Articles
24 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law"
:
24 Documents
clear
<![CDATA[Pelanggaran Terhadap Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 ]]>
<![CDATA[Mardiatul Hayati]]>;
<![CDATA[Dwi Fidhayanti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelanggaran terhadap karya sinematografi pada aplikasi telegram berdasarkan UUHC dan Fatwa MUI serta upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan pihak telegram untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya sinematografi pada aplikasi telegram. Penelitian ini merupakan penelitian empiris (yuridis empiris), metode pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara. Data penelitian lapangan kemudian dianalisis menggunakan UUHC dan Fatwa MUI. Hasil dari penelitian adalah (1)Beberapa channel pada aplikasi Telegram melakukan sharing film/series. Pihak dari Telegram sudah melakukan berbagai upaya yakni dengan melakukan take down terhadap film/series yang mengandung Hak Cipta. Akan tetapi sampai sekarang belum ada efek jera dari setiap pengguna aplikasi telegram. Sehingga apabila ditinjau dalam perspektif UUHC praktik sharing film/series merupakan suatu pelanggaran. (2) Hak Cipta merupakan salah satu cabang HKI. Dimana dalam fatwa MUI, HKI termasuk dalam kategori huquq maaliyah yang sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dan mendapat perlakuan yang sama seperti harta kekayaan pada umumnya.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perjanjian Hak Pakai Yang Tidak Terdaftar Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Dan Hukum Islam (Studi di Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep) ]]>
<![CDATA[Sulthonul Ghuyub]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam ketentuan Perundang-undang bahwa hak pakai wajib di daftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Ketidak sesuaian terjadi, Undang-undang yang berlaku tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Fokus bahasan penelitian ini pada Legalitas Hak Pakai Yang Tidak Terdaftar Atas Tanah Negara Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep), Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris yang secara keseluruhan merupakan jenis penelitian yang sah secara sosiologis yang secara khusus menganalisis pengaturan-pengaturan yang sah dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di mata masyarakat Sumber data utama (primer) yaitu wawancara, sedangkan data sekunder penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan dan literasi lainnya yang mendukung penelitian ini. Pembahasan penelitian ini tertuju pada hasil Perjanjian Hak Pakai didesa Sepanjang merupakan Perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di bidang pertanahan. Tanah yang menjadi objek akan kembali kepada desa selaku pemberi hak. Menurut hukum Islam, perjanjian muzara’ah atau hak pakai di desa sepanjang rukun dan syaratnya telah terpenuhi artinya sah.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di PT. Cakra Guna Cipta Menurut Konsep Keadilan dalam Islam Ali Muhammad Ash-Shallabi ]]>
<![CDATA[Isti Puji Rahayu]]>;
<![CDATA[Iffaty Nasyi'ah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan bagaimana perusahaan dalam memenuhi hak terhadap penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap HRD PT. Cakra Guna Cipta Malang dan beberapa karyawan penyandang disabilitas, kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, PT. Cakra Guna Cipta belum sepenuhnya mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, pemenuhan tersebut hanya sebatas pada penyamarataan kesempatan antara karyawan penyandang disabilitas dan karyawan non disabilitas, belum pada penyesuaian terhadap keberagaman disabilitas berupa fasilitas, serta belum terpenuhinya kesempatan yang luas dan transparan dalam proses rekruitmen. Kedua, pemenuhan hak yang dilakukan oleh PT. Cakra Guna Cipta terhadap penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan belum dapat dikatakan adil, karena menurut konsep keadilan yang dikemukakan oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi bahwa keadilan tidak terbatas pada sekedar menahan diri untuk tidak merugikan orang lain dan memberikan haknya kepada setiap orang, melainkan mencakup sesuatu yang lebih dalam dan lebih jauh, yakni berupa keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan ketertiban bagi perdamaian dan kemajuan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Penjaminan Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan ]]>
<![CDATA[Siti Fatimatuz Zahro]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penjaminan resi gudang menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Pasuruan. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, KH. Nurul Huda dan pihak pengurus dan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang. Hasil pembahasan menunjukkan dua kesimpulan, yaitu MUI Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa penimbunan bahan pokok dengan tujuan memonopoli harga pasar dalam kitab Bulughul Maram disebut dengan ikhtikar, sedangkan hal tersebut tidak mengintepretasikan praktek Sistem resi Gudang, sehingga MUI Kabupaten Pasuruan tidak mengeluarkan fatwa larangan untuk sistem resi gudang. tidak ada fatwa yang melarang adanya sistem Resi Gudang karena Sistem Resi Gudang. Gudang Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan ditahun 2010 sempat hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya selama hampir 10 tahun. Hal tersebut dapat mengindikasikan kurangnya minat dari para petani Kabupaten Pasuruan terhadap sistem Resi Gudang sekalipun telah dilakukan sosialisasi dari pemerintah dan pihak pengelola gudang Sistem Resi Gudang. Selain itu, mayoritas petani Kabupaten Pasuruan berumur ≥ 50 tahun yang memeliki pemikiran sederhana, sehingga para petani dapat langsung menerima keuntungan secara langsung dengan mengesampingkan laba yang cenderung sedikit.]]>
<![CDATA[Halal Regulation: Halal Self-Declare in Halal Certification ]]>
<![CDATA[Maria Ulfa]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Article 4A Halal Product Assurance Cluster Law No. 11 of 2020 on Job Creation states "For micro and small enterprise the obligation to be certified halal is based on statements by micro and small enterprise" this regulation aims to provide ease of doing business, especially in halal certification for micro and small enterpraises. The study of the existance of this regulation is needed by many perspectives. Two of them are by halal product assurance and maslahah mursalah. This paper uses a normative legal research method and aims to examine the harmony between Article 4 of Law no. 33 of 2014 on Halal Product Assurance and Article 4A of Halal Product Assurance Cluster Law no. 11 of 2020 on Job Creation and how to review the maslahah mursalah regarding halal self-declaring in the halal certification process. Based on the results of the study, it can be seen that, first, there is a harmonization between Article 4 of Law no. 33 of 2014 and Article 4A of the Halal Product Assurance Cluster Law no. 11 of 2020 on Job Creation. Conformity between the concept of maslahah mursalah and halal self declare. To create a climate of ease of doing business and assuranceing consumer rights, the synergy is needed between the government, businessman, and consumers.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Driver Grab yang Beriktikad Baik atas Fake Gps (Global Positioning System) (Studi di PT. Grab Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Daniar Alifia Fairuza]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari pihak PT. Grab pada driver beriktikad baik serta identifasi dan analisa terhadap kendala PT. Grab atas adanya akun tuyul atau fake GPS. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan conceptual approach. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi kepada PT. Grab dan driver Grab yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah belum adanya perlindungan dari PT. Grab yang mengatur secara khusus tentang adanya tindakan kecurangan yang dilakukan bagi sebagian driver Grab yang menggunakan akun tuyul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) bentuk perlindungan pada prinsipnya terdapat 2 (dua), yaitu: perlindungan hukum preventif, kode etik merupakan aturan yang secara wajib harus di taati oleh setiap mitra (driver) yang terikat perjanjian kemitraan; perlindungan represif, yaitu pihak PT. Grab dapat meminta pertanggungjawaban pada driver Grab yang menggunakan akun tuyul atau fake GPS melalui gugatan ke pengadilan, yang mana fake GPS dalam hukum positif Indoensia dianalogikan sebagai tindak pidana penipuan, yaitu Buku II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2) Kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada driver yang beritikad baik adalah tidak ada mitra driver yang berani melaporkan kegiatan ilegal akun tuyul atau fake GPS dengan tuduhan pidana atas UU ITE kepada polisi karena (1) takut kehilangan pekerjaan atau di musuhi oleh paguyupan akun tuyul. (2) Kendala lainnya adalah meskipun PT Grab menyediakan program GRAB fairplay, mitra driver enggan untuk melaporkan kegiatan ilegal tersebut karena proses yang panjang dalam pembuktian yang membuat takut driver karena tidak dapat mencari nafkah selama proses pemeriksaan.(3) sarana dan prasarana IT yang dapat menunjang pengawasan terhadap driver yang menggunakan akun tuyul atau fake GPS.]]>
<![CDATA[Implementation of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 07 of 2020 and the Mashlahah Concept in the Phenomenon of Fluctuations in Chicken Egg Prices During the Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Della Ersya Aprilia]]>;
<![CDATA[Faishal Agil Al Munawar]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Covid-19 virus that came to Indonesia in early 2020 was able to make many economic sectors, especially trade, experience adverse consequences for the community these economic activists, as in the livestock sector, as chicken eggs which, were disrupted and experienced significant losses. This study aims to mention the impact of fluctuations in chicken egg prices on farmers from the perspective of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia number 07 of 2020 and explain the concept of Maslahah in Islamic fiqh related to fluctuations in the price of chicken eggs that occur in Indonesia. Research methods used qualitative research with descriptive analysis. The results of this study show that (1) The response of egg farmers in Turirejo Lawang Village regarding the impact of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 07 of 2020 is relatively the same, namely feeling happy because for them this is quite profitable and helpful for farmers even though some expect other more significant steps. (2) The concept of Maslahah in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 07 of 2020 by the Government of Indonesia is Maslahah Al-'Ammah, which is the public interest that has an impact on the interests of the people, where general profit does not mean the profit of all, but the profit of most humans and maslahah al-hajiyyah, which, is to complement the previous main advantage in the form of maintenance and facilities for maintenance.]]>
<![CDATA[Pandangan Ulama Nahdhatul Ulama Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan ]]>
<![CDATA[Zulfatus Solikhah]]>;
<![CDATA[Risma Nur Arifah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Transaksi jual beli sudah bukan menjadi hal yang asing di telinga semua orang. Setiap hari orang-orang melakukan transaksi jual beli. Meskipun setiap hari dilakukan, tetapi belum tentu pelaku mengerti bagaimana hukum, tata cara, dan prinsip-prinsip dari jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Salah satunya adalah jual beli tebu dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Sistem tebasan dalam melakukan transaksi tidak disertai menimbang, menakar atau sekedar memetik hasil panenan. Terdapat unsur yang tidak diperhatikan dalam transaksi jual beli dengan sistem ini, karena pembeli hanya menaksir dengan mengitari lahan tebu dan mengira-ngira harga keseluruhan dari tebu. Hal ini menjadikan transaksi ini mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses transaksi jual beli tebu dengan sistem tebasan dalam perspektif ulama NU setempat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan sosiologi hukum. Penelitian menunjukkan bahwa sistem tebasan adalah salah satu sistem jual beli yang banyak digunakan di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Sistem tebasan hanya melibatkan petani sebagai penjual dan juragan tebu sebagai pembeli. Sistem tebasan dianggap lebih cepat prosesnya dan tidak ribet sehingga banyak dipilih oleh penduduk setempat. Meskipun hasil yang didapatkan lebih sedikit daripada hasil yang dihasilkan dari jual beli tebu melalui pabrik.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Prinsip Public Domain Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (Studi Putusan Kasasi Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021) ]]>
<![CDATA[Sulistyawati Sulistyawati]]>;
<![CDATA[Risma Nur Arifah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait putusan kasasi dalam pembatalan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi unsur kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum berupa dokumen hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan cases. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dikaji dengan analisis kualitatif berdasarkan asas kepastian hukum yang diintegrasikan dengan asas kepastian hukum menurut hukum Islam. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri disebabkan tidak adanya unsur kebaruan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Meskipun dalam Undang-Undang Desain Industri tidak secara eksplisit menjelaskan public domain, maka hakim melakukan penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal yang mengandung makna public domain, sehingga putusan yang ditetapkan hakim untuk membatalkan desain industri tergugat tepat sebab dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan yang bisa dihukum kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dropshipper Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fikih Muamalah (Studi pada Toko Shonnya Gallery) ]]>
<![CDATA[Zakki Fathoni]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bisnis online selama satu dekade semakin meningkat, kemudahan berbelaja secara e-commerce dan media sosial terbukti ampuh dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Dari sekian banyak skema berbisnis online terdapat dalah satu sistem yang cukup potensial, yaitu dropship. Sistem dropship tidak membutuhkan modal yang sangat besar melainkan hanya memerlukan internet yang cukup, smartphone serta koneksi atau relasi dengan produsen untuk melakukan sistem kerjanya. Namun demikian, sekalipun dropship merupakan salah satu peluang bisnis tidak menutup kemungkinan terjadi wanprestasi, sebagaimana yang terjadi di toko Sonya Gallery. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam transaksi di toko Shonny Gallery. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya wanprestasi, 1) adanya kesalahpahaman yang terjadi pada saat transaksi dilakukan; 2) obyek yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi. Dari dua factor tersebut maka upaya penyelesaian yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa setiap transaksi menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, artinya permasalahan yang terjadi dilakukan dengan cara non litigasi (cara kekeluargaan/ win win slotion) dan litigasi (meja hijau). Sama halnya dengan penyelesaian berdasar fikih muamalah, pada kasus ini toko Shonya Gallery menyelesaikan dengan jalur perdamaian (al shulhu) dimana pelaku usaha akan melakukan musyawarah atas wanprestasi yang terjadi.]]>
