cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2021)" : 6 Documents clear
KEBIJAKAN KHARAJ PADA MASA RASULULLAH SAW SERTA KAITANNYA DENGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI INDONESIA Asmuddin, Asmuddin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Al-Qur’an maupun Sunnah memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Islam menganjurkan agar tanah yang kosong digarap menjadi kebun dengan menanaminya tanaman yang baik dan bermanfaat. Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu dapat dibebankan juga kepada umat Islam. Dari sistem kharaj yang diterapkan di masa Rasul ternyata ada nilai-nilai atau konsep yang bisa diterapkan untuk masa sekarang, terutama bila dikaitkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan antara kebijakan kharaj pada masa Rasulullah SAW dengan pajak bumi dan bangunan serta mekanisme penerapan nilai-nilai kharaj dalam pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan mengadakan perbandingan antara realita yang terjadi sekarang dengan aturan yang ada dalam ekonomi Islam serta praktek yang ada di masa Rasulullah SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kharaj pada masa Rasulullah SAW berkaitan erat dengan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di masa sekarang. Praktek kharaj yang dimulai di masa Rasul merupakan awal mula dari adanya ketetapan mengenai penarikan pajak untuk masa sekarang. Kharaj lebih berorientasi kepada pembayaran atau iuran yang dikutip dari si pemilik ataupun si penggarap tanah, baik zimmi maupun muslim. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan, objeknya tidak hanya ditujukan terhadap permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman saja, tetapi mencakup juga bangunan yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan Pajak bukan sesuatu yang baru dicetuskan di masa sekarang, tetapi telah dimulai dan diprakarsai jauh sebelum masa sekarang, yaitu di masa Rasulullah SAW, meskipun mekanisme kharaj di masa Rasul baru sekedar pelaksanaannya saja dan belum di atur secara sistematis seperti yang ada di masa kini.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK GHARIM DALAM PEMBAGIAN ZAKAT Hasan, Abi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah Gharim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis cara penetapan Hak Gharim dalam pembagian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil 2) Untuk menganalisis ketentuan Hukum Islam mengenai persyaratan gharimdalam pembagaian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dengan dua sumber yakni data primer dan data sekunder, selanjutnya data tersebut divalidasi maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan, Pentapan Gharim sebagai penerima Zakat di Kampong Rimo ditentukan berdasarkan hasil observasi dan hasil musyawarah yang dilakukan dengan melihat ketentuan syariat Islam. Golongan Gharim diberi bagian zakat untuk membayar utangnya dengan beberapa syarat. Syarat pertama , ia memiliki kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar utangnya. Syarat keduayaitu, orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau mengerjakan sesuatu hal yang diperbolehkan agama. Syarat ketiga adalah hutangnya harus dibayar pada waktu itu juga atau disegerakan membayar pada waktunya . Syarat keempat , keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang dapat ditahannya, sehingga hutang tersebut beralih ke anaknya atau dari beralih ke orang tuanya atau hutang pada orang yang mengalami kesulitan.
SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna) Harianti, Hanik; Mansari, Mansari; Rizkal, Rizkal
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007 memberikan warna baru terhadap hak isteri pasca cerai gugat.Yakni isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dari bekas suami.Namun fakta empiris membuktikanaturan tersebut belum terwujud dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor. 157/Pdt.G/2020/MS.Bna.Oleh karena itu dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan seorang hakim terhadap perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian.Adanya aturan tersebut merupaan bentuk perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca percerain.Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui sensitivitas hakim terhadap hak isteri dalam kasus cerai gugat serta mengetahui alasan hakim tidak memberikan nafkah tersebut.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan jenis data primer dan data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi kepustakaan.Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwahakim di Mahkamah Syar’iyahtelah berupaya memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian.Sensitivitas tersebut dinilai menggunaka dua indikator pertama upaya hakim dalam pemenuhan nafkah mut’ah dan iddah terhadap isteri dalam kasus cerai gugat.kedua perealisasian terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar’iyah. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.
PERTANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK YATIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah Daerah Aceh Singkil) Pohan, Zakirun
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah menerima anak-anak yatim atau fakir miskin dengan syarat memiliki surat keterangan dari Kepala kampong masing-masing dimana mereka bertempat tinggal (domisili) yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yatim atau fakir miskin. Kebanyakan orang tuan menitipkan anaknya karena ketidak mampuannya utuk mengurus dan menyekolahkannya. Penelitian ini akan menemukan sebuah hasil terkait pertanggungjawaban wali terhadap anak yatim. Metode Penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan selain itu juga penulis menggunakan penetian pustaka. Hasil penelitian, kurang perhatiannya wali terhadap anak yang telah dititipkan di panti Asuhan. Seharusnya setiap orang tua terus berupaya demi bisa bersama anak perwaliannya dan mengasuh dengan sebaik-baiknya..
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI INDONESIA Fadli, Fadli
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri di satu sisi berdampak positif karena semangat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Pada sisi lain, penerbitan tersebut justeru menimbulkan implikasi hukum bagi masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap penerbitan KK bagi pasangan nikah siri. Penelian menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena mengkaji dan menganalisis secara normatif pengaturan terkait implikasi hukum sebagai konsekuensi dari penerbitan KK. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Akan tetapi terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia, menambah jalur lain dalam pengurusan Buku Nikah yaitu jalur istbat nikah atas dasar putusan Mahkamah Syar’iyah, meningkatkannya permohonan istbat nikah ke Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama dan tidak dapat merujuk kepada UU PDKRT dalam hal pasangan suami isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
POLA PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL Andri, Andri
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

umhur ulama sepakat bahwa zakat fitrah hanya boleh dibagikan kepada delapan kelompok, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur?an surat al-Taubah ayat 60. Namun, kejadian di lapangan terdapat perbedaan yang bertentangan dengan teori. Hal ini terjadi beberapa desa di Kabupaten Aceh Singkil. Mereka membagikan zakat fitrah kepada seluruh masyarakat, tanpa memperhatikan bagian kelompok yang ditetapkan al-Qur?an dan sunnah. Pembagianini sudah lama dipraktikkan masyarakat Aceh Singkil yang memeluk agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembagian zakat fitrah di Kabupaten Aceh Singkil mengandung tiga nilai filosofi, yaitu, sebagai tradisi yang sudah lama hidup di tengah masyarakat, untuk menjaga kemaslahatan, dan solidaritas tinggi. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap pola pembagian zakat fitrah, masyarakat Aceh Singkil banyak mendukung, karena dengan pola pembagian tersebut mereka merasakan keadilan, dan upaya yang dilakukan oleh badan amil adalah mensosialisasikankepada masyarakat bagaimana pola pembagian zakat fitrah yang tepat dan benar. Diharapkan kepada kapada Baitul Mal untuk mengkaji kembali bagaimana pola pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan tuntunan alQur?an dan sunnah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue