Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Government Policies and Ethnical Diversity Under Multiculturalism: The Study of Pohuwato Regency Wantu, Sastro M
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 9, No 1 (2017): Komunitas, March 2017
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v9i1.6456

Abstract

This paper describes the construction of ethnic integration in Pohuwato local government policies which is supported by community under Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversiy) and multiculturalism. This research employed qualitative approach with the aim of tracing and analyzing social harmony from various ethnicities existing in society and government policy Pohuwato Regency. The instruments of the study included data, facts and concepts that were relevant. This study aimed to see the problem of segregation within societies by primordial groups to solve ethnic integration in which ethnic groups are bound together. There are two regional policies (1) controlling inter-ethnic relations and constructing the model of Gorontalo community as an important element of social, cultural and political aspect which uphold openness and tolerance; and (2) using deliberative public space in order to achieve harmonious atmosphere between public (community) with the government in protecting the diversity. Therefore, it can be concluded that ethnic communities residing in Pohuwato Regency are bound to unite by the desire to improve new and better lives between immigrants and local communities. This desire becomes a symbol of unity based on mutual respect for different values to achieve the integration or unity of multicultural ethnic groups.
ANOMALI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AlAM DI TINGKAT LOKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK SASTRO M. WANTU WANTU, SASTRO M
Jurnal Pelangi Ilmu VOL 05, NO 02, 2012
Publisher : Jurnal Pelangi Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.882 KB)

Abstract

Anomaly of arrangement involving the relationship of political economy and regional authorities is one of the most serious struggle that has been draining the political economic social and culture history of travel expensive in the nation of Indonesia. Arguments that can be traced from the political economic approach that the political arrangements, governance and economic character of decentralization or region autonomy, among others, the sharing or revenue and empowering localities. Especially for revenue sharing is expected to provide economic satisfaction for the region, but what happens is inequality between regions of different natural resources. Another problem area that many feel their area of interest can be enforced solely to exclusive exploration and exploitation of natural resources.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Sastro M Wantu; Sukarman Kamuli; Asmun Wantu; Ikra Paulus
Jambura Journal Civic Education Vol 2, No 1 (2022): Vol. 2 NO. 1 MEI 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.36 KB) | DOI: 10.37905/jacedu.v2i1.14503

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan untuk mengetahui sejauh mana kulitas dalam setiap pelaksanaan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data penelitian ini dalam bentuk penjelasan atau kalimat yang menerangkan beberapa pernyataan dari informan berdasarkan realita yang terjadi dilapangan melalui proses observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukan bagaimana dengan kualitas pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kualitas pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berusaha untuk memaksimalkan pelayanan publiknya. Sebagaimana kewajiban Instansi pemerintahan untuk bisa mewujudkan suatu Pelayanan Publik yang baik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diharapkan oleh penerima pelayanan Publik serta sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Sehingga dengan demikian kualitas pelayanan yang belum maksimal dapat menjadi perbaikan guna kepentingan bersama dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
MEMPERKUAT FUNGSI LEGISLASI DPRD SEBAGAI FORMAT POLICY DALAM EUPHORIA OTONOMI DAERAH Sastro M Wantu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.219 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v5i01.870

Abstract

Dalam Era otonomi daerah yang didukung dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa lembaga legislatif daerah (DPRD) memiliki salah satu fungsi utama yaitu legislasi, dimana institusi tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembentukan Perda itu sendiri didasari pada sisi kelembagaan dan kepentingan masyarakat daerah yaitu dengan memberikan dasar hukum dalam mengimplementasikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun pembahasannya melalui prosedur yang ada baik melalui rapat komisi, rapat pansus dan rapat panitia, akan tetapi kenyataan dalam pembahasan tersebut terjadi tawar menawar kepentingan politik baik dalam DPRD itu sendiri dan juga di luar dari lembaga itu. Bahkan lebih parah bahwa yang dibahas untuk dijadikan sebagai Perda tidak diketahui oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO PADA MASA PANDEMI COVID-19 Farmin Yusuf; Saleh Hamid; Sastro M Wantu; Udin Hamim
Jambura Journal Civic Education Vol 3, No 1 (2023): Vol. 3 NO. 1 MEI 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jacedu.v3i1.20088

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Pada Mas Pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana dilihat dari 4 indikator di antaranya adalah (1) komunikasi, antara pemerintah desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Karena tujuan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran. (2) Sumber Daya, mengenai  pencairan dan penyaluran di Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat bisa paham mengenai program Bantuan Langsung Tersebut. (3) Disposisi, dilihat dari Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan sudah jelas. (4) Struktur Birokrasi sudah cukup baik dalam pelaksanan penyaluran bantuan langsung tunai semua aparat desa terlibat namun yang berperan penting adalah kaur keuangan yang ditangung jawabkan untuk program ini. Adapun Kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime yaitu : Pada Tahap Persiapan dan Pada Tahap Pelaksanaan atau Penyaluran.
MENABUR BENIH MULTIKULTURALISME DI TENGAH MANDEKNYA KONSOLIDASI DEMOKRASI DI TINGKAT LOKAL Wantu, Sastro M; mahmud, Ramli; Zulfikar, Zulfikar; Wantu, Asmun
Jambura Journal Civic Education Vol 3, No 2 (2023): Vol. 3 No.2 November 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jacedu.v3i2.22733

Abstract

Multikulturalisme dianggap sebagai model gagasan yang diharapkan untuk meredam ketegangan dimasyarakat pluralisme di daerah, meskipun ide ini sejak pasca reformasi mengalami ketegangan pasung surut dalam hal menerima dan mengakui keberagaman sosial. Kajian empiris ini mendiskusikan formulasi kebijakan pada masyarakat heterogen yang ingin mendapatkan konseptualisasi yang hakiki terhadap keharmonisan sosial dalam fondasi  kedaerahan ,agama dan kebudayaan yang berbeda. Hasil studi memperlihatkan bahwa faktor penyebab pendekatan multikulturalisme merupakan elemen penting dalam membangun sebuah pemerintahan yang bergerak menuju konsolidasi demokrasi yang pada akhirnya menciptakan kesadaran yang mampu memanejemen konflik masyarakat. Situasi ini secara langsung mempengaruhi terhadap menurunnya eskalasi konflik etnis yang setiap saat muncul dan dipicu oleh persoalan SARA. Pemerintahan lokal yang memiliki kebijakan besar berupa agenda political will dalam mengkonsolidasikan demokrasi melalui upaya membangun multikulturalisme dan bukan sebaliknya yakni membangkitkan ego sektoral melalui ego etnisitas. Untuk itu kajian ini menyarankan perlu adanya peran pemerintah termasuk di tingkat lokal membangun keharmonisan di tengah kebhinekaan untuk mencegah konflik horizontal dalam bentuk yang laten maupun termanifest.    
MODEL PPENATAAN KERAGAMAN ETNIK DI DAERAH TRANSMIGRASI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO Lukum, Roni; Hatu, Rauf; Wantu, Sastro M; Sulila, Ismet; Aneta, Yanti
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i1.889

Abstract

Penataan keberagaman suku bangsa menjadi perhatian serius bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang memiliki kondisi demografi yang heterogen, diperlukan suatu model yang pasti dalam mengelola keberagaman tersebut. Berkat keluhuran budi para Pendiri Bangsa yang memilih dasar negara Pancasila dan merumuskannya dalam kebijakan makro melalui Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai dasar negara sebagai model tradisi multikulturalisme mampu menata keberagaman demografi yang ada di negara kita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban langsung tentang bentuk-bentuk penataan keberagaman suku bangsa di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, mengungkap faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penataan keberagaman suku bangsa, melihat implikasi penataan suku bangsa di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa (1). Penataan keberagaman suku bangsa di kabupaten melalui Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKUB) sebagai implementasi kebijakan makro pemerintah pusat masih dalam kondisi yang sangat kokoh dalam mewujudkan integrasi nasional, (2) Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penataan keberagaman suku bangsa di daerah transmigrasi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, disebabkan oleh kearifan lokal dan peran lembaga pendidikan formal, (3) Dampak penataan keberagaman suku bangsa di wilayah tersebut memberikan kontribusi terhadap kenyamanan warga transmigrasi untuk mengembangkan usaha bersama tanpa adanya gesekan sosial. Semoga kondisi ini dapat terus dipertahankan guna menjaga integrasi nasional.
Effectiveness of Bawaslu's Performance in Combating Money Politics in the 2024 Election in Dumbo Raya District Arsala, Intan Nurain; Wantu, Sastro M; Mahmud, Ramli; Adjie, Zulfikar
Jambura Journal Civic Education Vol 5, No 1 (2025): Vol.5 No.1 Mei 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jacedu.v5i1.32328

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in combating money politics during the 2024 Election in Dumbo Raya District, Gorontalo City. Using a qualitative descriptive method with a phenomenological approach, the research gathered data through interviews, observations, and documentation involving Bawaslu officials, community members, and election stakeholders. The findings reveal that Bawaslu has adopted systematic, participatory, and preventive strategies such as early detection, voter education, and the use of digital platforms for reporting violations. Nevertheless, obstacles including limited personnel, constrained budgets, weak law enforcement, and public tolerance for money politics impede optimal oversight. The study concludes that while Bawaslu's efforts have shown progress, there is a critical need to enhance institutional capacity, reform election laws, integrate digital supervision tools, and promote civic engagement. The study recommends increasing funding, streamlining enforcement mechanisms, and fostering collaboration among various stakeholders to ensure more transparent, fair, and democratic elections.
Penguatan Karakter Kebangsaan Pada Peserta Didik di SMA Negeri 2 Kota Gorontalo Adhani, Yuli; Wantu, Sastro M; Rustam, Hardiansyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 3 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i3.1622

Abstract

This collaborative community service between lecturers and students is based on the importance of fostering national character as a means to safeguard students from moral decline. The implementation method consists of two main stages: (1) Preparation, which includes coordination with SMA Negeri 2 Gorontalo as well as the development of materials and supporting tools; and (2) Implementation, which involves interactive counseling through discussions, QA sessions, and simulations held in the hall of SMA Negeri 2 Gorontalo. The results of the study indicate a significant improvement in students’ understanding and behavior related to national values, particularly in the areas of patriotism, tolerance, and social responsibility. The main conclusion of this community service highlights that the collaborative approach and interactive methods are effective in internalizing national values.ABSTRAKPengabdian kolaborasi Dosen dan Mahasiswa ini didasari oleh pentingnya pembentukan karakter kebangsaan sebagai upaya membentengi siswa siswi dari kemerosotan moral. Metode pelaksanaan pengabdian mencakup dua tahap utama: (1) Persiapan, meliputi koordinasi dengan SMA Negeri 2 Gorontalo serta penyusunan materi dan perangkat pendukung; dan (2) Pelaksanaan, berupa penyuluhan interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan simulasi di Aula SMA Negeri 2 Gorontalo. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan cukup pesat dalam pemahaman dan perilaku kebangsaan peserta didik, khususnya dalam aspek cinta tanah air, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Kesimpulan dalam pengabdian ini temuan utama menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dan metode interaktif efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan.
Peran Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Digital Anggota Polresta Gorontalo Kota Dalam Respons Cepat Kasus Kriminalitas Al'amri, Saadia; Wantu, Sastro M; Isa, Rusli
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 3 (2025): October 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17430429

Abstract

Tingkat kriminalitas yang fluktuatif di Gorontalo Kota menuntut penguatan sumber daya manusia (SDM) kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penguatan SDM Polresta Gorontalo Kota dalam menekan angka kriminalitas, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan langkah peningkatan kapasitas personel. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa penguatan SDM dilakukan melalui peningkatan kompetensi, penguatan etika dan integritas, serta pemanfaatan teknologi informasi. Keberhasilan strategi ini dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, dukungan anggaran, dan sinergi antarinstansi. Kendala utama meliputi keterbatasan fasilitas, tingginya beban kerja, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Kesimpulannya, penguatan SDM berkontribusi signifikan dalam menurunkan kriminalitas, dengan rekomendasi pada pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana pendukung, dan kolaborasi lintas sektor.