Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Legalitas

JL
Website

Published by Universitas Negeri Gorontalo

ISSN : 19795955 EISSN : 27466094 DOI : 10.33756

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Legalitas adalah peer review journal yang dikhususkan untuk mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa Fakultas Hukum baik penelitian mandiri maupun penelitian yang berkolaborasi dengan dosen, terbit setiap bulan April dan Oktober. Jurnal Legalitas menerima artikel dalam lingkup hukum, ilmu hukum dan kajian isu kebijakan lainnya yang berfokus pada pengembangan dan pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 13 Documents

1 2

Search results for , issue "VOL 05, NO 01, 2012" : 13 Documents clear

MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI PERAN KEPALA DESA Ibrahim Ahmad
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara damai lebih diutamakan oleh Kepala Desa/Ayahanda untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di desa dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa dengan perantaraan Kepala Desa/Ayahanda sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai

VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAMMENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN Sujadi .
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Visum et repertum berasal dari kata latin yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu something seen atau appearance (visum) dan inventions atau find out (repertum). Menurut istilah, visum et repertum berarti laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatannya terhadap apayang dokter lihat dan periksa berdasarkan keilmuannya. Laporan tersebut dokter buat atas permintaantertulis dari pihak berwenang untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak berwenang yang berhak meminta pembuatan visum et repertum kepada dokter adalah polisi,jaksa dan hakim. Jaksa dan hakim meminta pembuatannya melalui polisi. Tindak pidana perkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual.Dalam membuktikan telah terjadi peristiwa hukum atau tidak terhadap dugaan terjadinya tindak pidana perkosaan harus dilakuakn ekstra hati-hati oleh penyidik. Visum et refertum sangat membantu penyidik dalam hal membuktikan peristiwa pidana.

Pengesahan Perda Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Gorontalo Fence M Wantu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Peraturan daerah terhadap tata ruang di Provinsi Gorontalo sangat berarti bagi lingkungan hidup ke depan daerah ini sendiri. Keberanian dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk mengesahkan draf rancangan peraturan daerah merupakan komitmen yang ditungu-tunggu masyarakat. Dengan kehadiran peraturan daerah tentang tata ruang, maka berbagai problem yang berkaitan dengan tata ruang terutama pemanfaatan lahan dan lingkungan hidup mendapat solusi yang terbaik.

MEMPERKUAT FUNGSI LEGISLASI DPRD SEBAGAI FORMAT POLICY DALAM EUPHORIA OTONOMI DAERAH Sastro M Wantu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Dalam Era otonomi daerah yang didukung dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa lembaga legislatif daerah (DPRD) memiliki salah satu fungsi utama yaitu legislasi, dimana institusi tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembentukan Perda itu sendiri didasari pada sisi kelembagaan dan kepentingan masyarakat daerah yaitu dengan memberikan dasar hukum dalam mengimplementasikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun pembahasannya melalui prosedur yang ada baik melalui rapat komisi, rapat pansus dan rapat panitia, akan tetapi kenyataan dalam pembahasan tersebut terjadi tawar menawar kepentingan politik baik dalam DPRD itu sendiri dan juga di luar dari lembaga itu. Bahkan lebih parah bahwa yang dibahas untuk dijadikan sebagai Perda tidak diketahui oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor) Daud Rahim
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Berkembangnya era modernisasi dengan segala kemajuan di berbagai bidang serta merta diikuti pula oleh tuntutan supaya manusia selalu mengikuti perkembangan tersebut. Di era moderen saat ini berbaga iproduk teknologi ditawarkan kepada setiap individu. Kemajuan teknologi selalu menjad iciri khas dari peradaban yang semakin berkembang pesat saat ini. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan berbagai kemajuan teknologi industri sepeda motor dewasa ini. Perkembangan tersebut selamanya diikuti dengan prilaku tidak baik oleh para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli sehingganya mereka terjerumus dalam peristiwa hukum, baik dalam rana hukum perdata maupun dalam ranah hukum pidana. Berdasarkan hasil survey dan berbagai berita yang ditayangkan oleh media elektronik dan pers, ternyata munculnya hukum pidana dalam perjanjian kredits epeda motor disebabkan dalam perjanjian kredit tersebut timbul peristiwa hukum yakni penggelapan, yang intinya merupakan ranah hukum pidana. Terjadinya penggelapan dalam perjanjian kredit tersebut karena umumnya pihak yang berhutang tidak mampu lagi membayarhutangnya, sementara di sisi lain dia telah membayar uang muka dan beberapa kali setoran dalam perjanjian kredit tersebut.

KEBIJAKSANAAN LINGKUNGAN DI PROVINSI GORONTALO BERDASARKAN UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Dolot Alhasni Bakung
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Suatu tatanan kehidupan memerlukan adanya aturan sehingga tercipta suatu keseimbangan. Seperti halnya dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya dimanaterdapat ilmu tersendiri yang khusus mempelajari mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan yakni ekologi.meski demikian berbagai persoalan lingkungan terus terjadi dimana masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya (uitvoering atau implementation) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (regulatory chain) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan semakin penting sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik. Penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup meliputi aspek hukum pidana.

IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM MELALUI PROSES LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM Rustam Akili
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mempersiapkan kebijakan pembentukan hukum adalah dengan menyusun suatu pedoman teknis (cara) penyusunan rancangan undang-undang. Lebih penting lagi, kebijakan pembentukan hukum dalam hal pembuatan RUU atau Peraturan Daerah (Perda) harus diusahakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No 12 tahun 2011. Perlu harus diusahakan tidak terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya atau dengan kata lain jangan sampai terjadi timpang tindih antar berbagai peraturan.

OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENGATASI ILEGAL WEDDING Agustina Bilondatu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Sebagai sebuah institusi tertua KUA merupakan lembaga hukum yang sangat sentral untuk melaksanakan perkawinan. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun sasat putusnya perkawinan), dan lain lain, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan Negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1; ?gar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat?dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh UU, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan.Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan Pernikahan tanpa wali, Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan -pertimbangan tertentu Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pernikahan bahwa tangan atau yang lazim dikenal Kawin Bawah Tangan (KBT) memiliki konotasi yang tidak baik. Nikah bawah tangan mulai dikenal ketika banyak fenomena para priyayi yang hendak beristri lagi

EUTHANASIA DAN HAK ASASI MANUSIA Lisnawaty Badu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Euthanasia dalam prospektif HAM adalah pelanggaran karena hak untuk hidup pasien harus dilindungi. Dilihat dari segi perundang-undangan saat ini, tidak ada aturan yang lengkap baru tentang euthanasia. Eutanasia itu sendiri terjadi karena penderitaan tak tertahankan dialami oleh pasien karena penyakit yang dokter tidak mungkin sembuh. Pasien akan memohon ke dokter untuk mengakhiri hidupnya dengan eutanasia itu. Hak untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk euthanasia karena dalam hukum Taurat. 39/1999 (Tentang Hak Asasi Manusia) mengabaikan hak untuk mati. Relevansi etika medis dan hak asasi manusia yang dokter, sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki, harus berusaha untuk melindungi dan mempertahankan hidup pasien. Prospek hukum hak asasi manusia untuk melindungi hak-hak pasien yang hidup dalam praktek euthanasia belum tepat diharapkan.

EKSAMINASI PUBLK SEBAGAI KONTROL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PTUN Bayu Lesmana Taruna
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Eksaminasi terhadap putusan hakim di pengadilan tata usaha negara belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang jelas yang mengatur tentang eksaminasi putusan hakim di pengadilan tata usaha negara. Padahal eksaminasi putusan hakim di pengadilan tata usaha negara sangat diperlukan untuk tetap menjaga eksistensi dan obyektifitasnya pengadilan tata usaha negara dalam memberikan keadilan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara/daerah.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

1 2

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 18, No 2 (2025) Vol 18, No 1 (2025) Vol 17, No 2 (2024) Vol 17, No 1 (2024) Vol 16, No 2 (2023) Vol 16, No 1 (2023) Vol 15, No 2 (2022) Vol 15, No 1 (2022) Vol 14, No 01 (2021) Vol. 14, No. 2 (2021) Vol 13, No. 02 (2020) Vol 13, No 01 (2020) Vol 12, No 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) VOL 05, NO 01, 2012 Vol 3, No 2, 2010 Vol 2, No 3, 2009 Vol 2, No 1, 2009 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jufryanto Puluhulawa

Contact Email
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone
+6281343878760

Journal Mail Official
jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address
Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jufryanto Puluhulawa

Contact Email jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone +6281343878760

Journal Mail Official jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location Kota gorontalo, Gorontalo INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jufryanto Puluhulawa

Contact Email
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone
+6281343878760

Journal Mail Official
jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address
Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA