cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 462 Documents
 43   44   45   46   47 
The Role of Maqashid Sharia-Based Zakat Accounting in Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) at BAZNAS North Sumatra Mahyudin Mahyudin; Salisa Amini; Yenni Samri Juliati Nasution; Marliyah Marliyah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7713

Abstract

This study examines the role of maqashid al-sharia–based zakat accounting in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) at the National Zakat Agency of North Sumatra Province. Using a descriptive qualitative approach and an interpretive paradigm, the research explores the implementation of PSAK 109, the integration of maqashid al-sharia values, and the contribution of zakat programs to SDG targets. Data were collected through in-depth interviews, direct observations, and analysis of financial statements and program reports issued by National Zakat Agency. The findings reveal that National Zakat Agency North Sumatra has applied zakat accounting in accordance with PSAK 109 to ensure transparency and accountability, although the measurement of maqashid-oriented social impact has not yet been fully quantified. Core maqashid values such as hifz al-mal, hifz al-nafs, and hifz al-aql are reflected in the institution’s flagship programs, including Sumatera Utara Makmur, Sumatera Utara Sehat, and Sumatera Utara Cerdas, which contribute directly to SDG 1 (No Poverty), SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 10 (Reduced Inequalities). The study highlights that zakat accounting serves not only as a financial reporting mechanism but also as an instrument for promoting social and spiritual development aligned with maqashid al-sharia. Nonetheless, challenges remain in developing measurable indicators, strengthening human resource capacity in sharia-based accounting, and aligning maqashid values with SDG targets. The study recommends the development of a Maqashid–SDGs Index and enhanced competency building to strengthen the role of zakat in sustainable development. Overall, the findings reinforce the potential of zakat accounting as a model of Islamic sustainable accounting oriented toward societal welfare and long-term impact
Implementasi Prinsip Diversi Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan) Friska Lorentina Br Purba; Sri Hadiningrum; Majda El Muhtaj; Parlaungan G Siahaan; Ramsul Nababan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8381

Abstract

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum, seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kerana seorang anak belum mempunyai pemahaman tentang hukum tidak seperti orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip diversi dalam penanganan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan diversi di lapangan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas peran LBH dalam mendampingi anak selama proses diversi. Jenis penelitian hukum normatif – empiris yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan – undangan dan bagaimana pelaksanaan nya di tengah masyarakat. Metode yang digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum dalam proses diversi sangat lah penting yang mengutamakan kepentiangan anak, namun dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum LBH banyak mengalami kendala salah satunya perbedaan kepentingan dari korban, walaupun banyak kendala banyak upaya yang dilakukan oleh LBH demi adanya kesepakatan dalam proses diversi tanpa merugikan pihak manapun. Kata Kunci: Diversi, Anak , Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Keadilan Restoratif, Perma No. 4 Tahun 2014
Pertanggungjawaban Pemerintah atas Kegagalan Perlindungan Pusat Data Nasional dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT Mochamad Novel; Nur Anita Hayatina; Cici Christiani; Kayla Ayesha Nadhifa; Siti Nur Fadhilah Suryaniah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8382

Abstract

Kebocoran dan lumpuhnya sistem Pusat Data Nasional (PDN) tahun 2024 menimbulkan persoalan serius terhadap tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan. Kegagalan pemerintah menjaga keamanan data publik memunculkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas kegagalan perlindungan PDN serta mengkaji dasar pengujian tindakan pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah melindungi sistem PDN dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melanggar hukum oleh penguasa karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kehati-hatian, serta kewajiban perlindungan data pribadi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kewenangan PTUN pasca Perma Nomor 2 Tahun 2019 memberikan ruang perlindungan hukum administratif yang lebih progresif terhadap warga negara akibat tindakan faktual pemerintah. Putusan PTUN Jakarta menunjukkan perkembangan hukum administrasi modern menuju pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab terhadap keamanan data publik. Kata Kunci: Pusat Data Nasional, PTUN, Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa, Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Pemerintah
Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik Tanpa Tanda Tangan Basah Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata Belva Aqilah Asmara; Sabitha Nafla Saputra; Ahmad Raihan; Fajar Ramadhan Pangestu; M Fahri Adetia Nasution; Parlaungan Gabriel Siahan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8500

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan nyata dalam praktik hubungan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perjanjian. Perjanjian yang sebelumnya, dilakukan secara konvensional dengan tanda tangan basah, berkembang menjadi perjanjian elektronik melalui digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian elektronik tanpa tanda tangan basah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, kekuatan pembuktiannya, serta penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik tetap sah dan memiliki kekuatan mengikat jika memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan Hukum Pidana terhadap Hak Privasi Anak atas Fenomena Sharenting Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Afifah Devi Nabilah; Maydaria S; Arga Chon Feriandref
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8579

Abstract

Perkembangan media sosial telah mendorong munculnya fenomena sharenting, yaitu praktik orang tua membagikan informasi, foto, dan video anak di ruang digital. Meskipun dilakukan dengan berbagai tujuan, praktik ini berpotensi mengancam hak privasi anak dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap hak privasi anak atas fenomena sharenting berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data pribadi anak merupakan bagian dari hak privasi yang memperoleh perlindungan khusus dalam hukum Indonesia. Apabila pengungkapan data pribadi anak melalui sharenting menimbulkan kerugian atau dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawab orang tua dalam penggunaan media sosial untuk melindungi hak privasi anak.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Child Grooming Sebagai Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Ruang Digital di Indonesia Maydaria S; Afifah Devi Nabilah; Othman Ballan; Eka Ermala
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8580

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan bentuk kejahatan baru terhadap anak, salah satunya child grooming yang dilakukan melalui ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan child grooming sebagai kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia belum secara eksplisist mengkriminalisasi child grooming, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada terbatasnya intervensi hukum pada tahap awal kejahatan. Selain itu, terdapat kelemahan dalam substansi, struktur, dan kultur hukum yang menghambat efektivitas penanggulangan kejahatan ini. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi upaya penal dan non penal. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana yang adaptif serta peningkatan literasi digital dan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam mempekruat perlindungan anak di ruang digital.
Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Narkotika Terhadap Penyalahguna Rizky Sharfina Qothrunnada Lubis; Hafrida; Herry Liyus
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8597

Abstract

Pendekatan pemidanaan konvensional yang selama ini diterapkan terbukti belum mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika, bahkan dalam beberapa kasus justru menimbulkan permasalahan baru seperti meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan restorative justice dalam penanganan perkara narkotika terhadap penyalahguna berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan untuk mengetahui dan menganalisis restorative justice oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif melalui penalaran hukum (legal reasoning) dengan menafsirkan dan mensistematisasikan bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan perkara narkotika terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta melalui keberadaan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penyidik kini memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk bertransformasi dari sekadar pelaksana prosedur menjadi fasilitator pemulihan bagi tersangka. Kedepan diharapkan kepada aparat penegak hukum menggunakan pendekatan rehabilitatif dibandingkan represif, dengan menempatkan pengguna narkotika sebagai korban yang memerlukan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.
Judicial Review Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Negara Hukum Indonesia Mochamad Novel; Crescentia Viola Priscilla Audra Hapsari; Dealova Agustina Lumban Tobing; Gracella Madeline; Metta Raharja
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8600

Abstract

Judicial review merupakan mekanisme konstitusional yang berperan penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan penyelenggara negara selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi serta jaminan hak-hak dasar warga negara. Namun, dalam praktik ketatanegaraan masih ditemukan produk hukum yang berpotensi membatasi atau melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, keberadaan judicial review menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial review memiliki hubungan yang erat dengan prinsip negara hukum karena berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan supremasi konstitusi, membatasi kekuasaan negara, serta melindungi hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Melalui mekanisme judicial review, Mahkamah Konstitusi menyeimbangkan kepentingan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara dengan menerapkan penafsiran konstitusional dan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, judicial review tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap produk hukum, tetapi juga sebagai instrumen efektif dalam perlindungan hak konstitusional warga negara serta penguatan prinsip negara hukum dan sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia.
Rekonstruksi Konsep dan Legalitas Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik dalam Perspektif Litigasi Kenegaraan untuk Menjamin Kepastian Hukum Mochamad Novel; Aliya Metta Wijaya; Cathabell Virginia Fernanda Widjaja; Shifa Rachmadani; Vincent Wong
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8603

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara berbasis elektronik yang memunculkan persoalan hukum baru terkait keabsahan, pembuktian, dan mekanisme pengujiannya di Peradilan Tata Usaha Negara. Kajian ini bertujuan merekonstruksi konsep Keputusan Tata Usaha Negara elektronik dalam perspektif litigasi kenegaraan guna menjamin kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan belum sepenuhnya diikuti dengan pembaruan norma hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Rekonstruksi diperlukan melalui penguatan konsep legalitas, perluasan definisi keputusan administrasi, serta penyesuaian mekanisme pembuktian elektronik dalam hukum acara PTUN. Kajian ini berkontribusi bagi pengembangan hukum administrasi digital di Indonesia, khususnya dalam mendorong pembaruan legislasi yang responsif terhadap dinamika teknologi informasi.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Lintas Batas Negara di Regional ASEAN Sheshilia Regina Salim; Heni Siswanto
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8605

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang menjadi tantangan serius di kawasan ASEAN karena melibatkan jaringan lintas negara dan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN serta upaya peningkatan pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perUUan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 yang sejalan dengan Protokol Palermo dan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, meliputi penegakan hukum, kerja sama regional, perlindungan korban, serta upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama regional, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk mewujudkan penanggulangan perdagangan orang yang lebih efektif.

Page 45 of 47 | Total Record : 462

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024