. For this reason, the function of legal philosophy is needed in making good public service regulations as a means of realizing justice and social welfare. There are at least three elements that must be met for the realization of good public service, namely 1) openness, 2) supervision, 3) fairness. Transparency is needed so that the public is aware of the government's work plan and supervises it so that irregularities do not occur. Meanwhile, to realize justice, the process of making regulations or policies must be carried out through the following stages: formulation of problems, policy agendas, selection of alternative policies, and determination of policies as a system that must be fulfilled together. It takes cooperation between the government and society to make it happen. Abstrak           Filsafat Hukum di Indonesia mempunyai Fungsi dan Peranan yang begitu besar dalam pembentukan hukum positiv di Indonesia. Dalam hal pembentukan aturan Pelayanan pubik itu tidak terlepas dari peranan filsafat hukum yang mampu melihat kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pelayanan public yang baik merupakan hak dan dambaan bagi setiap warga negara, terutama dalam konsep welfare state yang mengutamakan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat, namun saat ini masih banyak terjadi maladministrasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Untuk itu perlunya fungsi dari filsafat hukun dalam pembuatan aturan pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk terwujudnya pelayanan publik yang baik, yaitu 1) keterbukaan, 2) pengawasan, 3) keadilan. Keterbukaan diperlukan agar masyarakat mengetahui rencana kerja pemerintah dan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Sementara itu, untuk mewujudkan keadilan, maka proses pembuatan peraturan atau kebijakan harus dilakukan melalui tahapan: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem yang harus dipenuhi secara bersama. Perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya
Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Eva Oktavia; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2251

Abstract

Crime is a problem that humans face from time to time. Talking about crime, especially murder, continues to experience development accompanied by very diverse styles and forms, from the simplest to the most sophisticated methods. Sometimes the killings were carried out in heinous ways, such as torture, burning and even mutilation. It becomes an interesting thing because mutilation is murder which is followed by cutting the victim's body into several parts which is done with the aim of destroying evidence. Not only that, in the construction of criminal law in Indonesia there are no definite rules for the perpetrators of the crime of mutilation. Articles that are often used as the legal basis for mutilation offenders are Articles 338 and 340 of the Criminal Code with the maximum penalty being the death penalty, which is sometimes only an alternative to imprisonment. Recently, Semarang Regency was shocked by a murder case accompanied by mutilation where the perpetrator named Imam Sobari was a resident of Tegal Regency, Central Java (Central Java). Meanwhile, the victim was named Kholidatunni'mah, who is also a resident of Tegal Regency who works for a company in Ungaran, Semarang Regency. The purpose of this research is to find out the process of investigation and investigation by the police on murder cases accompanied by mutilation and the obstacles encountered. This research is a qualitative research using descriptive analysis method. In the process of investigation and investigation, the Semarang District Police were constrained by facilities and infrastructure that were not sufficient to support case disclosure, as well as from a regulatory standpoint, they did not specifically contain sanctions for perpetrators of murder by mutilation. Abstrak           Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan bentuk yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat canggih. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi. Menjadi suatu hal yang menarik karena mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Tidak hanya itu, masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 338 dan 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. baru baru ini Kabupaten Semarang di hebohkan dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan pelaku bernama Imam Sobari merupakan warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng). Sedangkan, korban bernama Kholidatunni’mah, yang juga warga Kabupaten Tegal yang bekerja di sebuah perusahaan di Ungaran, Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi terhadap kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi beserta kendala-kendala yang dihadapi. Penemlitian ini merupakan penelitian kualitatif dnegan menggunakan metode deskriptif analisis.  Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Polres Kabupaten Semarang tekendala oleh sarana dan prasarana yang belum cukup mendukung terkait pengungkapan kasus, begitupun dari segi peraturan belum memuat secara khusus sanksi untuk pelaku pembunuhan dengan mutilasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Maret Vol. 3 No. 2 (2024): September Vol. 3 No. 1 (2024): Maret Vol. 2 No. 2 (2023): September Vol. 2 No. 1 (2023): Maret Vol. 1 No. 2 (2022): September Vol. 1 No. 1 (2022): Maret