cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law" : 7 Documents clear
Jual Beli Boneka Seks Secara Online Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan Sadd Adz-Dzari'ah Muhammad Taufan Bahril Sahara
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli boneka seks secara online dimaksud ialah transaksi elektronik yang memperjual belikan boneka seks kepada semua kalangan tanpa danya batasan aturan terkait siapa yang boleh membeli. Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui jual beli boneka seks secara online, dan untuk mengetahui tinjauan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan sadd adz-dzarî’ah terhadap model jual beli boneka seks secara online. Jenis penelitian yang ini adalah penelitian normatif atau pustaka dengan menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan sadd adz-dzarî’ah. Jual beli boneka seks secara online, tidak terbatas atau sangat bebas dalam pelaksanaannya. Baik dari segi pengiklanan, dan penjualannya. Hal ini akibat belum efektifnya pelaksanaan peraturan PP-PSTE belum mengatur secara detail mengenai penjualan boneka seks secara online. Sedangkan, dalam sadd adz-dzarî’ah mengenai jual beli boneka seks secara online ketika menimbulkan hal-hal terlarang. Maka, jual beli tersebut harus dilarang dan dapat dihukumi haram. Jual beli boneka seks secara online seharusnya dikontrol pemasarannya, peredarannya oleh satu pintu atau melalui lembaga dinas yang terkait.
Praktik Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam Halimatus Syakdiyah
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli dalam islam hukumnya boleh dan halal, kecuali ada sebab yang mengharamkannya. Salah satunya faktor objektif seperti praktik jual beli lukisan manusia, mayoritas ulama terdahulu mengharamkan karena dianggap menyerupai ciptaan Allah swt dan/atau mengarah pada kemusyrikan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pandangan islam terhadap praktik jual beli lukisan manusia secara online perspektif ulama kontemporer dan Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dari hasil wawancara pelukis sekaligus distributor, konsumen dan ulama. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai pertimbangan hukum konvensional, kemudian beberapa literatur pendapat ulama Nahdlatul Ulama, buku-buku, artikel dan website yang berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan perbandingan dalam pandangan hukum islam. Hasil penelitian ini ialah praktik jual beli lukisan manusia di Galeri Rizal Art menggunakan sistem elektronik via online sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan memiliki karakteristik jenis akad salam dan istishna’. Menurut ulama Nahdlatul Ulama, lukisan manusia baik membuatnya, menjual dan memilikinya diperbolehkan selama tujuannya tidak mengarah pada kemusyrikan dan menandingi ciptaan-Nya. Sehingga hasil dari transaksi jual-beli lukisan manusia hukumnya ialah halal.
Urgensi Konsep Perlindungan Konsumen Terhadap Program Flash Sale Pada Marketplace Shopee Muhammd Faizal Luqi Luqman
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum konsumen dalam progam flash sale ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum konsumen dalam promo flash sale ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus tentang promo flash sale. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah content analysis method dengan tinjaun yuridis sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang digunakan pada penggunanaan data sekunder. Hasil dari penelitian ini ada dua. Pertama, dalam promo flash sale terjadi penawaran yang tidak sesuai dan kurangnya pencantuman hak informasi yang benar dan jelas, sehingga hak-hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar dan jelas menjadi tidak terpenuhi. Kedua dari tinjauan hukum islam, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam promo flash sale tidak memenuhi asas beriktikad baik dalam hukum islam yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan pada konsumen.
Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Yoga Aprilianda Pratama
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pengiriman barang, pihak jasa ekspedisi PT. J&T memiliki SOP dalam pengiriman barang tersebut. Di dalam SOP tersebut terdapat yang namanya tanggung jawab dalam pengiriman barang dan memiliki peraturan-peraturan dalam pengiriman barang tersebut. Kemudian ada juga terkait SOP yang mengecualikan jika terdapat kondisi yang force majeure. Meninjau dari Pulau Bawean yang merupakan pulau terpencil yang terdapat pada provinsi Jawa Timur, dan lokasi pulau tersebut berada di tengah-tengah antara pulau Jawa dengan Kalimantan, akan tetapi pulau Bawean masih ikut dalam kabupaten Gresik. Akses menuju pulau Bawean tersebut bisa melalui laut dan udara, akan tetapi jika akses laut tergantung pada tinggi gelombang air laut, jadinya kalau lagi ada cuaca buruk maka kapal yang menuju pulau Bawean dari Kabupaten Gresik akan di hentikan sampai ada info dari BMKG terkait cuaca. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, penulis ingin meneliti tentang bangaimana sikap tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam mengantarkan barang ke pulau bawean apakah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Dari hasil penelitian penulis, bahwa dalam hal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008. Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh ganti kerugian tersebut.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan Rachma Fadila Anggitafani
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pinjaman online merupakan salah satu teknologi finansial yang perkembangannya begitu pesat. Namun beberapa tahun terakhir ini muncul penyalahgunaan terkait data pribadi pengguna pinjaman online. Pelanggaran itu dilakukan dengan mengakses data pribadi konsumen didalam telepon genggam dan menyebarkannya tanpa izin. Tindakan ini tentu saja mengganggu hak privasi peminjam pinjaman online. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pinjaman online menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 dan aspek kemaslahatannya. Salah satu prinsip dalam peraturan tersebut adalah keamanan data dan/atau informasi konsumen. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap data pribadi dilakukan secara preventif dengan mewajibkan pelaku usaha memiliki izin menggunakan data pribadi konsumen sebelum menggunakannya dan OJK wajib melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian perlindungan hukum secara represif dengan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan.
Implementasi PERMA NO. 1 TAHUN 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Maslahah Mira Ade Widyanti
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Informasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil tinjauan maslahah. PERMA No.1 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik merupakan bentuk perwujudan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, seperti pendaftaran perkara dan persidangan dilakukan secara online. Asas ini bertujuan memberikan keadilan, dan kepastian hukum. Terdapat beberapa kendala bagi orang yang awam teknologi dan daerah yang sulit akses internet. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan pihak pengadilan. Fokus analisis yang dipaparkan dalam artikel ini adalah implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil tinjauan maslahah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Proses pengolahan data dilakukan dengan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Negeri Bangil menerapkan e-court sesuai PERMA No. 1 Tahun 2019, sehingga terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-court merupakan suatu mashlahah baru yang mendatangkan manfaat dan kemudahan beracara di pengadilan, dan menjauhkan dari kemudharatan yaitu pemungutan biaya diluar acara persidangan, melakukan suap terhadap hakim serta memutuskan penyebaran virus Covid-19 sebab masyarakat berperkara tidak perlu berkerumun, berinteraksi, dan tidak bertatap muka secara langsung di Pengadilan.
Toko Tanpa Lapak: Pendampingan Atas Komunitas Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang M Nur Yasin; Abd Rouf; Khairul Umam
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi informasi memberikan akses kepada masyarakat milenial saat ini. Banyak yang bisa diakses melalui teknologi informasi dengan banyaknya aplikasi yang diciptakan anak muda. Aplikasi yang ditawarkan sangat memudahkan masyarakat di kancah dunia. Kominfo menyebutkan jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2016. Dari Data mahasiswa UIN Malang yang diperoleh setelah melakukan survey ada sekitar 92,5% atau 40 mahasiswa maupun mahasiswi yang mempunyai toko tanpa lapak atau berjualan online. Barang yang mereka jual dari data tersebut kebanyakan adalah makanan dan minuman serta fashion dan lain-lain. Survey dengan mengolah data yang didapatkan kebanyakan mahasiswa minat untuk diberikan wadah oleh kampus dalam hal penjualannya. Dalam konteks pengembangan kampus hari ini, di UIN Malang sendiri sudah menjadikan kampusnya sebagai kelas WCU (World Class University) dan seharusnya di dalamnya mewadahi mahasiswa yang minat dengan dunia kewirausahaan. Pendampingan ini menggunakan pendekatan (ABCD) Asset Based Community Development, yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh pemuda atau komunitas mahasiswa.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue