cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 441 Documents
 41   42   43   44   45 
Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Rasji, Rasji; Virginia, Virginia; Rewiyaga, Rewiyaga; Ekaprasetya, Ekaprasetya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4695

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berfokus pada aspek legal standing pemohon dan implikasi terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, MK menerima pemohon meskipun kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik. MK menilai bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden relevan untuk memastikan kompetensi dan pengalaman politik, sejalan dengan prinsip meritokrasi dan sistem politik hierarkis. Putusan ini memunculkan kontroversi terkait judicial activism dan fleksibilitas interpretasi hukum, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Secara politik, keputusan ini mengakomodasi generasi muda namun menimbulkan kritik terkait keberpihakan terhadap calon tertentu, seperti Gibran Rakabuming Raka. Implikasi hukum putusan ini mempengaruhi prinsip negara hukum demokrasi dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan partisipasi generasi muda, serta pengaruh terhadap stabilitas politik dan proses pemilu. Dissenting opinion dalam putusan ini menunjukkan perbedaan pandangan terkait kewenangan MK dalam membuat kebijakan hukum. Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan dinamika hukum dalam sistem hukum Indonesia, namun memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap dampaknya terhadap konstitusionalitas dan keadilan.
Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penetapan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk) Hartono, Bambang; Ramadan, Suta; Waifannur, Ega
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7926

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan praktik peradilan dalam menentukan besaran uang pengganti, yang kerap menimbulkan dilema antara kepentingan pengembalian kerugian negara dan pemenuhan keadilan individual bagi terdakwa. Meskipun korupsi dikualifikasikan sebagai extraordinary crime, penerapan pemidanaan tetap harus memperhatikan prinsip keadilan yang proporsional. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk sebagai representasi problematika penetapan uang pengganti terhadap terdakwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan uang pengganti serta dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan besaran uang pengganti yang tidak sepenuhnya sama dengan jumlah kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta auditor BPKP. Data penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan uang pengganti berdasarkan jumlah manfaat ekonomi yang secara nyata dinikmati oleh terdakwa dengan mempertimbangkan peran, tingkat kesalahan, dan rasa keadilan. Penetapan tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.
Analisa Penyalahgunaan AI Dalam Memanipulasi Opini Publik di Media Sosial Hotdin, Samuel; Napitupulu, Elsa Omega; Prashayu, Nadia Inggrida; Winson, Winson; Aozadel, Fawwaz
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7275

Abstract

Kemudahan dan kebebasan akses terhadap teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membuka lembaran baru dalam kreasi konten digital, namun secara alamiah melahirkan tantangan serius bagi integritas dan objektivitas informasi. Fenomena penyalahgunaan AI oleh pengguna media sosial kini semakin marak dalam bentuk konten yang sangat realistis dan sulit dibedakan, seperti manipulasi video dan audio (deepfake) serta rekayasa gambar untuk tujuan disinformasi dan memecah belah. Ancaman ini melampaui disinformasi dan hoaks berbasis teks, AI berpotensi menciptakan krisis kepercayaan, dimana batas antara realitas dan fiksi menjadi semakin tidak terlihat bagi masyarakat. Konten manipulatif ini kerap dirancang untuk memanipulasi kepercayaan seseorang dan memancing respons emosional, sehingga membuat penerima nya mampu melewati proses verifikasi dalam mencari kebenaran sebuah berita. Artikel ini menganalisis modus operasi penyalahgunaan AI oleh pengguna serta dampaknya bagi pengguna media sosial. Kajian ini menunjukkan bahwa dampak dari fenomena ini adalah kemerosotan kepercayaan publik secara luas dan tidak hanya terhadap media, tetapi juga terhadap institusi penegak hukum serta pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko memperdalam perpecahan sosial dan meruntuhkan kredibilitas yang sehat. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa upaya pencegahan terhadap ancaman ini memerlukan respons banyak pihak. Solusi dapat ditempuh dengan menegaskan larangan penyalahgunaan, pengembangan teknologi, memberikan penguatan literasi digital bagi para pengguna media sosial dalam menerima segala bentuk informasi, dan berbagai upaya lain.
Rasionalitas Filosofis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Enam Tahun Terhadap Residivis Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk) Luthfi, Muhammad Fakhri; Fathonah, Rini; Tamza, Fristia Berdian; Maroni, Maroni
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7800

Abstract

Penelitian ini mengkaji rasionalitas filosofis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun terhadap terdakwa residivis dalam perkara percobaan pembunuhan sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk. Fokus utama penelitian diarahkan pada pertimbangan hakim yang tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana delapan tahun, meskipun terdakwa memiliki status residivis dan perbuatannya berpotensi menghilangkan nyawa orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar filosofis pemidanaan yang digunakan hakim, khususnya dalam perspektif keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan filosofis, dengan bahan hukum utama berupa putusan pengadilan, KUHP, serta doktrin pemidanaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam putusan ini tidak hanya berpegang pada aspek kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan, seperti pembinaan dan kemungkinan perbaikan diri terdakwa. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, hakim menilai bahwa akibat yang ditimbulkan tidak sampai pada hilangnya nyawa korban serta terdapat faktor-faktor yang meringankan, sehingga pidana enam tahun dianggap lebih proporsional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas filosofis hakim tercermin dari upaya menyeimbangkan keadilan retributif dengan keadilan korektif dan rehabilitatif, sehingga putusan pidana tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan substantif.
Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa atas Keterlibatan dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Parno, Diro
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah dan mekanisme penegakan hukum terhadap kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach), pendekatan konsep (Conceptual Aproach), dan pendekatan kasus (Case Aproach). Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan pertanggungjawaban pidana kepala desa yang terlibat kampanye kepala daerah diatur di dalam UU Pilkada, dengan sanksi pidana bagi yang terbukti melanggar larangannya. Namun, terdapat kesenjangan dalam penerapan mekanisme penegakan hukum terhadap kepala desa yang terlibat kampanye kepala daerah sering mengalami kendala seperti batas waktu yang sangat singkat dalam proses penegakan hukumnya. Rekomendasi meliputi Perlunya sosialisasi perihal ketentuan UU Pilkada, penguatan pengawasan Bawaslu dan lembaga, serta evaluasi batasan waktu tiap tahapan penanganan tindak pidana pilkada.
Aspek Hukum Pemblokiran Rekening Pasif/Rekening Dormant Berdasarkan Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) Dalam Lembaga Perbankan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Manurung, Rahmadani Putri Erdiyanti; Zaini, Zulfi Diane
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7901

Abstract

Rekening dormant mengacu pada rekening perbankan yang menunjukkan ketidakaktifan atau kurangnya aktivitas transaksional selama durasi tertentu, seperti yang digambarkan oleh kebijakan individu lembaga keuangan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sementara akun tetap didokumentasikan dalam sistem perbankan, akun tersebut dianggap tidak dapat digunakan untuk transaksi sampai saat akun mengalami pengaktifan kembali. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup fondasi yuridis normatif dan empiris. Alasan yang mendasari kebijakan yang diterapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membatasi akses ke rekening nasabah yang menyimpan deposito di lembaga perbankan didasarkan pada tiga faktor utama: Pertama, mitigasi fenomena yang terkait dengan perdagangan akun; pengenaan pembatasan akun berfungsi untuk memutuskan sirkulasi ilegal dana dalam rekening yang tidak aktif, yang sering menjadi sasaran pembelian dan penjualan yang tidak sah di pasar gelap. Kedua, keharusan tindakan pencegahan terhadap kegiatan kriminal tertentu; ini termasuk tindakan pencegahan terhadap perjudian online dan perdagangan narkoba, di mana akun nominee sering digunakan untuk mengaburkan identitas pemilik manfaat utama. Ketiga, menjaga kepentingan publik, di samping konsekuensi hukum yang berasal dari penerapan kebijakan untuk memblokir akun yang tidak aktif, yang bersinggungan dengan prinsip kerahasiaan perbankan, yang mengakibatkan pembatasan hak-hak sipil nasabah dalam mengelola aset pribadi mereka (beschikkingsbevoegdheid). Implikasi hukum dari situasi ini memerlukan pergeseran beban pembuktian, mewajibkan pelanggan untuk membuktikan legitimasi sumber dana mereka untuk memulihkan akses ke akun mereka.
Inovasi Legal Drafting Contract Berbasis Teknologi Blockchain dan Smart Contract di Indonesia Novel, Mochamad; Ferselli, Aurellia Karin; Baloch, Sania Mari; Muflihah, Rifdah; Sulastri, Sulastri
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7393

Abstract

Penelitian ini mengkaji inovasi dalam pembuatan kontrak hukum (legal drafting) yang memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract di Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan akan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam proses pembuatan kontrak, teknologi blockchain menawarkan solusi desentralisasi yang dapat memastikan integritas dan keterlacakan dokumen hukum. Smart contract memperkenalkan otomasi pelaksanaan klausul kontrak secara otomatis tanpa perantara, mengurangi risiko kesalahan dan penundaan. Studi ini menelaah potensi penerapan teknologi tersebut dalam konteks regulasi dan praktik hukum di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi blockchain dan smart contract dapat mempercepat proses legal drafting, meningkatkan kepercayaan antar pihak, dan menciptakan sistem kontrak yang lebih aman dan efisien. Namun, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan literasi teknologi bagi para pelaku hukum untuk mengoptimalkan manfaat inovasi ini.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk) Latase, Adella Mey Sisth; Jainah, Zainab Ompu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7924

Abstract

Kasus anak yang ikut serta dalam jaringan narkotika telah menjadi sebuah tantangan yang tidak kunjung surut dalam upaya melindungi generasi muda pemerus bangsa. Anak selaku pihak yang mengembani tanggung jawab atas keberlanjutan serta kemajuan negara telah seharusnya dipelihara, hal tersebut selaras dengan pembukan aline-4 yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”. Pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang selaras dengan tata cara penegakan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia akan tetapi dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum tata cara penegakan pidananya terdapat perbedaan. Anak yang ikut serta dalam tindak pidana narkotika akan dianggap sebagai korban dikarenakan anak adalah kaum rentang yang sudah sepatutnya dilindungi. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk serta apa saja faktor penghambat dalam upaya perlindungan anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan terdiri dari data sekunder dan data primer. Dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta wawancara dengan hakim dan pihak kepolisian. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini bentuk perlindungan hukum pada anak yang terlibat dalam jaringan narkotika ialah dengan pemeriotasan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial agar anak dapat bertumbuh kembang secara optimal, pengurangan pemidaan pada anak. Dimana seorang anak harus dikurangi pemidanaannya dan maksimal setengah dari ancaman pidaana bagi pelaku dewasa, serta diversi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika ialah Peer Group dimana lingkungan pergaulan anak akan berpengaruh besar dalam pemaparan anak dengan narkoba, disdungsi keluarga yang menyebabkan anak mencari validasi di tempat yang berpotensi mencelakakannya, serta kondisi ekonomi yang akan memposisikan anak dibawah banyak tekanan. Sebagai saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum patut mengutamakan pendekatan secara Restoratiev Justice serta mengedepankan rehabilitasi pada anak agar masa depan anak bisa terjami serta tumbuh kembang anak dapat terjamin. Serta diharapkan kepada orang tua agar senantiasa melakukan pengawasan secara proporsinal agar anak jauh akan pemaparan narkotika.
Dampak Isu Keamanan Pangan terhadap Penurunan Minat Beli dan Perilaku Konsumen: Studi Kasus Roti Aoka Tahun 2024 Aulia, Yurida; Betsyeba, Jelitha; Putri, Wulan Erdianti; Sinaga, Windah Frawyta Lestary; Pandiangan, Gita Tri Novel; Prayoga, Wiko; Saputra, Hendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak isu keamanan pangan terhadap minat beli dan perubahan perilaku konsumen pada kasus Roti Aoka tahun 2024. Isu yang menyebutkan bahwa produk tersebut mengandung bahan pengawet berbahaya (diduga natrium dehidroasetat) menyebar cepat melalui media sosial dan memicu kekhawatiran publik. Meskipun BPOM pada 28 Juni 2024 menyatakan bahwa Roti Aoka aman dikonsumsi, persepsi negatif konsumen tetap bertahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kuesioner online yang melibatkan 35 responden. Hasil menunjukkan bahwa 77,1% responden mengetahui isu dari media sosial, dan 68,6% masih meragukan keamanan produk pasca-klarifikasi BPOM. Dampak signifikan terlihat pada minat beli: 34,3% responden berhenti membeli dan 37,1% mengurangi frekuensi pembelian. Perubahan perilaku meliputi meningkatnya kebiasaan membaca label (77,1%), peralihan ke merek alternatif (62,9%), dan peningkatan persepsi risiko. Temuan ini konsisten dengan Theory of Planned Behavior dan teori krisis reputasi yang menekankan pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi krisis yang cepat, transparan, dan efektif untuk memulihkan kepercayaan konsumen.
Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Lalai Parkir di Badan Jalan Hingga Menyebabkan Korban Jiwa (Studi Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Ramadan, Suta; Ananta, Marshenda Afi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7925

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, khususnya larangan parkir di badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam praktiknya, pelanggaran parkir di badan jalan sering kali dianggap sebagai pelanggaran ringan dan sepele, padahal dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, termasuk hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus kelalaian tersebut. Penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk sebagai representasi penerapan hukum pidana terhadap perbuatan kelalaian pengemudi. Permasalahan yang dikaji meliputi dua aspek utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pengemudi melakukan kelalaian dalam memarkir kendaraan di badan jalan hingga menimbulkan korban jiwa, serta bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data pendukung sebagai pelengkap data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pengemudi dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, faktor kelalaian pribadi, serta minimnya kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa unsur kealpaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana sebagai bentuk penegakan hukum, efek jera, dan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan.

Page 44 of 45 | Total Record : 441

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026 Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024