cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu Izza Elvany
Contact Email
ayu.izza@uii.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
penerbitan.fh@uii.ac.id
Editorial Address
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55584
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30218586     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia merupakan media publikasi karya ilmiah hasil seminar nasional yang mengkaji berbagai permasalahan terkini dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Prosiding seminar nasional yang ditulis oleh penulis internal Fakultas Hukum UII maupun penulis eksternal tersebut diterbitkan sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun yaitu Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 4 no. 2 maret 2026" : 9 Documents clear
Menakar Daya Lindung Hukum Perikatan Terhadap Hak Masyarakat Adat: Kajian Normatif Dan Komparatif Vina Ayunda Pramesti; Sheila Noor Baity; Sinta Prasetya Dewi
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 2 MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam satu dekade terakhir, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat sedikitnya 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektar, yang mengakibatkan lebih dari 925 warga masyarakat adat dikriminalisasi dan mendapat kekerasan. Dalam berbagai diskursus mengenai masyarakat adat, pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih menjadi isu yang kompleks, terutama mengenai pengakuan dan implementasinya oleh negara. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, tetapi hal ini hanya berlaku bersyarat sepanjang “kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI”. Kegagalan hukum publik dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat menegaskan urgensi penelitian ini untuk menilai sejauh mana hukum perikatan dapat berperan sebagai instrumen perlindungan dan penjaminan hak masyarakat adat dalam hubungan kontraktual antara masyarakat adat, negara, dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menelaah sejauh mana hukum perikatan dapat melindungi hak masyarakat adat. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer (KUHPerdata, UUD 1945, UU sektoral terkait) dan sekunder (literatur akademik, putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta kebijakan di Kanada, Australia, dan Filipina menggunakan teknik deskriptif-analitis.
Pendekatan Hukum Profetik Terhadap Investasi Hutan Produksi Di Pulau Sipora Resti Kurnia; Amirudin Nur Wahid
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 2 MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pulau Sipora sebagai pulau kecil dalam pengelolaan investasi dan pelindungan masyarakat adat mengalami paradoks hukum. Paradoks ini berkaitan dengan ekspansi investasi hutan produksi yang kerap bertentangan dengan hak ulayat masyarakat adat. Rezim perizinan hukum investasi membuka ruang lebar eksplorasi tanpa diimbangi perhatian ekologis. Eksplorasi dari berbagai korporasi justru menimbulkan kerusakan ruang hidup bagi masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan menguraikan problematika peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Perlindungan Pulau-Pulau Kecil. Penelitian ini penting dilakukan karena telah terjadi peminggiran hak-hak masyarakat ada di Pulau Sipora. Rumusan masalah difokuskan pada: (1) Bagaimana disharmoni peraturan perundang-undangan bidang investasi di sektor hutan produksi memengaruhi pelindungan hukum masyarakat adat di Pulau Sipora dan (2) Bagaimana pendekatan hukum profetik dapat menjadi paradigma korektif terhadap problematika yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan integratif yang meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berbasis keadilan profetik. Hasil penelitian ini menunjukkan dua temuan utama. (1) Hukum positif dalam pengaturan rezim investasi di Pulau Sipora berwatak antroposentris dan berorientasi pada kapitalisasi ruang hidup. (2) Pendekatan hukum profetik mampu menjadi pendekatan korektif berbasis cita humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Penelitian ini menawarkan gagasan korektif untuk melalui pendekatan profetik untuk membebaskan ketimpangan hukum yang telah terjadi.
Pengaturan Prinsip Fpic Untuk Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proyek Transisi Energi Amalia Zulfa Pritasari; Anggar Puspita Ningrum
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 2 MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

abstrak
Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Pajak Hiburan Konser Musik di Kabupaten Sleman Fidecia Masayu Sharrla; Siti Rahma Novikasari
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 2 MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Sleman Regency Government's authority in supervising compliance with entertainment tax payments in music concerts. Entertainment tax is an important component of Regional Original Income (PAD), with a self-assessment method regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central and Regional Governments (HKPD Law). Sleman Regency has a strong entertainment sector dynamic with many national and international concerts, however, pre-research results indicate potential non-compliance such as ticket reporting manipulation, tax evasion through disguised activities, and non-transparency of the number of tickets sold. This study uses an empirical juridical method to assess the implementation of supervision, through interviews with the Sleman Regency BPKAD Office and three Concert Promoters, as well as document analysis related to reporting procedures, ticket distribution, and field supervision mechanisms. The results show that the Sleman Regency Government has implemented preventive supervision through direct monitoring, but repressive supervision regarding the application of administrative sanctions in the form of a 1% sanction of tax debts according to Regional Regulation Number 7 of 2023 has not been carried out. Although promoter compliance is considered relatively high, challenges remain, including limited supervisory human resources, coordination between police agencies and tourism agencies, and weak transparency in ticket reporting. This study recommends strengthening digital reporting, integrating the licensing system with tax verification, and routine audits to prevent local revenue leakage. These findings are expected to contribute to improving regional tax governance based on accountability and legal certainty.
Tanggung Jawab Bank sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Simpanan Deposito Alif Imaduddin Azzam; Inda Rahadian
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 2 MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banks are obligated to ensure the security of funds deposited by the public in accordance with the Banking Law. In practice, issues concerning the loss of customers deposits frequently occur. Therefore, this research aims to examine the legal problems related to, first the liability of banks for the loss of customer deposit funds and second, the legal protection provided to customers in cases of lost deposit funds within a bank. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case approach based on secondary data sources. The findings of this research conclude that banks bear responsibility for compensating the losses incurred from the disappearance of customer deposit funds, based on the principle of vicarious liability. The legal protection available to customers includes both preventive legal protections, as stipulated in Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector, Financial Services Authority Regulation on Customer and Public Protection in Financial Services Sector, and the Financial Services Authority Regulation on Risk Management Implementation for Commercial Banks. As repressive legal protection is provided through complaint procedures and dispute resolution processes at the bank level, through the Financial Services Authority, and ultimately through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution or the courts.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Larangan Penggunaan Jalan Umum oleh Angkutan Batubara di Kalimantan Selatan Siti Raihanah; Moh. Hasyim
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 2 MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of law enforcement against violations of the prohibition on the use of public roads by coal transporters in South Kalimantan. The research problem formulation includes law enforcement efforts against business axtors violating the prohibition on the use of public roads, the obstacles encountered in enforcing such law, and the compliance of law enforcement with applicable regulations. The research method used is empirical research with primary and secondary data. The approach in this study consists of two types: a legislative approach and a conceptual approach. Data analysis teachniques utilize qualitative analysis, and data collection techniques through literature review and interviews. This study has found several findings. The results indicate that law enforcement against violations of the prohibition on the use of public roads by coal transporters has been implemented, but the application of applicable sanctions has not been optimal
Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Anis Hamidah; Rizky Ramadhan Baried
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 2 MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study presents an analysis of the concept and role of the Mukomuko Regency Land Office as a mediator in resolving land ownership disputes, with the formulation of the problem: What are the procedures for the Mukomuko Land Office as a mediator in resolving land ownership disputes? and What are the obstacles encountered by the Mukomuko Land Office as a mediator between the parties in resolving land ownership disputes? This research is an empirical research, using a conceptual approach and a statutory approach, data collection is carried out by observation or interviews, data analysis in this study uses qualitative analysis methods. This study obtained the results that the Mukomuko district land office in dispute resolution has a role to mediate in resolving existing dispute cases, is neutral, does not take sides on any side, seeks solutions and solutions together, so that no party feels disadvantaged in the settlement event. this dispute. The settlement of land disputes is based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. There are two factors that hinder the mediation process, namely obstacles that come from the disputing parties and obstacles from the mediator himself.
Perbandingan Pengaturan Kelembagaan Danantara Dengan Temasek Holdings Singapura Dan Khazanah Berhad Malaysia Nurul Khotimah; Lucky Suryo Wicaksono; Siti Anisah
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 2 MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The establishment of the Investment Management Agency Daya Anagata Nusantara (Danantara) under Law Number 1 of 2025 marks a paradigm shift in Indonesia’s state wealth management. However, Danantara’s institutional design raises normative concerns, including the ambiguity of its sui generis legal status, weak independent oversight, and unclear public accountability. This study compares Danantara’s institutional regulations with Temasek Holdings (Singapore) and Khazanah Nasional Berhad (Malaysia), and formulates an ideal model of oversight and legal accountability. Using a normative legal method with statutory, comparative, and conceptual approaches, this study finds that Danantara fundamentally differs from Temasek and Khazanah in three aspects: the legal regime of establishment, the degree of separation between ownership and management functions, and clarity of institutional mandate. Based on best practices from both institutions, this study proposes an ideal oversight model for Danantara built on three pillars: strengthened internal oversight through independent board restructuring, multilayered external oversight encompassing mandatory independent audit and parliamentary reporting, and structured public transparency through adoption of the Santiago Principles and mandatory annual public reporting.
Telaah Program Makan Bergizi Gratis Melalui Perspektif Good Governance Dan Actio Popularis (Citizen Lawsuit) Rizky Ramadhan Baried
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 2 MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program makan bergizi gratis (MBG) oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran membawa harapan sebagai upaya menuju Indonesia Emas 2045, namun terdapat persoalan serius dalam legalitas, tata kelola, akuntabilitas. Akibatnya ribuan pelajar mengalami keluhan kesehatan dari program ini sampai dengan kasus keracunan yang merupakan kerugian telah diderita oleh para pelajar sebagai bagian dari warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritis program makan bergizi gratis berdasarkan konsep good governance, dan probabilitas penggunaan citizen lawsuit sebagai alat partisipatoris warga negara terhadap perbaikan program ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan kasus; penggunaan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum dengan teknik studi pustaka dan studi dokumen akan digunakan dalam penelitian ini, didukung dengan teknik analisis preskriptif kualitatif. Program MBG ini lemah dalam pelaksanaan, bahkan persiapannya karena tidak mengindahkan nilai-nilai akuntabilitas, partisipatif, transparansi, dan legalitas – sebagaimana dimaksud konsep good governance. Akibat yang muncul yang disebabkan abainya pemerintah dalam program ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui mekanisme hukum di pengadilan: citizen lawsuit/action popularis.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 JULI 2026 Vol. 4 No. 3 MEI 2026 Vol. 4 No. 2 MARET 2026 Vol. 4 No. 1 JANUARI 2026 Vol. 3 No. 6 NOVEMBER 2025 Vol. 3 No. 5 SEPTEMBER 2025 Vol. 3 No. 3 MEI 2025 Vol. 3 No. 2 MARET 2025 Vol. 3 No. 1 JANUARI 2025 Vol. 2 No. 6 NOVEMBER 2024 Vol. 2 No. 5 SEPTEMBER 2024 Vol. 2 No. 4 JULI 2024 Vol. 2 No. 3 MEI 2024 Vol. 2 No. 2 MARET 2024 Vol. 2 No. 1 JANUARI 2024 Vol. 1 No. 4 NOVEMBER 2023 Vol. 1 No. 3 SEPTEMBER 2023 Vol. 1 No. 2 JULI 2023 Vol. 1 No. 1 MEI 2023 More Issue