Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Mining Science and Technology Journal Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Abdurrauf Journal of Community Service
Rizkal, Rizkal
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna) Rizkal, Rizkal; Irwansyah, Irwansyah; Putri, Risca Riana
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Some of the lawsuit divorce decisions are considered gender biased so that the Mahkamah Agung makes a legal breakthrough as a form of protection of women's rights with the existence of Perma No. 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases. However, empirical facts prove that the regulation cannot be implemented in Decision Number 330/Pdt.G/2022/MS. Bna due to various reasons. Therefore, the sensitivity of judges in examining a case is very important to provide protection for women's rights. The purpose of this research is to find out the views of the judges of the Mahkamah Syar'iyah of Banda Aceh city on women's rights after divorce and analyze according to Islamic law the injustice of women's rights after divorce. The type of research used in this research is juridical-empirical which is field research. The data sources that researchers use include primary, secondary and tertiary legal materials. The type of data used in this research is primary data, namely data obtained directly from sources through interviews with judges of the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. The data was analyzed using descriptive analysis method. The results of this study indicate that judges at the Mahkamah Syar'iyah have attempted to provide fair protection to women who are dealing with the law in cases of contested divorce, but in Decision Number 330/Pdt.G/2022/MS. Bna, it is still the same.
Peran Lembaga FLower Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Rizkal, Rizkal; Hasmalina, Hasmalina; Rafiqah, Rafiqah; Fitria, Fitria
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi fokus utama dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Flower Aceh terhadap perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual, hambatan Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggapan Flower Aceh terhadap penerapan hukuman kebiri kimia yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendekteksi elektronik, rehabilitasi, dan penguguman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara dengan direktur lembaga Flower Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Flower Aceh berperan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang fokus terhadap isu-isu pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah: korban kekerasan masih dianggap aib bagi keluarga, keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus kesulitan mendapatkan rumah aman untuk para korban, pemahaman masyarakat semangat untuk melindungi bersama masih kurang, sistem perlindungan yang belum terbangun dengan baik di tingkat desa, dan kebutuhan pemulihan korban. Flower Aceh dan sejumlah elemen sipil di Aceh menolak adanya hukuman kebiri. Flower Aceh lebih setuju hukuman penjara yang mana si pelaku tidak bisa keluar sama sekali atau hukuman penjara seumur hidup tampah ada remisi atau pengurangan-pengurangan hukuman.
PEMENUHAN GANTI KERUGIAN ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM KASUS JINAYAT ACEH Rizkal, Rizkal; Mansari, Mansari
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v5i2.5587

Abstract

Secara yuridis, korban pemerkosaan berhak meminta restitusi (ganti kerugian) kepada kepada pelaku, namun fakta empiris menunjukkan masih adanya pihak korban maupun keluarganya yang belum menuntut restitusi. Beberapa contoh putusan yang tidak diberikan ganti kerugian yaitu Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn. di mana perempuan tidak diberikan restitusi kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan restitusi dalam penanganan kasus jarimah pemerkosaan bagi anak, apa faktor-faktor yang menghambat perealisasian ganti kerugian bagi korban dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam kasus pemerkosaan di Aceh?. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni mengkaji penerapan aturan restitusi dalam kenyataan empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan hakim yang pernah mengadili perkara pemerkosaan. Penelitian dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat kurang memprioritaskan kepentingan korban, karena korban harus meminta terlebih dahulu baru bisa dikabulkan oleh hakim dan berkoordinasi lebih lanjut dengan JPU. Faktor penghambat perealisasian restitusi yaitu kesadaran hukum rendah, penegak hukum kurang teliti memahami konsep restitusi, korbannya anak-anak, stigma merendahkan martabat perempua dan kelemahan finansial pelaku. Perlindungan hukum bagi anak korban yaitu adanya restitusi, anak didampingi oleh P2TP2A, dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berupa penjara agar pelaku tidak bertemu lagi dengan anak korban.
The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic Rizkal, Rizkal; Rafiqah, Rafiqah
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v7i2.10770

Abstract

This study seeks to describe the fulfillment of the rights of women and children in the Syar'iyah Court during the Covid-19 period and the efforts made by judges in seeking to protect the rights of women and children. The type of research used is empirical legal research with the aim of obtaining concrete information regarding the fulfillment of the rights of women and children during the COVID-19 period at the Syar'iyah Court. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively by describing the data obtained from literature studies and studies at the Syar'iyah Court. The results showed that the protection of the rights of women and children during the COVID-19 period was very low. The rights that should be obtained such as 'iddah and mut'ah living and the cost of living for children are neglected. Economic limitations due to covid-19, the loss of husband's job is the main reason so that the rights of women and children are not obtained as they should. Efforts made by judges in optimizing the rights of women and children are by delaying the implementation of the divorce pledge, making peace agreements related to the husband's responsibilities towards women and their children, giving directions to claim their rights in the reconciliation lawsuit and using ex officio rights if women do not ask for their rights in the reconciliation lawsuit.
Studi Teknis Kegiatan Pengeboran Nikel Laterit pada PT Rista Anugerah Resources di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Rizkal, Rizkal; Kumalasari, Rizki; Rembah, Rina
Mining Science And Technology Journal Vol 4 No 1 (2025): Mining Science and Technology Journal
Publisher : Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/minetech-journal.v4i1.933

Abstract

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah bijih nikel. Pembentukan nikel laterit dimulai dengan proses pelapukan batuan ultrabasa, khususnya batuan harzburgit. Dalam Penelitian ini berfokus pada tahapan pengeboran eksplorasi nikel laterit di PT. Rista Anugerah Resources, yang terletak di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tahapan pengeboran, kecepatan, efektivitas dan produktivitas yang dicapai selama proses kegiatan eksplorasi pengeboran. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, yang melibatkan observasi dan pengumpulan data dari lima titik pengeboran (G33013, G33014, G33015, G33113, dan G33114) serta melakukan analisis hasil perhitungan produktivitas pengeboran. Data yang dikumpulkan meliputi waktu pengeboran, kedalaman pengeboran dan waktu standby. Proses pengeboran melibatkan beberapa tahapan teknis yang meliputi; penentuan titik pengeboran, pemindahan peralatan, pengeboran, penempatan core dalam core box, deskripsi sampel, pemindahan sampel ke kantong, dan pemasangan patok. Hasil penelitian dari 5 titik bor menunjukkan kecepatan pengeboran rata-rata 3,630 m/jam, efektivitas 69,40%, dan produktivitas 2,481 m/jam di seluruh titik pengeboran. Temuan tersebut menyoroti dampak kondisi tanah dan keterampilan operator terhadap kinerja pengeboran, dengan variasi kecepatan dan efektivitas yang diamati di antara lokasi pengeboran yang berbeda.
SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna) Harianti, Hanik; Mansari, Mansari; Rizkal, Rizkal
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007 memberikan warna baru terhadap hak isteri pasca cerai gugat.Yakni isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dari bekas suami.Namun fakta empiris membuktikanaturan tersebut belum terwujud dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor. 157/Pdt.G/2020/MS.Bna.Oleh karena itu dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan seorang hakim terhadap perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian.Adanya aturan tersebut merupaan bentuk perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca percerain.Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui sensitivitas hakim terhadap hak isteri dalam kasus cerai gugat serta mengetahui alasan hakim tidak memberikan nafkah tersebut.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan jenis data primer dan data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi kepustakaan.Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwahakim di Mahkamah Syar’iyahtelah berupaya memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian.Sensitivitas tersebut dinilai menggunaka dua indikator pertama upaya hakim dalam pemenuhan nafkah mut’ah dan iddah terhadap isteri dalam kasus cerai gugat.kedua perealisasian terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar’iyah. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.
Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong terkait Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Adat Mansari, Mansari; Rizkal, Rizkal; Hadana, Erha Saufan; Nurjannah, Via; Irwansyah, Irwansyah; Hakim, Lukman; Haikal, Muhammad; Ruslaini, Ruslaini; Isa, Muhammad; Hidayat, Rahmad; Bahri, Samsul; Ikhsan, Ikhsan; Fitriliana, Fitriliana
Abdurrauf Journal of Community Service Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Journal of Community Service
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ajcos.v2i2.459

Abstract

This community service program was carried out to strengthen the capacity of Lam Lumpu Village officials in resolving disputes through customary justice, which has long been the main mechanism for maintaining social harmony. The identified issues include limited understanding of the legal foundations regulated in the qanun and national legislation, case resolution procedures, mediation techniques, and weaknesses in systematically preparing case documents. Through participatory training, field observations, and intensive mentoring, the program focused on improving the technical skills and professional conduct of village officials in handling various types of customary disputes.  The results of the program show a significant improvement in the understanding of customary law as regulated in the Qanun, as well as in the ability to apply mediation techniques supported by effective communication, thereby providing better solutions for the community. [Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas aparatur Gampong Lam Lumpu dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat yang selama ini menjadi mekanisme utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Permasalahan yang diidentifikasi yaitu pemahaman terhadap dasar hukum yang diatur dalam qanun dan peraturan perundang-undangan, prosedur penyelesaian perkara, teknik mediasi, serta lemahnya kemampuan dalam menyusun dokumen perkara secara sistematis. Melalui pendekatan pelatihan partisipatif, observasi lapangan, pendampingan intensif, kegiatan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan sikap profesional aparatur dalam menangani berbagai bentuk sengketa adat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pemahaman hukum adat yang diatur dalam Qanun, kemampuan menerapkan teknik mediasi berbasis komunikasi efektif sehingga memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat.]
Co-Authors Fitria Fitria Fitriliana Fitriliana Hadana, Erha Saufan Harianti, Hanik Hasmalina, Hasmalina Ikhsan Ikhsan Irwansyah Irwansyah Kumalasari, Rizki Lukman Hakim Mansari, Mansari Muhammad Haikal Muhammad Isa nurjannah, via Putri, Risca Riana Rafiqah, Rafiqah Rina Rembah Ruslaini, Ruslaini Samsul Bahri