cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Budianto
Contact Email
agus.budianto@uph.edu
Phone
+622125535168
Journal Mail Official
lexprospiciteditor@gmail.com
Editorial Address
Kampus Pascasarjana Universitas Pelita Harapan Plaza Semanggi lt. 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Lex Prospicit
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 29881781     EISSN : 29881773     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Prospicit is a scientific journal published by the Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan in collaboration with Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) and serves as a venue for scientific information in the field of law resulting from scientific research or research-based scientific law writing. The articles published in this journal cover a broad range of topics, including Business Law, Antitrust and Competition Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Agrarian Law, Health Law, Adat Law, Environmental Law, Banking Law, Cyber Law, Bankruptcy Law, WTO Law, Investment Law, Tax Law, Human Rights Law, ADR and Arbitration Law, and Labor Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1: February 2025" : 5 Documents clear
Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Pada Badan Usaha Milik Negara Dina, Monica Elizabeth
Lex Prospicit Vol. 3 No. 1: February 2025
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lp.v3i1.7210

Abstract

In implementing business judgment rule, State-Owned Enterprises must carefully consider financial aspects, including a comprehensive risk-benefit analysis, and ensure that decisions taken support the long-term goals of the SOE. This study aims to analyze the extent to which the application of the BJR principle in SOE decision-making includes aspects of transparency and accountability and to identify best practices in achieving transparency and accountability in SOE decision-making. This study uses a qualitative research method with a descriptive analytical approach. The literature study on the application of BJR in SOEs provides legal protection for directors in making decisions that are oriented towards the interests of the company. This principle provides flexibility to directors to make appropriate business decisions by considering the long-term interests of the company. Bahasa Indonesia Abstrak: Dalam penerapan business judgement rule, Badan Usaha Milik Negara harus mempertimbangkan aspek keuangan dengan cermat, termasuk analisis risiko dan manfaat yang menyeluruh, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung tujuan jangka panjang BUMN. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip BJR dalam pengambilan keputusan BUMN mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas serta mengidentifikasi praktik terbaik dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik studi literatur penerapan BJR pada BUMN memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan perusahaan. Prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada direksi untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan.
Perlindungan Hukum Atas Saldo Uang Elektronik yang Hilang Adam, Yheskiel Januar; Inkiriwang, Timothy Joseph
Lex Prospicit Vol. 3 No. 1: February 2025
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lp.v3i1.7743

Abstract

Using e-money has risks, one of which is losing your balance. Loss of e-money balance can occur due to various factors, such as lost cards, hacked cards, or transactions carried out by irresponsible parties. The purpose of this research is to analyze if the current regulations sufficient to provide legal protection for e-money users, ways to improve the security of the e-money system to prevent balance loss, as well as ways to improve the identification of parties responsible for lost e-money balances. The research method used in this research is normative-empirical legal research with quantitative descriptive analysis. Legal protection for electronic money balances in Indonesia is still not completely adequate. This is because there are several factors that can hinder legal prosecution by e-money users, such as the difficulty of identifying the party responsible for lost balances, the difficulty of proving that there are defects in goods or services and the lack of knowledge of e-money users about legal protection. There are several ways to improve the security of the e-money system to prevent balance loss, namely, using more sophisticated security technology, increasing e-money users' awareness of security and increasing supervision of e-money issuers. There are several ways to increase the identification of parties responsible for lost e-money balances, namely providing obligations to e-money issuers to store e-money transaction data for a certain period of time, increasing cooperation between related parties, such as the government , e-money issuers, and internet service providers, and with improvements in regulations, e-money system security, and identification of parties responsible for lost e-money balances, it is hoped that it can provide more effective legal protection for e-money users. Bahasa Indonesia Abstrak: Penggunaan e-money memiliki risiko, salah satunya adalah kehilangan saldo. Kehilangan saldo e-money dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kartu hilang, kartu diretas, atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna e-money, cara meningkatkan keamanan sistem e-money untuk mencegah terjadinya kehilangan saldo serta cara meningkatkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan saldo e-money. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan analisis deskriptif kuantitatif. Perlindungan hukum atas saldo uang elektronik di Indonesia masih belum sepenuhnya memadai karena terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat penuntutan hukum oleh pengguna e-money, seperti sulitnya mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan saldo, sulitnya membuktikan adanya cacat pada barang atau jasa dan kurangnya pengetahuan pengguna e-money tentang perlindungan hukum. Cara untuk meningkatkan keamanan sistem e-money untuk mencegah terjadinya kehilangan saldo yaitu menggunakan teknologi keamanan yang lebih canggih, meningkatkan kesadaran pengguna e-money tentang keamanan dan meningkatkan pengawasan terhadap penerbit e-money. Cara untuk meningkatkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan saldo e-money yaitu memberikan kewajiban kepada penerbit e-money untuk menyimpan data transaksi e-money dalam jangka waktu tertentu, meningkatkan kerja sama antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, penerbit e-money, dan penyedia jasa internet, dan dengan adanya perbaikan dalam regulasi, keamanan sistem e-money, dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan saldo e-money, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pengguna e-money.
Implikasi Hukum Atas Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Solichin, Arjana Bagaskara
Lex Prospicit Vol. 3 No. 1: February 2025
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lp.v3i1.7762

Abstract

This research aims to analyze the dynamics of cryptocurrency regulation in Indonesia, particularly regarding the transfer of regulatory authority from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK) following the enactment of Law Number 4 of 2023. The research methodology employed is the normative legal research method with legislative and conceptual approaches. The analysis is conducted through a review of Law Number 4 of 2023, relevant regulations, and management concepts related to cryptocurrency management, focusing on risk management principles and strategic policies. The results of this study indicate that the comparative analysis of regulations between Bappebti and OJK indicates significant differences in approach. Bappebti emphasizes technical and commercial aspects, while OJK tends to focus on legal and systemic aspects. The transfer of authority has the potential to impact consumer protection and market security. The regulatory flexibility and cross-sectoral coverage of OJK provide the potential for synergy and harmonization with Bappebti. Active collaboration between OJK, Bappebti, Bank Indonesia, PPATK, and relevant institutions is required to achieve clear regulations, optimal consumer protection, and sustainable development of the cryptocurrency industry. Bahasa Indonesia Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika regulasi aset kripto di Indonesia, khususnya terkait peralihan kewenangan pengaturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, peraturan perundang-undangan terkait, dan konsep manajemen terkait pengelolaan aset kripto, dengan fokus pada prinsip-prinsip manajemen risiko dan kebijakan strategis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa analisis perbandingan regulasi antara Bappebti dan OJK mengindikasikan perbedaan pendekatan yang signifikan. Bappebti lebih menekankan aspek teknis dan komersial, sedangkan OJK lebih cenderung pada aspek legal dan sistemik. Peralihan kewenangan tersebut berpotensi mempengaruhi perlindungan konsumen dan keamanan pasar. Fleksibilitas regulasi dan cakupan lintas sektor OJK memberikan potensi untuk sinergi dan harmonisasi dengan Bappebti. Diperlukan kerjasama aktif antara OJK, Bappebti, Bank Indonesia, PPATK, dan lembaga terkait untuk mencapai regulasi yang jelas, perlindungan konsumen optimal, dan pengembangan industri aset kripto yang berkelanjutan.
Legal Compliance of Indonesian Marriage Law with the Universal Declaration of Human Rights Kennedy, Alexander
Lex Prospicit Vol. 3 No. 1: February 2025
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lp.v3i1.8937

Abstract

The Indonesian Marriage Law Number 1 of 1974 requires marriages to follow the religious laws of both parties, creating challenges for couples from different faiths. These legal constraints often complicate marriage registration, affecting the legal status, inheritance rights, and recognition of children from such unions. The tension between individual rights and religious conformity results in a legal paradox, as Indonesia seeks to balance constitutional freedoms with religious harmony. This article explores the complexities of interfaith marriage in Indonesia, focusing on the interplay between religious doctrines, legal frameworks, and societal attitudes. Using a normative juridical approach, this study analyzes statutory regulations, court decisions, and legal literature to assess the alignment of Indonesia’s laws with international human rights standards, especially Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Case studies show that while some court rulings have supported interfaith marriage, broader legal reforms and social acceptance remain necessary. The article concludes with recommendations for reform, emphasizing the need for legal provisions to accommodate interfaith unions, foster social acceptance, and create a balanced framework that respects religious values and individual freedoms. By promoting open dialogue and a more inclusive legal environment, Indonesia can navigate the complexities of interfaith marriage, balancing tradition with modernity. These efforts could contribute to a society that respects diversity and the evolving aspirations of its people.
Implementasi Hukum Terhadap Buzzer Politik yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Soegiarto, Angelica Christyanto
Lex Prospicit Vol. 3 No. 1: February 2025
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lp.v3i1.9112

Abstract

The presence of political buzzers on social media has a significant impact on the political map in Indonesia, especially in terms of spreading hoaxes and misleading information that can damage the reputation of certain individuals or groups. This phenomenon has the potential to cause unrest in the community, especially in the context of elections and democratic stability. This research aims to analyze the application of law against political buzzers in Indonesia, as well as identify the elements of political buzzer actions that can cause public unrest. The research method used is normative-empirical legal research, by collecting secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then reinforced by interviews with relevant sources. The results showed that although there are laws and regulations, such as Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, the application of law against political buzzers has not been effective. This is due to the ineffective application of the offense of complaint which depends on the initiative of the aggrieved party, as well as the complexity of political dynamics. This research also found that political buzzers can be categorized based on the rewards received and the purpose of disseminating controversial and damaging information. Bahasa Indonesia Abstrak: Kehadiran buzzer politik di media sosial memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peta politik di Indonesia, terutama dalam hal penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan yang dapat merusak reputasi individu atau kelompok tertentu. Fenomena ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama dalam konteks pemilu dan stabilitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap buzzer politik di Indonesia, serta mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan buzzer politik yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diperkuat dengan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapan hukum terhadap buzzer politik belum efektif. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya penerapan delik aduan yang bergantung pada inisiatif dari pihak yang dirugikan, serta kompleksitas dinamika politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa buzzer politik dapat dikategorikan berdasarkan imbalan yang diterima dan tujuan penyebaran informasi yang bersifat kontroversial dan merusak. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2: July 2025 Vol. 3 No. 1: February 2025 Vol. 2 No. 2: July 2024 Vol. 2 No. 1: February 2024 Vol 2, No 1: February 2024 Vol 1, No 2: July 2023 Vol. 1 No. 2: July 2023 Vol 1, No 1: February 2023 Vol. 1 No. 1: February 2023