cover
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
m.dian.hikmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dian.hikmawan@untirta.ac.id
Editorial Address
Jl raya Pandeglang-Rangkas KM 2 Cilendu, Pandeglang-Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
Journal of Citizenship
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 28296028     DOI : https://doi.org/10.37950/joc
Core Subject : Social,
Journal of Citizenship (JOC) is an open-access journal and peer-reviewed journal. JOC try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and Political issues in Asia: Democratization, citizenship, Comparative politics, environmental issues, digital society and disruption, community welfare, social development, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, governance, human rights & democracy. (JOC) Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Volume 4 Issue 1, 2025" : 15 Documents clear
Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Pendekatan City Branding Lebak Unique Di Kabupaten Lebak Fauzan, Reza
Journal of Citizenship Volume 4 Issue 1, 2025
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/joc.v4i2.571

Abstract

The tourism sector has become a new industry that can provide rapid economic growth in terms of job opportunities, income, living standards, and activating other production sectors. Lebak Regency has the potential to be one of the priorities for enhancing economic growth in order to achieve community welfare. This study examines the tourism development strategy of lebak unique through the city branding approach in Lebak Regency. The concept used in this study is city branding from Insch (2011). The research method uses qualitative research methods. According to Insch, there are four d imensions of City Branding analysis, namely: identity, objective, communication, and coherence. While the research method used is a qualita tive method. The results of the study show that: a tourism development strategy of Lebak Unique through a city branding approach in Lebak Regency has been carried out based on 4 dimensions namely, 1) Identity, 2) Objective, 3) Communication, and 4) Coherence). The Lebak Regency Government emphasizes the tourism sector to support city branding. Then, it is also known that the strength of city branding in Lebak Regency lies in the dimensions of communication and commitment because there is a new dimension of communication and commitment. The communication carried out by the Lebak Regency Government is using persuasive communication including primary, secondary, and tertiary. Therefore, with this persuasive communication, there is a commitment from stakeholders to always jointly promote and develop tourism in Lebak Regency
Perbandingan Hukum Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Mekanisme Asesmen Terpadu Indonesia dengan CDT Portugal Alfarisi, Salman
Journal of Citizenship Volume 4 Issue 1, 2025
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v4i1.587

Abstract

Krisis kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia akibat perkara narkotika menunjukkan kesenjangan fundamental dengan konsep rehabilitasi dalam UU No. 35 Tahun 2009. Di sisi lain, Portugal berhasil menekan populasi penjara secara drastis melalui kebijakan dekriminalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan hukum antara mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) di Indonesia dengan Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência(CDT) di Portugal, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan efektivitas implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan perundang-undangan (statute approach). Analisis data kualitatif menggunakan Teori Perbandingan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto secara terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TAT Indonesia tidak efektif akibat faktor hukum yang ambigu (dualisme punitif-rehabilitatif) ,dominasi faktor penegak hukum (BNN/Polri), dan output rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum. Sebaliknya, CDT Portugal efektif karena substansi hukumnya (UU 30/2000) jelas, desain kelembagaannya (di bawah Kementerian Kesehatan) berorientasi pada kesehatan publik, dan keputusannya bersifat final. Kegagalan Indonesia berakar pada pandangan yang masih melihat penyalahguna sebagai objek hukum, berbeda dengan Portugal yang memandangnya sebagai warga negara dengan hak atas kesehatan.
Promblematika Tayangan Trans7 dalam Feodalisme di Pesantren Alfaris, Rayan; Nurrahman, Dimas; Farid , Abdul; Rahmadani, Ananda; Musi , Suriyani
Journal of Citizenship Volume 4 Issue 1, 2025
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v4i1.591

Abstract

Pemberitaan Trans7 melalui program Xpose Uncensored yang menyoroti kehidupan pesantren memicu perdebatan tentang feodalisme dan relasi kuasa antara kiai dan santri. Tayangan tersebut dianggap kurang sensitif terhadap nilai budaya dan religius, sehingga menimbulkan bias dalam pemahaman masyarakat terhadap pesantren. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bentuk feodalisme di pesantren dibingkai oleh Trans7 serta implikasinya terhadap citra pesantren di ruang publik. Metode yang digunakan adalah library research dengan menelaah literatur, dokumen, dan kajian terkait komunikasi massa, framing media, dan sosial keagamaan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan pemberitaan Trans7 lebih menonjolkan kontroversi dan kurang mempertimbangkan konteks sosial budaya, sehingga membentuk opini publik yang tidak seimbang. Dibutuhkan peningkatan literasi media dan etika jurnalisme sensitif budaya.
Pendewasaan Pendewasaan Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd adz-Dzari'ah dan Maslahah Mursalah Ahmad, rasyid
Journal of Citizenship Volume 4 Issue 1, 2025
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v4i1.592

Abstract

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk membentuk suatu keluarga diperlukan berbagai aspek terutama adalah kematangan fisik dan psikis orang yang akan membina rumah tangga tersebut, kematangan fisik seseorang bisa dilihat dari usia sedangkan kematangan psikis tolak ukurnya adalah sikap kedewasaan. Adanya pembatasan terhadap usia perkawinan di Indonesia adalah untuk memberikan kepastian tentang kedewasaan untuk membina rumah tangga sebagai bentuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian disebabkan ketidakmampuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia karena belum tercapainya sikap dewasa pasangan, sejalan dengan hal tersebut di dalam kaidah hukum Islam ada yang dinamakan sebagai sadd adz-dzariah suatu kaidah yang bertindak sebagai preventif dari sesuatu yang buruk yang akan terjadi, dalam hal ini adalah pencegahan perkawinan usia anak, sama dengan teori maslaha mursalah yang menekankan pada aspek kemaslahatan tentang pendewasaan usia perkawinan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sadd adz-dzari’ah dan maslahah mursalah. Adapaun hasil dari penelitian ini adalah melalui pandangan sadd adz-dzariah pendewasaan usia perkawinan adalah merupakan bentuk untuk menutup segala bentuk mafsadat yang kana terjadi apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau usia anak. Maslahah mursalah sebagai dasar penentuan pendewasaan usia anak adalah upaya untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai.
Relationship between Floating Net Cage Farmers and Bosses in Haranggaol Horisan, Simalungun Regency, North Sumatra, Indonesia Uly, Uly Artha Saragih; Erond L.Damanik
Journal of Citizenship Volume 4 Issue 1, 2025
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v4i1.638

Abstract

Abstract: The study aims to understand the forms of social and economic relationships between floating net cage (FNC) farmers and bosses (tauke), as well as their impact on farmers’ welfare and the management of fair and sustainable FNC enterprises in Haranggaol Horisan Village, Simalungun Regency. The research employs a qualitative method with a descriptive approach through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consist of independent FNC farmers, FNC farmers partnered with bosses, members of fisheries associations, and the local village head. The results show two main types of relationships between farmers and bosses: bonded partnership relations and independent relations. Farmers who are bound to tauke experience a high level of dependency since all production needs are supplied by the tauke under a post-harvest payment system, while the selling price of fish is unilaterally determined by the tauke, weakening the farmers’ bargaining position. Conversely, independent farmers possess greater economic autonomy but face higher market risks. Such unequal relationships create a socio-economic structure that benefits the tauke while disadvantaging small-scale farmers. This study recommends strengthening farmers’ institutions through the establishment of cooperatives, government intervention in price regulation and access to capital, and ensuring transparency in partnership agreements to create more equitable relationships, improve farmers’ welfare, and maintain the economic sustainability of fisheries in the Haranggaol Horisan area. Keywords: relations, socio-economic, floating net cage, bosses

Page 2 of 2 | Total Record : 15