cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Binov Handitya
Contact Email
library@unw.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
binovhanditya@unw.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro No 186, Ungaran, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50228
Location
Kab. semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Rampai Jurnal Hukum
Published by Universitas Ngudi Waluyo
ISSN : -     EISSN : 29617219     DOI : 10.35473
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rampai Jurnal Hukum is a journal of law and society published by the Department of Law, Faculty of Economics, Law, and Humaniora, annually in March and December. RJH welcomes any research-based as well as concept-based manuscripts dealing with its focus and scope.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2023): September" : 6 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengiriman Barang Pada Jasa Ekspedisi Darat Di Kabupaten Semarang Riska Amalia Cicik Rustiana; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2586

Abstract

Consumer legal protection is an effort to guarantee and protect consumers with legal certainty. The purpose of this paper is to determine the legal protection provided to consumers by courier services if consumers experience delays, damage and loss of goods during the shipping process. The problem in this research is how is the form of legal protection for consumers if they experience damage, delays and loss of goods during the delivery process? And how is the process of resolving disputes between consumers and the expedition? The method used in this study uses a qualitative descriptive method using a normative juridical approach. Qualitative descriptive method is a method that utilizes qualitative data and is described descriptively. According to the Code of Trade Law, expeditions are included in companies engaged in the delivery of goods and services that are responsible for the goods they send. Consumer legal protection is regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers are required to obtain compensation from business actors to protect consumer rights in accordance with Article 4 letter h of the Consumer Protection Act, namely consumers are entitled to receive compensation. The conclusion of this study is that consumer legal protection for goods delivery on ground expedition services organized for damage, delays and loss of packages is a preventive legal protection, in which preventive legal protection is legal protection to prevent a dispute occurring as a result from losses and violations of consumer rights committed. Until now there has been no dispute resolution to legal channels, all were resolved amicably. Abstrak Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah upaya untuk menjamin dan melindungi konsumen dengan adanya suatu kepastian hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen oleh jasa ekspedisi apabila konsumen mengalami keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang saat proses pengiriman. Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila mengalami kerusakan, keterlambatan dan kehilangan barang saat proses pengiriman barang. Selanjutnya bagaimana proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pihak ekspedisi. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ekspedisi termasuk kedalam perusahaan yang bergerak pada pengiriman barang dan jasa yang bertanggung jawab terhadap barang yang dikirimnya. Perlindungan hukum konsumen diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen wajib mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha untuk melindungi hak konsumen sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengiriman barang pada jasa ekspedisi darat yang diselenggarakan jasa ekspedisi karena kerusakan, keterlambatan dan kehilangan paket merupakan upaya hukum perlindungan hukum preventif, yang mana perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang terjadinya akibat dari kerugian dan pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hingga saat ini tidak ada penyelesaian sengketa sampai pada jalur hukum, semua diselesaikan secara kekeluargaan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb) Devi Nur Sita Sari; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2587

Abstract

One of the obligations of parents after marriage is to maintain, protect, educate and care for children until adulthood. The determination of the person who takes care of the child after the divorce is largely determined by the judge's decision. Sometimes child custody is given to the mother and sometimes child custody is given to the father. This study aims to determine the scope of custody of underage children (not yet mumayyiz) and custody of children who are already mumayyiz based on laws and regulations as well as judges' obstacles in making decisions regarding post-divorce child custody. This study uses primary legal material in the form of Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, secondary legal material in the form of judge's decisions and tertiary legal material in the form of legal dictionaries and encyclopedias. Data presentation was carried out descriptively and the data analysis method was qualitative, namely with a case study approach at the Ambarawa Religious Court, where this research could obtain the truth of a problem. The results of the study show that the appointment of a mother or father as a caregiver does not conflict with applicable laws and regulations as long as it guarantees the best interests of the child and both the mother and father have the right to care for the child even though the mother is more entitled to care for it. It is suggested to the judges that in deciding on a babysitter not only pay attention to the sex of the parents, but must guarantee the best interests of the child. It is suggested to policy makers to use this study as a reference in formulating new policies and to parents not to fight over child custody if they are unable to care for them properly. Abstrak Salah satu kewajiban orangtua pasca terjadinya perkawinan adalah memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa. Penentuan orang yang mengasuh anak pasca perceraian sangat ditentukan oleh putusan hakim. Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu dan ada pula hak asuh anak diberikan kepada ayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup hak asuh anak dibawah umur (belum mumayyiz) dan hak asuh anak yang sudah mumayyiz berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hambatan hakim dalam memberikan putusan tentang hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahan hukum sekunder berupa putusan hakim dan bahan hukum tersier berupa kamus dan eksiklopedia hukum. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dan metode analisis data secara kualitatif yaitu dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Ambarawa, dimana dengan penelitian ini dapat memperoleh kebenaran dari suatu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuh anak tidak hanya memperhatikan jenis kelamin orangtua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar menjadi kajian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan baru dan disarankan kepada orangtua agar tidak memperebutkan hak asuh anak jikalau tidak mampu mengasuhnya dengan baik.
Implementasi Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Wonoyoso Kabupaten Semarang) Dita Yessy Restanti; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2588

Abstract

Background : Village Land is land originating from the Sultanate and/or Duchy which is managed by the Village Government based on Anggaduh rights, the types of which consist of Village Treasury Land, Pelungguh, Pengarem-Arem, and land for public purposes. In Wonoyoso Village, 14 and 5 of the village treasury lands were not utilized by the community. There are still many people who do not know about the implementation of village treasury land leases in Wonoyoso Village. Efforts made by village officials to utilize village treasury land are by making large fields and planting crops. Research objective: to describe the legal responsibility if one of the parties defaults in the implementation of the village treasury land lease agreement in Wonoyoso Village, Wonoyoso Village, Semarang Regency. Research Methods: This research method uses a qualitative method with a case study approach (case study). Research results: this study shows that in the village treasury land lease agreement that has been carried out by the Wonoyoso Village apparatus, namely in an unwritten (oral) manner, but there are also several village officials who lease their land in writing. This method has been carried out for a long time by the local village community and village officials. In the payment of the cash land lease, it is done in 1x paid off stage and it can also be in 2x stages as long as the agreement is implemented. The proceeds from the land lease are used for village operational funds and village development. If there is a default in the agreement, then both parties will resolve it by means of litigation or family deliberation. Suggestion: the results of this study are expected to provide input to village officials and the community regarding village treasury land lease agreements. Abstrak Latar Belakang : Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Di Desa Wonoyoso dan didapatkan jumlah tanah kas desa yang ada di Desa Wonoyoso sebanyak 14 dan 5 dari tanah kas desa tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang implementasi sewa menyewa tanah kas desa di Desa Wonoyoso. Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memanfaatkan tanah kas desa yaitu dengan cara menjadikan lapangan yang luas dan untuk bercocok tanam. Tujuan Penelitian :mendeskripsikan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Wonoyoso Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Semarang. Metode Penelitian : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil Penelitian : penelitian ini menunjukan bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa yang telah dilakukan oleh perangkat Desa Wonoyoso yaitu dengan cara tidak tertulis (lisan), tetapi ada juga beberapa perangkat desa yang menyewakan tanahnya dengan cara tertulis. Cara tersebut telah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat desa setempat dan perangkat desa. Dalam pembayaran sewa tanah kas tersebut dengan cara tahap 1x lunas dan bisa juga tahap 2x selama perjanjian tersebut dilaksanakan. Hasil dari sewa tanah tersebut untuk dana operasional desa dan pembangunan desa. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut, maka kedua .belah pihak menyelesaikannya dengan cara litigasi atau musyawarah keluarga. Saran : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perangkat desa dan masyarakat tentang perjanjian sewa menyewa tanah kas desa
Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi Arie Febrianto; Didik Nugroho; Suryanti Galuh Pravitasari
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2591

Abstract

In carrying out development, it must take place in continuity so that when a change of leadership occurs it can run well, peacefully and be continued by the next president as a result of the election. And every Indonesian as citizens and members of society, every Indonesian has the same rights and obligations. Pancasila as the basis of the State in the fourth Principle of Democracy which is led by the Wisdom of Wisdom in Representative Deliberations through the first point As Citizens and Citizens of the Community, every Indonesian has the same rights and obligations in facing Globalization. Hypothesis of the problem is that the President will intervene in the 2024 Election in order to achieve continuity. Between the previous government and the future government, even though they want to do this, the goals are no longer purely in accordance with this, but there are deviations due to the factor of wanting to prioritize one's own group but with the protection of saying it is for the common interest or the interests of the State. In completing this paper, the author carried out or used a research method through library studies and reading materials from other media with the aim of completing the material or data in preparing this paper. Abstrak Dalam melakukan pembangunan harus berlangsung dengan kesinambungan sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan dapat berjalan dengan baik , damai dan dilanjutkan oleh presiden berikutnya sebagai hasil pemilu. Serta setiap masyarakat Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Pancasila sebagai dasar Negara dalam Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan melalui butir Pertama Sebagai Warga Negara dan Warga Masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama menghadapi Globalisasi Hipotesa terhadap permasalahan yaitu Turut Camput Presiden dalam Pemilu 2024 demi tercapainya kesinambungan Antara pemerintahan terdahulu dengan pemerintahan yang akan dating walau ingin melakukan hal ini namun tujuan sudah tidak murni sesuai dengan hal ini namun terdapat penyimpangan dikarenakan ada factor ingin mementingkan kelopmpok nya sendiri tetapi dengan perlindungan menyebut demi kepentingan bersama atau kepentingan Negara. Dalam menyelesaikan makalah ini, penulis melakukan atau menggunakan metode penelaahan melalui studi pustaka dan bahan bacaan dari media lainnya yang bertujuan untuk melengkapi materi atau data-data dalam penyusunan makalah ini.
Analisis Yuridis Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Mela Herlina; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2597

Abstract

The study aims to understand analysis trading in influence in the non-criminal corruption in Indonesia. Law Number 7 of 2006 is a form of UNCAC ratification which carries the consequence of an obligation on the government to reconcile this clause with UNCAC so that it can be used and binding as a legal provision in Indonesia. One form of corruption at the convention is trading in influence. The criminal act of corruption is classified as a hard-to-reach crime and has a correlation with trading in influence interdependence. So that the root of the problem that provides a gap point for abuse of authority/power and acts against the law needs to be given greater attention. Researchers use mixed methods research (MMR), which is research that is applied to researchers who have questions that need to be tested for results. As a method, this study provides guidelines for data collection and analysis, combining qualitative and quantitative approaches to obtain valid data and high reliability. The results of the qualitative research show that even though there are no binding written provisions regarding trading in influence as a criminal act of corruption in Indonesia, the interpretation made in finding the construction of the indictment against the perpetrators is possible in an effort to find law in order to achieve legal certainty in adherent countries. this principle of legality. Meanwhile, the results of the quantitative research showed that the respondents stated that they strongly agreed (rating 8.3) that the act of trading in influence included a gap in corruption. Abstrak Studi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Memperdagangkan Pengaruh (trading in influence) dalam tidak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 adalah bentuk ratifikasi UNCAC yang membawa konsekuensi kewajiban pada pemerintah untuk merekonsiliasi klausul ini dengan UNCAC agar dapat digunakan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Salah satu bentuk perbuatan korupsi pada konvensi tersebut adalah trading in influence. Tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai hard-to-reach crime dan memiliki korelasi sifat dengan trading in influence saling menginterpendensi. Sehingga akar permasalahan yang memberikan memberikan titik celah adanya penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan serta perbuatan melawan hukum perlu diberikan perhatian lebih besar. Peneliti menggunakan mixed methods research (MMR) yaitu penelitian yang diterapkan pada peneliti yang memiliki pertanyaan yang perlu diuji hasilnya. Sebagai metode, penelitian ini memberikan pedoman untuk pengumpulan dan analisis data, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data valid dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian kualitatif menunjukan bahwa meski belum ada ketentuan tertulis yang bersifat mengikat mengenai memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia, namun interpretasi yang dilakukan dalam menemukan kontruksi dakwaan kepada pelaku dimungkinkan dalam upaya penemuan hukum demi tercapainya kepastian hukum di negara penganut asas legalitas ini. Sementara hasil penelitian kuantitatif menunjukan bahwa responden menyatakan sangat setuju (rating 8,3) jika perbuatan memperdagangkan pengaruh termasuk celah masuk perbuatan tindak pidana korupsi.
Kendala Dalam Perjanjian Sewa Kapal TUGBOAT dan BARGE 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder Di Perairan Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya Martin Mangunsong; Marthin Loies; Mohammad Wira Utama
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2599

Abstract

One of the sea transportations that is really needed is transport ships, both from domestic and overseas routes. The mechanism for using ship transportation via rental or charter routes will carry out an agreement that is outlined in concrete form in the form of a charter agreement. The formulation of the problem discussed is the obstacles in the rental agreement for the 230 feet Tugboat and Barge as a means of transporting boulders and legal efforts to overcome obstacles in the rental agreement for the 230 feet Tugboat and Barge as a means of transporting boulders. The conclusion in this research, regarding the obstacles in the 230 feet Tugboat and Barge rental agreement as a means of transporting boulders, is the lack of legal awareness of the second party in understanding the contents of the agreement clauses, especially Articles III and Notary regarding the contents of the agreement clauses, resulting in disputes for the parties in the agreed agreement. Legal efforts to overcome obstacles in the 230 feet Tugboat and Barge rental agreement as a means of transporting boulders in Indonesian waters by applying good faith in carrying out achievements (rights and obligations) and writing the rental agreement into an authentic deed before a Notary.  Abstrak Mekanisme penggunaan transportasi kapal melalui jalur sewa atau charter, akan melakukan perikatan yang dituangkan di dalam bentuk konkrit berupa surat perjanjian sewa. Rumusan masalah yang dibahas yaitu kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder dan upaya hukum dalam mengatasi kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder. Kesimpulan dalam penelitian ini, mengenai kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder yaitu kurangnya kesadaran hukum pihak kedua dalam memahami isi klausul perjanjian khususnya Pasal III dan X dan tidak menuangkan ke dalam akta otentik sehingga tidak mendapat penjelasan dari Notaris mengenai isi-isi dari klausul perjanjian, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa bagi para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati. Upaya hukum mengatasi kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder di wilayah perairan Indonesia dengan menerapkan itikad baik dalam melaksanakan prestasi (hak dan kewajiban) dan menuangkan perjanjian sewa menyewa tersebut ke dalam akta otentik dihadapan Notaris.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Maret Vol. 3 No. 2 (2024): September Vol. 3 No. 1 (2024): Maret Vol. 2 No. 2 (2023): September Vol. 2 No. 1 (2023): Maret Vol. 1 No. 2 (2022): September Vol. 1 No. 1 (2022): Maret