cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
delegeferendatrisakti@trisakti.ac.id
Phone
+6285211355127
Journal Mail Official
delegeferendatrisakti@trisakti.ac.id
Editorial Address
Gedung I, Kampus A Jl. Kyai Tapa Grogol Jakarta 11440, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti
Published by Universitas Trisakti
ISSN : -     EISSN : 29869765     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti diterbitkan dan dikelola oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti merupakan salah satu media ilmiah dengan tujuan untuk mendorong, meningkatkan jumlah Penelitian dan publikasi tulisan-tulisan baik dari dosen, mahasiswa di lingkup Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan masyarakat hukum pada umumnya. Selain itu berkontribusi melalui ide atau pemikiran alternatif yang berkenaan dengan perkembangan ilmu hukum dan penerapannya serta mendiseminasikan, mendokumentasikan gagasan-gagasan alternatif dari masyarakat ilmiah tentang pembaruan hukum di Indonesia. Jurnal De Lege Ferenda Trisakti mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan. Jurnal ini adalah jurnal online peer-review dengan akses terbuka yang terbit 2 kali dalam satu tahun pada setiap Maret dan September. Penulis dapat mendaftar secara daring pada laman dan tidak memungut biaya apapun dari proses pendaftaran.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1, Nomor 2, September 2023" : 6 Documents clear
PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN PATEN ESENSIAL STANDARD (STANDARD ESSENTIAL PATENT/SEP) DI INDONESIA Rani Nuradi
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 1, Nomor 2, September 2023
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v1i2.18275

Abstract

Standards are technical requirements or something that is standardized, including procedures and methods that are formulated based on the consensus of all parties, the government, and international decisions related to safety, security, health, environmental conditions, advancements in science and technology, experience, as well as current and future developments to achieve maximum benefits. In the current development of technology and global economic competition, patented technologies often serve as standards (Standard Essential Patent, or SEP). The implementation of SEP itself is possible as long as the patent holder agrees and adheres to the principles of fair, reasonable, and non-discriminatory terms, also known as FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) principles. When the FRAND principles are not followed, for example, when the patent holder is unwilling to provide a license or sets the licensing fee too high, issues may arise. This paper discusses examples of SEP implementation in Indonesia through two case studies, aiming to provide insights for policymakers, particularly the Directorate General of Intellectual Property and the National Standardization Agency, to take appropriate steps in maintaining a balance between the rights and obligations of patent holders and the public
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL Dian Nurfitri
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 1, Nomor 2, September 2023
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v1i2.18276

Abstract

The protection of communal intellectual property currently has specific regulation through Government Regulation Number 56 Year 2022 on Communal Intellectual Property. Prior to this regulation, protection of communal intellectual property was only regulated through regulation of other intellectual property. In this regulation there are new concept of communal intellectual property protection such as the concept of inclusive moral right which and integration of communal intellectual property which is to protect communal intellectual property with defensif model. The concept of communal intellectual property protection are developing invarious countries, especially countries in Latin America and Africa
PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP DI INDONESIA: ANALISIS MENUJU PENYELENGGARAAN YANG LEBIH BAIK John Kenedy Azis; Irene Eka Sihombing
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 1, Nomor 2, September 2023
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v1i2.18277

Abstract

The electoral system is a crucial aspect in maintaining democracy and political participation in a country. In Indonesia, the debate regarding open and closed electoral systems continues. This article aims to analyze the comparison between these two electoral systems, focusing on their respective advantages and disadvantages. The research method employed is a comparative analysis, gathering data through literature review and analysis of elections in Indonesia. The analysis reveals that the open electoral system is more proportional, as it excels in expanding public participation, enhancing political representation, and strengthening party accountability. However, challenges in vote calculation and potential vote splitting still need to be addressed. In conclusion, this article argues that the open electoral system is more proportional compared to the closed system and holds the potential to enhance political participation in Indonesian society
PEMBENTUKAN BADAN OTONOMI DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Muhammad Insan Kamil
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 1, Nomor 2, September 2023
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v1i2.18278

Abstract

This research aims to analyze the rules and regulations related to the establishment of an autonomous body in the field of intellectual property in Indonesia. In addition, this research also conducts a comparison with the form of intellectual property offices in ASEAN member countries and Japan. The research method used is literature study and comparative analysis. The data used in this research are rules and regulations related to intellectual property in Indonesia, ASEAN, and Japan. The results of this research are expected to provide a better understanding of the establishment of autonomous bodies in the field of intellectual property in Indonesia and its comparison with other countries in ASEAN and Japan.
PENGELOLAAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK ATAS CIPTAAN YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA (ORPHAN WORKS) Agung Damarsasongko; Endang Pandamdari
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 1, Nomor 2, September 2023
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v1i2.18279

Abstract

Pengelolaan royalti atas Ciptaan yang tidak Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur bahwa Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya maka Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta, namun untuk ketentuan teknis tentang implementasi dari negara memegang Ciptaan untuk kepentingan Pencipta belum terdapat pengaturannya sehingga karya cipta lagu dan/atau musik masih tetap bebas digunakan untuk kepentingan komersial oleh semua pihak tanpa ditarik royalti. Pengelolaan Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan merupakan hak eksklusif bagi Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas pemanfaatan karya ciptanya, Lalu bagaimana dengan suatu ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dalam pengelolaan hak ekonominya dipegang oleh Negara. Ketentuan Pasal 39 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara teknis dengan peraturan dibawah undang-undang sehingga belum dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan karya cipta yang tidak diketahui Penciptanya dan merupakan ekspresi budaya tradisional (kekayaan Intelektual Komunal) atau karya cipta yang sudah habis jangka waktu pelindungan hukumnya serta dilestarikan oleh masyarakat, belum diatur secara jelas. Negara Inggris telah melakukan pengaturan tentang pemaanfaatan atas pemberian izin atau lisensi terhadap karya cipta yang tidak diketahui Penciptanya atau yang disebut dengan Orphan works. Karya cipta yang tidak diketahui Penciptanya atau disebut dengan Orphan work adalah karya kreatif atau pertunjukan yang tunduk pada ketentuan Hak Cipta serta mendapatkan pelindungan hukum antara lain seperti buku harian, foto, film, atau karya musik, yang penciptanya atau pemegang haknya tidak diketahui atau tidak dapat ditemukan. Kantor Hak Cipta Inggris mengelola hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya yaitu memberikan lisensi atau penggunaan izin kepada para pihak pengguna yang akan melakukan pemanfaatan atau penggunaan atas Ciptaan tersebut. Indonesia dapat belajar dari Inggris atas pengelolaan royalti atas Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya untuk menyusun peraturan sebagai implementasi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TERHADAP PENETAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN ASPEK KEMANFAATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Setiyono Setiyono; Sugeng Supartono; Dinda Keumala; Khairani Bakri
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 1, Nomor 2, September 2023
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v1i2.18280

Abstract

Salah satu dari permasalahan yang muncul dalam proses penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah permasalahan yang terkait dengan penetapan status tersangka atau terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Adanya beberapa permasalahan yang bersumber dari adanya ketidaksamaan pemahaman atau tidak adaya unifikasi kebijakan dalam menetapkan status pelaku sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator oleh para penegak hukum. Selain itu, adanya permasalahan mengenai ketiadaan manfaat yang dialami oleh tersangka atau terdakwa dari penetapan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator tersebut tentunya menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan kemanfaatan atau utilitas bagi pihak yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana rekonstruksi kebijakan penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam perkara tindak pidana korupsi yang memberikan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan regulasi lainnya. Sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Analisis penelitian dilakukan dengan cara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Pada prakteknya terdapat berbagai maca regulasi yang mengatur tentang tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut mulai dalam bentuk Undang-Undang sampai dengan bentuk Peraturan Bersama dari lembaga penegak hukum dan Surat Edaran. Berpedoman dari adanya keanekaragaman pengaturan maka diperlukan rekonstruksi kebijakan pembentukan norma hukum baru dalam bentuk Undang-Undang yang menjadi pedoman mengikat terhadap pengakuan atau rekognisi dan pemahaman atau persepsi yang sama secara hukum mengenai penetapan status saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator yang berlaku sejak mulai tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan tahapan pemeriksaan di tingkat pengadilan bahkan sampai dengan pelaksanaan eksekusinya demi terciptanya asas kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan atau utilitas bagi tersangka atau terdakwa yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3, Nomor 2, September 2025 Volume 3, Nomor 1, Maret 2025 Volume 2, Nomor 2, September 2024 Volume 2, Nomor 1, Maret 2024 Volume 1, Nomor 2, September 2023 Volume 1, Nomor 1, Maret 2023