cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Articles 431 Documents
Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa Hasan, Zainudin; Qunaifi, Ahmad; Andika, Agel Pratama; Pratama, Dimas Disa; Mindari, Salsabila
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2368

Abstract

Pendidikan merupakan wadah pengembangan potensi manusia dalam meningkatkan kecerdasan yang berdasarkan pada kesesuaian Undang-undang Dasar 1945. Salah satu pendidikan yang di ajarkan yaitu mengenai pendidikan anti korupsi yang dimana hal ini mengacu pada tata cara pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan budaya anti terhadap korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional, yang di jelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara sistematis menurut sistem yang sudah ada, karena saat ini perilaku korupsi belum dapat di hentikan secara maksimal. Pendidikan anti korupsi mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan integritas anak bangsa. Urgensi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang menonjol ditengah kerumitan tantangan korupsi dan memerlukan partisipasi masyarakat, serta institusi. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan instrumen untuk membentuk karakter agar tidak memiliki sifat korupsi. Karena dengan pendidikan anti korupsi anak bangsa dimasa yang akan datang akan terhindar dari budaya korupsi yang ada.
Efektivitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) Matondang, Indri Kristina Br; Habeahan, Besty
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4596

Abstract

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan menyediakan layanan pengurusan sertifikat tanah sebagai salah satu komponen mekanisme pelayanan publiknya. Layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum merupakan layanan publik yang baik. Berdasarkan pengamatan penulis dan informasi dari data sekunder, diperkirakan terdapat beberapa permasalahan, antara lain kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung proses layanan pengurusan sertifikat tanah di BPN Kota Medan. Model Milles-Humerman, yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan ekstraksi data, adalah proses analisis data yang digunakan dalam studi kualitatif deskriptif ini. kesimpulanPeneliti menggunakan teori kualitas pelayanan publik yang dikembangkan oleh Sitiara (dalam bukunya Wiwik Sulistyowati, 2018:27) untuk meneliti efektivitas pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Teori ini mencakup sepuluh (10) indikator yaitu: bukti nyata, ketergantungan, ketepatan waktu, keterampilan, kesopanan, legitimasi, keamanan, komunikasi, dan pemahaman. Selanjutnya, unsur-unsur yang membantu dan menghambat kemampuan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam mengelola sertifikat tanah secara efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan sertifikat tanah BPN Kota Medan memiliki beberapa kendala yang cukup signifikan berdasarkan analisis terhadap efektivitas layanan penerbitan sertifikat tanah. Secara khusus, aspek Karena banyak berkas yang hilang, pemohon harus menyerahkan kembali datanya, yang menunjukkan bahwa keamanan data masih belum terjamin. Elemen lainnya adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat umum terhadap pengelolaan sertifikat tanah. Meskipun Badan Pertanahan Kota Medan telah memberikan informasi sejelas-jelasnya, namun terkadang masyarakat kurang memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme penyusunannya.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Ginting, Era Mustika; Pulungan, Fikri Ardiansyah; Mujasmara, Fildzah Darayani; Panggabean, Rebecka Tri Talita; Maipita, Indra; Rinaldi, Muammar
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2640

Abstract

Penelitian bertujuan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Metode yang digunakan adalah analisis data panel. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh DJPK dan data statistik dari www.bps.go.id. Kriteria sampel penelitian meliputi seluruh 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2019-2023 dengan E-Views versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhdap indeks pembangunan manusia. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap indek pembangunan manusia provinsi Sumatera Utara. Setiap pemerintah di provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik sehingga aset tetap tiap tahun meningkat, sehingga dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Analisis Pengaruh Tingkat Kelahiran dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 Friera, Ambrosya; Aulia, Janisa; Silalahi, Santi Melati; Purba, Bonaraja
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2522

Abstract

Studi ini mengkaji pengaruh tingkat kelahiran dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2022. Analisis didasarkan pada data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Studi ini menggunakan teknik ekonometrik untuk menyelidiki hubungan antara variabel-variabel tersebut dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang menggabungkan beberapa variabel untuk menganalisisnya. Studi ini juga menemukan bahwa dampak tingkat kelahiran terhadap pertumbuhan ekonomi lebih terasa pada tahun-tahun awal periode studi (2018-2020), sementara dampak jumlah penduduk lebih signifikan pada tahun-tahun berikutnya (2020-2022). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran memainkan peran yang lebih signifikan pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, sementara jumlah penduduk menjadi lebih penting seiring dengan semakin matangnya perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kelahiran dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Tingkat kelahiran yang tinggi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah penduduk yang besar berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Analisis Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Maraknya Tindak Pidana Perjudian Salsabila, Rahmi Fitrinoviana; Jainah, Zainab Ompu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4879

Abstract

Perjudian sebagai tindak pidana telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat, terutama dengan kemajuan teknologi yang mempermudah akses ke platform perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap maraknya tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum pidana. Lingkungan sosial, termasuk faktor-faktor seperti pengaruh keluarga, pergaulan, dan norma-norma masyarakat, berperan penting dalam membentuk perilaku individu terkait perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti adanya tekanan dari teman sebaya dan kurangnya edukasi moral, dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam perjudian. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam pencegahan, meskipun telah dilakukan melalui regulasi dan penyuluhan, masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengawasan perjudian daring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya perjudian, serta peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas perjudian untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat.
Kebijakan Reforma Agraria Dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Indonesia Sulistiyono, Kartiko; Nasri, Muhammad; Ramadhan, Muhammad Ridha; Saripudin, Akhmad
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2244

Abstract

Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, menjadi sumber daya penting bagi yang bergantung pada pertanian. Signifikansi tanah melampaui sekadar sebagai aset sosial; itu adalah warisan yang sangat berarti bagi penduduk. Kejelasan status tanah menjadi krusial bagi mereka yang tinggal di tanah leluhur untuk menjaga harga diri. Artikel ini menjelajahi pentingnya tanah, khususnya dalam konteks reforma agraria di Indonesia, sejalan dengan prinsip konstitusional dan perjuangan untuk keadilan sosial.
Analisis Wanprestasi Dalam Pihak Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 252 K/PDT/2020) Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Manurung, Chatrine Orry
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4586

Abstract

Perjanjian jual beli tanah adalah suatu bentuk perikatan yang memiliki konsekuensi hukum signifikan karena tanah merupakan aset bernilai tinggi dan tidak bergerak. Permasalahan utama dalam transaksi ini sering kali terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, yang dapat menimbulkan kerugian dan sengketa hukum. Studi ini membahas langkah-langkah hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli tanah, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt/2020 yang melibatkan gugatan wanprestasi dari pihak pembeli terhadap penjual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, seperti KUH Perdata dan literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wanprestasi memerlukan pembuktian yang kuat dan pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Selain itu, upaya penyelesaian dapat dilakukan baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Studi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya dokumen perjanjian yang jelas dan keabsahan hukum guna menghindari sengketa dalam transaksi jual beli tanah.
Tinjauan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Wabup Sidoarjo Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar) Martinelli, Imelda; Ferselli, Aurellia Karin; Azahra, Natasya Sabrina; Baloch, Sania Mari
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4325

Abstract

Utang piutang merupakan bagian dari perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata, Perjanjian utang piutang merupakan kesepakatan antara dua pihak, yaitu kreditur yang memberikan pinjaman dan debitur yang menerimanya. Biasanya, objek perjanjian ini adalah uang. Kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pengembalian utang umumnya dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Namun, seringkali terjadi debitur tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan hutang sesuai perjanjian. Hal ini disebut wanprestasi atau ingkar janji. Penelitian ini menyoroti dasar hukum serta penyelesaian sengketa Wanprestasi dalam utang piutang. Dengan menggunakan studi kasus Wabup Sidoarjo yang Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar. Penelitian ini akan menggunakan metode normatif, yang berarti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi serta dasar-dasar hukum yang digunakan.
Proses Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Sengketa Tanah Dengan Kepemilikan Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) Rasji, Rasji; Purba, Nanda Divabuena; Quinn, Luverne Pujian
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2424

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa administrasi negara di pengadilan tata usaha negara berdasarkan studi kasus sengketa tanah dengan kepemilikan ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi literatur sehingga data diperoleh melalui data sekunder. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa Prosedur penyelesaian sengketa dengan kepemilikan ganda sama dengan proses penyelesaian yaitu dengan berawal dari pemeriksaan dalam tahapan administrasi maka melakukan pendaftaran gugatan dahulu, lalu membayar biaya panjar perkara, kemudian masuk ke panitera, panitera masukkan ke ketua, kemudian adanya dismissal proses yaitu proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak untuk dilanjutkan atau tidak, setelah itu ketua tentukan majelis hakim, maka setelah penentuan majelis hakim selesai lalu berkas tersebut dibawah ke majelis hakim yang terpilih lalu ditentukan hari persidangnya. Kalau sudah masuk ke majelis hakim, majelis hakim tentukan kap’an pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan itu dilakukan selama 30 hari, dan dalam waktu itu pihak penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. Perbaikan gugatan ini dilakukan supaya dalam gugatan itu jelas subjek dan objeknya. Setelah pemeriksaan persiapan selanjutnya masuk ke sidang terbuka untuk umum, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti termasuk saksi, kesimpulan selanjutnya pada putusan hakim.
Penggunaan Media Audio Dalam Melatih Kemampuan Menyimak Siswa Kelas 7 SMP N 35 Medan Lubis, Irgi Fahrezi; Syahkila, Nurul Aisyah; Ismaidini, Safira Ayesha; Maharani, Tia; Panjaitan, Taufik Kusuma; Manalu, Verdi Christian
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4804

Abstract

Penelitian ini 7 bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media audio dalam melatih kemampuan menyimak siswa kelas 7 di SMP Negeri 35 Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Objek penelitian ini adalah siswa/i kelas 7 di SMP Negeri 35 Medan. Data dikumpulkan melalui tes kemampuan menyimak sebelum dan sesudah perlakuan. Keterampilan berbahasa terdiri dari empat kegiatan yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Kegiatan menyimak, meskipun penting, sering diabaikan. Menyimak adalah proses mendengarkan bahasa lisan dengan perhatian dan pemahaman untuk memperoleh informasi dan memahami makna komunikasi, termasuk yang nonverbal. Tujuan menyimak meliputi belajar untuk mendapatkan pengetahuan dari pembicara dan mengevaluasi isi yang didengar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan yang cukup hingga tingi dalam menjawab angket. Siswa dengan presentase tinggi menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi, sementara siswa dengan nilai rendah memerlukan perhatian lebih untuk kemampuan mereka. Penelitian ini mengindikasikan bahwa media audio dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan keterampilan menyimak siswa.